'nBASIS

Home » ARTIKEL » UPAH BURUH

UPAH BURUH

AKSES

  • 541,646 KALI

ARSIP


Tuntutan buruh metal saya kira salah alamat. Pemerintah hampir-hampir tak berdaya merubah kondisi buruk perburuhan dan pola pengupahan di Indonesia. Mestinya ia mendobrak pengusaha sebagai pemilik pemerintah yang selalu dengan setia melayani pengusaha dengan pembuatan regulasi yang menguntungkan posisi pengusaha.


Sebuah koran lokal Medan membuka space interaktif untuk sumbang pendapat tentang tuntutan buruh metal (kepada pemprovsu) untuk kenaikan Upah minimum tahun 2015 sebesar 30%. Katanya begini:

Buruh yang tergabung dalam Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia menuntut menuntut kenaikan upah minimum kota (UMK) Medan 2015 naik 30% dari UMK saat ini sebesar Rp1.850.000.

Saya berpendapat:

Sangat wajar tuntutan itu. Tetapi sejak industrialisasi di Eropa hingga industrialisasi yang dikuasasi oleh minoritas etnis Tionghoa di Indonesia, rumus rasionalitas tertinggi dalam dunia usaha ialah keuntungan sebesar-besarnya bagi dunia usaha meski dengan mengorbankan hak normatif buruh.

Tuntutan buruh metal saya kira salah alamat. Pemerintah hampir-hampir tak berdaya merubah kondisi buruk perburuhan dan pola pengupahan di Indonesia. Mestinya ia mendobrak pengusaha sebagai pemilik pemerintah yang selalu dengan setia melayani pengusaha dengan pembuatan regulasi yang menguntungkan posisi pengusaha.

Dalam demokrasi transaksional, sesungguhnya tak begitu keliru mengatakan bahwa Pemerintah di Indonesia, untuk semua level, adalah hasil bentukan atau sub ordinat pengusaha minoritas etnis Tionghoa itu melalui pemilu langsung. Mungkin akan ada pengecualian, tetapi pasca keterpilihan rezim pemerintah tidak mungkin tak mengabdi kepada dunia usaha.

Itulah penyebab munculnya fenomena komprador yang setiap saat menambah ancaman kedaulatan ekonomi Indonesia. Rakyat hanya menjadi buruh di lahan sendiri.

Sekali lagi, tuntutan itu salah alamat. Mestinya, dobrak dulu pengusaha itu, nanti pada gilirannya pengusahanya yang akan mendikte pemerintah untuk menciptakan regulasi baru. Bukankah regulasi yang berlaku sekarang dan yang diminta dirubah itu produk hukum yang berasal dari dikte dunia usaha?

Perjuangan buruh sangat menyedihkan. Kepemihakan pemerintah tidak penuh. Perhatikan pula bagaimana kepemihakan lembaga legislatif. Bagaimana menurut Anda?

Shohibul Anshor Siregar

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: