'nBASIS

Home » RISET » INSIDER (ORANG DALAM)

INSIDER (ORANG DALAM)

AKSES

  • 557,706 KALI

ARSIP


MSKA

Kamis siang, pekan lalu, Ichwan Azhari mengirimkan sebuah buku kepada saya. Saya ingat ini adalah buku kedua yang dihadiahkan oleh sejarawan dari PUSSIS Unimed ini kepada saya. Judul buku itu Memahami Sejarah Konflik Aceh” (MSKA). Judul asli adalah “Atjeh Sditulis oleh seseorang yang memilih menyamar sebagai “Insider” yang terbit tahun 1950.

Mungkin untuk lebih menekankan pesan pokok Ichwan Azhari kemudian merubah judul sekaligus membuka penyamaran Insider (2014), tentu atas izin ahli waris (di Jakarta). Insider adalah SM Amin (Nasution), gubernur pertama Sumatera Utara. Ichwan Azhari mengaku pertamakali menemukan buku ini pada tahun 1998 saat membaca disertasi Anthony Reid tentang peristiwa berdarah di Sumatera Utara dan Aceh (1946) yang mencantumkannya sebagai salah satu rujukan.

Ichwan Azhari cukup jeli mendapatkan Kata Pengantar yang mirip sebuah testimoni tentang keteralineasian-panjang (dengan pengakuan ketidak-tahuan tentang banyak hal mengenai Aceh dan miskinnya upaya mementingkan Aceh dalam banyak sumber belajar di sana pada masanya), dari seorang putera asal Aceh yang kini guru besar ilmu politik UI, Nazaruddin Syamsuddin. MSKA hanya 140 halaman dengan judul-judul bab pembahasan Perihal Keadaan Umum (hlm 4-41), Perihal Pemerintahan, (42-86), Perihal Kehakiman (87-94), Perihal Pegawai Negeri (95-101), Perihal Partai-partai (Partywezen) 102-109, dan Serba-serbi (110-136). MSKA juga melampirkan 5 bahan penting yang merupakan data pendukung atas pokok bahasan yang membuat MSKA kelihatan menjadi sedikit lebih tebal (186 hlm). Tetapi nilai buku bergambar sampul sebuah rencong ini tentu saja tidak terletak pada jumlah halamannya.

Cross-cutting Loyalities. Salah satu sorotan Nazaruddin Syamsuddin dalam Kata Pengantar terhadap buku MSKA ialah cross-cutting loyalities (loyalitas ganda) antara pilihan faham agama (Islam) atau non-agama dalam mengelola negara dan tatanan kehidupan sosial masyarakat. Keduanya memiliki pengikut, dan tentu drive dan duration pertentangan antara dua ufuk akan sangat tergantung pada keberimbangan tanpa keberhasilan dominasi salah satu pihak. Oleh karena itu dalam pandangan saya malah kecemasan paling abadi di Aceh justru muncul dari sini. Hal-hal lain yang meski penampakannya mungkin sepintas dapat lebih besar dan bahkan mungkin berdarah, dapat menjadi turunannya (derivasi) saja.

Seberapa kuat ingatan kita tentang pemberlakuan kebijakan Darurat Operasi Militer (DOM) I dan II di Aceh? Itu tak cukup ditelaah sebagai rentetan perbenturan bermuatan pelanggaran HAM berat bukan? Setelah kesepakatan Helsinki memang begitu besar perubahan di Aceh. Perubahan itu bagi saya ibarat dua sisi mata uang saja. Bisa sangat menggembirakan, tetapi bisa juga sangat mencemaskan. Tergantung siapa yang memandang saja. Mencermati eksperimen-ekperimen terbaru seperti revitalisasi pemaknaan keistimewaan dengan hak-hak alokatif (ekonomi) tertentu di mata pemerintah pusat, mungkin seseorang bisa sangat menyadarinya sebagai hal yang sangat menggembirakan. Kegembiraan itu, mungkin buat mayoritas warga Aceh, tentu dapat saja bersifat unlimited karena merupakan sebuah kontinum yang tanpa batas. Berbicara tentang keadilan dan ketidak-adilan politik alokasi sistem sumber-daya, seiring pula dengan pertumbuhan gagasan-gagasan baru tentang etno-nationalism yang marak di seluruh dunia, pertengkaran-pertengkaran diplomatik (politik) antara pusat dan daerah dalam sebuah Negara, sudah terbukti membabak-belurkan tatanan mapan di banyak tempat. Ini mengharuskan seluruh dunia meninjau pakem-pakem lama tentang peran dan fungsi Negara yang harus lebih dewasa, adil dan inklusif.

Banyak variable yang bekerja di sini. Tetapi untuk kasus Aceh paling tidak perbedaan dalam totalitas sejarah formasi kebangsaan begitu penting dan tak mungkin dinafikan. Rumitnya, kesetiaan dalam ikatan nasionalisme berdasarkan gagasan-gagasan sentimen anti kolonialisme yang terbentuk lebih subur terutama sejak perang dunia kedua usai, tak lagi bisa diperteguh hanya dengan pemberian ancaman, termasuk ancaman militer. Orang bijak masa kini semakin sadar menempatkan faktor determinan keadilan dalam Negara sebagai prasyarat mutlak (solusi damai).

Aspek keadilan dalam memahami, ditilik dari perspektif mana pun, sangat dibutuhkan untuk mencermati sisi paling “seksi” dari Aceh kontemporer, yakni ketika ia bergeliat ingin menegaskan wajah syariah dalam urusan-urusan paling sentral sekali pun. Hingga kini peraturan-peraturan yang secara formal didisain bernafas syariah memang belum sepenuhnya menunjukkan keberhasilan substantif di Aceh pasca perjanjian Helksinki. Memang akan banyak kejanggalan yang terasa di sana-sini, termasuk misalnya keharusan mahir baca Alquran bagi setiap calon Kepala Daerah meski untuk para Wali mungkin itu dianggap tak penting diformalkan (tahukah alasannya?).

Tetapi saya tak sefaham dengan mereka yang berteriak atas nama apa pun termasuk HAM untuk “memerangi” dan mendiskreditkan Aceh dalam semua eksperimen ini. Karena cara paling baik ialah melihat Aceh dari dalam (from within). Sebaiknya perlakukanlah Aceh sebaik perlakuan dan cara pandang serta pemahaman terhadap yang lain, katakanlah progress dan hasil-hasil yang belum sepenuhnya didapatkan oleh Daerah Istimewa Yogjakarta hingga kini. Sulitkah memandang Aceh apa adanya sebagaimana memandang DI Yogjakarta apa adanya? Jangan tak adil, apalagi diskriminatif, kawan.

Keabadian Pertarungan. Apa ruh paling kuat dalam semua pertentangan itu? Bagi saya, itulah identitas yang dibangun begitu lama dengan ideologi (Islam). Aceh yang merasa diri Islam dan harus tetap Islam hendak diadili di peradilan HAM mana? Dosakah ini? Atau harus disiasati dengan cara lain, misalnya atas nama semangat otonomi daerah berusaha memisahkan bagian-bagian wilayah teritorial paling mudah dinon-Acehkan dari Aceh? Ini pertarungan besar.

Sebagaimana juga terdapat di mana-mana, ufuk konflik pemikiran agama dan non agama telah bersejarah panjang dan sifat universalitasnya telah banyak diceritakan dalam sejarah semua agama. Kegagalan umat beragama seputar sekularisme pun sudah diabadikan oleh para ahli, sebagaimana tercatat dari gerakan-gerakan puritanisme dan pertentangan-pertentangan internal agama-agama dunia, baik Jahudi, Kristen maupun Islam. Tentulah karya monumental dari Weber tentang Etika Protestan dan Kapitalisme tak lain dari pengakuan paling jujur dan penjelasan akademis yang sangat memuaskan dari kalangan ilmuan sosial tentang bagaimana keterayunan antara kedua ufuk (agama dan non agama) dapat diselesaikan hanya dengan saling mengalahkan dengan segenap konsekuensi dan implikasinya. Pertanyaannya, di Aceh kita ingin mengalahkan yang mana?

Kita sadar betul bahwa pertarungan kedua ufuk itu sesungguhnya tidak khas Aceh sama sekali. Bahkan Indonesia harus memberi perhatian (kalau tak keberatan buatlah peringatan) tentang solusi amat taktis Indonesia atas “penyingkiran” agama dari Negara, dengan pencoretan kata-kata “dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya” dari Pembukaan UUD 1945. Dalam semangat rivalitas, kaum muslimin Indonesia dapat memaknainya sebagai kehilangan dan kegagalan fatal, dan bagi kubu lawan mereka dapat menandainya sebagai capaian kemenangan besar justru pada awal terbentuknya republik yang telah mengorbankan banyak nyawa dalam kurun waktu yang tak singkat. Bukankah Anda dapat juga merasakan pengemasan kasar atau pun halus dalam perulangan pertentangan itu pada arena pilpres 2014?

Aceh pun kini perlu berfikir tentang maksud Soekarno saat berpidato pada forum PPKI ketika ia berucap “Di dalam perwakilan rakyat saudara-saudara Islam dan saudara-saudara Kristen bekerjalah sehebat-hebatnya. Kalau misalnya orang Kristen ingin bahwa tiap-tiap letter di dalam peraturan-peraturan negara Indonesia harus menurut Injil, bekerjalah mati-matian, agar supaya sebagian besar dari pada utusan-utusan yang masuk badan perwakilan Indonesia ialah orang Kristen, itu adil, – fair play!” [Soekarno: pidato pada Dokuritu Zyunbi Tyoosakai, 1 Juni 1945]

Penutup. Catatan pertama saya setelah membaca MSKA ialah, mestinya Ichwan Azhari membiarkan buku ini apa adanya dengan tetap mencantumkan Insider sebagai penulisnya dan tanpa merubah judul sama sekali. Buku Mangaraja Onggang Parlindungan “Tuanku Rao” yang diterbitkan untuk pertamakalinya pada tahun 1964 tetap dibiarkan dengan keaslian (termasuk ejaannya) ketika diterbitkan ulang beberapa tahun yang lalu. Apa perlunya? MSKA sendiri tak memberi penjelasan mengapa penulisnya bersembunyi di balik nama samaran (Insider) meski ada pernyataan “apa pun yang saya tulis dalam buku ini adalah kebenaran yang tak terbantahkan karena saya mengalaminya sendiri”.

Dalam kondisi pro dan kontra di tengah transisi sangat wajar dan masuk akal seseorang mengemas ide dan gagasannya sedemikian rupa seolah-olah orang lain. Tentu karena ia (SM Amien, penulis buku ini) sudah memiliki tempat dan posisi tersendiri yang dikenali betul di dalam masyarakat Aceh sesuai kompleksitas konflik pada masanya. Teori “unzur maa qola wa laa tanzur mangkola” (simak apa yang dikatakan oleh siapa pun, jangan hirau siapa pun yang mengatakan sesuatu itu) tidak selalu terterima meski tetap sangat penting karena terkadang kebenaran menjadi tak bernilai dan dianggap harus diruntuhkan hanya tersebab subjektifitas tertentu yang kerap melekat dan dilekatkan pada diri seseorang. Dengan memilih nama samaran Insider, SM Amin seolah berkata untuk zaman kini “orang dalamlah yang lebih tahu untuk urusannya sendiri”, dan itu berarti kemandirian dan kedaulatan yang bermakna merdeka substantif, bukan?

 

Shohibul Anshor Siregar

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: