'nBASIS

Home » ARTIKEL » PETA KECIL INDONESIA

PETA KECIL INDONESIA

AKSES

  • 538,714 KALI

ARSIP


Kita jangan lupa memandang ke depan. Bagaimana JK membantu Jokowi yang disebutnya tak kompeten itu menjawab penyelesaian masalah-masalah berat Indonesia? Ketum PP Muhammadiyah Dien Syamsuddin yang akan digantikan oleh figur lain melalui Muktamar yang akan berlangsung tak lama lagi, tentu tak harus dibayangkan mengulangi kegalakan kepada pemerintah.

Selasa malam, pekan lalu, Ketua PW Muhammadiyah Sumut, Asmuni, meminta pendapat tentang tema pengajian bulanan kepada peserta tetap rapat rutin organisasi yang dipimpinnya itu. Ada peserta yang mengusulkan bahaya ISIS di tengah masyarakat, dan narasumbernya Kapolda Sumatera Utara.

Saya langsung mengingatkan Surat Edaran PP Muhammadiyah yang sudah begitu rinci memberi penjelasan dan bahkan ketegasan sikap yang harus dipedomani oleh setiap warga Muhammadiyah. Itu sudah final, tidak perlu diinterpretasi lagi. Kita cukup memperbanyak surat itu dan mengedarkannya hingga ke ranting-ranting di seluruh wilayah Sumatera Utara, sambil intensif memonitor perkembangan potensi dan variasi ancaman-ancamannya, tentu terutama dari eksternal.

Sepanjang data yang saya kumpulkan selaku Koordinator Bidang Litbang, Pemberdayaan Masyarakat, dan Hikmah & Kebijakan Publik, melalui kunjungan-kunjungan saya ke hampir seluruh wilayah Sumatera Utara, termasuk daerah-daerah perbatasan, semua warga sangat faham ISIS itu mainan politik internasional yang meski tidak boleh diberi hati, sama sekali tidak boleh merusak citra Islam. Tata dunia yang sangat menindas telah melahirkan ketidak-adilan. Dari sanalah pangkal masalahnya. Jika kita telah sepakat bahwa hal itulah inti masalah besar kita saat ini, maka narasumbernya untuk ceramah dan seminar adalah diri kita sendiri.

Tetapi bagi saya semua ini berlangsung sebagai konsekuensi dari Negara. Ada sistematisasi, dan metode urainya tak lain dari penggambaran sistematis yang menempatkan secara tepat pokok masalah sebagai induk persoalan, dan fenomena ikutan sebagai produk belaka dari sistem yang begitu buruk. Pekerjaan itu sangatlah berat bagi Muhammadiyah, yakni memperbaiki Negara tanpa kekuasaan.

Sikap Terhadap Pembangunan. Tetapi saya sangat ingin sikap Muhammadiyah di Sumatera Utara tidak membebek dan mengamini belaka atas semua kebijakan dan tanggapan-tanggapan resmi pemerintah terhadap pembangunan dan semua masalah dan kejadian khusus di tingkat lokal maupun nasional. Muhammadiyah harus kritis, bahkan mungkin sekritis terhadap Pemerintahan Hindia Belanda yang menjajah kita tempo dulu. Jika terhadap orang asing yang datang ke sini menjajah dan selalu siap melakukan pemberangusan Muhammadiyah berani sangat kritis, mengapa pula tidak memberi support kepada pemerintah sendiri?

Kekuasaan bisa sangat abused (menyimpang) jika tak diawasi, dan semua lembaga pengawasan, sebagaimana kita saksikan hari ini, bisa sangat mandul. Kemandulan-kemandulan itu, di tengah belum terbentuknya civil society, sangat memungkinkan standar nilai tentang kebenaran menjadi menyimpang. Berjihadlah Muhammadiyah dalam bidang-bidang sulit seperti itu.

Meskipun demikian, saya sendiri memiliki evaluasi yang cukup berbeda dengan mainstream pandangan orang-orang Muhammadiyah saat ini, terutama kepada pemerintahan SBY. Sepanjang perjalanan pemerintahannya pada KIB II, Muhammadiyah saya gambarkan terbawa rendong politik yang sangat praktis dan pragmatis yang rada sulit dipertanggungjawabkan. Ketua Umum PP Muhammadiyah terberitakan secara luas memimpinkan perlawanan. Pernah menuduh SBY membohongi rakyat Indonesia, dan itu ia lakukan bersama para pemimpin umat beragama.

Saya sangat memahami, bahwa memang banyak hal yang cukup menyedihkan telah terjadi pada pemerintahan KIB II. Tetapi begitu kita mendudukkan SBY sebagai titik kecil dalam kontinuitas Indonesia, segera kita akan sadar bahwa ada ketidak-terelakan dalam semua keburukan yang kini seolah pas ditimpakan ke pundak SBY seorang. Katakanlah pola pengelolaan sumberdaya alam, juga perjalanan demokrasi yang begitu buruk, diskriminasi dalam distribusi sistem-sistem sumber yang menyebabkan pengabadian kesenjangan regional dan kesenjangan horizontal. Semua seolah sudah sangat tepat ditimpakan kepada tanggung-jawab SBY yang memimpin Indonesia selama 2 periode. Tetapi we all made by Soeharto, dan SBY ada dalam silsilah kontinuitas itu.

Tetapi sangat tidak pantas mencari apologi untuk memperbaiki citra SBY yang pada dasarnya memang “raja Citra”. Presiden pilihan langsung pertama ini harus dipisahkan secara jelas dari yang lain ketika bercerita tentang reformasi yang gagal. Praktis Gus Dur dan Megawati tidak bisa dituntut banyak berhubung pada masa mereka wacana harus dibuat lebih fokus pada siapa yang lebih pantas menjadi Presiden pengganti rezim penguasa Orde Baru. Gebrakan Gus Dur banyak yang menggigit, sebanyak akumulasi ketidak-wajaran yang kemudian menendangnya ke luar ring kekuasaan.

Mega menikmati apa yang menjadi pasal “tangisannya” (merasa lebih berhak) ketika Sidang Umum MPR gagal meyakinkan Indonmesia bahwa dirinyalah “the real President” karena pertimbangan hasil keinginan rakyat melalui pemilu 1999 itu. Dengan instabilitas pemerintahan pasca Orde Baru di tangan dua orang yang masing-masing mengklaim diri lebih berhak memimpin, praktis Indonesia tak mendapat data yang semestinya diperoleh dari kedua pemimpin itu dalam mereformasi Indonesia sesuai tuntutan massal para intelektual muda (mahasisa) pada peralihan rezim 1998 yang lalu itu.

Ketua Umum PP Muhammadiyah Dien Syamsuddin berangkat dari titik itu. Bahwa penanggungjawab reformasi yang paling dapat dan paling pantas dimintai pertanggungjawaban ialah SBY yang pada zaman pemerintahannya korupsi-korupsi besar seperti BLBI tetap menjadi warna utama, sebagaimana juga kasus Bank Century dan lain-lain. Keinginan tak terpenuhi dari rakyat Indonesia untuk menjadi tuan di negeri sendiri, dalam kaitannya dengan sumberdaya alam, juga sangat tak terelakkan dari pundak SBY. Demokrasi yang gagal membuat Indonesia bermartabat dalam suksesi dan pemberian legitimasi kekuasaan, adalah dosa besar KIB I dan KIB II yang dipimpin oleh SBY.

Ayolah kita persilakan seluruh rakyat Indonesia memilih perspektif untuk menilai kejadian-kejadian berdarah yang muncul dalam kaitannya dengan tuduhan-tuduhan mendunia terhadap umat Islam. Di sini telah dikukuhkan seorang tua Abu Bakar Ba’asyir sebagai biang kerok terorisme. Di sini telah dibunuh banyak orang tanpa peradilan atas nama teror dan tuduhan yang didisain untuk itu. Pekerjaan itu masih akan berlangsung, karena orang-orang seperti Sidney Jones belum puas, dan ketidak-puasannya adalah kemarahan dunia internasional dengan segenap konsekuenainya. Lembaga-lembaga supportifnya seperti RAND CORPORATION belum akan berhenti.Uang masih akan dikucurkan tak terhingga untuk membeli peluru yang akan memilih sasaran paling seksi untuk dan atas nama permusuhan yang sangat tak adil. Memang, peta dunia baru sedang dirancang oleh mereka, tak hanya melihat Timur Tengah sebagai sasaran utama.

Mengapalah institusi-institusi Islam seperti Muhammadiyah dan NU tidak berusaha merumuskan fiqh politik dan Negara yang akan menaungi semua manusia di dunia ini, agar tak lagi hilir persoalan selalu akan dianggap sebagai hulu, dan ketidak-adilan serta-merta dihentikan agar nyawa tak lagi dianggap sah untuk dihabisi atas nama Negara dan paduan Negara-negara?

Penutup. Pengajian yang meminta Kapolda menjadi narasumber, kita geser saja temanya menjadi indeks Masalah Kamtibmasy di Sumatera Utara. Itulah kesimpulan akhir dari rapat Muhammadiyah Selasa malam, pekan lalu. Kita ingin ada rumusan terntang ancaman-ancaman apa yang paling serius terhadap kamtibmasy di daerah ini. Kita mintalah Kapolda itu membawa data, misalnya tentang mengapa narkoba semakin diakui secara sosial dan hukum tak tegak untuknya karena kini telah meluas sebagai komoditi perdagangan yang sekaligus juga akan menghabisi secara massal generasi muda kita. Kita tanyakan mengapa tidak ada kesinambungan data antara ekspose demi ekspose keberhasilan yang selalu berkibar-kibar di media, dengan apa yang dirasakan oleh masyarakat. Kita diskusikan di mana titik perbedaan perasaan korps Kepolisian dengan masyarakat dalam hal kamtibmasy, urusan memperbaiki Negara dari korupsi, dan lain-lain.

Kita jangan lupa memandang ke depan. Bagaimana JK membantu Jokowi yang disebutnya tak kompeten itu menjawab penyelesaian masalah-masalah berat Indonesia? Ketum PP Muhammadiyah Dien Syamsuddin yang akan digantikan oleh figur lain melalui Muktamar yang akan berlangsung tak lama lagi, tentu tak harus dibayangkan mengulangi kegalakan kepada pemerintah.

Shohibul Anshor Siregar. Naskah ini pertamakali diterbitkan oleh Harian Waspada, Medan, Senin, 1 September 2014, hlm B7

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: