'nBASIS

Home » ARTIKEL » GAIRAH POLITIK DI KOTA MEDAN

GAIRAH POLITIK DI KOTA MEDAN

AKSES

  • 512,316 KALI

ARSIP


A vs B vs C vs

Hingga sejauh ini sudah terbentuk tiga poros, yakni Poros Birokrasi, Poros Aspirasi Etnis Tionghoa, dan Poros Keluarga Shah.

Berapa lama lagi pemilukada kota Medan akan berlangsung? Marilah kita tunggu saja, sembari berharap semua kemungkinan perubahan aturan main (jika akan ada), yang sedang dirancang oleh para pembijaksana nasional di Jakarta, akan memihaki kemaslahatan terbesar bagi rakyat. Misalnya gagasan kontraproduktif dan emosional pengembalian lapangan permainan ke ruang rapat lembaga legislatif. Gagasan sadar-budaya nasional tak berbakat kepemimpinan berwakil yang memunculkan ide pengajuan calon tanpa paket pasangan. Juga tentang pemilukada serentak, dan lain-lain. Apa pun kemungkinan itu, kita berharap jangan ada langkah setback, dan percobaan memunculkan solusi tak berdasar akar masalah.

Bagaimana dengan peta politik yang berkembang? Memang tidak mudah membuatnya. Tetapi setelah mencermati munculnya nama-nama (bakal calon) dalam banyak perbincangan yang untuk beberapa waktu saya coba “rekam”, setidaknya sudah terlihat bangunan 3 (tiga) pengelompokan kekuatan besar yang sudah “pasang kuda-kuda”.

Tulisan ini mencoba menggambarkan secara kasar peta tersebut tanpa berusaha mengkalkulasi peluang kemenangan masing-masing. Sebagai show window terpenting Indonesia di bagian Barat, kota Medan dan perhelatan politiknya tentu akan penuh dinamika. Karena itu hal-hal yang saya amati dan kemukakan dalam tulisan ini dapat berubah dalam waktu sekejap karena intervensi kepentingan besar di luar kawasan politik kota Medan.

Sudah Tiga Poros. Dalam pengamatan saya selalu ada 3 faktor utama dalam rivalitas pemilihan langsung, yakni figuritas, jejaring, dan dana. Saya menggunakan kerangka ini sebagai model pendekatan. Idealitas dalam konteks ini tentulah ketersediaan dan keberimbangan ketiga faktor itu baik dalam kuantitas maupun dalam kualitas. Itu saya fahami sebagai peluang terbesar kemenangan dalam persaingan pemilihan langsung. Tidaklah ideal seseorang dengan kadar figuritas yang, katakanlah, sangat menonjol, tetapi tak memiliki jejaring sebagai aparat transmisi ide dan pengaruh untuk popularitas maupun elektibilitas. Tanpa dana, tak ada yang bisa dilakukan meski uang tentu bukan segalanya. Tak ada uang bermakna tak ada popularitas, apalagi elektibilitas. Begitu juga tak ada jejaring, karena tak mungkin terbangun tanpa cost.

Dalam perbincangan-perbincangan yang saya inisiasi sendiri dan yang di dalamnya saya hanya melibatkan diri, saya telah berusaha melemparkan ke komunitas-komunitas tertentu sejumlah nama yang saya rekam dari pengamatan dan perbincangan lain (sebelumnya) di berbagai tempat di kota Medan. Hingga akhir pekan lalu, tak kurang dari 35 nama yang saya catat telah disebut-sebut orang sebagai bakal calon Walikota atau Wakil Walikota Medan untuk periode mendatang. Berdasarkan nama-nama itu saya berusaha membangun kecenderungan pola dan identifikasi pembentukan poros.

Sebetulnya istilah poros tidak begitu tepat karena yang saya maksudkan sesungguhnya adalah kecenderungan pengerucutan yang mungkin terjadi ke depan dan fakta-fakta yang mengarah sudah terlihat sejak sekarang. Poros itu ialah, pertama, birokrasi yang untuk status dan posisinya sebagai incumbent harus menyebut Dzulmi Eldin sebagai figur utama dalam gugus birokrasi itu. Tetapi adalah sebuah kesalahan besar jika hanya membayangkan namanya sendirian bertengger di sana. Kedua, poros aspiratif etnis Tionghoa (jika istilah ini dapat digunakan) yang berdasarkan historis dan konfigurasi demografis dan aspirasi politiknya harus menyebut Sofyan Tan dan atau Brilian Moktar atau bahkan nama lain seperti Sony Firdaus. Boleh jadi ketiga nama itu pun kelak bisa dianggap tak terpasarkan, tetapi kelompok aspiratif Tionghoa dianggap tetap memiliki bargaining. Betulkah begitu? Saya meniliai ya. Bukankah oleh Surya Sampurna (seorang yang bergelar PhD dalam hal-ihwal Cina) kota Medan disebut sebagai The biggest China Town in the World? Orang Tionghoa di Indonesia dan khususnya Medan memiliki keinginan besar agar kekuasaan politik beralih ke tangan etnis mereka dan itu tak harus dimaknai lain. Ketiga, keluarga Shah yang meski dengan kemunculan sejumlah nama dari keluarga itu diprediksi kelak akan tampil dengan satu nama saja. Ini juga sangat potensil menjadi usungan partai-partai yang meski tidak harus dibayangkan berbasis utuh koalisi pilpres yang lalu walaupun Golkar mungkin akan menjadi leading motor di dalamnya.

Ketiga puncak indikatif yang mengemuka itu tentu masih akan diperkaya lagi nanti oleh kehadiran dan pengemasan aspirasi kalangan pengusaha yang bisa saja dengan posisi sebaga pemegang Old Money atau New Money. Old Money adalah kekayaan berusia lama, dan pemiliknya adalah orang yang dalam peradabannya sehari-hari sudah mapan dalam kekayaannya itu. Berbeda dengan pemilik New Money, orang baru saja menjembatankan diri dalam sebuah budaya baru karena pertambahan fantastis uangnya. Kalangan ini masih terus melakukan adaptasi, termasuk dalam hal pola-pola konsumsi, kepemilikan barang dan bahkan mungkin juga cara makan yang sangat memandang penting membeli meja makan ukuran besar di rumahnya. Penyesuaian perilaku tidak-serta merta, karena itu seorang pemilik New Money bisa saja sudah mengendari alphard tetapi dengan disiplin di jalan yang tetap mencerminkan kerendahan budaya yang lazim ditemukan di kota Medan. Tentu pilahan pengusaha masih dapat merujuk klasifikasi yang pernah dibuat orang (hitam dan putih).

Perkayaan selanjutnya dapat sangat pesat ketika berdasarkan hasil analisis mereka (kalangan birokrasi) kekuatan “invasi” birokrat lain hadir penuh perhitungan untuk “menaklukkan” kota Medan. Tetapi apa pun itu, ide-ide prospektif seperti penentuan kejelasan untuk Pilgub ke depan, selalu kuat dalam pertimbangan dan ini sebuah konsolidasi kekuatan yang cukup dini oleh orang yang merasa harus menempuh perhelatan itu pada saatnya nanti.

Pengaruh lain. Tokoh-tokoh simpul seperti mantan Walikota Medan Abdillah, mantan Gubernur Syamsul Arifin dan Rudolf M Pardede, mantan Kajatisu Chairuman Harahap, mantan Sekdaprovsu RE Nainggolan, mantan Wakil Walikota Maulana Pohan dan bahkan mantan Walikota Medan Rahudman Harahap, akan berusaha menabur pengaruh kepada jejaring mereka yang selama ini cukup terawat. Pada lapisan lain, tokoh simpul seperti Gus Irawan Pasaribu (jika ia tidak maju sebagai salah satu calon), Ibrahim Sakty Batubara, Parlindungan Purba dan lain-lain juga akan selalu merasa tidak boleh melewatkan event ini begitu saja. Mereka semua berkepentingan bukan saja karena bakat, minat dan kesenangan berpolitik belaka. Bagaimana pun juga mereka adalah pemilik sejuta obsesi yang terinterupsi secara politik dan tetap selalu berkeinginan obsesinya terealisasi meski di tangan orang yang dapat disebut sebagai kader khusus atau binaan mereka.

Selain itu Gatot Pujo Nugroho tentu harus dilihat sebagai primus interpares karena secara official di tangannyalah kelak ditentukan siapa yang akan menjadi Plt Walikota Medan saat Dzulmi Eldin diwajibkan turun tahta karena pencalonan dirinya atau karena sudah kehabisan masa jabatan. Jika Gatot akan mengikuti cara Syamsul Arifin, ia rangkap saja jabatannya itu (Gubernur) dengan Plt Walikota Medan dan itu kelak pasti memiliki fakta kejelasan arah pengaruh atas kemenangan kandidat tertentu. Mengapa demikian? Di Indonesia sudah bukan rahasia lagi bahwa penguasaan birokrasi pemerintahan sulit untuk tak diyakini berpengaruh atas pilihan politik rakyat atau hasil akhir dalam pemilihan langsung.

Untuk kasus aneh perangkapan jabatan seorang Gubernur dengan jabatan Plt Walikota, memang kasus kota Medan sudah menunjukkan Mendagri Gamawan Fauzi tak bertimbang cermat saat memberi jabatan Plt Walikota Medan kepada Gubernur Syamsul Arifin ketika berlangsungnya Pemilukada kota Medan tahun 2010. Sesama orang swasta, hal serupa besar peluangnya untuk diulangi oleh Gatot Pujo Nugroho tak lebih sebagai fenomena berpresident kuat. Ini tentu tidak harus dikaitkan dengan kepemilikan marga yang sama (Lubis) oleh Gatot Pujo Nugroho dan Gamawan Fauzi. Bukan itu, karena kelubisan mereka hanyalah bersifat politis belaka.

Nah, karena ini sungguh-sungguh sebuah pertarungan uang juga, maka nama-nama yang masih terkesan baru dan mungkin masih tergolong usia muda, sangat mungkin hanya akan mempersiapkan diri sebagai pendamping (calon wakil) dan saya yakin hasil kajian maupun survey yang tak dipublikasi sudah mengerucutkan peta kefiguran yang memosisikan para anak-anak muda itu di hadapan tokoh-tokoh lebih senior yang mematok rencana untuk menjadi Walikota di Medan.

Apa yang akan dilakukan oleh kelompok-kelompok keagamaan? Saya belum melihat keberanian mereka untuk maju sebagai katalisator, karena sangat sadar dan sekaligus “ketakutan” mempersatukan diri. Mereka cukup sadar dengan jarak penguasaan masalah dan kewibawaan politik yang bereda di pinggiran. Kalau begitu inisiatif tidak akan muncul. Mereka hanya akan mengamini proses politik yang diciptakan oleh tokoh-tokoh kaliber dengan figuritas, jaringan dan dana terandalkan terutama karena jumlahnya lebih besar.

Terakhir, kita tak tahu apakah aturan baru sudah akan diterapkan pada musim ini, misalnya model tunggal pencalonan, dan lain-lain. Itu besar pengaruhnya. Anda mendengar juga nama-nama sejumlah akademisi dalam rencana perhelatan ini? Menurut saya mereka yang berambisi dari kalangan ini adalah pengharap berbau gambling: “mana tahu dilamar sebagai calon wakil”. Bagaimana pendapat Anda?

Shohibul Anshor Siregar. Naskah ini pertamakali diterbitkan oleh Harian Waspada, Medan, 8 September 2014, hlm B7


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: