'nBASIS

Home » ARTIKEL » ORANG KAYA DI PANGGUNG POLITIK

ORANG KAYA DI PANGGUNG POLITIK

AKSES

  • 538,550 KALI

ARSIP


Itulah jawaban mengapa Indonesia tak peduli nasib orang miskin. Mengapa pertanian tak pernah direvitalisasi. Mereka (para orang kaya itu) akan selalu berhasil memaksakan paradigma pertumbuhan yang ekstrim dalam budaya pemerintahan korporatisme yang distir dengan pola shadow state atau shadow government (pemerintahan bayangan). Urusan tunggal demokrasi di sini hanyalah sirkulasi kekuasaan, tak termasuk agenda distribusi sistim sumber untuk kemakmuran rakyat

Jill Lawrence pada National Memo edisi Rabu 18 September 2014 menurunkan sebuah artikel berjudul The Politics Gap Between The Rich And The Rest. Artikel ini berusaha menunjukkan posisi orang super kaya (Amerika) yang benar-benar berbeda dari kebanyakan orang di negaranya, bukan hanya karena mereka memiliki lebih banyak uang. Katanya, mereka juga lebih politis. Ada kecemasan serius yang terselip di situ. Rupanya, keberadaan mereka di panggung politik dapat dilihat sebagai gangguan serius manakala sekaligus menjadi pemaknaan atas konsekuensi tampilan lain dari kesenjangan (inequality). Betul, merekalah kontributor utama pertumbuhan (growth). Tetapi pertanyaannya ialah, growth itu apa sih? Tentu tak cukup cerdas jika hanya dijawab simplistis demikian: “tanpa pertumbuhan sebuah Negara akan stagnan”.

Melestarikan Kekayaan. Artikel Jill Lawrence sebetulnya adalah semacam sebuah timbangan kritis atas sebuah buku baru karya Darrel West berujudul Billionaires: Upper Crust Reflection. Buku itu berusaha menganalisis karir, kepribadian dan politik orang-orang terkaya di dunia. Darrell West adalah direktur studi pemerintahan di Brookings Institution. “Anda memiliki banyak orang yang mencoba untuk mengubah kekuatan ekonomi menjadi kekuatan politik”, kata Darrel West kepada pembacanya.

Ada sebuah pernyataan misi yang jelas dalam buku ini: I wrote the book to inform people about all of the political activism, so at least they are aware of all that’s going on. Jill Lawrence kemudian merasa yakin kebenaran pesan yang ditangkapnya, bahwa non-miliarder perlu menyadari posisinya dalam kaitan dengan kemungkinan sinisme atau keterburu-buruan menetapkan super kaya itu sebagai figur pilihan di tempat pemungutan suara. Di antara banyak alasannya ialah, pertama, orang yang sangat kaya tidak semua tertarik dengan altruisme (kepedulian di luar orientasi yang langsung menuju pada kepentingan dirinya) atau kepentingan publik.

Dalam sebuah studi 2013 yang dikutip oleh Darrel West, politisi kaya ini ternyata dua kali lebih mungkin untuk mendukung pemotongan dana kesehatan, pendidikan dan infrastruktur seperti jalan raya; dan hanya kurang dari setengah dari politisi kaya ini yang diyakini lebih mungkin bersedia mendukung bantuan pemerintah untuk sektor pendidikan atau mengangkat posisi rakyat miskin termasuk pengangguranan. Orang kaya yang berpolitik ini juga kurang cenderung percaya bahwa pemerintah harus mengatur pasar, dan karena itu pula mereka kurang bersedia membayar pajak yang lebih tinggi untuk membiayai jaminan kesehatan universal.

Kedua, orang yang sangat kaya itu sangat memahami bahwa politik membawa “konsekuensi besar” bagi kehidupan dan bisnis mereka, sehingga mereka bersedia berinvestasi dalam politik dan jauh lebih aktif daripada siapa pun. Mereka, untuk kasus Amerika, ditemukan memiliki partisipasi politik dan motif memilih sebesar dua kali lipat dari yang lain. Mereka juga diyakini membuat kontribusi politik sebanyak lima kali dari kelompok mana pun. Fakta lain ialah, pencalonan mereka sering lebih berhasil ketimbang yang lain. Mengapa tidak? Mereka mampu membeli segalanya, bukan?

Ketiga, orang yang sangat kaya yang menjadi politisi yang dibincangkan dalam buku ini disadari adalah orang sangat cerdas. Darrel West menggambarkan hal ini dengan apa yang dia sebut strategi “mendapatkan seorang senator”. Para elit Amerika pun tahu bahwa setiap senator secara tunggal dapat diandalkan menghentikan kebijakan yang tidak mereka sukai. Bandingkan dengan mekanisme lain, misalnya melalui pembentukan opini. Dalam dua tanda kutip, berapa banyak orang harus investasi untuk media agar aspirasi mereka didengar, meski belum tentu menjadi kebijakan?

Korporatisme. Jika tak salah, negera-negara dunia ketiga yang diawaki oleh orang-orang miskin karena legitimasi kejuangan berdasarkan perjalanan sejarah dan posisi-posisi prestisius lainnya dalam struktur budaya dan politik yang berlangsung, tak jarang menjadi komprador belaka. Peran sebagai komprador ini, secara timbangan menyeluruh, kerap teridentifikasi pasti justru lebih banyak merugikan rakyatnya sendiri ketimbang menyejahterakan. Memang banyak idiom yang diciptakan untuk meyakinkan rakyat, mulai dari pembangunan, pertumbuhan, bantuan asing, kerjasama internasional, dan lain-lain. Catatan-catatan kritis dari orang-orang paling waras seperti Mahbub Ul-Haq sudah cukup jelas dan tidak mampu mewarnai kebijakan politik dalam negeri di Negara-negara miskin itu. Para komprador malah terus-menerus menambah ketergantungan Negara dan rakyatnya dalam segala bidang.

Pandangan politik dari aliran elitis memang memiliki argumen bahwa rakyat jelata tidaklah tahu apa yang baik untuk dirinya kecuali ia diadvokasi. Ini sisi krusial, karena secara teoritis sangat sulit menemukan “nabi” dalam politik yang pandangannya bersifat altruistik yang karena itu ia bekerja terus-menerus untuk memberdayakan konstituennya. Dengan proses politik yang sama-sama sudah kita ketahui di Negara berkembang seperti Indonesia, tidak ada partai yang benar-benar menjadi representasi rakyat. Mereka membangun oligarki dan tradisi sentralisme yang sangat kuat, dan yang secara fungsional akhirnya menjelmakan partai sebagai artikulasi politik bagi kepentingan hegemoni tokoh-tokoh pendiri dan pemilik partai. Ada ideologi eksklusif untuk memelihara utopi ini, hingga pengikut rela berkorban.

Partai mana yang berwajah kerakyatan di Indonesia? Kelihatannya, sekali mengadopsi sifat dan wajah kerakyatan, partai itu justru mati suri untuk kemudian dilupakan oleh sejarah karena bubar dengan sendirinya. Ini perlu kajian khusus, memang. Mungkin saja kematian partai-partai itu terkait erat dengan demokrasi liberal yang diperkenalkan dengan gaya transaksional yang predistinatif itu. Atau ideologi kerakyatan anachronisnya yang setiap saat bertambah asing di mata rakyat yang berubah pesat meninggalkan jati diri karena globalisasi.

Diskusi dan kontroversi yang membelah atas kesetujuan dan penolakan atas RUU pilkada yang berlangsung pada akhir masa jabatan DPR-RI 2009-2014 ada pada garis permasalahan ini. Dalam pengalaman hampir satu dasawarsa pemilukada (langsung), partai lazimnya hanya tertarik membicarakan kewenangan dan hak-hak istimewanya dalam pengajuan pasangan calon Kepala daerah dengan dua syarat utama, yakni kekoncoan dan besaran transaksi. Semua itu terlaksana dengan kesengajaan menelantarkan pendidikan politik rakyat dan membiarkannya dalam keadaan miskin. Tarif eskalatif berlaku di sini. Dengan perubahan yang sudah diputuskan oleh Paripurna DPR Kamis-Jum’at pekan lalu, kelihatannya kebobrokan partai ini tidaklah serta-merta tereduksi. Belum ada jalan untuk itu, karena kepartaian dapat hanya bermakna fasilitasi eskalasi elit dan pengawetan posisinya dalam konstelasi politik.

Membayar Orang Miskin. Sedikit sekali kajian kritis atas kontribusi kekuasaan terhadap pengabadian kesenjangan (ekonomi dan sebagainya) sepanjang otonomi daerah diberlakukan di Indonesia. Tetapi dengan menunjuk beberapa contoh, tentu dapatlah diketahui praktik yang terjadi. Beberapa tahun lalu Sumatera Utara memutuskan distribusi Dana Bantuan Daerah Bawahan (BDB) yang sangat mencengangkan karena dasar penentuan yang tak terjejaki. Menyalahkan Gubernur saja trasa tidak benar, karena bagaimana mungkin alokasi-alokasi anggaran dalam nomenklatur APBD ditentukan sepihak padahal forumnya adalah Rapat Paripurna? Jika kemudian Mendagri pun ikut mencak-mencak seolah tidak faham masalah ini, itu hanyalah sebuah keterangan yang lebih tuntas atas praktik pemerintahan yang deviatif, yang sesungguhnya akan gagal difahami jika tak didekati dari aspek sistem, struktur dan kultur politik dan pemerintahan nasional.

Plutokratisme bukanlah satu-satunya fenomena yang menunjukkan modalitas super sakti politik berdasarkan penguasaan ekonomi dalam mengatur Negara dan pemerintahan. Para pemodal juga tak keberatan dengan cara lain, misalnya menciptakan pemerintahan bayangan (shadow government) yang mengabdi untuk dirinya. Pemodal itu tentu pula dapat dibayangkan mengikuti rumus globalisasi yang secara geografis bersifat borderless. Membayar orang miskin untuk ketampilannya di pentas politik bukan hal baru. Orang miskin ini terlihat merelakan dirinya sebagai budak belaka, bahkan dengan memusuhi rakyat yang diwakilinya. Itulah sebabnya kerap terdengar penyesalan rakyat menuduh adanya orang yang menjadi mantan ustaz, karena harisma keustazan yang membawanya menjadi orang penting dalam politik akhirnya sirna.

Dalam proses politik penentuan kebijakan tertentu, katakanlah ketika para wakil rakyat akan menentukan sesuatu hal penting seperti pengesahan RUU Pilkada, siapa yang dapat menjamin aliran dana dari para sponsor politik mengubah peta permainan? Bahasa Priyo Budisantoso (Golkar) sangat jelas ketika berkata, bahwa pada penghujung periode seperti ini sulit mengontrol (anggota) karena sebagian akan mengakhiri masa jabatan dengan tak berhak melanjutkan ke periode berikutnya. Penjelasan yang sama juga tercermin dari Pramono Anung (PDIP) yang berharap bahwa para legislator yang sama akan berfikir memberi sesuatu yang terbaik bagi rakyatnya justru pada penghujung masa bakti yang tak terulangi ini. Telaah kritis atas kasus-kasus seperti ini pasti dapat menjelaskan fenomena-fenomena lain seperti gagalnya upaya-upaya interpelasi yang sejatinya menohok dan bahkan potensil memakzulkan posisi pihak eksekutif, yang di sana uang bertabur menjadi “penenteram”.

Penutup. Bagi Darrel West orang kaya adalah pemain sangat terlihat perannya saat ini pada kedua sisi perpolitikan Amerika (kiri dan kanan). Betul, mereka tidak selalu terlihat secara langsung mendapatkan apa yang mereka inginkan secara instantly, dan itu bukan karena kekurangan energi, uang atau berita utama. Hal yang paling umum bahwa aktivisme politik oleh orang kaya dan kedahsyatan lobi mereka, begitu jelas mengarah untuk kebijakan yang melestarikan dan meningkatkan kekayaan mereka sendiri. Permainan politik “sebecek” apa pun selalu menujukkan mereka sering yang paling sukses dan juga terlihat seolah paling produktif dari sudut pandang rakyat terutama karena memang rakyatnya tetap dalam keawaman (politik) dan miskin seperti penerima BLT dan raskin itu.

Itulah jawaban mengapa Indonesia tak peduli nasib orang miskin. Mengapa pertanian tak pernah direvitalisasi. Mereka (para orang kaya itu) akan selalu berhasil memaksakan paradigma pertumbuhan yang ekstrim dalam budaya pemerintahan korporatisme yang distir dengan pola shadow state atau shadow government (pemerintahan bayangan). Urusan tunggal demokrasi di sini hanyalah sirkulasi kekuasaan, tak termasuk agenda distribusi sistim sumber untuk kemakmuran rakyat. Beha ma bahenon tahe (what can be done).

Shohibul Anshor Siregar. Naskah ini pertamakali diterbitkan oleh Harian WASPADA, Medan, Senin 29 September 2013, hlm B7

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: