'nBASIS

Home » ARTIKEL » LAND GRAB

LAND GRAB

AKSES

  • 512,606 KALI

ARSIP


LAND GRAB

Dalam laporan Sue Branford untuk “The Guardian” (22 November 2008) ditekankan bahwa krisis pangan (yang mengarah berkelanjutan) akibat perampasan lahan secara besar-besaran oleh perusahaan swasta di seluruh dunia, yang meski di antaranya ada yang dimaksudkan untuk produksi massal bahan makanan, sangat sulit dihindari. Sue Branford sangat serius mempertanyakan krisis lingkungan yang lebih besar.

China, Korea Selatan, Jepang, Arab Saudi, Kuwait dan negara-negara lain telah membeli sejumlah besar tanah (di luar negaranya) untuk kebutuhan investasi produksi makanan atau biofuel. Ellie Violet Bramley dalam laporannya akhir Mei lalu berjudul “World Bank and Aid Donors Accused of Enabling Land Grabs” menyebut jutaan petani kecil di seluruh dunia telah terampas hak-haknya atas lahan perumahan dan mereka kelaparan dengan krisis pangan yang tidak tertanggulangi. Bagaimana mekanisme dan apa konsekuensi di dalam dan di luar Negara penyedia lahan sangat menarik untuk dibahas.

Land grab adalah terminologi (ungkapan) lain untuk menunjuk perampasan tanah. Isunya sangat kontroversial. Bayangkanlah, disadari atau tidak, telah terjadi fenomena akuisisi lahan dalam skala besar-besaran, termasuk dengan cara pembelian atau penyewaan. Kejadian itu berlangsung di negara-negara berkembang. Pelakunya ialah perusahaan-perusahaan domestik (lokal) dan transnasional yang didukung oleh Bank Dunia. Tetapi pemerintah lokal juga ikut andil besar di sini, dan bahkan individu yang memiliki kemahiran dan keleluasaan dalam mempermainkan kekuatan politik dan institusi-institusi hukum. Sepintas, secara hukum, semua terlihat justified (tidak ada kejanggalan sama sekali). Tetapi, untuk sebagian besar Negara berkembang, hukum adalah kelanjutan institusi penindasan untuk melanggengkan kekuasaan angkara murka para local big boss yang berkemampuan mendikte, sebagaimana saat Negara-negara berkembang itu dijajah asing. Karena itu, mungkin kejadian yang mirip telah pernah terjadi sebelumnya. Tetapi land grab dalam bentuk perampasan tanah seperti yang terjadi saat ini, beserta segenap proses legitimasinya, aliran modal, dan dampak seriusnya kepada masyarakat lokal di tengah penderitaannya, benar-benar sesuatu yang baru.

Diketahui bahwa mendapatkan sumber daya air biasanya penting sebagai konsekuensi akuisisi tanah. Bagaimana sebuah industri (jenis apa pun itu) dan lahan pertanian raksasa tidak memerlukan air? Kerena itu, tentu saja akuisisi dan investasi di lahan rampasan itu sekaligus juga mengakibatkan krisis persediaan dan distribusi air, atau malah trend baru terkait water grab (perampasan sumberdaya air). Bagaimana pun juga land grab secara sepihak telah dianggap sebagai solusi penting atas krisis keamanan pangan dalam negara maju, tetapi sekaligu telah dimanfaatkan sebagai peluang ekonomi baru dalam investasi pertanian. Land grab tidak menilai penting memikirkan krisis harga pangan dengan lonjakan harga yang dramatis, karena goal orientation dalam investasi pertanian skala besar itu keuntungan material adalah hal utama. Karena itu, meski dielu-elukan oleh para investor, ekonom, dan beberapa pembijaksana dari negara berkembang, sebagai jalur baru menuju pembangunan atau revitalisasi pertanian, namun investasi ini sangat dikritik.

Mekanisme Perampasan. International Food Policy Research Institute (IFPRI) memperkirakan bahwa pada tahun 2009 antara 15 dan 20 juta hektar lahan pertanian di negara-negara berkembang telah berpindah tangan sejak tahun 2006. Sumber lain menkonfirmasi (Januari 2013) luas tanah yang berpindah hak itu tak kurang dari 49 juta hektar. Sedangkan laporan Bank Dunia menunjuk angka 57 juta hektar (di seluruh dunia), dan Friis & Reenberg (2012) memberi angka antara 51 dan 63 juta hektar di Afrika saja.

Land grab yang terjadi saat ini memiliki konteks tersendiri. Jika ditelaah, setidaknya memiliki beberapa karakteristik, di antaranya sifatnya yang global dengan keterkaitan dengan trilogi krisis food-fuel-financial khususnya sejak era 2007-2008. Land grab juga menunjukkan sifat transaksi yang memindahkan hak atas tanah dengan jumlah yang belum pernah terjadi sebelumnya, bersifat global scale phenomena, yang berarti tak ada satu pun benua yang dianggap bebas dari perampasan atas tanah seperti yang terjadi saat ini. Satu lagi, diversifikasi dan ekstensifikasi investasi yang terjadi di tengah pengolah lahan tradisional dengan komunitas-komunitasnya yang terbelakang, sama sekali tidak menjadi halangan tampaknya.

Karena pemerintahan di Negara-negara berkembang selalu lebih tertarik dengan mekanisme pembangunan berorientasi growth (pertumbuhan). Di sini distribusi (keadilan) tidak menjadi agenda sama sekali, karena membiarkan rakyat dengan taraf kemiskinannya dapat dianggap sebuah klausul untuk munculnya kedermawanan jahat berupa pembuatan kebijakan membagi beras dan uang kepada orang miskin (atas nama Negara dan petinggi politik) yang jumlahnya bertambah setiap hari. Pemerintahan di sini mengadopsi ideologi baru, bahwa demokrasi adalah urusan pemindahan kekuasaan dari satu ke lain tokoh belaka, tidak termasuk urusan mensejahterakan rakyat. Tokoh Negara berkembang ini pun kelihatannya senang dipuja sebagai pemimpin Negara dan bangsa yang mampu mempraktikkan demokrasi sebagai jalan hidup baru. Hanya dengan sakwasangka kuat atas sifat korup individu-individu pejabatnya yang lebih mementingkan investasi bersifat padat modal dan teknologi tinggi hal ini dapat difahami. Ini memang sebuah mekanisme yang ditundukkan pada rumus baru neo-koloniealime dan neo-imperialisme berbalut gagasan formal globalisasi dan international governance.

Mengapa harus disebut Perampasan? Mudah untuk membuat assessment untuk kejahatan land grab ini. Untuk kasus Indonesia misalnya, pasal-pasal dan ayat-ayat suci dalam konstitusinya sangat menekankan ekonomi kekeluargaan dengan tak menolak kerjasama asing dan sama sekali tidak memantangkan pola-pola kepemilikan pribadi. Tetapi jika faktor kemaslahatan tidak lagi dianggap sesuatu yang perlu dipertimbangkan, maka pengelolaan ekonomi jenis ini sudah tak mengindahkan ketentuan imperative (memaksa) kedirian Indonesia “adil dan makmur”. Ini bukan soal kecerdasan lemah para operator Negara, tetapi lebih pada hasrat berkuasa dan dominasi sangat tradisional dan awam di antara rivalitas politik domestik dengan kaitan lingkungan internasional yang mendikte. Di Negara berkembang seperti Indonesia legitimasi pemerintahan pun dapat dan sudah sangat lazim diperoleh dengan cara-cara perampasan. Stabilitas pemerintahan lemah seperti ini lazim dipupuk dengan pembungkaman kekuatan-kekuatan oposisional di luar orbit kekuasaan politik, karena lazimnya semua yang dapat disebut dengan partai politik dan lintasan jaringan-jaringannya dapat disub-ordinasikan dengan powersharing terang-terangan ataupun tersebunyi.

Negeri-negeri seperti Indonesia juga tidak canggung memperbanyak jumlah lembaga-lembaga swadaya berkedok civil society. Tetapi tak jarang hanya menjadi perpanjangan tangan kekuasaan asing yang oleh tokoh-tokoh dan aktivis lokal itu sama sekali tak disadari, atau pun jika belakangan mereka menjadi melek, penyesalan sudah tak mungkin lagi dipilih karena mental pengkhianatan sudah terlanjur bersemi di sanubari. Banyak asupan energi (materi) dari Negara besar yang dipetik dari berbagai sumber termasuk alokasi dana CSR (Community Social Responsibility), berupa serpihan remeh-temeh dari hasil eksploitasi tak berperikemanusiaan oleh Negara maju di Negara berkembang. Tetapi uang sekecil itu pun sudah mampu membuat aktivis lokal berasa seperti raja dan berasa cerdas seperti tercerahkan.

Kesungguhan Indonesia “menggadaikan” sumberdaya alamnya sudah sangat terlanjur. Siapa yang berteriak untuk itu? Ratusan, konon disebut sebanyak itu, UU yang berkepemihakan sangat kuat kepada pembentangan karpet merah bagi modal asing untuk eksploitasi sumberdaya alam Indonesia dengan tanpa memberi celah yang cukup untuk hak-hak rakyat. Hanya pemerintahan yang tak memiliki wawasan kedaulatan dan kenegarawanan yang mungkin menghadirkan neo-kolonialisme dan neo-imperialisme di negaranya. Hanya kelompok-kelompok pengkhianat jugalah (itu pasti) yang bersedia mendiamkan semua poraktik itu diawali oleh legitimasi perundang-undangan yang diproduk oleh lembaga demokrasi yang mereka junjung tinggi.

Keamanan Pangan. Tahun lalu, pada sebuah forum menyongsong pemilukada (gubernur) Sumut, Dr Hasyim Purba (FH USU) mengemukakan hitungannya atas kerugian Negara akibat pengalihan hak atas tanah di Sumatera Utara. Ia menyebut angka lebih dari 27 triliun rupiah. Pantaslah isyu tanah selalu berdarah di sini. Pemerintah bukan tidak memberi tanggapan. Tetapi tanggapan setengah hati seperti pembentukan Tim B-Plus (tim khusus untuk penyelesaian sengketa tanah) telah menunjukkan posisi pemerintah yang akhirnya tak lebih dari sekadar stempel untuk pengesahan praktik buruk peralihan hak-hak atas tanah. Hal ini sekaligus menunjukkan bahwa teriakan-teriakan dan langkah-langkah advokasional oleh kekuatan politik tertentu selama ini sama sekali tidak bermakna merubah keadaan.

Muslim Simbolon, seorang legislator DPRD Sumut beberapa pekan lalu secara terbuka menuding para bandit tanah di Sumatera Utara yang menyengsarakan nasib rakyat dan sekaligus merugikan negara. Dengan meminjam teori Eric Hobsbawm dalam karyanya “Primitive Rebels, A study of Popular Forms of Resistance” (1959), legislator ini memetakan kasus. Bukan hanya masalah claim contra claim (status kepemilikan ganda yang dipersengketakan), tetapi juga tentang bagaimana mungkin Negara tunduk pada kemauan di luar agenda kesejahteraan rakyat dan ketentuan imperative hukum dan konstitusi negara?

Indonesia selalu berkata baik tentang tanah dan kesejahteraan rakyat melalui formulasi naskah kebijakan-kebijakannya. Tetapi jelas, pemerintah terus-menerus menyembunyikan sesuatu yang penting, yakni niat baik. Tidak ada niat baik sama sekali. Padahal keterancaman pangan sangat erat kaitannya dengan kebijakan tentang tanah dan revitalisasi pertanian. Kelihatannya, pemerintah sudah merelakan rakyatnya menerima nasib berkepanjangan dalam krisis pangan. Saya pun dengan berat hati akan mengatakan bahwa di sini memang sangat disenangi ungkapan lama “tikus mati di lumbung padi”. Matilah Indonesia di tangan pemerintahannya sendiri yang menyenangi status sebagai tuan besar komprador.

Shohibul Anshor Siregar. Naskah ini pertamakali diterbitkan oleh Harian Waspada, Senin, 13 Oktober 2014, hlm B7

Rujukan:

  • Borras Jr., Saturnino M.; Ruth Hall, Ian Scoones, Ben White & Wendy Wolford (24 March 2011). “Towards a better understanding of global land grabbing: an editorial introduction”. Journal of Peasant Studies 38 (2): 209.
  • Hobsbawn, Eric J. (1959). Primitive Rebels: Studies in Archaic Forms of Social Movement in the 19th and 20th Centuries. WW Norton. pp. 13–29.
  • Seto, Karen C. & Anette Reenberg (ed), Rethinking Global Land Use in an Urban Era, http://books.google.co.id/books?id_Reenberg+(2012).

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: