'nBASIS

Home » ARTIKEL » Daftar Keinginan Rakyat

Daftar Keinginan Rakyat

AKSES

  • 512,716 KALI

ARSIP


U

Kali ini Anda mungkin dapat bertemu dengan rumusan keinginan aspiratif Anda sendiri dan mayoritas rakyat justru diwacanakan oleh elit politik yang akan menguasai Negara selama 5 tahun mendatang.

Ini kejadian rutin di negeri-negeri demokrasi seperti kita, saat Negara mengagendakan suksesi. Jika tradisi ini ingin dilihat sebagai sebuah proses induktif atau deduktif, sah-sah saja. Bahwa kini tak begitu jelas apakah daerah atau pusat yang memberi kebiasaan tebar janji kepada rakyat pemilih, kelak dengan tanpa mekanisme pertanggungjawaban yang baik (accountibility), tetapi hal yang sama juga terjadi di setiap daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Paling tidak, introduksi demokrasi langsung oleh agen-agen asing dalam tubuh pemerintahan dan kalangan civil society, telah mempermudah perubahan struktural yang diawali oleh krisis dengan penjungkir-balikan paradigma demokrasi Pancasila ala Orde Baru. Tradisi demokrasi yang belum menemukan bentuk ideal ini berlangsung dalam gaya resiprokal pusat dan daerah, dan tampaknya Indonesia memang berada pada posisi at the point of no return.

Agenda Jokowi-JK. Visi Jokowi-JK adalah “Terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong”. Visi itu ditopang 7 butir misi, mewujudkan:

  • keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumberdaya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai Negara kepulauan.
  • masyarakat maju, berkeseimbangan dan demokratis berlandaskan Negara hukum.
  • politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jatidiri sebagai Negara maritim.
  • kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera.
  • bangsa yang berdaya saing.
  • Indonesia menjadi Negara maritim yang mandiri, maju, kuat dan berbasiskan kepentingan nasional.
  • masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Jokowi-JK punya 9 agenda prioritas:

  • menghadirkan kembali Negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga Negara.
  • membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya.
  • membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara kesatuan.
  • menolak Negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.
  • meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia.
  • meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional.
  • kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.
  • melakukan revolusi karakter bangsa.
  • memperteguh kebhinnekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Agenda Prabowo-Hatta. Prabowo Subianto-Hatta Rajasa akan “membangun Indonesia yang bersatu, berdaulat, adil dan makmur serta bermartabat”. Mereka berdua ingin menyemalatkan Indonesia dengan misi:

  • mewujudkan Indonesia yang berdaulat, aman dan damai, bermartabat, demokratis, berperan aktif dalam perdamaian dunia, serta konsisten melaksanakan Pancasila dan UUD 45.
  • mewujudkan Indonesia yang adil, makmur, berkerakyatan, dan percaya diri menghadapi globalisasi.
  • mewujudkan Indonesia yang berkeadilan sosial, dengan sumber daya manusia yang berakhlak berbudaya luhur; berkualitas tinggi: sehat, cerdas, kreatif dan trampil.

Untuk itu mereka akan:

  • membangun perekonomian yang kuat, berdaulat, adil dan makmur.
  • melaksanakan ekonomi kerakyatan.
  • membangun kembali kedaulatan pangan, energi dan sumberdaya alam.
  • meningkatkan kualitas sumberdaya manusia dengan melaksanakan reformasi pendidikan.
  • meningkatkan kualitas pembangunan sosial melalui program kesehatan, sosial, agama, budaya dan olahraga.
  • mempercepat pembangunan infrastruktur.
  • menjaga kelestarian alam dan lingkungan hidup.
  • membangun pemerintahan yang melindungi rakyat, bebas korupsi dan efektif melayani.

Similaritas Isyu Utama. Perbedaan pilihan kata dan kalimat adalah hal yang menonjol dalam pengemukaan “keluhan lama” bagi visi dan misi kedua pasangan. Substansi tidak begitu banyak berbeda. Jika Jokowi-JK ingin agar “Indonesia berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong”, kira-kira bagaimana membedakannya dengan hasrat yang sama kuat di pihak Prabowo-Hatta yang ingin “membangun Indonesia yang bersatu, berdaulat, adil dan makmur serta bermartabat”. Kedaulatan dan kemandirian bangsa-bangsa eks jajahan dan bangsa yang tetap memilih sabar menjadi pengekor Negara besar dalam era globalisasi yang tak ternafikan, pastilah akan selalu takut untuk berteriak melawan para “toke-toke” dunia, baik atas nama Negara maupun atas nama multi-national coporations. Akhirnya mereka tampak seperti pemimpi yang tak berdaya sama sekali, dan ketika kelak tiba pada urusan sesungguhnya, lazimnya kiat utama adalah membohongi diri sendiri sambil mencari pembenaran atas janji-janji yang tak mungkin terealisasi.

Track record Negara dan pemerintahan dalam kedaulatan dan kebertanggungjawaban sudah termaktub di benak rakyat dan tak mungkin dihapus. Semua elit ini adalah “bikinan” Soekarno dan Soeharto yang gagal, serta bentukan instrumen internasional yang meniscayakan secara abadi ketika suksesi demi suksesi mempergilirkan kekuasaan eksekutif tertinggi kepada BJ Habibie, Megawati dan SBY. Bukankah dalam usia kemerdekaan melampaui setengah abad negeri ini masih saja belum mampu menghitung jumlah kepulauannya dan karena itu pula untuk sekadar memberi nama bagi semua kepulauan itu masih belum sanggup? Cerita kesejahtreraan apa yang mungkin diwujudkan dalam kondisi seperti ini? Periksalah apa yang pernah dibuat oleh negeri ini untuk merombak policy diskriminatif dalam ekonomi sehingga pemerataan bisa terjadi. Bukan saja karena penggadaian terhadap asing kesenjangan begitu lebar di antara warga Negara, tetapi juga karena diskriminasi yang tak memberi lapangan permainan seimbang dengan penganak-emasan warga Negara tertentu. Belum lagi cerita tentang keunggulan komparatif Negara agraris yang ditelantarkan, sehingga para pewaris mentalitas kebudakan tercatat lebih nyaman mengimpor beras (dengan kualitas setara pakan ternak) ketimbang menjadi raja pangan dunia (yang mestinya akan mampu mengontrol politik dunia dengan kekuatan pangan) dengan keunggulan yang dimilikinya.

Gerangan apa alasan mereka ini ketika terus menerus menjadi pengekspor bahan industri ektraktif sehingga pada gilirannya akan menjadi konsumen atas barang sendiri setelah terlebih dahulu mengalami value added proses di Negara lain?

Prabowo-Hatta berbicara eksplisit tentang dana pengembangan desa yang kelihatannya akan sangat kuat mendasari keinginan tak hanya untuk pemerataan dan revitalisasi pertanian rakyat yang akan sangat banyak berurusan dengan infrastruktur, modal dan teknologi pertanian. Jokowi-JK juga menunjukkan kepedulian itu. Nexus rural dan urban development tak pernah ditemukan di Indonesia. Itu karena pemerintahannya selalu menganggap pertumbuhan menjadi target utama, dan untuk sebagian besar dari pertumbuhan itu pastilah menjadi milik Negara dan perusahaan kaya raya milik asing. Karena itu, dalam perspektif itu pertumbuhan adalah bencana, jika seperti selama ini dengan sama sekali tak bersifat inklusif dan dengan sangat kejam menelantarkan yang lain dalam penderitaan yang dianggap harus siap menerima uluran tangan karitatif seperti raskin yang melestarikan budaya kemiskinan itu.

Sejak Indonesia merdeka kesenjangan adalah cerita utama ekonomi Indonesia. Suatu ketika digaungkan program “ekonomi benteng” yang dimaksudkan untuk mengadvokasi dan memberi iklim kondusif bagi anak bangsa eks jajahan agar mampu menjadi pelaku ekonomi dan perdagangan. Itu agar negeri ini tak menjadi Negara dengan bangsa yang menjadi budak di negerinya sendiri. Program itu telah tercatat gagal segagal-gagalnya, baik karena lakon-lakon parochial yang dengan amat udik (kampungan) menganggap setiap aset peninggalan Belanda adalah miliknya, maupun karena penyelewengan-penyelewengan korupsional yang bejat. Tekanan internasional tentu saja telah diterima dengan begitu saja karena wawasan dan ketak-mandirian (tak berdaulat) dianggap terlalu mahal bagi eksistensi rezim berkuasa.

Good governance dan clean government mendapat perhatian yang sama serius pada kedua pasangan. Tetapi sangat datar, dan sangat normatif sifatnya, sehingga rakyat jelata saja diperkirakan tidak akan yakin. Mereka mestinya berkata tegas akan memberlakukan model pembuktian terbalik, dan berusaha memberi contoh bahwa kekayaannya memang sesuai dengan jenis pekerjaannya. Dengan hanya berucap tentang pentingnya peran KPK, cara berfikir yang simplistis telah tak terhindari. Mestinya mereka berjanji dan memberi simulai operasional yang meyakinkan tentang bagaimana KPK harus berhenti karena sudah saatnya dibubarkan mengingat lembaga penegakan hukum konvensional Kejaksaan dan Kepolisian sudah “siuman” dari “pingsan” berpuluh tahun. Berilah kewenangan dan budget yang sangat istimewa setara yang diterima KPK kepada Kejaksaan dan Kepolisian, sebagai prasyarat pembubaran KPK agar pemberantasan korupsi berhasil efektif. Bukankah efektivitas pemberantasan korupsi itu harus ditunjukkan dengan fakta tiadanya orang yang patut disangkakan korupsi karena semua sudah merasa bertanggungjawab kepada diri, masyarakat, Negara dan tuhannya? Itu yang sangat tidak mungkin diperoleh dari KPK.

Negara Teater. Sebagaimana disergahkan oleh Refly Harun kepada kelompok partai yang mewakili tim Jokowi-JK dalam diskusi ILC Selasa malam pekan lalu, dokumen visi dan misi serta program kerja ini sangat mungkin dibuat oleh sebuah tim dan boleh jadi tidak sempat dibaca apalagi didiskusikan oleh kedua orang yang dipasangkan oleh koalisi partai sebagai Capres dan Cawapres. Berhubung dokumen visi dan misi ini adalah salah satu persyaratan dalam pendaftaran pasangan capres, dan dalam waktu yang begitu singkat, apa yang dituduhkan oleh Refly Harun sangat masuk akal. Tetapi tidak menjadi halangan bagi kita untuk mencermatinya. Paling tidak, kita dapat menyimpulkan sebuah negeri dengan watak teateral.

Shohibul Anshor Siregar. Naskah ini pertamakali diterbitkan oleh Harian Waspada Medan, Senin, 26 Mei 2014, hlm B5.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: