'nBASIS

Home » ARTIKEL » ISYU POLIGAMI DALAM POLITIK PENDONGKELAN

ISYU POLIGAMI DALAM POLITIK PENDONGKELAN

AKSES

  • 512,201 KALI

ARSIP


Karena latar belakang agama dan faham agama mungkin bagi seseorang, atau sekelompok orang, poligami itu lebih terlarang dari megakorupsi

Tadi malam saya membaca sebuah berita politik yang cukup seru dan membuat saya getir. Saya kutip dulu berita itu ya:

“Puluhan mahasiswa dari Kelompok Cipayung Plus berunjuk rasa di Gedung DPRD Provinsi Sumatera Utara (Sumut), Jalan Imam Bonjol, Medan, Senin (11/8/2014) siang.

Selain menyoroti kasus korupsi di Sumut, dalam aksinya mahasiswa juga mengedarkan sejumlah foto mirip Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho dengan seorang wanita cantik.

Dalam aksi puluhan mahasiswa yang berasal dari berbagai organisasi ekstra kampus seperti HMI, GMNI,IMM, HIMMAH ini, sedikitnya 6 lembar foto diperlihatkan.

Diantaranya saat orang yang mirip Gatot memakai kacamata sedang berpakaian ihram dan memegang tangan wanita itu, kemudian foto saat orang yang mirip Gatot dan seorang wanita berfoto diduga di kamar serta satu foto yang memperlihatkan orang yang mirip Gatot memakai jaket kulit berwarna hitam berpose dengan wanita yang sama.

Tidak hanya memperlihatkan lembaran foto, mahasiswa juga membagikan salinan foto-foto itu kepada pegawai, polisi dan dewan yang melihat aksi mereka ini.

Turedo Sitindaon dari GMNI Sumut mengatakan foto-foto ini menjadi bukti nyata dari aksi mereka sebelumnya yang menduga Gatot mempunyai istri lebih dari satu.

Menurut Turedo foto ini menjadi bukti bahwa selain diduga melakukan tindak pidana korupsi, Gatot juga diduga melanggar sumpah jabatannya karena pejabat negara tidak diperbolehkan beristri dari satu.

Sehingga menurutnya, dalam aksi kali ini massa Cipayung Plus merekomendasikan agar aparat penegak hukum memeriksa Gatot terkait dugaan tindak pidana korupsi dan kepada DPRD Sumut mereka merekomendasikan agar meneruskan hak interpelasi dan hak angket untuk memakzulkan Gatot karena menyalahi sumpah jabatan

Aksi puluhan mahasiswa ini diterima Anggota Komisi A DPRD Sumut Syamsul Hilal. Dihadapan mahasiswa, Syamsul menyatakan mendukung sikap mahasiwa. Namun terkait foto yang dibeberkan mahasiswa, Syamsul enggan menyikapinya karena urusan pribadi. Namun menurutnya jika foto itu benar maka Gatot sudah menyalahi kode etik pejabat negara

Usai menyampaikan orasinya, massa Kelompok Cipayung Plus akhirnya membubarkan aksi mereka. Mahasiswa berjanji akan menyebarkan foto-foto ini kepada seluruh anggota dewan. (BS-001)”

Analisis. Setelah membaca berita itu, saya pun meninggalkan catatan pada situs berita yang menyiarkan, demikian: “Di Indinesia dan Sumut banyak org yang faham bhw poligami itu dilindungi hukum Syari’ah. Kalau kasus itu menjadi alasan pemakzulan, kelihatan mengada-ada”.

Dalam beberapa bulan terakhir politik di Sumatera Utara memang menghangat. Kepemimpinan Gatot Pujo Nugroho semakin disorot. Saya merasakan bahwa “dwi-tuggal” di Pemrovsu itu sudah tak harmonis. Secara keseluruhan hubungan dengan DPRD Sumatera Utara juga tidak harmonis. Jika beberapa pekan ini sedikit mengendur, tentulah karena sejumlah pentolan politik di Sumatera Utara sedang mengkristal dalam kubu pencapresan. Gatot Pujo Nugrogo yang kader PKS itu memimpin tim pemenangan di Sumatera Utara yang didalamnya tentu bergabung Golkar, Gerindra, PAN, PPP dan lain-lain.

Sepanjang masuk akal dan memiliki alasan yang kuat, impeachment terhadap seorang pejabat adalah sesuatu yang diatur oleh hukum yang berlaku. Jangankan seorang Gubernur, Presiden pun tak mengapa diimpeach jika keadaan sudah memaksa dan memiliki alasan yang kuat serta berjalan di atas koridor hukum.

Di Indonesia dan juga di Sumatera Utara saya kira banyak orang yang sangat faham bahwa poligami itu memang dilindungi hukum Syari’ah. Meski mereka sama sekali tidak berniat berpoligami, mengingat syaratnya begitu berat, namun mereka sadar betul bahwa poligami adalah institusi penting dalam Islam yang disebut secara tegas dalam Al-Qur’an. Berpoligami itu tidak mudah, dan harus benar-benar bertanggungjawab (adil). Tetapi saya tidak tahu apakah lebih banyak orang yang sama sekali tidak tahu dari pada orang yang tahu. Juga saya pun tidak tahu apakah lebih banyak orang Islam yang tahu tentang kehalalan praktik poligami dalam agamanya ketimbang orang yang memeluk agama lain.

Keheranan saya, kalau kasus itu menjadi salah satu alasan yang memperkuat bagi usaha pemakzulan Gatot Pujo Nugroho sebagaimana disuarakan dalam demo beberapa kelompok mahasiswa kemaren di DPRDSU itu, bagi saya cukup getir. Memang bagi media isyu seperti ini cukup menarik. Masyarakat menganggapnya sensitif. Karena itu, mungkin saja dukungan sosial untuk impeach Gatot Pujo Nugroho dianggap akan lebih kuat jika dibumbui dengan isyu poligami.

Kesalah-fahaman. Telah cukup lama kaum feminis dan anti Islam melakukan berbagai cara untuk menentang syariat Islam, di antaranya mempertanyakan bahkan melarang apa yang pelaksanaannya diatur oleh Islam. Syariat yang kerap mereka tentang adalah poligami. Pada tahun 2005 The Asia Foundation –founding Amerika yang aktif mendanai berbagai proyek gerakan liberal– bekerjasama dengan Gramedia, telah menerbitkan buku berjudul Islam Menggugat Poligami. Penulisnya Siti Musdah Mulia.

Bagaimana Islam menggugat poligami? Tetapi itulah cara berfikir Siti Musdah Mulia. Ia ingin provakasi agar setiap orang (umat Islam) meragukan kebenaran agamanya. Mereka ingin atas nama Islam mengharamkan syariat poligami hanya karena mereka anggap sebagai bentuk pelanggaran terhadap HAM.

Buku ini menuturkan bahwa aspek negatif (mudharat) poligami lebih besar daripada aspek positifnya (manfaat). Kerana itu cukup alasan bagi Musdah Mulia untuk berkata bahwa poligami harus dihilangkan dari ajaran Islam. Pada halaman 193-194 malah dituliskan bahwa mengingat dampak buruk poligami dalam kehidupan sosial, poligami dapat dinyatakan haram lighairih (haram karena eksesnya). Karena itu, perlu diusulkan pelarangan poligami secara mutlak sebab dipandang sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan (crime against humanity) dan pelanggaran terhadap hak asasi manusia” (hlm. 193-194).

Dalam kajian sejarah kita dapat bertemu fakta bahwa praktik poligami sudah ada sebelum Islam. Islam membuatnya menjadi halal, tetapi dapat dipastikan bukan mainstream. Islam menempatkannya sebagai celah kecil, bukan mengharamkannya. Penataan dengan syarat-syarat yang demikian berat menunjukkan bahwa Islam menganut asas monogam (Annisa ayat 3 dan ayat 129) dengan pemberian pengecualian dengan pengaturan yang baik bagi sesiapa yang mampu menjalankan. Akibat penyimpangan itulah munculnya berbagai praktik negartif poligami seperti menyengsarakan perempuan dan anak-anak. Kapan pun dan di mana pun, menyengsarakan perempuan dan anak-anak sangat dihindari dan itu pelanggaran HAM.

Seorang intelektual yang bekerja sebagai dosen pada Fakultas Syariat dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, Dr. Isnawati Rais, MA (2004), dalam ulasannya yang menarik tentang poligami menerangkan demikian:

poligami di dalam Islam bukanlah dianjurkan, tetapi hanya dibolehkan. Pembolehan ini juga tidaklah untuk semua orang yang mau berpoligami, tetapi hanya diperuntukkan bagi orang yang membutuhkan itu sebagai jalan keluar dari persoalan yang dihadapi, dengan syarat mereka mengerti hakikat dan aturan hidup berpoligami, serta mampu memenuhi aturan itu, sehingga hikmah berpoligami dapat diwujudkan dan segala dampak negatifnya bisa diatasi.

Karena itu, agar poligami ini tepat guna, tidak dilakukan oleh sembarang orang dengan semaunya sehingga menimbulkan banyak penderitaan pada istri-istri dan kesengsaraan pada anak, maka memberikan pengajaran, pendidikan, dan pemahaman yang tepat dan benar sangat dibutuhkan sebagai jalan keluarnya.

Jadi untuk mengatasi perilaku masyarakat yang tidak tepat dalam berpoligami yang menimbulkan dampak negatif yang banyak, bukanlah dengan mengharamkan sesuatu yang dihalalkan oleh Allah, tetapi dengan menjelaskan ketentuan dan aturan-aturannya. Dengan demikian, orang yang punya keinginan, akan berpikir lebih matang sebelum mengambil keputusan untuk melakukan poligami.

Saya ingin mengulangi bahwa karena latar belakang agama dan faham agama mungkin bagi seseorang, atau sekelompok orang, poligami itu lebih terlarang dari megakorupsi.

Shohibul Anshor Siregar


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: