'nBASIS

Home » ARTIKEL » THE RULES OF THIRTEEN

THE RULES OF THIRTEEN

AKSES

  • 557,706 KALI

ARSIP


Indonesia. Kini berpresiden ke #8, bukan ke #7. Ada satu nama yang dilupakan. Siapa yang dilupakan itu? Ingatlah Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI). Negeri dengan catatan pengalaman buruk dijajah, ketika merdeka tak pernah sepenuhnya berkesempatan memikirkan secara baik tentang dirinya. Kedaulatan tergadai, kisah-kisah lama dalam pemerintahan raja-raja Jawa dan suku-suku lain tetap terpelihara. Modernitas tak selalu bermakna kemajuan, melainkan ketergantungan, paling tidak kemajuan dalam ketergantungan mutlak. Tetapi selalu ada hal terpenting. Kekuasaan. Pengawetannya tak akan pernah berpikir tentang yang lain, kesejahteraan misalnya. Ini ada 13 rules untuk menatap Indonesia ke depan.

Rule #13: Revolusi Mental Effect. Ini lebih dahsyat dari kebohongan Jokowi Effect yang tempohari didisain oleh akademisi yang berkepemihakan itu. Begitu penting revolusi mental itu, karena orang kini tak lagi ingat apakah Romo Benny merasa berdosa atau seorang plagiat tetap saja merasa bangga, atau keduanya bersekutu dalam kebohongan.

Rule #12: Bahasa kampanyemu sangat jelas (1) Tak ada koalisi bersyarat, apalagi bagi-bagi kursi menteri (2) Kabinet ramping untuk efisiensi (3) Kabinet profesional tanpa kemenduaan loyalitas partai dan negara. Saya harap sudah ada bahasa memelas yang dipersiapkan dan pengelakan khas yang akan membuat orang yang mengritik merasa berdosa, jika bahasa kampanye itu dilanggar untuk pertamakalinya. Begitu pun amarah dan amuk sudah dipersiapkan untuk setiap pikiran yang berbeda.

Rule #11: JK. Ya, JK. Ia menyebutmu tak capable. “Hancur Indonesia jika Jokowi menjadi Presiden”, kira-kira begitu tesisnya, bukan? Tahukah cerita dari KIB I? SBY yang militer mainded saja kelimpungan. Ia memiliki sejuta pengalaman, dan kalian sesungguhnya dua orang yang “dipaksa kawin” oleh keadaan. Ia tak serendah Ahok yang begitu enak kau sub-ordinasikan meski ia dengan agendanya sendiri. JK memiliki agenda kenegarawanan dengan sejumlah pengikut yang luar biasa.

Bukankah kasus transjakarta sangat terbuka untuk sebuah isu keadilan dan good governance? JK bukan model figur musuh dalam selimut. Ia akan mengahadpimu selalu dari depan, dan di saat performa terbaikmu pula. Ia tak ubahnya “the Last Mohican” yang keksatriaannya tak harus diukur dengan performance partai yang pernah dipimpinnya itu. Jangan ikut salah mengidentifikasikannya sebagai tipe haus kekuasaan. Ia cahaya silau dari Timur yang mengingkari usianya sendiri. Itulah yang membuat orang-orangmu seperti seakan pingsan dan bercakap tak terkendali ketika pertamakali mendengar JK dipastikan sebagai prasyarat mutlak kemenangan pencapresanmu.

Rule number #10: Selalu ada cara mengalihkan perhatian publik dari kesalahan fatal tertentu. Bung Karno yang mengajak rakyat “ganyang Malaysia”, Amerika distrika, Inggris di Linggis dan seterusnya harus disublimasikan untuk keperluan zaman ini. Jika sudah kehilangan akal, rujuklah data pendahulumu, umbar ke langit dan buat rakyat menyalahkannya. Jika perlu, penjarakan dengan salam tiga jari

Rule #9: Lakukan revolusi tahap awal kepada orang terdekat dengan mengacu kepada prinsip bahwa untuk setiap kesalahanmu harus ada yang merasa wajib berkorban sebagai martir dengan mengakui kesalahanmu itu sebagai kesalahannya secara terbuka. Revolusi mental akan gagal total tanpa martir-martir seperti ini karena jika konstelasi internasional berubah, media mainstream pun bisa berbalik arah seketika “menyembelihmu” dengan penelanjangan di depan rakyat yang siap menerima tuan baru.

Rule #8: Indonesia pernah memiliki ikon Bung Karno. Runtuhkan itu !!! Akhirnya kau akan menyadari sendiri bahwa setiap zaman memang memiliki logika dan penjelasan sendiri. Sejarah hanyalah cerita tentang orang-orang yang disengaja menjadi besar (terserah mereka besar sungguhan atau dibesar-besarkan dengan konstruk kebohongan). Revolusi mental harus lebih hebat dari jimat Trisakti Bung Karno. Jika tidak, semua potensi yang sangat kuat mendongkel akan terkonsolidasi. Jangan sampai pendongkelan ratu mendahului niat siapa pun. Tetapi meskipun itu harus dibayangkan terjadi, sesungguhnya tak ada alasan untuk cemas terhadap pohon keropos yang menunggu tanggal tumbang. Kau hanya perlu menjaga jarak aagar tidak terkena reruntuhan kayu bakar.

Rule #7: Rakyat harus didefinisikan ulang dengan hanya bertumpu pada nilai tunggal sesuai tafsir revolusi mental. Lima tahun itu tidak lama, pastikan periode 5 tahun berikut dengan “memilih candu” yang tepat meski dengan pembebanan biaya (APBN maupun APBD dan sumber-sumber invisible hand lainnya) yang boleh meniru BLT dan raskin atau resep lain yang dikembangkan dari metode blusuan (termasuk gagasan e-blusuan itu).

Rule #6: Islam. Ya, mereka mayoritas. Tapi itu jumlah berdasarkan data pada KTP. Tak ada kaitannya dengan partai yang mengidentikkan diri dengan Islam, karena sejak pembajakan John Naro, partai Islam hanyalah saluran akomodasi ilusionustik dgn sangat sedikit pengecualian saja. Caci maki saja Islam lewat pintu budaya buruknya, dan relawan “perang salib” maupun para muslim sekuler banyak yang bersedia melakukan itu. Strategi bipolar and segmentary process diulangi lagi, hingga ormas yang kena feeding mampu meludahi ormas lain yang tetap berusaha konsisten hingga mereka menerima “taqdir” mereka tinggal tulang di balut kulit.

Rule #5: Tak boleh peduli bhw dalam UUD NRI tak ada term dan klausul keratuan (Ratu). Tetapi revolusi mental harus menginstrumentasikannya dengan baik hingga tiba saat menyaksikan angin sepoi saja menerbangkannya laiknya “abu di atas tungku” entah ke arah mana, dan itu tak penting untuk dipikirkan. Katakan kepada semua orang: sejarah hanyalah masa depan.

Rule #4: Pergeseran hegemoni TNI AD ke TNI AL harus dibuat mulus tak hanya dengan menunjukkan pentingnya poros maritim, tetapi juga reorganisasi dengan memanfaatkan tekanan global. Harus ada resep untuk membuat tak ubahnya pasukan yang akhirnya merasa tak seperti berada pada kondisi menyerah kepada pasukan asing dengan tanpa syarat.

Rule #3: Penciptaan kondisi tidak perlu harus disadari oleh yang berpesta maupun yang mungkin masih berduka karena kekalahan, tetapi gula harus ditebar hingga orang seperti Prabowo, ARB, MAR, AM dan lain-lain tak sadar sudah harus merasa diri sebagai serpihan masa lalu. Jangan buka peluang sama sekali untuk inisiatif legislatif mempersiapkan UU pembiayaan partai, karena dengan itu mereka bisa mandiri. Jika mereka mandiri, mereka akan mampu mempersepsikan dan mengimplementasikan presidensialisme sebagai parlementarisme yang kuat.

Rule #2: Lembaga penegak hukum manapun harus mempertinggi pemahaman dan ketajaman tajinya dalam menerapkan prinsif equal before the law dengan sebuah pengecualian tertutup. Ya, sebuah pengecualian tertutup.

Rule #1: Media mainstream harus tetap “membungkus” rapi Jokowi agar tidak “disembelih” people power yang sesungguhnya tak pernah bertuan.

Shohibul Anshor Siregar

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: