'nBASIS

Home » ARTIKEL » DZULMI ELDIN

DZULMI ELDIN

AKSES

  • 557,706 KALI

ARSIP


Saat sekarang rakyat jelata saja akan dengan sendirinya berfikir bahwa jabatan-jabatan yang dipergilirkan selalu dilandasi oleh transaski yang tak terbuktikan. Pendapat itu meluas di seluruh tanah air.

Beberapa hari sebelum Dzulmi Eldin dilantik untuk menggantikan posisi Rahudman Harahap, ada beberapa jurnalis lokal yang bertanya kepada saya. Ada pertanyaan-pertanyaan yang aneh, tetapi ada yang saya nilai sangat bagus. Jawaban-jawaban untuk pertanyaan yang bagus itu yang akan saya urai dalam tulisan singkat ini. Walaupun saya mengenal dan pernah bertemu bahkan berbincang dengan Rahudman Harahap dan Dzulmi Eldin, bagi saya mereka berdua sama jaraknya. Saya juga tak pernah berusaha untuk dekat kepada mereka untuk maksud pribadi, misalnya untuk mendapatkan uang dengan modus pekerjaan dan lainnya.

Visi dan Misi Pemerintahan. Menurut catatan saya, pada tahun 2010, saat Dzulmi Eldin menjadi Sekda Kota Medan, ia dan orang-orang dekatnya berusaha untuk memberi tahu halayak politik dan awam di Medan bahwa dirinya akan maju menjadi calon Walikota 2010-2015. Banyak spanduk dan baliho untuk itu, dan saya kira investasi untuk itu pun tidak kecil. Ia yakin pada saat itu sudah saatnya maju menjadi calon Walikota Medan. Karirnya di birokrasi cukup membuat halayak politik dan awam percaya bahwa ia adalah orang yang tepat.

Tetapi saya kira Gubsu Syamsul Arifin waktu itu memiliki pertimbangan lain. Setelah berakhirnya (karena pensiun) masa jabatan Plt Walikota Afifuddin Lubis, Rahudman Harahap pun ditunjuk menggantikan. Rahudman Harahap adalah orang daerah (Tapsel) yang setelah kekalahan dalam pemilukada Tapanuli Selatan memilih pindah tugas ke lingkungan pemerintahan provinsi Sumatera Utara. Dalam waktu singkat segera kelihatan bahwa Rahudman Harahap pun berusaha memberitahu halayak politik dan awam di kota Medan bahwa dirinya layak tak hanya menjadi Plt, dan pemilukada 2010 harus memilihnya mengganti Abdillah. Spanduk dan Baliho bertebaran, dan yang uniknya dalam bidang spanduk atau baliho itu disertakan wajah-wajah para camat. Kurang lebih ia ingin memberi aba-aba yang jelas untuk suatu pekerjaan politik yang sangat penting dalam suksesi.

Tak hanya itu, banyak pelaku ekonomi transportase kota menilai bahwa dalam masa singkat sebagai Plt, Rahudman Harahap telah melakukan sesuatu. Kebetulan, saat Plt di tangan Afifuddin, kesan kuat rasa was-was berbuat tak dapat disembunyikan, dan kelihatannya Rahudman Harahap melihat itu sebagai peluang. Banyak jalan berlubang ditambal, para tukang beca dan supir angkot merasakan ada perubahan dan mereka pun ikut mewartakan Rahudman Harahap. Sejak pemerintahan Abdillah-Maulana Pohan, pembenahan peran dan fungsi para Kepala Lingkungan sudah dimulai dan Rahudman Harahap pandai merevitalisasi dan memilih sisi paling efektif untuk kontinuitas program itu sembari menyumbang untuk maksudnya menjadi Walikota Medan.

Saya kira hanya karena “kewibawaan” Syamsul Arifinlah Dzulmi Eldin yang boleh jadi waktu itu bahkan merasa lebih tepat menjadi Walikota dapat disatukan dengan Rahudman Harahap dalam satu paket pasangan. Ada loose dan ada win di sini, dan kompromi ini betul-betul “diamankan” oleh Syamsul Arifin dengan antara lain merangkap jabatan Gubernur Sumut dengan Plt Walikota Medan. Padahal lazimnya Plt itu adalah orang karir di birokrasi seperti Afifuddin Lubis dan Rahudman Harahap. Hingga kini saya tidak tahu landasan hukum yang digunakan oleh Mendagri Gamawan Fauzi untuk kebijakan langka ini.

Dengan terpilihnya pasangan Rahudman Harahap-Dzulmi Eldin, maka otomatis kedua orang ini diikat oleh visi dan misi pemerintahan yang sama. Saya kira mengamankan visi dan misi itulah tugas utama Dzulmi Eldin dalam setahun lebih ke depan. Dzulmi Eldin harus dapat melupakan yang lain untuk kepentingan pelaksanaan visi dan misi pemerintahan ini. Jika nanti (misalnya) dalam pertanggungjawaban akhir masa jabatan ada penilaian buruk atau bahkan penolakan dari legislatif kota, maka yang mendapat predikat buruk bukanlah Rahudman Harahap (saja).

Bongkar Pasang SKPD. Saya tegaskan kepada jurnalis yang bertanya, saya tidak mau dijadikan legitimator untuk maksud bongkar pasang SKPD. “Katakanlah kepada pembaca koran Anda, bahwa saya menilai Dzulmi Eldin tidak perlu mengganti seorang pun dari SKPD itu”. Itu benar-benar saya tegaskan. Pertimbangan sederhana saja. Jika ada faktor yang mendorong ke arah itu, tentu saja sifatnya sangat politis. Misalnya, SKPD ini dikuasai oleh orang Rahudman Harahap. SKPD itu cocok untuk figur yang kini sedang dekat-dekatnya dengan Dzulmi Eldin, dan lain sebagainya. Tetapi, saya tegaskan kepada jurnalis itu, bukankah SKPD itu tidak dipilih dan ditunjuk sembarangan? Ketika pertanyaan serupa diajukan kepada saya saat Rahudman Harahap masih aktif, saya katakan bahwa mengingat kerajinan bongkar pasang ini saya menjadi curiga bahwa yang dituduh tidak cakap dan tidak mampu itu justru walikotanya.

Saat sekarang rakyat jelata saja akan dengan sendirinya berfikir bahwa jabatan-jabatan yang dipergilirkan selalu dilandasi oleh transaski yang tak selalu terbuktikan. Pendapat itu meluas di seluruh tanah air. Maka jika akan menjadi Walikota Medan 2015-2020, saya kira Dzulmi Eldin harus berfikir lain. Mengapa tak dicoba saja menjadikan orang yang dianggap “lawan” menjadi kawan seiring? Lagi pula PNS adalah orang yang paling mampu dalam adaptasi lingkungan kerja dan permusuhan mereka hanya permusuhan kerja, bukan permusuhan ideologis sama sekali. Mengganti seorang SKPD akan merugikan pemerintahan kota selama berbulan-bulan menunggu SKPD baru itu benar-benar difahami oleh pejabat baru. Padahal Dzulmi Eldin tentu ingin dicatat berhasil agar kampanye pemilukada 2015 berdasar hitungan prestasi.

Penutup. Saya pun tak merasa sungkan menjawab kepada jurnalis itu bahwa “tak usah membayangkan akan menjadi sehebat David McKay (Walikota pertama), Dzulmi Eldin dapat memberi sesuatu yang akan menjadi catatan penting bagi rakyat”. Tentu saja ia harus berusaha sekuat tenaga untuk tidak mengikuti hal-hal buruk yang dapat membuatnya bernasib seperti para pendahulunya, yakni “sekolah”. Catatan tentang itu cukup buruk di sini mengingat walikota dan wakil periode sebelumnya tercatat bernasib buruk saat bertugas hingga pemerintahan dipergilirkan kepada 3 Plt, bahkan pemerintahan Sumut pun harus diamanahkan kepada Plt dan kini Rahudman Harahap pun ada dalam masa “sekolah” itu.

Tetapi hal yang membuat saya tidak beroleh pemahaman yang baik hingga saat ini ialah modus penegakan hukum yang berlaku. Jika kasus-kasus dahulu kala kita pilih menjadi prioritas utama tanpa melihat kemungkinan kerugian berlipat-ganda saat ini di tangan seorang pejabat, maka siapa gerangan yang tak akan “sekolah”? Jakarta memang tidak mampu, dan agenda ini sebaiknya menjadi catatan penting bagi Prabowo Subianto-Hatta Rajasa dan Jokowi-JK.

 

Shohibul Anshor Siregar. Naskah ini diterbitkan untuk pertamakalinya oleh Harian Waspada Medan, Senin 23 Juni 2014, hlm B6

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: