'nBASIS

Home » ARTIKEL » GUGATAN ANGKATAN 66

GUGATAN ANGKATAN 66

AKSES

  • 512,716 KALI

ARSIP


Kelihatannya memang sejarah selalu berulang. Kini polarisasi yang mirip seperti konstelasi politik saat krisis tahun 60-an muncul kembali. Ideologi kiri dan kanan yang bertarung dengan konsekuensi dua ufuk berhadap-hadapan yang tak pernah akan dapat didamaikan.

Keluarga Besar Angkatan 66 hingga kini masih tetap responsip. Tetap lantang dengan klaim diri sebagai salah satu generasi yang peran dan keberadaannya telah tertoreh dalam sejarah perjuangan menyelamatkan Negara. Apalagi kalau bukan penyelamatan dari perongrongan ideologi (komunis), nasib rakyat banyak (kemiskinan), dan hal-hal sekitar itu?
Di Medan, Kamis pekan lalu, para “veteran” itu menyatakan rasa keterpanggilannya dalam sebuah komunike beraroma khas kaum pergerakan. Dengan penuh semangat mereka menyatakan sikap untuk penentuan nasib Negara dan bangsa ke depan. Para mantan demonstran tahun 1966 itu memulai wacana dengan mengingatkan bahwa sejarah adalah guru yang baik, yang mestinya menjadi penuntun bagi masa depan.
 
Tetapi, mereka sudah sangat kecewa. Ternyata bangsa ini sudah kerap kehilangan orientasi sejarah, dan kerap terperosok berulangkali ke lubang yang sama. Tak ada pembelajaran. Bahkan Negara telah lama tersandera karena diposisikan berlutut di depan supremasi asing. Para elitnya malah kerap hanya mampu memanipulasi data kemiskinan massal untuk proyek-proyek politik menguntungkan diri dan kelompok di tengah kesenjangan yang amat parah.
 
Kata mereka:“Kami sangat berkeyakinan bahwa rakyat di seluruh tanah air saat ini sangat berhak mendapatkan suatu harapan masa depan terbaik, rasa nyaman dan juga kebanggaan terhadap pemimpinnya”. Itu tentu sangat serius. Harapan masa depan terbaik. Rasa nyaman. Rasa bangga terhadap pemimpin. Kemana semua itu menghilang? Atau, pertanyaannya mungkin adalah, apa memang bangsa ini pernah memiliki semua itu?
 
Kondisi Objektif Bangsa. Berpikir dalam kerangka konsep civil society, para mantan demonstran 66 itu berkata jujur kepada diri dan bangsanya. Katanya, sebagai stakeholder pembangunan di Negara ini, rakyat sangat berhak mengetahui kondisi objektif Negara dan bangsa saat ini. Sungguh menyedihkan sebuah Negara yang terkenal agraris dan yang semestinya dapat mengendalikan dunia dengan politik pangan, tetapi harus mengimpor beras dan komoditi pangan lainnya dari Negara lain. Sungguh tak terperikan Negara dengan sumberdaya alam yang kaya raya, baik di darat maupun di lautan yang membentang luas, tetapi tak memperoleh kesejahteraan dari pola-pola eksploitasi yang sangat tidak adil. Semua itu telah lama merontokkan kedaulatan politik maupun ekonomi dan sosial budaya sebagai sebuah Negara yang merdeka.
 
Para warga sepuh itu pun mengingatkan, betapa memalukan sebagai salah satu Negara berpenduduk terbesar di dunia, tetapi tetap dianggap tak memiliki daya saing dan cenderung hanya menjadi pasar yang empuk bagi produk industri dunia. Pertanyaan-pertanyaan mereka serius. Kapan lagi rakyat Indonesia dididik untuk mampu menjadi pelaku bisnis dan industri, agar menjadi tuan di negeri sendiri? Mengapa hingga kini Indonesia sebagai bangsa yang merdeka selalu dianggap enteng oleh pihak asing? Mengapa sumberdaya alam habis dikuras tanpa memperdulikan norma keadilan dan pertanggungjawaban kepada generasi berikut? Mengapa para pemimpin secara tak kstaria menandatangani perjanjian-perjanjian yang tidak adil dengan pihak-pihak asing yang menyebabkan bangsa ini tak pernah menjadi tuan di negeri sendiri?
 
Mengapa kebijakan nasional dalam pembangunan selalu diskriminatif, sehingga segelintir orang kaya selalu makin kaya dan orang miskin terus-menerus semakin miskin? Mengapa sejak peralihan pemerintahan dari kolonial Belanda ke tangan pemerintahan NKRI, segelintir orang telah diberi perlakuan-perlakuan istimewa untuk menumpuk kekayaan tak terhingga di tengah penderitaan rakyat yang semakin parah? Bukankah kesenjangan yang semakin hari kian lebar ini sangat potensil mengancam kondusivitas politik dan keamanan Nasional serta keutuhan Negara dan bangsa?
 
Karekteristik Pemimpin. Nyata benar bahwa salah satu masalah mendasar Indonesia sebagai suatu Negara yang merdeka adalah kedaulatan. Hal ini diakibatkan kekeroposan pemahaman dan pengamalan Pancasila dan UUD 1945, serta cita-cita kemerdekaan yang sesungguhnya menginginkan bangsa dan Negara yang adil dan makmur, lahir dan bathin, dan dengan itu pula wajib mampu berperan untuk ikut memelihara perdamaian dan ketertiban dunia.
 
Karakteristik Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tak mungkin dipungkiri ialah limpahan rahmat kebhinnekaan dan keluasan wilayah dengan hak-hak yang sama terhadap pembangunan dan kemajuan. Rakyat di semua wilayah tidak boleh merasa diabaikan karena kebijakan pembangunan yang diskriminatif. Kita semua sangat sadar bahwa sudah pasti kesenjangan antar daerah yang semakin hari kian lebar sama sekali tidak bisa ditanggulangi dengan kebiasaan pemberian berbagai jenis piagam penghargaan dan piala kepada para kepala daerah. Pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya tidak mungkin diwujudkan dengan seremoni demi seremoni dan karnaval untuk mengarak piala-piala yang “dibagi-bagi” oleh pemerintah pusat kepada daerah-daerah.
 
Mantan demonstran 66 itu pun tiba pada sebuah kesimpulan tentang karakteristik kepemimpinan Indonesia ke depan. Pertama, tokoh nasional yang bertanggungjawab, telah teruji dan benar-benar peduli terhadap rakyat yang dipimpinnya. Kedua, sosok pemimpin yang memiliki kadar nasionalisme yang teruji, dan sama sekali tak menyimpan perasaan dendam yang berbahaya terhadap sesama anak bangsa. Ketiga, sosok pemimpin yang didambakan oleh seluruh rakyat Indonesia adalah tokoh nasional yang memiliki sikap dan ketegasan atas masalah-masalah kenegaraan dan kebangsaan, termasuk dalam hubungan kerjasama dengan pihak-pihak asing.
 
Mendukung Prabowo-Hatta. Memang ada sejumlah rekondisi yang diinginkan oleh para mantan demonstran 66, dan itu sangat substantif. Hal itu terlihat ketika mereka meneriakkan bahwa kini telah tiba saatnya menegaskan sikap dan langkah strategis untuk membuka lembaran baru Indonesia, menyelamatkan Indonesia, dengan prasyarat konsisten melaksanakan Pancasila dan UUD 45 dan menyadari tantangan-tantangan domestik dan global yang selalu dinamis. Telah tiba saatnya bertekad membangun Indonesia yang bersatu, berdaulat, adil dan makmur tanpa kehilangan martabat. Mewujudkan Indonesia yang aman dan damai, demokratis, dan berperan aktif dalam perdamaian dunia. Mewujudkan Indonesia yang adil, makmur, berkerakyatan, dan percaya diri menghadapi globalisasi. Mewujudkan Indonesia yang berkeadilan sosial, dengan sumber daya manusia yang berakhlak tinggi, berbudaya luhur, berkualitas tinggi, sehat, cerdas, kreatif dan terampil.
 
Wacana berupa memorandum politik itu jelas sangat bersesuaian dengan isi dokumen visi, misi dan agenda prioritas pasangan Prabowo-Hatta. Kelihatannya itu bukan sesuatu kebetulan belaka. Meskipun mereka menyebut Prabowo-Hatta adalah dwi-tunggal yang mengingatkan Soekarno-Hatta, tetapi tidak sulit untuk melihat benang merah bersifat ideologis antara mereka dengan Prabowo. Indonesia dengan catatan-catatan kelam masa lalu akibat pertempuran terus-menerus antara ideologi-ideologi besar maupun sempalan dan lokal.
 
Di sini menjadi semakin jelas kaitan ideologis mereka dengan Prabowo sebagai seorang mantan militer. Meskipun mereka menyebut telah memperbandingkan visi, misi dan agenda kedua pasangan capres 2014, dan juga memperbandingkan kapasitas, latar belakang sejarah dan catatan-catatan obsesional keempat orang yang kini dipadukan dalam dua pasangan berbeda dalam posisi rivalitas, tetapi tak mungkin dinafikan kesamaan dalam hal trauma sejarah. Trauma sejarah inilah yang lebih merekat. Dalam back mind para veteran ini, Angkatan 66 dalam babakan sejarah Indonesia adalah fenomena bahu-membahu ABRI (TNI-POLRI) dan masyarakat (pelajar, mahasiswa dan pemuda)  yang menentang dan bersedia berdarah-darah di lapangan untuk  mempertahankan ideologi negara (Pancasila) dari komunis.
 
Kelihatannya memang sejarah selalu berulang. Kini polarisasi yang mirip seperti konstelasi politik saat krisis tahun 60-an muncul kembali. Ideologi kiri dan kanan yang bertarung dengan konsekuensi dua ufuk berhadap-hadapan yang tak pernah akan dapat didamaikan. Anda bisa semakin memperjelas dengan memeriksa siapa-siapa dan kalangan mana yang bergabung atau berkecenderungan merapat kepada kedua kubu pencapresan. Kalau begitu, jasmerah (jangan sekali-sekali lupa sejarah).
Shohibul Anshor Siregar. Naskah ini pertamakali diterbitkan oleh Harian Waspada, Medan, Senin, 2 Juni 2014, hlm B7.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: