'nBASIS

Home » ARTIKEL » Kegenitan Para Penggantang Kekuasaan

Kegenitan Para Penggantang Kekuasaan

AKSES

  • 512,968 KALI

ARSIP


Hal yang sangat mengherankan ialah demokrasi Indonesia hanya distir bersemangat untuk penggantangan kekuasaan belaka, tidak untuk yang lebih penting lainnya. Tidak ada yang berbicara serius tentang keniscayaan distribusi sumber-sumber daya alam sebagai bagian inherent dari demokrasi. Padahal dengan kesenjangan yang meniscayakan minoritas (the have) memperkuda-kuda mayoritas dalam kemiskinan dan kebodohan, tentulah para penggantang kekuasaan merasa lebih nyaman dan lebih yakin berpemilukada langsung untuk pengawetan kekuasannya di tengah suasana penuh diskriminasi ekonomi.

Saya mencatat reaksi Presiden SBY ketika kritik bermunculan atas rangkaian penyelenggaraan awal  pemilukada (langsung) di  beberapa kabupaten dan kota di Indonesia yang didasarkan pada UU Nomor 32 Tahun 2004. Beliau menjanjikan kajian untuk menemukan cara terbaik untuk penyempurnaan salah satu mekanisme demokratisasi yang disepakati dalam masa transisi berkepanjangan ini. Sayangnya, apa yang dijanjikan untuk diperbaiki, adalah bagian integral dari keseluruhan proses demokratisasi dan event yang ditentukan untuk sirkulasi kekuasaan serta keseluruhan turunannya (derivasi), dan sangat mustahil untuk diperbaiki secara parsial. Saya juga cukup setia mencatat, bahwa dalam proses dan tahapan demokratisasi serta agenda-agendanya, berikut total kelembagaannya itu, sangat  inherent  dengan apa yang disebut dengan terminologi  si bolis na burju (iblis yang seperti biasanya berpura-pura santun dan baik hati). Itu yang membuat setiap orang dengan sendirinya memiliki keberanian bermunafik ria, yakni bertindak “maling teriak maling”. Dengan begitu saya pun yakin dengan kesimpulan saya, ini memang mustahll diperbaiki hanya karena political will memihaki rakyat sangat minim sebagai konsekuensi alam berfikir yang obsesional kekuasaan belaka.

Bolehlah berargumen bahwa pemilihan langsung kepala daerah itu banyak mudharat, karena ia sarat money politics, selain penuh intimidasi, rawan konflik horisontal baik yang dapat diadili di peradilan maupun tidak, dan boros anggaran. Sesiapa yang akhirnya terpilih malah terdata dalam catatan buruk pelaku korupsi di negeri ini, baik karena tertangkap dan dipenjarakan maupun yang sama sekali tetap aman di luar karena kelihaian “menenteramkan” hukum beserta seluruh aparatnya. Hanya sedikit yang dipercaya tak korupsi, sesedikit atau malah lebih sedikit dari pasangan terpilih yang tidak pecah kongsi.

Jika kini Indonesia kembali mempertentangkan secara lebih tajam dan lebih keras dua kehendak yang paradoxal, yakni antara mempertahankan pemilihan langsung (kepala daerah) atau menyerahkannya kembali menjadi wewenang lembaga legislatif daerah, percayalah bahwa kedua kubu sama sekali tidak memiliki maksud yang mulia untuk memperbaiki demokrasi di Indonesia. Banyak elit politik yang mengekspresikan pendapat partainya sebelum ini (malah dalam catatan pengalaman saya lebih dari dua tahun lalu), dan berada pada posisi ingin mengubah cara pemilihan (menjadi langsung); tetapi kini sudah berada pada posisi memertahankan cara UU 32 tahun 2004. Dalam konteks ini politik memang kelihatannya harus tak setia karena harus berubah-ubah, dan sama sekali tidak akan pernah memerlukan sikap apa pun tanpa dibarengi perhitungan kepentingan (interest tertentu terutama untuk kekuasaan dan benefit lainnya). Politik memang harus gaduh, dan jika tak gaduh itu bukan politik. Betul kan?

Karungnya tetap, kucingnya pun tetap gelap. Kemunculan caci maki atas tradisi pemerintahan dan politik Orde Baru betul-betul tanpa rem pasca kejatuhan rejim itu.   Jika dibandingkan dengan capaian hari ini, apa yang dicaci dari tradisi Soeharto sebetulnya tidaklah begitu substantif. Kepala Daerah dipilih di legislatif daerah dianggap seperti memilih kucing dalam karung, tetapi metamorfosis yang terjadi dengan UU 32 Tahun 2004 rupanya hanya sekadar bersemangat menghadiahi otoritas dan hak-hak istimewa pada partai untuk menentukan konconya yang mana atau orang kaya yang mana yang harus dilegitimasi sebagai kepala daerah. Partai pun harus dimaknai bukan institusi, melainkan tokoh pemiliknya dengan otoritas seakan tak terbatas. Dia ada di pusat kekuasaan, Jakarta. Dengan nyaman ia mengumpulkan uang dari daerah atas nama pemilukada. Pemerasan-pemerasan seperti ini sungguh menjadi duka daerah, proses pengerdilan dan pemiskinan yang sistematis sambil ditimpakan lagi stigma lain sebagai arena korupsi terdahsyat. Ini sebuah kebohongan besar.

Kita ingat bahwa klausul pengajuan calon kepala daerah melalui jalur perseorangan memang seakan cukup terbuka. Tetapi susahlah mencari data perseorangan yang diajukan dalam perhelatan itu, apalagi yang dimaksudkan ialah yang keluar sebagai pememang. Sebagaimana halnya keanggotaan DPD, pencalonan perseorangan dalam pemilukada tak sepi dari dominasi partai politik juga. Bahkan jalur perseorangan dan kursi DPD hanyalah alternatif istimewa atau kelanjutan predistinatif karir buat orang-orang partai, dengan sedikit saja pengecualian.

Tidak ada kekentalan nilai-nilai kedaulatan rakyat yang terjejaki dalam pemilukada langsung itu, karena pada dasarnya uang dan kekoncoanlah yang menjadi dasar penentuan bagi partai untuk pencalonan. Setelah ia berhasil mendapatkan pasangan sesuai aturan tak tertulis yang diusahakan sesuai dengan ketentuan yang manifest, ia pun menawarkannya kepada rakyat untuk dipilih setelah melalui pengesahan di KPUD. KPUD pun tampaknya sama di mana-mana dalam hal ketak-terpercayaan atau integritasnya. Untuk menyebut sebuah contoh lokal, Rudolf M Pardede adalah seorang Gubernur yang sangat banyak diinterupsi sejak terpilih menjadi Wagub bersama pasangannya Tengku Rizal Nurdin karena keraguan atas sejarah persekolahan dan ijazahnya. Jika seusai gubernur ia terpilih menjadi anggota DPD RI, bukan saja KPU dan seluruh jajarannya yang terbuka untuk dipertanyakan ketika saat pemilukada 2010 ia justru dinyatakan tak memenuhi persyaratan tersebab sejarah persekolahan dan ijazahnya itu.

Kepemihakan penyelenggara adalah cerita yang luas di Indonesia, sebagaimana halnya ketidak-sediannya memenuhi hak-hak politik rakyat (melalui DPT) dan buruknya perhitungan suara. Dengan proses yang tak bisa jujur dan tak bisa adil, dan sebelumnya persempitan makna kedaulatan rakyat karena logika salah dalam memahami perwakilan, pemilukada langsung selama 9 tahun tak memberi nuansa substantif yang berbeda dengan sebelumnya. Karungnya tetap, dan kucingnya pun tetap gelap. Pemilu hanya ritual demokrasi prosedural belaka.

Amandemenlah UUD 1945. Betulkah harus dibedakan makna dan implementasi “dipilih secara demokratis” untuk kasus pemilihan presiden dan pemilihan kepala daerah? Jika ya, bagaimana menafikan sejarah bahwa ketergesa-gesaan perumusan UUD 1945 (asli) dengan ketergesa-gesaan amandemen sebanyak 4 kali yang menampilkan kontroversi atas pertimbangan makna daulat rakyat yang begitu penting? Karung ingin dibuka, dan kucing ingin disaksikan, sebelum dipilih di tengah halayak. Itulah substansi perubahan cara pemilihan presiden dan kepala daerah yang diinginkan dalam dua era berbeda (Orde baru dan Reformasi). Sayangnya itu hanya pemanis dibibir demokrasi saja.

Karena itu sebuah pertanyaan harus diajukan, jika memang alasan ketak-jujuran dan ketidak-adilan serta rawan money-politic dan hal-hal buruk lainnya, yang inherent dalam pemilihan langsung Indonesia sejak reformasi, mengapa tak sekaligus pemilihan presiden dikembalikan juga ke MPR seperti ketentuan UUD 1945 sebelum diamandemen? Amandemen lagi UUD 1945 itu agar semua ketakutan bisa dihilangkan.

Pertanyaan lain yang sangat relevan ialah, bagaimana memalingkan muka dari bobroknya pileg yang transaksional itu? Bukankah semua pemilihan langsung dalam demokrasi Indonesia sama bobroknya (dengan pengecualian pemilu 1955 dan pemilu 1999)? Di sini menjadi teruji bahwa orang yang disebut negarawan memang semestinya sangat perlu kejujuran dan konsistensi sikap. Tidak cukup hanya berargumen bahwa jika tetap pilihan langsung rubah dulu Pancasila yang dalam salah satu dari lima silanya menyebut secara jelas “kerakyatan yang dimpimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan”, sebab jika menggunakan logika ini perwakilan itu juga harus dipulihkan kewenangannya di mata hukum dan politik untuk memilih presiden dan wakil presiden.

Meski masih sangat dini untuk menaruh kecurigaan, tetapi tidak tertutup kemungkinan wacana perubahan pemilkada ini akan tertumpangi oleh gagasan perlawanan yang menggema selama ini yang ingin menyaksikan Indonesia berpresiden non-Jawa. Boleh berfikir gambling di sini, apakah lebih mudah menguasai suara legislatif atau suara total rakyat dengan menggunakan segenap sumberdaya politik yang ada. Paling tidak ketidak-puasan menerima begitu saja calon-calon presiden yang ditentukan sendiri oleh Jawa dan dengan logika dan referensi kalkulasi demografik Indonesia, mendapat peluang untuk sebuah eksperimen untuk sebuah perbedaan aspirasi yang dalam demokrasi patut juga dihargai.

Urusan Demokrasi Indonesia. Kecuali sebagai kelanjutan dari ambisi kekuasaan relatif tidak ada kontroversi sikap dalam hal demokrasi Indonesia hingga kini. Jika ingin berdemokrasi secara sehat dan bermartabat, sejak lama Indonesia sudah memperbaiki banyak hal, terutama legal-framework pemilu, aspek penting penegakan hukum di dalamnya, efisiensi anggaran, integritas penyelenggara, e-voting dan lain-lain. Kita ketahui banyak ilmuan sudah memberi pendapat tentang hal ini.

Hal yang sangat mengherankan ialah demokrasi Indonesia hanya distir bersemangat untuk penggantangan kekuasaan belaka, tidak untuk yang lebih penting lainnya. Tidak ada yang berbicara serius tentang keniscayaan distribusi sumber-sumber daya alam sebagai bagian inherent dari demokrasi. Padahal dengan kesenjangan yang meniscayakan minoritas (the have) memperkuda-kuda mayoritas dalam kemiskinan dan kebodohan, tentulah para penggantang kekuasaan merasa lebih nyaman dan lebih yakin berpemilukada langsung untuk pengawetan kekuasannya di tengah suasana penuh diskriminasi ekonomi.

Di luar hal-hal yang diperbincangkan di atas, mari kita ingat bahwa sesungguhnya hingga kini di Indonesia cukup banyak orang yang menolak demokrasi. Di antaranya ialah orang-orang yang tergabung dalam Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Mereka ingin mendirikan khilafah, karena konsep itu mereka yakini lebih terpercaya memaslahatkan, tentu dengan jihad. Sampai sejauh ini ia sudah memenangkan wacana dan pemikiran zaman. Semua pihak sudah mengkonfirmasi kebenaran celaan HTI terhadap demokrasi.

Hal lain yang juga sangat serius ialah semangat otonomi daerah yang sudah dikembalikan ke tradisi Orde Baru. Keterpusatan sudah dikawal ketat oleh UU dan segenap Peraturan Pemerintah dan ketentuan yang lebih rendah lainnya. Bayangkanlah Anda harus memilh wakil yang tak Anda kenal dan ketahui atas nama demokrasi Indonesia. Apakah harus dengan jalan federal perwakilan rakyat baru boleh dari dan atau di antara komunitas lokal?

Jika demokrasi hanya berurusan dengan teknis penentuan siapa yang harus didudukkan di puncak-puncak kekuasaan, dan di tengah buruknya kawalan UU dan hukum, maka benarlah itu bukan urusan rakyat. Baen ma baenmu (sesuka hati kalian sajalah).

Shohibul Anshor Siregar. Naskah ini pertamakali diterbitkan oleh Harian Waspada Medan, Senin 15 September 2014, hlm B7

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: