'nBASIS

Home » ARTIKEL » PILKADA INDONESIA

PILKADA INDONESIA

AKSES

  • 541,646 KALI

ARSIP


VOTE

Saya takut jurnalis itu salah kutip, karena ia mengaku tidak merekam jawaban saya atas pertanyaan yang dia ajukan. Akhirnya saya tulis dan saya kirimkan melalui email dan inbox facebook.

Pemilihan kepala daerah secara langsung maupun melalui DPRD dapat diklaim dengan bobot seimbang sebagai proses demokratis. Keduanya sama-sama memiliki nilai plus sekaligus nilai minus. Menuduh pemilihan kepala daerah melalui DPRD sebagai perampasan kedaulatan rakyat, terlebih bila dibandingkan dengan praktik pemilihan langsung selama ini, terasa tidak cukup fair.

Pasalnya, bukankah dalam pemilihan selama ini partai-partailah sesunguhnya yang berkuasa penuh, menyeleksi bakal calon atas dasar pertimbangan kekoncoan dan nilai bayaran lalu kemudian menawarkannya untuk dipilih oleh masyarakat? Banyak penelitian mencurigai kekecewaan konstituen meninggalkan partainya dalam pemilihan langsung karena merasa aspirasinya tidak dihargai. Pada pemilukada kota Medan 2010 misalnya, dengan jumlah suara yang diperoleh Partai Demokrat pada pemilu 2009 di Medan, mestinya ia dan koalisinya dapat memenangkan Rahudman Harahap-Dzulmi Eldin dalam satu putaran. Jika atas dasar perhitungan hasil pemilihan legislatif, Wiranto yang diusung oleh Golkar sebagai pemenang pastilah memenangi pemilihan Presiden. Begitu juga Koalisi Merah Putih yang basis hitungannya unggul ternyata kalah dalam pilpres menghadapi Jokowi-JK.

Ketika perubahan pemilihan kepala daerah menjadi pemilihan langsung sejak tahun 2005, kita menilai tidak akan terjadi lakon memilih kucing dalam karung. Tetapi, ternyata hingga dirubah dengan UU baru, pemilihan kepala daerah selama hampir satu dasa warsa tetap saja menempatkan kucingnya dalam karung, dan rakyat disodori pilihan yang tak sesuai dengan aspirasinya. Ini juga menjadi jawaban mengapa partisipasi politik selalu begitu rendah. Partai politik itu malah berfungsi sebagai karung yang menyembunyikan dengan begitu gelap kucing yang mau dipilih itu.

Banyak catatan yang dapat diberikan untuk proses perumusan dan pengesahannya. Inilah salah satu pokok dalam politik Indonesia, yakni inkonsistensi dan half done. Ingatlah, ketika Menteri Dalam Negeri, Gamawan Fauzi, atas nama Pemerintah RI, saat menyampaikan RUU ini ke DPR menyatakan bahwa perubahan itu akan meminimalkan korupsi dan konflik seusai pemilihan. Bahkan dalam pembahasannya pada Komisi II DPR (6 Juli 2012), pemerintah didukung oleh Asosiasi DPRD Provinsi Seluruh Indonesia (ADPSI), Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI), Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (ADKASI), Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI), Asosiasi DPRD Kota Seluruh Indonesia (ADEKSI), dan Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI). Bahkan waktu itu ADKASI mengusulkan agar seluruh jenjang mulai dari gubernur hingga bupati/wali kota tidak lagi dipilih langsung oleh rakyat, tapi oleh DPRD. Partai mana yang menolak pilkada dikembalikan ke DPRD?

Kini semua menjadi lain. Bahkan sangat luculah SBY sendiri bermanuever seolah tak setuju pengembalian pemilihan kepala daerah ke DPRD. Bukankah apa yang dikemukakannya dari kunjungannya di Washington DC “saya hanya ingin kejernihan. Saya ingin mengajak semua melihat dengan jernih. Saya berat sekali tandatangani undang-undang ini karena bertentangan dengan apa yang saya pandang. Pemilihan dengan DPRD suatu kemunduruan”, sangat bertentangan dengan ruh RUU yang diajukannya melalui Menteri Dalam Negeri?  Manuever ini sama sekali tidak bisa difahami meski menghubungkannya dengan manuever lain sebelumnya, yakni walk out Fraksi Partai Demokrat saat voting RUU Pilkada beberapa hari lalu. SBY, seperti biasanya, memang sulit menentukan sikap sebagai seorang Kepala Negara atau pun sebagai tokoh partai politik. Apalagi ia pun mengancam bahwa partainya akan melakukan perhitungan untuk langkah gugatan hukum terhadap UU yang baru disahkan itu.

Tolok Ukur Demokrasi: Pancasila. Tetapi bagi saya hal filosofis yang lebih serius ialah apakah pemilihan langsung itu sesuai dengan Sila Keempat Pancasila yang berbunyi Kerakyatan Yang Dimpimpin Oleh Hikmah Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan/Perwakilan. Otonomi daerah yang diberlakukan tidak boleh memangkas makna substantive Sila Keempat ini, apa pun taruhannya.

Jika konsisten dengan makna Sila Keempat itu, maka secara formal kita harus memujikan praktik pemerintahan dan politik masa Orde Baru. Presidennya dipilih oleh perwakilan, juga Gubernur, Bupati dan Walikota, terlepas seperti apa model pemilihannya tempohari. Saya malah berpendapat, dengan Sila Keempat itu hanya ada sebuah pemilihan langsung, yakni pemilihan anggota legislatif. Selebihnya pemilihan melalui perwakilan.

Saya pun sangat heran, jika banyak orang mencaci maki keburukan praktik pemilihan labgsung kepala daerah, mengapa mereka tidak berani mencaci keburukan pilpres dan pileg, padahal ketiganya sama dan sebangun. Tidak bermartabat, tidak jujur, tidak adil dan tidak lepas dari transaksi.

Ada juga orang yang menunjukkan kelebihan pemilihan kepala daerah selama ini dengan mengatakan posisi penting calon perseorangan. Lihatlah fakta empirisnya baik-baik. Berapa orang sih yang sehebat OK Arya Zulkarnaen yang dapat memenangi selama dua kali? Itu pun bukan tidak ada masalah, sebab pasa saat maju untuk periode kedua OK Zulkarnaen adalah seorang Ketua Partai. Perambahan itu tidak hanya dalam praktik pemilihan kepala daerah, bahkan pemilihan anggota DPD pun kurang lebih didominasi oleh orang-orang partai.

Mekanisme Pilkada melalui DPRD atau Pilkadasung  memang kini menjadi sebuah kunci perlawanan  Koalisi Merah Putih. Namun jika dikaji ke belakang, sejarah menunjukkan bahwa tokoh yang digembar-gembor sebagai panutan partai-partai koalisi PDIP sekaligus salah satu pendiri bangsa, yakni Bung Karno, juga menolaknya. Bung Karno secara tegas menolak Pilkada Langsung menyusul pencabutan UU (Undang-Undang) yang dilakukan proklamator kemerdekaan itu pada tahun 1959 sebagaimana dapat dilihat pada lembaran negara. Dahulu pernah diundangkan UU Nomor 1 Tahun 1957 yang mengatur Pilkada Langsung. Bung Karno mencabut UU itu dengan Penpres Tahun 1959. Apa alasan Bung Karno?  Bung Karno menilai tidak sesuai dengan sistem demokrasi di Indonesia.

Indonesia transisi. Memang, jika kita kembali ke belakang, UUD sendiri pun berulangkali berganti, yakni UUD 1945, UUDS 1950, kembali lagi UUD 1945 atas dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959, dan selama reformasi mendapat amandemen sebanyak 4 kali. Itu menunjukkan bahwa Indonesia sebagai sebuah entitas bangsa, budaya besar dan politik, masih belum menemukan bentuk yang pas untuk dirinya dalam eksperimen berdemokrasi. DPD sendiri setahu saya sudah mempersiapkan materi amandemen kelima UUD. Itu membuktikan bahwa Indonesia memang sedang dalam transisi yang belum selesai. Di tengah kemiskinan rakyat dan di tengah buruknya sistem politik yang menelantarkan social empowerment, pemilihan langsung tak ubahnya sebagai bencana.

2

Urusan demokrasi Indonesia pun kelihatannya hanya berselera menjadikan perebutan kekuasaan sebagai core bussinessnya. Padahal demokrasi itu berdimensi jamak, termasuk ekonomi. Mengapa dengan sistem ini Indonesia semakin timpang dan begitu menganga gap antara satu dan lain kelas ekonomi? Mengapa liberalisasi ini begitu destruktif atas pengelolaan aset Negara yang mestinya untuk kemakmuran rakyat?

1

Sembari menunggu upaya hukum pihak yang memiliki legal standing dalam melakukan judicial review, saya sangat berharap semua menjadi lebih faham masalah sesungguhnya dari pembangunan Indonesia. Ini tidak bisa dipandang sekedar kalah dan menang.

3

Shohibul Anshor Siregar

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: