'nBASIS

Home » ARTIKEL » SURAT (PALSU) JOKOWI

SURAT (PALSU) JOKOWI

AKSES

  • 557,706 KALI

ARSIP


Ini adalah babak baru dari kasus dugaan korupsi pengadaan bus buatan Cina oleh Pemda DKI yang sudah mendapatkan beberapa tersangka, termasuk Udar Pristono yang sudah diberhentikan dari jabatannya Kepala Dinas Perhubungan itu.

Kepada
Yth. Jaksa Agung Republik Indonesia
Di Tempat

Dengan hormat,
Sehubungan dengan surat panggilan kepada Gubernur DKI Jakarta dari Kejaksaan Agung dengan nomor surat B-964/F.2/Fd1/05/2014 Pidsus 5B tertanggal 12 Mei 2014 yang ditandatangani oleh Direktur Penyidikan selaku penyelidik, perihal pemanggilan Gubernur DKI Jakarta Terkait dengan penyelidikan dugaan tindak pidana korupsi Pengadaan Armada Bus Busway tahun anggaran 2013 oleh Dinas Perhubungan DKI Jakarta.

Bersama ini kami memohon untuk dapat diberikan penangguhan proses penyidikan sampai selesainya Pemilu Presiden untuk menjaga stabilitas politik nasional.

Atas perhatian dan kerjasamanya kami sampaikan terima kasih.

Jakarta, 14 Mei 2014

Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Joko Widodo

Jokowi sudah membantah bahwa surat dengan bunyi di atas, yang kini beredar luas di media, tidak pernah dibuatnya. Lalu, pagi ini, Trimedya Panjaitan dalam sebuah dialog sebuah tv menyatakan bahwa kasus ini telah dilaporkan kepada pihak Kepolisian. Tentunya nanti menjadi sangat mudah meredakan kontroversi di tengah masyarakat (palsu atau asli) karena pihak Kepolisian memiliki perangkat untuk menentukan keaslian sebuah dokumen termasuk tanda tangan dalam dokumen seperti ini. Karena itu pihak Kepolisian perlu segera memberi klarifikasi.

Bagaimana dengan surat Kejaksaan yang disebut dalam surat palsu itu, yakni dengan nomor B-964/F.2/Fd1/05/2014 Pidsus 5B tertanggal 12 Mei 2014?  Pihak Kejaksaan juga akhirnya perlu segera memberi klarifikasi apakah surat itu sebetulnya tak pernah ada, atau? Klarifikasi dari pihak Kejaksaan tentu akan lebih cepat hadir ketimbang klarifikasi pihak Kepolisian, dan kabarnya akan dilakukan hari ini.

Siap Diperiksa. Beberapa hari lalu Tim Hukum Capres Jokowi, Alexander Lay dan Todung Mulya Lubis diberitakan sudah menyatakan bahwa Jokowi siap diperiksa Kejaksaan Agung (Kejagung) terkait kasus dugaan korupsi pengadaan bus buatan Cina senilai Rp 1,1 triliun itu. Sebelumnya Udar Pristono, Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) DKI Jakarta Udar Pristono, dan Prawoto, Direktur Pusat Teknologi dan Sistem Transportasi di Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) sudah ditetapkan sebagai tersangka.

Kalau begitu surat yang beredar seolah dibuat oleh Jokowi untuk meminta penudaan pemeriksaan terhadap dirinya benar-benar tidak selaras dengan keterangan tim hukum Jokowi. Disimpulkan sajalah bahwa surat itu palsu. Jokowi benar-benar siap untuk diperiksa. Itu memang harus dipujikan, karena sebagai seorang warga negara yang baik, terlebih dalam kapasitas capres, sangat perlu memberi ketauladanan bagi rakyat luas.

Tetapi dalam sebuah dialog pada sebuah tv pagi ini Trimedia Panjaitan menganggap perlu mempertimbangkan status Jokowi yang saat ini menjadi bakal capres, dan karena itu tundalah dulu pemeriksaan terhadapnya untuk menghindari politisasi.Tentu itu tidak berarti bahwa ia sudah yakin Jokowi ikut terlibat dalam kasus yang disangkakan kepada Udar Pristono (mantan Kadis Perhubungan DKI). Komisi III DPR-RI, tempat Trimedia Panjaitan kini bekerja, katanya sudah berulangkali menghimbau agar kasus hukum yang menyangkut orang yang sedang runs for election ditunda sebelum permainan usai.

Peserta dialog lainnya tak setuju, termasuk Ahmad Yani yang bekerja satu komisi dengan Trimedia Panjaitan. Nara sumber lain, termasuk host dialog, malah mengetengahkan potensi dilema jika ditunda. Andai, katanya, Jokowi menang pilpres, lalu harus diperiksa, dan andai dengan hasil pemeriksaan itu ia divonis bersalah, apakah tak begitu sia-sia Indonesia menggelar pemilu? Atau, jika sudah terpilih, lembaga penegak hukum mana yang berani menegakkan hukum terhadap seorang presiden terpilih? Mungkin kerangka berpikir seperti itu yang ada dalam pandangan Alexander Lay dan Todung Mulya Lubis.

Kalau begitu masalahnya bukan soal palsu atau tidaknya surat itu kan?

Shohibul Anshor Siregar

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: