'nBASIS

Home » ARTIKEL » DAYA SAING & KESEJAHTERAAN RAKYAT SUMUT

DAYA SAING & KESEJAHTERAAN RAKYAT SUMUT

AKSES

  • 535,471 KALI

ARSIP


Visi Sumatera Utara berdasarkan RPJMD Tahun 2013-2018 adalah “Menjadi provinsi yang berdaya saing menuju Sumatera Utara Sejahtera”. Dua konsep atau kata kunci dalam visi itu adalah “daya saing” dan “sejahtera”. Dalam dokumen resmi penjelasan yang disampaikan oleh Gubsu pada Rapat Paripurna DPRDSU pekan lalu daya saing dimaknai sebagai “kondisi perekonomian dan sosial kemasyarakatan yang berada di atas capaian nasional yang memiliki nilai tambah ekonomi dan mampu berkompetisi dengan memanfaatkan sumber daya, ilmu pengetahuan dan teknologi secara optimal”. Sedangkan konsep sejahtera dimaknai sebagai “masyarakat Sumatera Utara memiliki pendapatan perkapita riil yang lebih baik dari nasional dan menurunkan kesenjangan tingkat pendapatan masyarakat”.

Ini suatu obsesi, kalau bukan ambisi untuk melakukan big jump yang demikian besar, terutama jika dibandingkan dengan fakta-fakta empiris selama ini. Betul bahwa SDA Sumatera Utara begitu melimpah, tetapi selain karena kendala administratif dan birokratis (lokal dan nasional), ambisi mengejar tingkat daya saing itu ternyata terbentur oleh kinerja pemerintahan sehingga kondisi perekonomian tidak begitu menggembirakan.

Betul bahwa ekonomi dapat dilihat dari berbagai sisi, di antaranya pertumbuhan sebagai yang umumnya dianggap di atas segalanya. Di sinilah seluruh pemerintahan di dunia kerap terjebak dalam tingkah memuji sendiri melalui politik angka-angka. Publikasi sepihak tentang kesejahteraan yang kerap tidak memiliki pembanding yang wajar, adalah sesuatu kelaziman belaka. Karenanya otoritas mengklaim tingkat kesejahteraan kerap berhadap-hadapan dengan persaan subjektif masyarakat yang sangat berbeda dengan apa yang dinyatakan pemerintah. Lagi pula, dengan ketidak-komprehensifan cara mengukur, pastilah hal-hal seperti tumbuh yang tak selalu sejahtera, sangat terbuka didiskusikan karena sejahtera itu sungguh-sungguh memprasyaratkan keadilan (distribusi).

Daya saing. Daya saing umumnya dikenal sebagai terjemahan untuk kata (bahasa Inggeris) competitiveness. Competitiveness juga lazim disetarakan dengan kemampuan fight (kata benda), yang dapat diartikan sebagai an aggressive willingness to compete. Jika dibandingkan dengan penjelasan tentang makna daya saing di atas, maka jelas yang dimaksudkan oleh visi Sumatera Utara Tahun 2013-2018 adalah unggul (mengalahkan yang lain) dengan kondisi (perekonomian dan kemasyarakatan) di atas capaian nasional.

Tetapi tak mungkin diabaikan bahwa daya saing adalah konsep dengan perangkat pengukuran (variable) yang digunakan untuk saling memperbandingan kondisi antara satu dan lain (daerah atau Negara). Sebagai perbanbingan, laporan Daya Saing Global atau Global Competitiveness Report misalnya, adalah laporan tahunan dari Forum Ekonomi Dunia (World Economic Forum) yang untuk tahun 2006-2007 memasukan 125 negara yang menyoal kemampuan untuk menyediakan kemakmuran bagi warga. Titik penilaiannya ialah seberapa produktif sebuah negara menggunakan sumber daya yang tersedia, dengan menggunakan variable institusi (publik dan swasta), infrastruktur, makro ekonomi, kesehatan dan pendidikan dasar, pendidikan tinggi dan pelatihan, efisiensi pasar, kesiapan teknologi, bussiness sophistication, dan inovasi.

Dengan pengukuran kesembilan variable induk beserta uraian rincinya maka posisi Indonesia pada tahun 2006-2007 berada pada nomor urut 50. Pada tahun 2007-2008 turun menjadi nomor urut 54 dan tahun 2008-2009 menjadi 55. Menjadi provinsi yang berdaya saing kelihatannya tidak bermakna apa-apa karena ketidak-tegasan untuk menentukan rank position (rendah, sedang, atau tinggi). Memang itulah daya saing, dengan sebaran kemampuan rendah, sedang dan tinggi berikut variavle dan parameter pengukurnya yang tidak dibuat sendiri secara subjektif.

Sejahtera. Sebagaimana dapat disimak dari bunyi penjelasan tentang visi ini, maka yang dimaksud dengan sejahtera dalam hal ini ialah mencakup aspek pertumbuhan dan pemertaan. Tentulah hal ini sangat tidak mudah dan permasalahan pemerataan selama ini telah dianggap sesuatu yang tidak penting untuk diperbincangkan karena akan buang-buang waktu.

Ketika berbicara tentang sudut pandang baru tentang pembangunan, Mahbub ul Haq mengajukan 8 (delapan) butir pemikiran bernas. Pertama, pertumbuhan GNP seringkali tidak sampai ke bawah: yang dibutuhkan ialah serangan langsung atas kemiskinan. Kedua, mekanisme pasar seringkali senjang akibat pembagian pendapatan dan kekayaan yang berlaku; pasar bukan petunjuk yang dapat diandalkan untuk menentukan tujuan-tujuan nasional. Ketiga, gaya pembangunan harus sedemikian rupa, sehingga bukan manusia yang dikerahkan di sekitar pembangunan tetapi pembangunan yang dikerahkan di sekitar manusia. Keempat, umumnya perubahan lembaga lebih menentukan daripada perubahan harga untuk menyusun siasat pembangunan. Kelima, siasat baru pembangunan harus berpijak pada tujuan memuaskan kebutuhan pokok manusia dan bukan permintaan di pasar. Keenam, kebijakan mengenai pembagian dan lapangan kerja harus dijadikan bagian tidak terpisahkan setiap rencana produksi; umumnya, tidak mungkin memproduksi dahulu dan membagi kemudian. Ketujuh, menaikkan produktivitas kaum miskin dengan cara mengarahkan penanaman modal ke sektor-sektor miskin dalam masyarakat, unsur penting kebijaksanaan dalam pembagian. Kedelapan, hubungan kekuasaan politik dan ekonomi umumnya harus dirombak dan disusun kembali agar pembangunan dapat tersebar luas di kalangan rakyat banyak.

Pendekatan kuantitif dan positivistik memang sangat membantu dalam melakukan pengukuran pencapaian target dalam pembangunan. Tetapi dalam banyak hal cara pandang positivistic telah mengabaikan dimensi-dimensi nilai dan hal-hal di luar kebendaan yang dapat dikuantifikasi. Apresiasi bagi pertumbuhan membuat tujuan utama pembangunan sering tak menyentuh keutuhan sifat-sifat dasar manusia sebagai subjek pembangunan.

Penutup. Salah satu dari 5 misi yang menjadi penjabaran visi Sumatera Utara 2013-2018 adalah pembenahan birokrasi terkait dengan prasyarat pembentukan good governance dan clean government. Catatan tentang hal ini begitu buruk selama tahun-tahun terakhir di Sumatera Utara, baik karena penilaian objektif lembaga-lembaga resmi (seperti BPK) maupun karena fakta-fakta ketersangkutan banyak pejabat dalam pidana terkait anggaran. Jika ditilik dari aspek ini, visi Sumatera Utara 2013-2018 “Menjadi provinsi yang berdaya saing menuju Sumatera Utara Sejahtera” terasa seperti hayalan.

Tetapi tidak boleh under-estimate. Mendorong rakyat mengambil bagian dalam pembangunan sangat penting, dan mereka tak boleh mandele (frustrasi) jika nanti akan mengalami kehidupan di bawah pemerintahan berkarakter autopilot.

Shohibul Anshor Siregar

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: