'nBASIS

Home » ARTIKEL » SENGKUNI NASIONAL

SENGKUNI NASIONAL

AKSES

  • 568,980 KALI

ARSIP


Jangan biarkan Sengkuni merajalela, termasuk dengan menuduh sembarangan orang lain sebagai Sengkuni bahkan dengan meminjam saluran-saluran tradisional dan yang merupakan simbol keterbelakangan (backwardness) itu. Sengkuni akan selalu bekerja dan melawan untuk mengubur kebenaran-kebenaran

Kamis pekan lalu, Paguyuban Masyarakat Tradisi (Pametri) Yogyakarta dikhabarkan telah mendatangi rumah tokoh reformasi Indonesia, Mohammad Amien Rais (MAR), di Sawit Sari Condongcatur, Sleman, Yogyakarta. Mereka menggelar ruwatan di sana. Dalam tradisi Jawa kuno, ruwatan lazim dilakukan untuk membebaskan dewa-dewa yang entah karena apa menjadi bernoda, agar menjadi dewa kembali.

Tak hanya ada tuduhan sangat serius di sini. Bahwa menurut penilaian mereka, sebagai negarawan, sikap MAR sudah mengingkari semangat reformasi. MAR dan para wakil rakyat dinilai bersikap sebagai Sengkuni. Tetapi siapakah Sengkuni? Sengkuni adalah sistem, yang untuk pekerjaannya siap menuduh Anda sebagai Sengkuni, sesuai perwatakan double talk yang tumbuh dalam kriris integritas dan anomali bangsa dan Negara. Sengkuni memang harus dirujuk kepada mitos aslinya sebagai tokoh dalam pewayangan yang dikenal licik dan penghasut. Ruwatan pastilah dianggap MAR sebagai elemen khurafat (ritual berbasis dinamisme dan animisme) yang harus dibersihkan dari keberagamaan termasuk peradaban. Ini bukan pekerjaan sembarang orang. Sudah pasti teror ini disutradarai oleh Sengkuni yang memosisikan MAR sebagai musuhnya. Sengkuni yang melakukan Sengkunisasi terhadap MAR sangat jelas bahasanya, dengan tak begitu piawai menyembunyikan identitas komunitasnya.

Anda, sebagaimana halnya saya, tentu sukar menjelaskan sejak kapan orang Yogyakarta, apalagi kalangan paguyuban tradisionalnya, memiliki budaya agresif seperti ini. Ada paradoks di sini. Pemetaan bentangan benang-benang merah yang menghubungkan satu simpul dengan simpul lain dalam perseteruan suksesional politik Indonesia, tak dapat dihindari dalam upaya mencari penjelasan tentang fakta agresivitas di tengah dominasi nilai ewuh-pakewuh (sungkan, malu bahkan takut) yang menyejarah. Sama halnya dengan ketak-masuk-akalan kejadian awal bulan lalu, ketika Wagiman (38), yang adalah seorang warga Malang (Jawa Timur) berpekerjaan menjual putu, tetapi “memiliki keberanian politik” mendatangi rumah MAR untuk mengajak berjalan kaki bersama menuju Jakarta, atas kemenangan Jokowi-JK dalam pilpres. Tetapi tak begitu sukar dijawab, mengapa MAR harus diteror seperti itu. Sistim Sengkuni Nasional adalah elemen besar keterbelakangan internal Indonesia yang mempersulitnya bangkit untuk menjawab tantangannya.

Anatomi Keterbelakangan. Awal pekan lalu MAR membubuhkan disposisi dan tanda tangan di atas lembaran pertama dari sepucuk surat permohonan menjadi keynote speaker seminar Nasional yang dilengkapi dengan lampiran term of reference (TOR). Seminar Nasional itu bertajuk Pemberdayaan Umat dan Tantangannya, direncanakan oleh sebuah ormas keagamaan yang berkedudukan di Medan, nanti tanggal 29 Nopember 2014. Bunyi disposisi MAR demikian: “Agar diatur keberangkatan saya dengan pesawat pertama ke Medan untuk acara ini, dan tiket serta segala pembiayaan perjalanan termasuk akomodasi jangan dibebankan kepada pelaksana seminar”. Kemudian seorang staf membawa berkas itu ke ruangan lain.

Tetapi urusan belum selesai dengan MAR, hingga ia mendengar secara tuntas paparan pokok-pokok pikiran yang melatari niat pengkajian Seminar Nasional Pemberdayaan Umat dan Tantangannya. Kita tahu, Indonesia kini menduduki peringkat pertama sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia dengan sekitar 209.120.000 pemeluk Islam. Angka ini adalah 13,1 % dari jumlah populasi muslim dunia, menyusul India (176.190.000, 11 %), Pakistan (167.410.000, 10,5 %), Banglades (133.540.000, 8,4%) dan Nigeria (77.300.000, 4,8 %). Tetapi dengan populasi numerical majority di negaranya tidak serta-merta memiliki andil yang cukup menentukan untuk dirinya maupun untuk umat Islam dunia. Ternyata ada degradasi peran yang sangat besar di sini, terutama jika dibandingkan dengan saat Indonesia berjuang secara fisik melawan penjajahan yang sangat mengandalkan kekuatan umat.

Kita tentu saja tak hendak menandai degradasi itu dengan peristiwa penghapusan tujuh kata sakral pada sila pertama Pancasila yang dicantumkan dalam Piagam Jakarta 22 Juni 1945. Tetapi Negara dan kekuasaan sebagai ajang perebutan di antara komponen bangsa, telah menjadi sesuatu yang semakin jauh dari peluang umat secara terus-menerus. Tak hanya keliru jika hal ini ditandai oleh semakin tersingkirnya partai politik Islam dari orbit kekuasaan, karena yang paling substantif tentulah bukan hanya pada kelembagaan kekuatan formal, melainkan pada substansi kepemihakan kebijakan Negara dalam mengakomodasikan kepentingan umat. Bolehlah disebut dengan sebuah pertanyaan “mengapa Negara dan atmosfir politik negara tak lagi ramah terhadap umat?” Paling tidak selama transisi reformasi yang half done sejak 1999, umat semakin terpinggirkan.

Keberanian orang untuk mencaci Islam semakin besar, tak hanya dapat ditemukan dalam episode-episode singkat perilaku pemerintahan Ahok di Jakarta saat sebentar ditinggal Jokowi karena kampanye pilpres dan kemudian berhenti karena akan memimpin Indonesia. Di pihak lain radikalitas kalangan Islam seperti FPI telah dimanfaatkan sebagai justifikasi kuat memojokkan Islam dengan logika-logika yang dipertentangkan dengan konsep HAM dan konsep pluralisme lainnya. Umat pun terbelah. Sebegitu besar yang melakukan pembelaan, sebegitu pula yang mempersalahkan. Ungkapan Nusron Wahid dapat menjadi sangat tipikal ketika belum lama ini berkata “Kita ini orang Indonesia yang beragama Islam, bukan orang Islam yang ada di Indonesia”. Kalimat seperti ini memang sangat disukai dan akan selalu ditepuk-tepuk-tangani oleh musuh-musuh Islam.

Kualitas sumberdaya yang bertalian dengan ekonomi dan masalah-masalah ikutan dari posisi keterbelakangan dalam berbagai dimensi yang jamak seperti pendidikan, kesehatan dan lain-lain, menyebabkan posisi umat tak menjadi penentu dalam setiap kebijakan (technical minority) negara. Tetapi tak cukup hanya di situ, sebab jika logika umum harus dikemukakan di sini, urusannya menjadi panjang. Jika Indonesia disebut oleh siapapun sebagai Negara terbelakang, Negara miskin, Negara korupsi, Negara tanpa hukum, dan sejumlah stigma (negatif) lainnya, maka sesungguhnya yang terbelakang, yang miskin, yang korup dan yang tak melek hukum itu ialah umat Islam dengan peluang kedudukan 87,18 % dari total populasi.

Kini isu-isu strategis keumatan, kebangsaan dan kemanusiaan universal harus disebutkan dalam satu tarikan nafas. Agenda itu penting untuk menjadi hirau bersama. Isu keumatan ditandai oleh banyak faktor serius, di antaranya “kemiskinan kepemimpinan” dan “ketauladanan”. Begitu sukar menemukan karakter profetik (shiddiq, tabligh, amanah, fathanah) di antara para pemimpin itu. Kelemahan dalam segi ini berdampak kepada dimensi kehidupan lain, di antaranya ashabiyyah (keterkotakan) yang meningkat. Begitu juga kelaziman demand demokrasi transaksional berupa mobilisasi untuk tujuan yang amat pragmatis dan berjangka pendek, serta melemahnya ukhuwah (solidaritas) antar sesama.

Pada setting ini telah begitu lazim fenomena komodifikasi agama, selain fenomena yang menunjukkan keberagamaan tanpa keluasan, kedalaman dan kerahmatan pemahaman dan pengamalan. Betul sekali, tatkala semua orang semakin menyadari fakta ini, seruan untuk kembali ke Al-qur’an dan sunnah memang sama-sama dapat dikumandangkan, meski selalu tanpa realisasi yang meyakinkan. Dukungan institusi dan pelembagaan gerakan selalu sukar digantang. Kondisi ini sangat favourable bagi Sengkuni.

Dalam tataran kebangsaan, umat ditagih untuk dengan tekun meneruskan sumbangannya untuk revitalisasi karakter bangsa, pemberantasan penyakit kronis politik dan pemerintahan seperti korupsi, reformasi lembaga-lembaga penegak hukum, reformasi birokrasi, reformasi agraria dan kebijakan pertanahan, perlindungan dan peningkatan kesejahteraan pekerja, dan perbaikan substantif dalam sistem suksesi sebagai bagian dari demokratiasi. Sedangkan dalam tataran universal, umat berhadapan dengan krisis kemanusiaan modern, krisis pangan, krisis ekonomi global, krisis lingkungan dan perubahan iklim, Islamophobia, migrasi global, kemacetan dialog antar agama dan peradaban, serta masalah-masalah global lainnya yang berkonsekuensi terhadap rakyat domestik seperti fenomena land grab (perampasan tanah besar-besaran) atas nama transnasional corporation, Negara maupun individu yang terlalu berkuasa dengan dalih penanggulangan trilogi krisis pangan, biofuel dan moneter.

Sebagai suatu sistem modern, Sengkuni begitu efektif bekerja merontokkan Negara-bangsa dan melembagakan keterbelakangan. Sebutlah data tentang buruknya infrastruktur. Meski sudah naik peringkat dari tahun sebelumnya, kini masih menduduki urutan ke 61 dari 148 negara. Dalam hal kualitas jalan malah menduduki posisi 78, kualitas keretaapi (44), pelabuhan (89), transportasi udara (68), kualitas jaringan listrik (89), kualitas jaringan telefon (82), dan kualitas jaringan mobile phone (62). Data itu tahun 2013. Untuk tahun 2014 diperkirakan akan anjlok lagi. Förderung von Demokratiequalität yang berpusat di Vienna, Austria, menyebut bahwa posisi Indonesia pada The Democracy Rangking of Quality of Democracy hanya berada pada urutan ke 66 (2011) dari 105 negara yang diukur. Posisi ini stagnan dibanding periode penilaian sebelumnya. Dengan memasukkan variable penting dari pelaksanaan pemilu 2014, posisi itu tentu akan mengalami penurunan pada periode pengukuran berikut.

Penutup. Diakui tidak mudah untuk menemukan solusi atas masalah yang seolah tak berujung dan tak berpangkal ini. Tetapi jelas bahwa ada faktor-faktor internal keumatan yang harus dibenahi dan ditentukan dari mana harus dimulai. Ini menyangkut budaya dan alam berfikir (culture) serta pola-pola keberagamaan (religiousity) serta orientasi nilai (value).

Di luar itu faktor eksternal memiliki pengaruh signifikan. Bagaimana rumusan-rumusan kebijakan pemerintah yang tidak memberi akses terhadap kemajuan umat yang mengharuskan munculnya inisiatif umat dan para pemimpinnya untuk membangun pola-pola bargaining dan intervensinya. Sedangkan dalam skala global umat tentu saja tidak berada dalam ruang vacuum, yang berarti memiliki vulnerability (keterpengaruhan yang niscaya) atas dinamika internasional yang terjadi.

Jangan biarkan Sengkuni merajalela, termasuk dengan menuduh sembarangan orang lain sebagai Sengkuni bahkan dengan meminjam saluran-saluran tradisional dan yang merupakan simbol keterbelakangan (backwardness) itu. Sengkuni akan selalu bekerja dan melawan untuk mengubur kebenaran-kebenaran. Yakinlah.

Shohibul Anshor Siregar. Naskah ini pertamakali diterbitkan oleh Harian Waspada, Senin, 20 Oktober 2014, hlm B7

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: