'nBASIS

Home » ARTIKEL » KORUPSI, NEGARA DAN PILPRES

KORUPSI, NEGARA DAN PILPRES

AKSES

  • 512,716 KALI

ARSIP


transparencyinternational/docs/2013_globalcorruptionbarometer_en?e

transparencyinternational/docs/2013_globalcorruptionbarometer_en?e

Siapa calon presiden pilihan Anda? Teguhlah dengan pilihan itu jika ia Anda yakini mampu mengembangkan sikap dan kebijakan minim korupsi. Tetapi segera tinggalkan figur itu jika tak meyakini motif dan kemampuannya. Kampanyekan juga agar ia segera ditinggalkan oleh teman keluarga  dan lakukan hal sama untuk halayak.

Lebih dari satu dari setiap 4 orang penduduk dunia mengaku telah melakukan penyogokan kepada salah satu dari 9 pelayanan publik. Tiga puluh sampai 30,9 % orang Indonesia telah mengakui hal itu. Angka tertinggi (>75 %) terjadi di Liberia dan Sierra Leone sedangkan angka terendah (<5%) di Negara-negara yang relatif lebih maju seperti Australia, Belgia, Canada, Kroasia, Denmark, Finlandia, Georgia, Jepang, Korea Selatan, Malaysia, Maldive, Selandia Baru, Norwegia, Portugal, Spanyol, dan Uruguay. Hal ini disebutkan dalam Global Corruption Barometer 2013 yang diterbitkan oleh Transparency International.

Kalau demikian, ada satu kecenderungan kuat bahwa makin maju sebuah Negara makin rendah kebiasaan para petugas pelayanan publiknya untuk bersedia disogok. Sebaliknya, semakin tertinggal suatu Negara semakin tinggi hasrat para petugas pelayanan publiknya untuk mendapatkan sogokan dari orang yang membutuhkan pelayanan dari lembaga mereka. Tetapi tidak dapat dikatakan bahwa makin tinggi tingkat kemajuan suatu Negara semakin rendah jumlah uang yang dikorupsi di sana. Karena di Negara maju korupsi itu bukan tidak berlangsung. Berbeda dengan di Negara terbelakang yang massif dan terbuka, di Negara maju korupsi bersifat hidency (terselubung).

Gerakan politik di suatu Negara yang menganggap represi terhadap korupsi sebagai suatu keharusan belum tentu akan menghasilkan sesuatu yang bermanfaat kecuali sekadar menambah pengetahuan public secara tak sempurna terhadap korupsi itu sendiri (para pelaku dan sedikit karakteristiknya). Sebagaimana terjadi di berbagai Negara, lembaga-lembaga pemberantasan korupsi yang diistimewakan pun kerap menjadi perlindungan para koruptor terbesar dan para pengedali di situ tentu sangat terbuka dicurigai mendapatkan keistimewaan gelap karena dengan otoritas yang dimilikinya dapat memeras para koruptor besar.

Hal yang paling tak masuk akal ialah bahwa penindakan korupsi itu dimaksudkan untuk menyelamatkan uang negara. Tetapi tak jarang biaya yang dikeluarkan sangat fantastis, bahkan berlipatganda dari besaran uang negara yang raib oleh korupsi. Nilai dan sikap masyarakat juga tak berubah.

Majukanlah Negara dan bangsanya, dengan sendirinya ia akan anti korupsi. Nilai sebagai prasyarat awal untuk kemajuan dengan sendirinya mengikis habis korupsi. Tak yakin? Kalau begitu coba pilih Capres yang paling meyakinkan tak pernah dan tak akan korupsi. Tahu orangnya kan?

transparencyinternational/docs/2013_globalcorruptionbarometer_en?e=2496456/3903358

transparencyinternational/docs/2013_globalcorruptionbarometer_en?e=2496456/3903358

 

Shohibul Anshor Siregar


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: