'nBASIS

Home » ARTIKEL » MERACUNI HULU SUNGAI

MERACUNI HULU SUNGAI

AKSES

  • 512,201 KALI

ARSIP


indonesia Ibarat sungai, perhelatan politik pemilu (pileg dan pilpres) telah diracuni. Habitat yang ada disungai tak hanya merana, tetapi mengalami kepunahan. Jika ikan yang mengambang karena kematian oleh racun dikonsumsi oleh rakyat yang berdiam di sekitar sungai, mereka juga ikut menyusul kematian banyak habitat sungai.

Jujur Sagala, Adil Pakpahan dan Pemilu Pasaribu tak sefaham dengan teman martongkar (bertengkar) mereka di alaman bolak (alun-alun). Kubu lawan mereka ialah Struktur Nainggolan, Sistematis Manik dan Massif Siagian. Berlangsung sangat hangat, tegang dan terasa sekali sudah lari dari nilai-nilai adat yang secara formal mereka junjung tinggi selama ini. Boleh jadi batu, kayu dan raut (belati) akan menggantikan kata-kata, pikiran dan perasaan jika suasana makin hangat dan tak ada yang akan menengahi.

“Sebagian dari nama-nama daerah yang hasil pilpresnya disengketakan di MK itu ialah “Mafia”. Ada Mafia Barat. Ada Mafia Tengah. Ada Mafia Induk. Cobalah kalian bayangkan baik-baik, mafia sungguhan siapa dan dimana? Inilah kebohongan yang sangat mengenaskan, padahal opini publik sebelumnya dipengaruhi agar sepakat bahwa kemenangan Jokowi-JK adalah sesuatu yang sama sekali tak akan tertunda jika pilpres berlangsung jujur dan adil.” Itu ungkapan awal yang membuat kubu lawan mereka seperti tersengat listrik.

“Memang negeri ini negeri sejuta penyamun dan panangko (pencuri), yang belakangan mungkin lebih kita kenal dengan nama mafia atau gengster. Mafia proyek, mafia pupuk, mafia beras, mafia gula, mafia sapi, mafia pendidikan, mafia politik, mafia hukum dan mafia-mafia lain. Begitulah kalau sebuah negeri sudah terlanjur jatuh ke tangan orang-orang yang bukan negarawan dan tak memiliki rasa tanggungjawab dan ketersinggungan bahkan pun jika negeri ini dijual-belikan di pasar bebas. Memang mereka musuh dalam selimut yang berhasil bertengger di puncak-puncak kekuasaan dalam proses yang begitu rumit. Ini jelas-jelas memupuk ketersinggungan sebagai anak bangsa yang terus-menerus tak pernah membaik meski Negara sudah merdeka 69 tahun”.

Tak kurang sengit dan kasar kata-kata balasan dari kubu lawan mereka. “Jangan jadikan pilpres ini macam lakon anak-anak main guli yang jika kalah langsung menangis dan guli pun diminta dikembalikan. Kalah ya kalah, jangan asal ngomong komitmen menang dan komitmen kalah. Akui kalianlah. Jiwa besarlah kalian. Apa negeri ini mau berdarah-darah?”

Substansi Keterbuktian. Pada sidang Mahkamah Konstitusi (MK) tanggal 13 Agustus lalu, media mengutip, Nasrullah dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menyebut bahwa suara untuk pasangan Jokowi-JK muncul tiba-tiba di dua distrik di Papua, yaitu Mafia Barat dan Mafia Tengah. Itu saat ia diminta oleh hakim menjelaskan persoalan di Papua, terutama di Kabupaten Dogiyai. Sebagian media yang bukan media mainstream mengutip kejadian itu sebagai berita terpenting mereka esok harinya. Dengan pertimbangan atas fakta itulah kemudian sukar dibayangkan jika tiba-tiba ada angka yang muncul di rekap kabupaten kota. “Enam ribu sekian di Mafia Tengah dan delapan belas ribuan di tingkat kota untuk pasangan calon nomor dua, dan pasangan calon nomor urut satu sama sekali nol,” jelas Nasrullah, sembari menambahkan bahwa dua distrik itu memang ditemukan tidak ada pemungutan suara termasuk model yang dikenal sebagai “ikat”, “noken” dan sebagainya. Sangat masuk akal jika akhirnya Bawaslu merekomendasikan pada rekap nasional agar perolehan suara tersebut menjadi nol atau hangus dan sebaiknya angka-angka dari daerah-daerah yang tak dilakukan pemungutan suara itu dinyatakan tak dapat dipertanggungjawabkan.

Sebelumnya, dalam persidangan awal di MK, Adnan Buyung Nasution, salah seorang dari Tim Hukum KPU telah menyatakan keberatannya atas kelengkapan data yang diajukan oleh Tim Prabowo-Hatta. Ia bahkan menuduh un-fair (tidak adil), hanya karena data kelengkapan yang ditambahkan oleh tim Prabowo-Hatta adalah masalah legalitas yang tidak dapat diterima dan harus dinyatakan sebagai pelanggaran serius, yakni pembukaan sepihak kotak suara di seluruh Indonesia oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Padahal kotak suara itu “barang sakral” peradilan yang oleh siapa pun sejatinya tak boleh dibuka kecuali atas perintah pengadilan. Ini tak mungkin dibantah oleh KPU, karena lembaga itu memang memberi perintah tertulis untuk dilaksanakan di seluruh Indonesia pada saat yang hanya berjarak beberapa jam dari waktu Tim Prabowo-Hatta mengajukan gugatan ke MK.

Maksud KPU untuk mempersiapkan diri atas gugatan Tim Prabowo-Hatta. Tetapi mestinya di KPU harus ada pertimbangan lebih sebagai negarawan yang seyogyanya faham bahwa tindakan itu melawan hukum. Para komisioner, jika membandingkan dengan kasus-kasus yang dituduhkan kepada para komisioner yang sudah diberhentikan dengan tidak hormat dalam kasus pemilihan Umum Legislatif (pileg), mestinya pula tahu bahwa mereka dapat bernasib serupa dengan tindakan massal membuka kotak suara itu, dan bahkan sangat mungkin ditambah sanksi pidana.

Pada persidangan yang berlangsung Daftar Pemilih Khusus (DPK) dan Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb) menjadi hal yang dipermasalahkan dalam Pilpres 2014. Ada pro dan kontra di sini, di antara para ahli baik yang diundang sebagai saksi ahli di MK maupun yang diwawancari oleh media. Pakar Hukum Said Salahuddin misalnya mengatakan, bahwa DKP dan DPKTb memang kebijakan baru yang diterapkan di Pilpres 2014 dan ia menyatakannya sebagai makhluk baru, baru muncul pada Pileg 2014. “Saya sejak awal menolak DPK. Karena dalam UU kita hanya mengenal satu daftar yaitu DPT (Daftar Pemilih Tetap). Dua kebijakan itu diterapkan memang memiliki hal yang positif, namun tidak sesuai dengan undang-undang. Pasalnya mekanisme memilih hanya menyertakan KTP saja dan tanpa Kartu Keluarga (KK), dinilai tak sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 102. Lagipula KPU memakai surat keterangan domisili Lurah dan Kepala Desa. Padahal kita tahu Lurah dan Kepala Desa ini paling sering dimobilisasi (oleh pihak calon yang berlaga di Pilpres 2014)” Ia mengemukakan hal itu pada diskusi ‘Pilpres Belum Beres’ di Warung Daun, Jalan Cikini Raya, Jakarta, Sabtu (16/8/2014).

Hulu Sungai Diracuni. Hal-hal seperti itu, dalam pandangan Jujur Sagala, Adil Pakpahan dan Pemilu Pasaribu adalah bagian-bagian dari substansi keterbuktian tuduhan kecurangan pilpres 2014 secara terstruktur, sistematis dan massif. Tentulah bagi Struktur Nainggolan, Sistematis Manik dan Massif Siagian, hal itu tak lain dari tuduhan sumir yang tak berdasar. Karena itu mereka pun siap melakukan balasan melempar batu, memburu lawan dengan kayu dan raut, atau bahkan mendahului sebelum Jujur Sagala, Adil Pakpahan dan Pemilu Pasaribu berniat melakukannya.

Ibarat sungai, perhelatan politik pemilu (pileg dan pilpres) telah diracuni. Habitat yang ada disungai tak hanya merana, tetapi mengalami kepunahan. Jika ikan yang mengambang karena kematian oleh racun dikonsumsi oleh rakyat yang berdiam di sekitar sungai, mereka juga ikut menyusul kematian banyak habitat sungai.

Tak berbeda dengan masalah “kejatahatan atau kemuliaan tekad” para toke survei yang ikut andil memperkeruh pilpres 2014, kini para saksi ahli pun terbelah. Atas nama niat kepembelaaannya terhadap salah satu pihak, para saksi ahli berargumen semua berjalan sesuai konstitusi dan perhelatan ini tak dapat tak disebut jujur dan adil. Di seberangnya secara tegas ada niatan memperkenalkan keadilan substantif tak hanya dalam memutus perkara, tetapi juga dalam proses perhelatan politik seperti pilpres yang tak boleh menutup mata terhadap terstruktur, sistematis dan massifnya kecurangan.

Memang, perhelatan pileg dan apalagi pilpres 2014 telah menyuguhkan pengalaman getir yang membuat rakyat mampu semakin memosisikan diri semakin baik dalam perbedaan pendapat. Tetapi sekaligus mempertontonkan bahwa Negara pun adalah komoditi yang diperebutkan tak ubahnya sandal jepit atau recehan-recehan yang dijadikan sebagai taruhan dalam perjudian di tengah masyarakat awam. Jika tak ada niatan mendidik kedewasaan demokrasi, saya khawatir rakyat akan semakin terdidik bersandiwara: boleh mencuri dengan syarat tidak diketahui oleh siapa pun. Boleh korupsi asalkan dapat lolos dari semua institusi penegak hukum termasuk dengan cara memaksa mereka berkolaborasi menikmati hasil-hasil kejahatan.

Bagaimana mengadili jika perkelahian sengit akan terjadi antara Jujur Sagala, Adil Pakpahan dan Pemilu Pasaribu di satu pihak dengan Struktur Nainggolan, Sistematis Manik dan Massif Siagian di pihak lain? Negara dan negarawan yang benar tidak mesti mengorbankan mereka atas nama apa pun, apalagi kemenangan pilpres. Begitu kan?

Dirgahayu Indonesia. Dewasa dan semakin matanglah seiring pertambahan usiamu

Shohibul Anshor Siregar. Naskah ini pertamakali diterbitkan oleh harian WASPADA Medan, Senin 18 Agsutsu 2014, hlm B5


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: