'nBASIS

Home » ARTIKEL » RENCANA PENAMBAHAN JUMLAH KOMISI DI DPR-RI

RENCANA PENAMBAHAN JUMLAH KOMISI DI DPR-RI

AKSES

  • 512,201 KALI

ARSIP


Pihak mana gerangan yang paling tepat digugat soal anggaran untuk pemerintahan? Eksekutifkah? Legislatifkah?

Sebuah media cetak lokal membuka space untuk diskusi oline yang menyoal rencana DPR periode 2014-2019 menambah jumlah Komisi dari 11 menjadi 16 Komisi.

Media itu mengutip ucapan seorang ahli demikian:

Untuk itu wacana penambahan Komisi pantas ditolak karena akan menambah pengeluaran negara yang seharusnya justru dihemat dan diprioritaskan untuk progam pro rakyat,

Dalam rencana penambahan komisi ini konon disebut bahwa DPR-RI beralasan untuk memaksimalkan program legislasi. Namun, Bayu Dwi Anggono menilai alasan itu tidak tepat. Sebab, selama 10 tahun terakhir banyak UU yang direvisi dan dibatalkan oleh Mahkamah Konsitusi (MK).

Bayu adalah peraih doktor dari Universitas Indonesia (UI) dengan meneliti hampir 500 UU yang dibentuk pasca reformasi.


Tanggapan saya:

(1) Apa dasar pertimbangan strategis pembentukan komisi? Saya kira itu yang kurang difahami oleh Bayu Dwi Anggono. Setahu saya DPR masih menunggu jumlah kementerian yang akan dibuat oleh kabinet Jokowi-JK. Itulah nanti yang akan menjadi salah satu dasar pertimbangan, yakni volume kerja.

(2) Komisi di DPR itu dibentuk sebagai partner bagi eksekutif. Jika urusan eksekutif itu sederhana, maka tak ada alasan bagi legislatif untuk membuat tak sederhana dengan membentuk komisi yang tak memiliki dasar urusan.

(3) Lihatlah Indonesia, kementeriannya 34. Belum lagi kita hitung Wakil Menteri. Masih ada banyak Lembaga setingkat kementerian. Kalau tidak salah, Amerika saja hanya memliki 16 kementerian.

(4) Jangan lupa, Indonesia memiliki Menko. Untuk apa? Ya, untuk apa? Jadi, pemborosannya ada pada eksekutif. Saya sendiri sejak tahun 2004 mengusulkan likwidasi Menko itu.

(5) Kalau berbicara tentang efisiensi, maka sebaiknya Jokowi yang pertama diberi masukan agar merampingkan kabinetnya. Kalau ia tetap menggunakan ukuran maksimal, maka jumlahnya tak akan berubah atau sama dengan kabinet SBY-Budiono. Mintalah Presiden berfikir tentang ini.

(6) Kalau bicara soal kualitas produk legislasi, kita tak boleh menyalahkan sepihak (legislative belaka). Bukankah dominasi eksekutif selalu menonjol dalam pembuatan UU? Bayu Dwi Anggono telah melakukan kesalahan jika mengidentifikasi kualitas buruk produk legislasi kepada DPR saja.

Begitulah


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: