'nBASIS

Home » ARTIKEL » KENDALA PEMERINTAHAN 2014-2019

KENDALA PEMERINTAHAN 2014-2019

AKSES

  • 512,968 KALI

ARSIP


kendala

Segmen 5 debat Capres 2014 diberi judul “Bagaimana cara menyingkirkan tantangan yang menghalangi pelaksanaan program sesuai visi dan misi pemerintahan”. Menurut moderator debat, visi dan misi pasangan terpilih akan berhadapan dengan beberapa hambatan faktual. Misalnya, sulitnya memastikan kesiapan daerah termasuk karena hasil pemilihan langsung seringkali membuat kepala daerah merasa tidak memiliki kewajiban untuk menaati pemerintah pusat karena merasa ikatan politiknya langsung ke rakyat. Problem lainnya ialah banyaknya tumpang tindih kelembagaan dan peraturan. Belum lagi kualitas birokrasi yang masih sangat membutuhkan reformasi.

Tulisan ini akan memperbandingkan gambaran kondisi pemerintahan 2014-2019 berdasarkan jawaban-jawaban yang diberikan oleh kedua pasangan capres dalam debat segmen 5 tersebut.

Prabowo-Hatta. Kerangka dan model kebijakan serta peruasi yang dibarengi keyakinan atas kedahyatan legitimasi rakyat sangat penting bagi Prabowo. Capres No 1 ini memulai dengan pernyataan: “Kami sadar sepenuhnya bahwa setiap usaha perbaikan, setiap transformasi pasti akan ada halangan dan kita sudah mengerti halangan tersebut. Tumpang tindihnya peraturan, kemudian para pemimpin politik yang mungkin berasal dari latar belakang yang berbeda dengan kepentingan yang berbeda. Tapi saya kira ada strategi tertentu untuk menghadapi kondisi ini”.

Karena itu management by objectives dan pelaksanaan program berdasarkan network planning menjadi andalan dengan memilih hal terpokok yang berefek langsung atas perubahan simultan semua sektor. Prabowo memberi simulasi. Katakanlah prioritas ketahanan pangan yang dengan sendirinya bisa mendukung keamanan, rasa optimisme rakyat, penghematan devisa, dan dengan ketersediaan devisa bisa melakukan investasi. Investasi kemudian mendorong perputaran roda ekonomi dan hasilnya berefek langsung kepada kesejahteraan umum.

Prabowo Subianto tak hanya percaya legitimasi, bahkan ia catat pentingnya the power of public opinion. Kalau sebuah rezim pemerintahan memiliki tujuan yang diyakini (oleh rakyat) ingin memperbaiki kehidupan dengan hati yang ihlas, hambatan-hambatan bisa diselesaikan dengan dialog dan persuasi. Public opinion pada gilirannya akan merubah mainset para penguasa lokal.

Karena isyu utama adalah perbaikan hal-hal dasar seperti air bersih, makanan yang baik dan murah, pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan jalan yang menghubungkan pusat dan pinggiran, yang akan merangsang mobilitas penduduk serta aliran barang dan jasa (yang menyatukan pusat dan pinggiran), mengapa rakyat tidak mendukung? Prabowo Subianto optimis dukungan rakyat sangat dahsyat ketika meyakini sebuah pemerintahan melayani.

Jawaban akademis dari Hatta Rajasa mengidentifikasi buruknya birokrasi terlihat pada model organisasi maupun wawasan yang tak berorientasi pelayanan publik. Jelas ada faktor aparatur yang tidak bersih karena sistem rekrutmen, sistem promosi jabatan dan kadar transparansi serta akuntablitas yang rendah. Lembaga-lembaga yang tidak melayani dengan baik erat kaitannya dengan ketidak-terukuran capaian-capaian. Itu yang menyebabkan pelayanan publik bertele-tele dan mahal. Langkah reformasi birokrasi harus menyangkut arah kebijakan dan organisasi, meletakkan asas akuntabilitas berbasis kinerja, pemberantasan korupsi yang massif, dan pembenahan sumberdaya manusia. Hatta Rajasa yakin dengan resep itu.

Jokowi-JK. Jokowi menegaskan pentingnya penguatan sentralisme. Daerah tidak mengikuti pusat? Jokowi akan memaksa patuh 100 % dengan politik anggaran. Menurutnya rata-rata 85 % anggaran daerah berasal dari pusat. Jokowi memberi contoh pembangunan pelayanan terpadu satu pintu. Jika setelah diperintah tetap tidak patuh, diberi punishment dengan memotong Dana Alokasi Khusus-nya. Memang terasa ada masalah di sini, karena dapat mengakibatkan ketersanderaan kepentingan rakyat. “Itu (pemotongan Dana Alokasi Khusus itu, pen) sudah buat daerah sudah mengerikan. Inilah politik anggaran yang akan kita jalankan agar daerah sejalan seiring dengan pemerintah pusat”, ancam Jokowi. Tentu akan ada reward bagi yang patuh. “Gampang sekali”, tambahnya.

Bagaimana ketika Jokowi menyebut bahwa lembaga dan peraturan yang tumpang tindih diatasi dengan perubahan mekanisme pembuatan peraturan lewat satu pintu, yakni Sekretariat Negara? Di sini Jokowi berjanji tidak memberi peluang bagi Kementerian untuk mengeluarkan aturan tanpa lewat pintu tunggal Sekretariat Negara. Kelihatannya memang pasti menjamin keseragaman, tetapi sangat terbuka dipertanyakan dalam keniscayaan modern pengelolaan Negara yang mengandalkan pendelegasian urusan. Sukar dibayangkan jika Negara modern akan mampu melakukan itu. Tetapi itulah yang dikemukakan Jokowi.

Perihal kualitas birokrasi, Jokowi sangat optimis bisa membenahi dengan alasan sumberdaya birokrasi sangat baik. Pola rekrutmen dan promosi memang harus baik dan terbuka. Mungkin contoh terbaik bagi pengalaman Jokowi dalam kasus serupa ini ialah kebijakan di DKI yang menempatkan Susan sebagai Lurah meski ditolak karena alasan perbedaan agama dengan mayoritas rakyat yang dipimpin. Tetapi Jokowi yakin, bahwa jika selama ini tidak berjalan baik itu karena sistemnya tidak dibangun, misalnya penerapan e-government. “Gak ada 2 minggu bisa dirampungkan…kita harus optimis karena memang bisa melakukan, itu karena memang sudah kita laksanakan, sudah kita buktikan” jelas Jokowi.

Dalam hal hubungan pusat dan daerah, pernyataan tangkas JK sangat mirip dengan Jawaban Prabowo. “Itulah tugas pemimpin. Meyakinkan di bawahnya untuk melaksanakan tugas-tugas yang sama sesuai tujuannya. Kalau pemimpin tidak sanggup meyakinkan di bawahnya memang bukan pemimpin yang baik. Jadi jangan menyalahkan daerah hanya menyalahkan bagaimana cara pemimpin itu”. Di tambahkannya lagi, “pengalaman kami, selama apa yang kita ingin tuju itu dapat diyakininya dengan baik, sesuai tujuan bernegara, kemakmuran, kemajuan, di daerah juga dapat dilaksanakan”.

Penutup. Apakah Anda sudah pernah membaca visi dan misi kedua pasangan? Itu sangat penting, dan jika hanya mengikuti pemberitaan tentang wacana dalam kampanye, visi dan misi itu tidak selalu tergambarkan secara utuh. Orasi dalam kampanye terbuka kerap hanya diwarnai oleh kondisi lokal seketika yang dicermati oleh pasangan.

Tetapi satu hal sudah pasti, bahwa visi dan misi pasangan terpilih akan gagal dijalankan jika hubungan pusat dan daerah tidak dinamis. Banyak isyu mengendap di sini, termasuk keadilan dan pembebasan dari rentang kendali pusat yang membelenggu. Otonomi daerah telah lama kehilangan ruh, tetapi tak untuk disesali hingga akan dikembalikan ke model sentralisme paling awal. Tumpang tindih kelembagaan dan peraturan tidak hanya terjadi pada satu level. Karena itu, kerja nasional untuk ini tidak akan semudah membalik telapak tangan. Adagium lama akan berlaku di sini bahwa “Roma memang tak dibangun dalam satu malam”, dan bagaimana pula kualitas birokrasi yang rendah bisa menghasilkan progress seketika? Majulah Indonesia.

 

 

Shohibul Anshor Siregar. Naskah ini pertamakali diterbitkan oleh Harian Waspada, Senin 16 Juni 2014, hlm B4


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: