'nBASIS

Home » ARTIKEL » KONTROVERSI PENERAPAN SYARIAT ISLAM DALAM PERUNDANG – UNDANGAN DI INDONESIA

KONTROVERSI PENERAPAN SYARIAT ISLAM DALAM PERUNDANG – UNDANGAN DI INDONESIA

AKSES

  • 512,968 KALI

ARSIP


TARSIhttp://www.pa-stabat.net/
Oleh : Drs.H.Tarsi, SH, M.HI

I. Pendahuluan. Syariat Islam diturunkan ke dunia adalah sebagai rahmatan lil ‘alamin. Pada satu sisi, memang Islam menghendaki seorang muslim mengamalkan agamanya secara kaffah. Namun pada sisi lain, ajaran ini juga memiliki ruang toleransi dan daya perekat yang cukup efektif. Artinya dengan pengamalan Islam secara kaffah oleh orang muslim, maka pemeluk agama lain akan turut terlindungi. Namun sebaliknya persoalan yang muncul adalah jika umat non muslim mayoritas bahkan seperdua  saja tinggal dalam sebuah daerah di Indonesia ini, umat Islam terasa tidak aman dan seringkali timbul kegelisahan. Pertanyaannya kemudian muncul sejauh manakah  pengetahuan umat di luar Islam terhadap syariat Islam tersebut, atau bahkan sudah sejauh manakah pemahaman umat Islam sendiri terhadap syariat ?

Gagasan tentang hukum Ilahi dalam Islam biasanya diekspresikan dengan kata fikih dan syariat. Fikih secara orisinil, bermakna pemahaman dalam pengertian yang luas. Seluruh upaya untukmengelaborasi rincian hukum kedalam norma-norma secara spesifik dengan menulis serangkaian kaitan atau risalah merupakan contoh penggambaran tentang apa itu fikih. Jadi,kata fikih menunjuk kepada aktivitas manusia dan para sarjana,khususnya untuk menderivasi hukum dari wahyu Tuhan. Sementara syari’ah merujuk kepada hukum-hukum Tuhan dalam kualitasnya sebagai wahyu. Dalam penggunaannya yang longgar, syariat bisa menunjuk kepada Islam sebagai Agama Tuhan. Kata ini juga merujuk kepada hukum Tuhan yang terkandung di dalam istilah wahyu-Nya. Kata “syariat” juga lazimnya digunakan untuk menggantikan kata fikih, dimana konotasi positifnya ditransfer kepada tradisi kesarjanaan hukum Islam.

Jika ditelisik lebih jauh ke belakang, maka perkataan “syariah” sesungguhnya lebih mengacu pada arti yang lebih luas, tidak hanya berarti fikih atau hukum tetapi mencakup pula akidah  dan segala yang diperintahkan Allah, mentaati-Nya, kitab-kitab-Nya dan hari pembalasan. Pendek kata, syariat mencakup segala sesuatu yang membawa seseorang menjadi muslim. Sejalan dengan pengertian itu,maka syariat bisa menjadi identik dengan kandungan Al Quran dan Sunnah. Bahkan syariat itu tidak lain dari ajaran Islam secara keseluruhan yang biasa disebut al-din.

Indonesia sebagai suatu negara yang memiliki penduduk beragama Islam terbesar di dunia, tentu ada beberapa golongan yang memiliki pandangan yang beragam tentang syariat. Hal ini tentu tidak terlepas dari perbedaan pemahaman tentang Islam.

A. Penerapan Syariat Islam di Indonesia. Syariat Islam di Indonesia ternyata memiliki sejarah yang sangat panjang. Sejak negara ini belum merdeka,sejak itu pula muncul kontroversi penerapan syariat Islam di Indonesia. Pada saat itu komite persiapan kemerdekaan bentukan Jepang (Komite 62). Persoalan awal pada term ini adalah kontroversi dasar negara untuk Indonesia.

Saat itu ada golongan Islam, ada golongn nasionalis, golongan Kresten dan golongan sosialis yang berdebat.Golongan Islam menghendaki Islam sebagai asas negara dengan berbagai alasan, misalnya kuantitas umat Islam, tuntutan kepada seorang muslim untuk melaksanakan Islam secara kaffah, dan lain-lain. Golongan Kresten pun angkat bicara dan mempertanyakan nasib mereka seandainya Islam yang ditetapkan sebagai asas negara. Hal ini juga mendapat tantangan dari golongan komunis yang memang anti Tuhan. Selanjutnya kaum nasionalis mengajukan Pancasila sebagai dasar negara.

Kenyataan sejarah selanjutnya menyatakan bahwa usulan golongan Islam ditolak. Dan Pancasila yang menjadi dasar negara sampai sekarang tanpa menghiraukan kegelisahan sebagian kaum muslimin. Demikian pula 7 kata yang berbunyi “dengan kewajiban menjalankan Syariat Islam bagi pemeluknya” yang termuat dalam Piagam Jakarta harus ditinggal. Kegagalan tersebut tidak menjadikan semangat umat Islam surut untuk menerapakan syariat dalam kehidupan bernegara. Misalnya pada tahun 1974, lahir Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan sahnya perkawinan hanya dapat diperoleh apabila sah menurut agama. Hal ini tentu merupakan penolakan tegas dan legal bagi sistem perkawinan model sekuler yang menyatakan sah apabila sesuai  dengan hukum negara sekuler yang bebas dari agama.

Betapa dengan runtuhnya Orde Baru dan dimulainya masa reformasi, tuntutan pencantuman 7 kata itu mencuat kembali. Hal ini terutama mengemuka dalam wacana amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang selama ini dianggap keramat. Akhirnya 7 kata tersebut belum juga dapat dikembalikan dengan perdebatan yang cukup alot  di lembaga legislatif.

Kegagalan lagi ditingkat nasional/pusat tersebut ternyata membuat para pendukung penerapkan syariat Islam oleh negara mencari ruang ke daerah. Penelusuran atas berbagai kecenderungan yang terjadi di Indonesia menunjukkan bahwa lahirnya gerakan ini terkait dengan buruknya pelayanan negara akibat proses reformasi yang mengalami pembusukan dari dalam. Oleh karena itu, ketika muncul tawaran ideologi alternatif berbasis Islam mampu berkelit dan dengan semangat identitas lokal dan semangat otonomi daerah, maka wacana penerapan syariat Islam ini direspon sebagai antitesa bagi hegemoni negara pasca Orde Baru yang mulai menurun intensitasnya atas masyarakat sipil.

Muncullah peraturan-peraturan daerah (PERDA) yang menempatkan syariat sebagai rujukan utama, termasuk di Kalimantan Selatan. Daerah yang paling menonjol PERDA syariat Islam adalah Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan yang dikenal agamis. Selain itu daerah ini juga sempat menjadi pusat pemerintahan Kerajaan Banjar yang banyak memuat pasal-pasal bercirikan syariat dalamUndang-Undang Sultan Adam. Daerah-daerah lain juga memuat kandungan syariat Islam dalam peraturan daerahnya.

Perundang-undangan dan Peraturan Daerah yang dianggap mencerminkan penerapan syariat Islam di Indonesia terdiri dari “UUP No 1 /l974, UU Zakat, UUPA tahun 1989 yang diubah dengan UU No.3 Tahun 2006 dan UU No 50/2009, Inpres  No 1/ 1991 tentang KHI, UU Kerukunan Umat Beragama, UU sistemPendidikan Nasional, UU Anti Pornografi dan Pornoaksi dan lain-lain”. Selanjutnya Peraturan Daerahnya  seperti yang terdapat di Kalimantan Selatan adalah “ Perda Ramadhan tahun 2001, Perda No 9 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Zakat, Perda No 05 tahun 2004 tentang perubahan Perda No 10 Tahun 2001 tentang membuka restoran, warung, rombong dan yang sejenis serta makan, minum atau merokok di tempat umum pada bulan Ramadhan, Perda no 4 tahun 2004 tentang Khatam Al Quran bagi peserta didik pada pendidikan dasar dan menengah, dan Perda tentang Jum’at Khusu’ Tahun 2005. Semua perda ini ada dan berlaku di Kabupaten Banjar yang merupakan serambi Mekkah. Di Kotamdya Banjarmasin berlaku perda No 21 tahun 2004. Di Kabupaten Hulu Sungai Utara terdapat Perda No 2 Tahun 1988 tentang Pencegahan Perbuatan Pelacuran/Tuna Susila, dan Perda No 32 Tahun 2003 tentang Pencegahan dan Pelarangan Kegiatan yang menodai Kesucian Bulan Ramadhan, dan di pemerintahan Kabupaten Tanah Bumbu diterapkan Manajemen Ilahiyah.

Fenomena penerapan syariat Islam di lembaga pemerintah daerah juga terdapat di Kabupaten Ciamis dengan berlakunya Perda tentang Kewajiban PNS untuk Puasa  Senin–Kamis dan memakai baju koko pada hari Jum’at. Sementara di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Riau, Sumatera Barat, Gorontalo, Banten, Serang, Tasikmalaya, Garut, Sukabumi, Cianjur dan lain-lain, juga terdapat fenomina penerapan syariat Islam melalui Perdanya masing-masing.

Daerah Istimewa Aceh merupakan daerah yang mempunyai kewenangan khusus untuk mengatur agama, pendidikan dan adat budaya. Bermodal keistimewaan tersebut maka nama daerah ini pun berubah menjadi Nangroe Aceh Darussalam yang diharapkan mapu mengejawantahkan syariat  sebagai identitas lokal mereka. Tentu hal ini tidak lepasa dari upaya Jakarta untuk memberkan ruang yang lebih fleksibel bagi daerah tersebut, karena saat itu masih dilanda pemberontakan dari Gerakan Aceh Merdeka (GAM).

Kasus terakhir di tingkat nasional adalah sengitnya perdebatan tentang RUU Anti Pornografi dan Pornoaksi. RUU ini telah melewati tiga orang Presiden ; B.J.Habibie, Abdurrahman Wahid dan Megawati, serta melewati dua priode DPR yitu 1999/2004 dan 2004/2009, 167 Lembaga Kemasyarakatan dan lain-lain pun diminta masukannya.  143 diantaranya menyatakan setuju dan sisanya 24 menolak.

Penolakan itu didasarkan pada anggapan bahwa RUU tersebut mengandung ajaran Islam, mengebiri budaya lokal dan melanggar HAM dan kebebasan berekspresi . Ini menunjukkan betapa susahya memasukkan nilai-lalai syariat Islam dalam sebuah Undang-Undang, dan hal ini pula membuat kita umat Islam mesti harus bersatu, tanpa membedakan warna partai, dan perjuangan kita kini belum selesai.

B. Kontroversi Penerapan Syariat Islam Dalam Perundang-undangan di Indonesia. Perbedaan pandangan tentang suatu gejala biasa terjadi karena sudut pandang yang berbeda.Pandangan itu adakalanya hanya sementara dan berbeda dalam penekanan. Namun ada juga perbedaan yang cukup mendasar dan secara relatif berbeda dalam semua hal dan langgeng.

Ada 3 sikap mendasar seputar penerapan syariat Islam dalam perundang-undangan di Indonesia sebagai berikut:

1. Formalisasi Syariat Islam. Beberapa organisasi yang mendukung dan memperjuangkan syariat Islam misalnya Hizbut Tahrir, Majelis Mujahidin Indonesia, Forum Komunikasi Ahlus Sunnah Wal Jamaah, Majelis Ulama Indonesia, Front Pembila Islam, Forum Betawi Rembug, Muhammadiyah, Nahdhatul Ulama, dan lain-lain. Selain itu ada pula beberapa Partai berbasis Islam yang juga menginginkan tegaknya syariat Islam lewat lembaga DPR dan lewat tokok/kadernya yang menjadi pejabat eksekutif. Banyak pula yang secara individu melakukan hal serupa bahkan dengan membantu keuangan yang cukup besar. Mereka mengawali argumen kewajiban formalitas dalam kehidupan bernegara dengan menyatakan bahwa negara merupakan tempat yang paling efektif untuk mengatur dan mengelola masyarakat secara keseluruhan. Berdirinya sebuah negara pada dasarnya memang untuk memberikan keteraturan dan kesejahteraan bagi rakyatnya.

Kalau dilihat lebih jauh, pendapat ini pada dasarnya terbagi dua, yaitu mereka yang menginginkan bahwa selain esensi, istilah-istilah yang dipakai dalam perundang-undangan juga harus Islami. Sedangkan yang lain menghendaki istilah-istilah yang lebih universal tetapi esensi syariat Islam tampil mengemuka. Hal ini dimaksudkan sebagai sebuah strategi untuk memuluskan jalan penerimaan masyarakat secara luas. Islam tidak mengenal adanya pemisahan antara kehidupan agama dan duniawi, sebagaimana perbedaan sakral dengan profan (suci dan kotor). Islam justru merupakan agama yang boleh dikata sangat peduli pada kehidupan duniawi. Sebagian besar ajaran Islam berisi cara menata kehidupan duniawi dengan tata nilai agamawi. Para intelektual Islam manapun pasti mengetahui hal ini, meskipun belum pasti menghayati pemahaman itu.

2. Deformalisasi Syariat Islam. Sikap ini dianut oleh sebagian umat Islam sendiri yang biasa disebut kaum sekularis, dan leberalis (SEPILIS). Meraka menyatakan bahwa negara tidak berhak mencampuri urusan rohaniah warga negaranya,karena itu merupakan wilayah kewenangan Tuhan. Bahkan dengan alasan yang sangat argumentatif,disebutkan bahwa selain Allah dan Rasulnya, kekuasaan rohani sekarang atas orang lain adalah syirik.

Syariat harusnya dikembalikan pada posisi awalnya sebagai jalan (wasilah sarana) bersifat dzanni (relatif) bukan sebagai tujuan (ghayah) yang qath’i/pasti. Sebagai jalan,syariat tidak bisa tunggal. Ibnu ‘Aqil yang dikutip Thabari pernah mengatakan :   الد ين الوا حد والشر يعه مختلفه  (agama itu tunggal sedangkan syariat sangat beragam). Maka sebagai sarana untuk mengantarkan umat Islam kepada tujuan keadilan, kesetaraan, kemaslahatan, penegakan hak azasi manusia (termasuk hak asasi perempuan),  maka syariat Islam akan mengambil pola dan coraknya yang beragam.

Keragamannya itu membuat syariat tidak bisa ditunggalkan untuk kemudian diformulasikan  dalam bentuk perundang-undangan. Jalan penunggalan dan formulasi syariat bukan hanya akan bertentangan dengan watak dasar syariat yang kenyal dan relatif , melainkan juga akan membunuh kehadiran syariat-syariat lain yang divergen pada format dan mekanismenya. Konon Imam Malik pernah menolak  permintaan seorang Khalifah untukmenjadikan karyamonumental al-Muwatha’, sebagai undang-undang yang mengikat seluruh warga. Kiranya beliau menyadari sepenuhnya hati bahwa, formalisasi al-Muwatha’ hanya akan memberangus karya-karya yang lain yang tidak sejalan. Seharusnya agama dan politik dipisahkan untuk menjaga kesucian agama. Syariat Islam harus ditafsirkan  secara substansial dan menjadi urusan masyarakat sendiri. Artinya jangan memaksakan pilihan sebuah kelompok pada semua orang. Kalau ada orang memakai cadar berjilbab boleh-boleh saja. Tidak ada bedanya orang yang memakai cadar sebagai pilihan dan yang memakai celana jeans sebagai pilihan.

Taufik Adnan Amal menginformasikan kegagalan negara Pakistan mendefinisikan syariat Islam. Kaum modernis menyatakan bahwa agar bisa diterapkan, hukum Islam mesti dimodernisasi selaras dengan perkembangan zaman dan kebutuhan zaman. Sementara kaum tradisionalis menuntut bahwa fikih yang dihasilkan para mujtahid lewat deduksi dan derevasi dari Alquran dan sunnah Nabi SAW, harus diberlakukan tanpa kecuali. Kontroversi sengit tentang riba dan bunga bank,pendayagunaan zakat, program KB, hukum kekeluargaan Islam, dan lainnya, merupakan cerminan beta sulitnya kaum muslim Pakistan mendefinisikan syariat Islam untuk konteks negeri mereka.

3. Menolak Sekularisasi dan Islamisasi. Pendapat ini mengemukakan bahwa sekularisasi (pemisahan antara agama dengan negara) serta Islamisasi di Indonesia merupakan suatu bentuk penghilangan doktrin kebangsaan dan ideologisasi yang tidak relevan dengan identitas bangsa Indonesia. Mereka beranggapan bahwa Indonesia sudah memiliki identitas sendiri dan yang dapat diterapkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Kalau sekularisasi yang diterapkan, maka yang terjadi adalah westernisasi. Padahal dapat dilihat budaya Barat sering berbenturan dengan budaya bangsa Indonesia. Apabila Islamisasi yang dijalankan maka yang terjadi adalah Arabisasi.Indonesia juga akan mengalami pergeseran budaya luar. Mereka mengemukakan wacana pribumi, yang pada intinya nilai-nilai budaya pribumi untuk diterapkan untuk menjiwai kehidupan berbangsa dan bernegara.

C. Penutup. Ada catatan menarik dari peraturan daerah yang ada di Provinsi Bali,bahwa ada yang diwajibkan untuk memberi salam dengan tata cara Hindu. Seorang anggota DPRD Bali yang beraga Islam “Zubaidah Yuhana”, kader dari PPP, dikecam oleh I Made Kusyadi  (Fraksi PDI Perjuangan) saat sidang Paripurna karena tidakmau mengucapkan salam dengan tata cara Hindu tersebut.

Sesuai dengan instruksi partai, bahwa apabila di daerah mayoritas non-muslim, maka salam yang dipakai adalah salam nasional, Zubaidah pun melaksanakannya. Ternyata salam nasional ditolak.  Hal ini membuktikan adanya penerapan ajaran Hindu di Bali yang bahkan menolak  tata cara nasional yang relatif netral. Tetapi ternyata tidak ada kontroversi signifikan seputar masalah ini. Beda halnya dengan penerapan syariat Islam yang kontan menimbulkan kontroversi yang sangat panjang dan melebar. Syariat Islam bukanlah pedoman yang kaku, ia memiliki prinsip-prinsip menjiwai sebuah peraturan, dinamika masyarakat dapat disesuaikan dalam tata aturan itu. Paham yang mengatakan bahwa negara tidak boleh menjamah wilayah rohani warganya, tentu bertolak belakang dengan prinsip agama Islam yang mengajarkan keseimbangan hidup duniawi dan ukhrawi. Karena syariat Islam adalah syariat yang kaffah.

DAFTAR PUSTAKA

Amal, Taufik Adnan dan Samsu Rizal Panggabean, Politik Sariat Islam, dari Indonesia Hingga Nigeria, (Jakarta :Pustaka Alvabet, 2004).

—————-,  Pelajaran Berharga dari Pakistan, Islamlib. Com, 16 Septerber 2001.

Fikri, Zainal, Negara Mencampuri Hubungan Pribadi dengan Tuhan, (Perspektif Filsafat Hukum) dalam Syariah, Jurnal Hukum dan Pemikiran, No.1  Tanggal 5 Januari- Juni 2005.

Ghazali, Abdul Muqsit, Kekenyalan syariat, Islamlib. Com, 16 Agustus 2004.

Muhammad, Abbas Husni, al-Fiqh al-Islami, (Makkah Rabithah al-‘alami al-Islami, 1402 H).

Muslih, M.dkk, Mendirikan Negara Syariah, Gagasan dan Prilaku Politik Gerakan Islam Radikal di Surakarta, dalam Istiqro’, (Departemen Agama RI : 2004), Vol.03 No.01.

Noor, Irfan, Perda Syariat Islam (kajian tentang Geneologi Penerapan Syariat Islam Indonesia), dalam Jurnal Syariah, No.1 Tanggal 5 Januari-Juni 2005.

Sabili, Edisi 18 Th XIII, 23 Maret 2006.

Su’ud,  Abu, “Gerilya Penyuapan Syariat Islam”,Suara Merdeka,Surat kabar Harian, edisi Jum’at, 12 Desember 2003.

Syafi’i, Inu Kencana, Ilmu Pemerintahan Dalam Al Qur’an, ( Jakarta : Bumi Aksara, 1994 ). Tempo, 16 Maret 2002, www. Republika. Co.id.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: