'nBASIS

Home » ARTIKEL » HUKUM ISLAM

HUKUM ISLAM

AKSES

  • 512,201 KALI

ARSIP


HUKUM ISLAM

Bagi Hamdan Zoelva, sebagai suatu sistem hukum yang diyakini paling lengkap, syariah menjadi sebuah daya tarik tersendiri bagi para tokoh, pemerhati, peneliti dan komunitas di berbagai belahan dunia. Tidak hanya dijadikan sebagai code yang mengatur kehidupan tapi lebih jauh telah menjadi bagian dari diskursus global dan tarik menarik ideologisasi yang dihubungkan dengan datangnya tata dunia baru.

Rabu pekan lalu (22/10/14) IAIN Sumut yang akan segera menyusul yang lain, naik kelas menjadi Universitas Islam Negeri, itu membahas The Implementation of Islamic Law in Modern Countries dalam sebuah seminar bertaraf internasional. Kampus itu yakin bahwa di Negara-negara modern yang saat ini hazanah intelektualitasnya sudah sangat mapan, studi hukum Islam sudah menjadi salah satu kajian penting. Nilai-nilai Islam yang diderivasi ke dalam pelembagaan hukum mungkin saja memiliki resistensi (lokal, nasional dan global) untuk diberlakukan sebagai hukum positif di sebuah Negara tertentu.

Indonesia, atas perintah imperatif pemegang pundi proyek demokratisasi dunia misalnya, sejak awal pesimis dan tidak bersahabat dengan Islam. Mereka memelorotkan capaian demokrasi lokal dan nasional Indonesia karena fakta bahwa di berbagai daerah terdapat kemunculan Peraturan Daerah (Perda) berbasis Syariah. Mereka sengaja melukapan rule #1 demokrasi, yakni menghargai kejamakan. Mentor-mentor yang menjadi wakil pemegang pundi proyek demokrasi itu dengan lantang meneriakkan “tinggalkan Islam jika konsolidasi demokrasi akan langgeng dan kau akan menjadi sahabat sejati dunia yang beradab”. Dalam sebuah forum yang difasilitasi oleh pemprovsu pada tahun 2013 lalu, sikap dan kecenderungan kinerja akademik seperti ini saya tuduh sebagai warisan mentalitas usang sebagai slaven volk (bangsa budak). Dr Abdul Hakim Siagian juga berpendapat sama waktu itu.

Tetapi IAIN Sumut yakin, kajian hukum Islam melalui institusi yang memiliki integritas dan kewibawaan tak terjengkal, pasti melahirkan produk nilai dan pemikiran yang kuat, yang dapat mengontrol kebijakan-kebijakan global, terutama di tengah kekacau-balauan nasib umat manusia di bawah regulasi bersifat menindas yang dengan sendirinya memaksa setiap orang yang sadar mencari alternatif yang lebih humanistik dan berkeadilan. Mekanisme ini sangat damai, terutama karena peluang kelahiran (hukum Islam) dan pancaran penyiarannya sangat berpotensi tidak di Negara-negara yang secara tradisional ditandai sebagai negeri bersejarah dan berkarakter demografis Islam (budaya dan politik) yang dengan paradigma berfikir linear yang dominan selama ini sudah terlanjur dicap sebagai Negara dengan sifat dan karakter barbar. Saya kira itulah salah satu pesan yang ingin dijelaskan oleh Prof Dr Syahrin Harahap melalui rangkaian laporan dari kunjungannya ke Eropa baru-baru ini.

Momentum. Pasangan pemenang pilpres 2014 Jokowi-JK telah mengucapkan sumpah sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI 20 Oktober 2014. Dalam kampanyenya, pasangan yang didukung oleh PDIP dan koalisinya ini tercatat menegaskan intoleransinya terhadap Islam. Media mencatat bahwa jika terpilih menjadi pemenang, pemerintahan Jokowi-JK akan melarang munculnya Perda baru yang berlandaskan Syariat Islam. Larangan ini mengecualian Aceh sebagai daerah istimewa. Wali Kota Padang Mahyeldi Ansharullah pun secara halus memrotes dengan sebuah penilaian bahwa wacana Jokowi-JK itu bertentangan dengan semangat otonomi daerah karena menunjukkan adanya upaya mengembalikan Indonesia ke alam sentralistik seperti dulu. Alasan Mahyeldi Ansharullah sangat kuat, bahwa otonomi daerah adalah mandat untuk membuat peraturan tanpa harus diputuskan oleh pemerintah pusat, dan di dalam undang-undang juga disebut bahwa pemerintah daerah berkewajiban melindungi budaya masyarakat. Baginya, dalam kasus Kota Padang yang masyarakatnya ber adat Minangkabau, tak bisa dipungkiri telah mengadopsi nilai-nilai keislaman sesuai falsafah “adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah. Syarak mengato adat memakai. Itulah yang berlaku di tanah Minang”.

Apa dalih yang lazim digunakan untuk memusuhi pertumbuhan hukum syariah itu? Ketua Tim Bidang Hukum Pemenangan Jokowi-JK, Trimedya Panjaitan dapat dirujuk sebagai salah satu contoh tipikalk. Dalam keterangannya yang dikutip media mengatakan bahwa selain Aceh dengan status keistimewaaannya, PDIP menolak munculnya Perda Syariah Islam karena dianggap tak sejalan dengan ideologi yang dianut PDI Perjuangan yakni Pancasila 1 Juni 1945. Untuk dingat kembali, Pancasila 1 Juni 1945 adalah versi Soekarno yang berbeda dengan Pancasila yang disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945 sebagai ideologi Negara, apalagi dengan Pancasila yang tercantum dalam Piagam Jakarta. Pancasila 1 Juni 1945 itu ialah:

(1) Nasionalisme (Kebangsaan Indonesia)
(2) Internasionalisme (Perikemanusiaan)
(3) Mufakat atau Demokrasi
(4) Kesejahteraan Sosial
(5) Ketuhanan yang Berkebudayaan,

yang dapat diperas menjadi Trisila:

(1) Sosio nasionalisme
(2) Sosio demokrasi
(3) Ketuhanan;

serta dapat diperas lagi menjadi Ekasila, yaitu Gotong Royong.

Lihatlah orang-orang ini malah tidak mengakui Pancasila yang benar, tetapi selalu menggunakan Pancasila sebagai alat pemukul terhadap Islam.

Karena itu, secara momentum, seminar The Implementation of Islamic Law in Modern Countries saya tandai sebagai kado istimewa untuk Jokowi-JK yang sekaligus saya harapkan juga akan mendorong keberanian moral para ulama yang ada di sekitar Jokowi-JK untuk mencerahkan agar tak memusuhi Islam.

Agenda Nasional. Hamdan Zoelva yang kini menjabat sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi menganggap Syariat Islam sebagai agenda. Menurutnya, upaya positifikasi syariat ke dalam perundang-undangan nasional (baik di pusat maupun daerah) seperti UU Perbankan Syariah adalah kemunculan Syariat Islam sebagai agenda nasional. Ia berkeyakinan bahwa lahirnya Perda-perda yang bersifat khusus di daerah-daerah termasuk yang bersumber dari nilai-lai syari’ah, sambil menyarankan bahwa seharusnya hal itu dipahami sebagai bentuk penghormatan terhadap keragaman daerah di Indonesia (sebagai sebuah Negara yang plural) dengan tanpa mengabaikan kekompakan hirarkis dengan perundang-undangan yang ada di atasnya.

Bagi Hamdan Zoelva, sebagai suatu sistem hukum yang diyakini paling lengkap, syariah menjadi sebuah daya tarik tersendiri bagi para tokoh, pemerhati, peneliti dan komunitas di berbagai belahan dunia. Tidak hanya dijadikan sebagai code yang mengatur kehidupan tapi lebih jauh telah menjadi bagian dari diskursus global dan tarik menarik ideologisasi yang dihubungkan dengan datangnya tata dunia baru.

Missi IAIN Sumut dengan seminar ini menjadi begitu jelas, terutama untuk memaparkan fakta yang ada bahwa Syariah itu bukan barbar dan bukan anti demokrasi serta kedudukannya dalam peta sistem hukum global sejajar dengan dua sistem hukum lainnya (Roman Law atau hukum Romawi, dan Common Law atau hukum kebiasaan tak tertulis yang berasal dari Inggris). Memang benar, sebagaimana sangat umum di Indonesia, sentimen keagamaan yang dibalut oleh faham pluralisme akan menganggapnya sebagai ancaman besar untuk harmoni. Mereka amat sadar bahwa jika akal, nalar dan rasio menjadi ciri utama sistem Roman Law dan Common Law, Syariah menambahkan kekhasannya dengan unsur-unsur immanent yang tidak sekedar berdiri sebagai sebuah sistem aturan kehidupan tapi juga merupakan wahyu yang diturunkan (revealed). Dengan semberono permusuhan terhadap Syariah akan selalu meyergah dengan bahasa kasar seperti “Bupati dan Walikota yang megeluarkan perda Syariah akan dengan sendirinya melegitimasi diri sebagai rasul dan bahkan tuhan”.

Penutup. Menurut Hamdan Zoelva, pengakuan syariah sebagai salah satu sistem hukum dunia bukanlah suatu hal yang di ada-adakan. Ketua Mahkamah Agung Amerika Serikat ke 14 (1953-1969), Earl Warren (1891-1974) pernah menjelaskan dengan lugas di depan peserta pertemuan ahli-ahli hukum dunia (World Peace Through Law) 1963 di Athena Yunani, bahwa “di dinding ruang tempat kami menyidangkan perkara-perkara yang di putus oleh Mahkamah Agung, terpahat lukisan/lambang para tokoh pembangun hukum dunia. Kami susun sedemikan rupa, sehingga di sebelah kiri dinding ada nama-nama seperti Menes (Mesir), Hammurabi (Babylon), Musa dan Salomon (Israel), Lycurgus, Solon dan Draco (Yunani), Confius (Cina) dan Augustus (Roma) sebagai sembilan tokoh pembangun hukum yang hidup sebelum masehi. Sedangkan nama-nama seperti Justisianus (Roma), Muhammad (Islam), Charlemagne (Jerman), King Jhon dan Black Stone (Inggris), Saint Louist dan Napoleon (Prancis), Hugo Grotius (Belanda) dan Marshall (Amerika Serikat) berada di sebelah kanannya yang diletakkan sebagai sembilan tokoh pembangun hukum dunia yang hidup sesudah masehi”.

Kalau begitu Jokowi-JK dan orang-orangnya sudah saatnya diberitahu bahwa Pancasila tidak memiliki potensi sekecil apa pun untuk dijadikan sebagai alat penindas untuk hak konstitusi umat Islam yang rahmatan lil alamin. Malah Pancasila dengan sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa itu adalah ajaran tawhid.

Shohibul Anshor Siregar. Naskah ini pertamakali diterbitkan oleh Harian Waspada, Medan, 27 Oktober 2014, Hlm B7


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: