'nBASIS

Home » ARTIKEL » HARAHAP DAN SILALAHI

HARAHAP DAN SILALAHI

AKSES

  • 551,569 KALI

ARSIP


orang batak dalam kabinet3

Satu lagi pertanyaan tersisa: apakah Megawati Soekarnoputri sebagai pemimpin koalisi partai pendukung Jokowi-JK juga tak merasa aneh dengan tak memberi tempat bagi orang Batak dalam kabinet? Apa pun jawabannya, tampaknya cukup sukar menyembunyikan adanya masalah internal pasca pilpres di tubuh PDIP dan koalisinya (KIH), dan itu sangat tak sederhana.

Orang Batak pertama yang menjabat Menteri dalam Kabinet Pemerintahan Indonesia itu bermarga Harahap. Sedangkan orang Batak terakhir yang ada dalam kabinet bermarga Silalahi. Orang Batak pertama itu bernama lengkap Amir Sjarifuddin Harahap, direkrut sebagai satu di antara 21 orang untuk kabinet Indonesia pertama, yakni Kabinet Presidensial, dengan jabatan Menteri Penerangan (Menpen). Sedangkan Sudi Silalahi, pejabat tertinggi terakhir orang Batak dalam kabinet, direkrut sebagai satu di antara 38 orang dengan jabatan Sekretaris Negara (Mensesneg).

Amir Sjarifuddin Harahap juga tercatat menjadi Perdana Menteri pertama berdarah Batak, yakni pada kabinet yang diberinamanya sendiri (Kabinet Amir Sjarifuddin), merangkap Menteri Pertahanan. Kurun waktu 11 November 1947-29 Januari 1948 adalah masa kerja Kabinet Amir Sjarifuddin II, yang di sana ia menjadi Perdana Menteri dengan tetap merangkap Menteri Pertahanan. Menurut data Wikipedia, ia adalah seorang politikus sosialis (PSI) dan salah satu pemimpin terawal Republik Indonesia. Ia menjabat sebagai Perdana Menteri ketika Revolusi Nasional Indonesia sedang berlangsung. Ia pernah menjadi pemimpin sayap kiri terdepan pada masa Revolusi. Tetapi pada tahun 1948, ia dieksekusi mati oleh pemerintah karena dianggap terlibat dalam pemberontakan komunis. Pada Kabinet Sjahrir I.

Selain Amir Sjarifuddin Harahap, Burhanuddin Harahap adalah Perdana Menteri berdarah Batak (ke-9) dalam sejarah pemerintahan Indonesia. Waktu itu ia merangkap Menteri Pertahanan (Menhan) pada Kabinet yang diberinama dengan namanya sendiri (Burhanuddin Harahap, 12 Agustus 1955-24 Maret 1956). Sedangkan Adam Malik, selain pernah menjadi Ketua Lembaga Tertinggi Negara (MPR-RI), juga pernah menjadi Wakil Presiden (Wapres) RI. Pada masa transisi pemerintahan dari Orla ke Orba, Jenderal AH Nasution yang sebelumnya berulangkali duduk dalam kabinet itu juga menjabat Ketua MPRS. Mengapa orang Batak tidak ada lagi dalam kabinet (Kerja)? Apakah ini duka atau indikasi melemahnya andil dan prestasi elit politik Batak di kancah Nasional?

Dalam banyak informasi yang tersedia, baik dalam bentuk tercetak maupun dalam bentuk publikasi digital, nama-nama tokoh Batak, termasuk tokoh politik dan pemerintahan, tidak selamanya ditulis lengkap dengan marganya. Katakanlah misalnya Amir Sjarifuddin yang selain pernah menjadi Menteri, juga pernah menjadi Perdana Menteri. Ia bermarga Harahap. Begitu juga TS Gunung Mulia (Harahap), Adam Malik (Batubara), KH Zainul Arifin (Pohan), dan lain-lain. Karena itu penulis sangat sadar bahwa bisa saja masih ada orang berdarah Batak yang pernah ada dalam kabinet tetapi luput dari perhatian penulis.

Selain itu, memberi klaim sebagai orang Batak kepada orang yang berasal dari Sumatera Utara dan bermarga adalah sebuah masalah baru akhir-akhir ini. Dalam dinamika retribalisme yang berkembang tidak jarang penolakan klaim sebagai orang Batak bagi kalangan bermarga tertentu. Tetapi, sebaliknya, tidak jarang orang Batak mengklaim bahwa orang tertentu seperti orang Nias adalah juga orang Batak. Meskipun umumnya dibanding dengan orang Karo, penolakan orang Batak terhadap Nias sebagai bagian divisi dari Batak lebih besar ketimbang orang Karo, meski pun orang Karo sendiri tidak sedikit yang menolak diklaim (oleh orang Batak) sebagai orang Batak. Orang Karo banyak yang lebih lazim memperkenalkan diri sebagai Kalak Karo, Bukan Batak Karo. Bagaimana pun juga hal ini akan tetap menjadi arena pembahasan tersendiri yang untuk tulisan ini orang Karo dimasukkan ke dalam orang Batak.

Dengan cara itu Sjamsuddin Sutan Makmur yang berasal dari Pangkalan Berandan itu, Bachtiar Chamsyah yang mengawali karirnya melalui PPP di Medan, Agung Laksono yang bahkan alumni salah satu SMA di Medan dan begitu juga Yasonna H Laoly yang alumni sebuah perguruan tinggi Negeri di Medan (semua mereka pernah menjadi Menteri) tidak dimasukkan dalam pembahasan ini.

Tiga Puluh Orang Berdarah Batak. Hingga berakhirnya KIB II (20 Oktober 2014), di dalam kabinet yang hingga kini sudah berjumlah 41 itu terdapat 30 orang Batak yang pernah menjadi menteri. Dari 41 Kabinet Pemerintahan Indonesia hanya 8 kabinet yang mengosongkan kursi bagi orang berdarah Batak, yakni Kabinet Pada kabinet ke 7 (Kabinet Hatta I, 29 Januari 1948-4 Agustus 1949, yang dipimpin oleh Perdana Menteri Mohammad Hatta), kabinet ke 9 (Kabinet Hatta II) yang bekerja antara tanggal 4 Agustus 1949-20 Desember 1949 dengan Perdana Menteri Mohammad Hatta, Kabinet ke 10, Kabinet Republik Indonesia Serikat yang juga dipimpin oleh Perdana Menteri Mohammad Hatta (20 Desember 1949-6 September 1950) , kabinet ke 11, Kabinet Susanto (20 Desember 1949-21 Januari 1950) yang dipimpin oleh Pjs Perdana Menteri Susanto Tirtoprodjo, kabinet ke 13 (Kabinet Natsir) yang dipimpin oleh Perdana Menteri Mohammad Natsir (6 September 1950-27 April 1951), kabinet ke 14 yang dipimpin oleh Perdana Menteri Soekiman Wirjosandjojo (27 April 1951-3 April 1952) dan kabinet ke 41 yang dipimpin oleh Presiden Jokowi, yakni Kabinet Kerja yang berawal pada 20 Oktober 2014.

Pada Kabinet Sjahrir I TS Gunung Mulia yang bernama lengkap Todung Sutan Mulia Harahap menjabat Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Sedangkan pada Kabinet Sjahrir II ia menjabat Menteri Muda Pengajaran. Mananti Sitompoel (Menteri PU merangkap Menkes dalam Kabinet PDRI, 19 Desember 1948-13 Juli 1949), dilanjutkan jabatan Menteri PU dan Perhubungan pada Kabinet Abdul Halim (21 Januari 1950-6 September 1950). Mananti Sitompul belakangan tercatat ikut dalam gerakan PRRI Permesta.

Berikutnya ialah FL Tobing, Menpen dan Menkes (ad interim) pada Kabinet Ali Sastroamidjojo I (30 Juli 1953-12 Agustus 1955), dan Menteri Muda Urusan Hubungan Antar Daerah merangkap Menteri Urusan Transmigrasi pada Kabinet Djuanda (9 April 1957-10 Juli 1959). Pada Kabinet Kabinet Ali Sastroamidjojo I, yang juga sering disebut Kabinet Ali-Wongso atau Kabinet Ali-Wongso-Arifin (30 Juli 1953-12 Agustus 1955) Kiyahi Haji Zainul Arifin (Kiyahi Haji Zainul Arifin Pohan, lahir di Barus, Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, 2 September 1909 dan meninggal di Jakarta, 2 Maret 1963 pada umur 53 tahun) adalah seorang politisi Nahdlatul Ulama (NU) terkemuka yang sejak remaja pada zaman penjajahan Belanda sudah aktif dalam organisasi kepemudaan NU, GP Ansor, diamanahi jabatan Menteri Wakil Perdana Menteri .

Pada Kabinet Kerja II (18 Februari 1960-6 Maret 1962), AH Nasution menjabat Menteri Keamanan Nasional merangkap Menteri Kastaf/AD. Pada Kabinet Kerja III (6 Maret 1962-13 November 1963) sebagai Wamen Pertama/Koordinator Pertahanan/Keamanan merangkap Menteri/Kastaf AD dan pada Kabinet Kerja IV (13 November 1963-27 Agustus 1964) Menko Pertahanan dan Keamanan. Arifin Harahap pada Kabinet Kerja II (18 Februari 1960–6 Maret 1963) menjabat Mendag. Pada Kabinet Kerja III dan IV (6 Maret 1962-27 Agustus 1964) Menteri Urusan Anggaran Negara, Kabinet Dwikora I (27 Agustus 1964-22 Februari 1966) Menteri Negara Diperbantukan kepada Presidium yang terdiri dari Waperdam I Subandrio, Waperdam II Johannes Leimena dan Waperdam III Chaerul Saleh, pada Kabinet Dwikora II (24 Februari 1966-28 Maret 1966), Wamen Urusan Bank Sentral, dan pada Kabinet Dwikora III (27 Maret 1966-25 Juli 1966) Asisten II Waperdam untuk Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan.

Selain pernah menjadi Ketua MPR dan Wapres, dalam karir awal Adam Malik lebih banyak bergelut dalam urusan luar negeri meski untuk pertamakalinya pada Kabinet Kerja IV (13 November 1963-27 Agustus 1964) menjabat Menteri Perdagangan, disusul Menko Pelaksanaan Ekonomi Terpimpin pada Kabinet Dwikora I (27 Agustus 1964-22 Februari 1966). Pada Kabinet Dwikora II (24 Februari 1966-28 Maret 1966) Menko Diperbantukan Pada Presiden Urusan Hubungan Ekonomi Luar Negeri. Pada Kabinet Dwikora III (27 Maret 1966-25 Juli 1966) Waperdam untuk urusan Sosial dan Politik merangkap Menlu.

TD Pardede adalah Menteri diperbantukan pada Menko Kompartimen Perindustrian Rakyat untuk “Berdikari” dalam Kabinet Dwikora II (24 Februari 1966-28 Maret 1966) dan Asisten V Waperdam untuk Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan pada Kabinet Dwikora III (27 Maret 1966-25 Juli 1966). Pada Kabinet yang sama Djamin Ginting menjadi Wakil Sekretaris Negara/Sekretaris Presiden (merangkap Asisten Sekjen Front Nasional yang dipimpin Achmad Sjaichu, di bawah naungan Waperdam Institusi Politik yang dipimpin Roeslan Abdoelgani). Dalam Kabinet Dwikora III (27 Maret 1966-25 Juli 1966) SH Simatupang diserahi jabatan mengurusi Departemen Postel (di bawah naungan Menhub). AM Tambunan dalam Kabinet Dwikora III (27 Maret 1966-25 Juli 1966) menjabat Mensos yang dilanjutkan pada Kabinet Ampera II (17 Oktober 1967-6 Juni 1968) dan pada Kabinet Pembangunan I (6 Juni 1968-28 Maret 1973).

Tokoh militer Maraden Panggabean adalah Menhankam/Pangab sejak 9 September 1971, merangkap Pangkopkamtib pada Kabinet Pembangunan I (6 Juni 1968-28 Maret 1973). Pada Kabinet Pembangunan II (1 April 1974-31 Maret 1979) sebagai Menhankam/Pangab, dan pada Kabinet Pembangunan III (1 April 1979-31 Maret 1984) Menko Polkam. Mungkin Cosmas Batubara adalah eksponen Angkatan 66 pertama masuk kabinet. Ia Menteri Muda Urusan Perumahan Rakyat pada Kabinet Pembangunan III (1 April 1979-31 Maret 1984) yang dilanjutkan jabatan yang sama pada Kabinet Pembangunan IV (19 Maret 1983-22 Maret 1988). Jabatan terakhir Menaker (Kabinet Pembangunan V, 21 Maret 1988-17 Maret 1993).

Hasjrul Harahap adalah satu di antara 3 bermarga Harahap dalam sejarah kabinet. Pada Kabinet Pembangunan IV (19 Maret 1983-22 Maret 1988) menjabat Menteri Muda Urusan Peningkatan Produksi Tanaman Keras, dan Menhut pada Kabinet Pembangunan V (21 Maret 1988-17 Maret 1993). Dalam Kabinet Pembangunan IV (19 Maret 1983-22 Maret 1988) ada jabatan Menteri Muda Urusan Peningkatan Produksi Peternakan dan Perikanan yang diserahkan kepada JH Hutasoit. Diawali dengan Gubernur BI pada Kabinet Pembangunan IV (19 Maret 1983-22 Maret 1988), Arifin M Siregar yang dua kali menjabat jabatan setingkat Menteri itu terakhir menjabat Menteri Perdagangan pada Kabinet Pembangunan V (21 Maret 1988-17 Maret 1993).

Akbar Tandjung tidak saja pernah duduk dalam 4 periode kabinet, tetapi ia menjadi pelopor pemberian tekanan kepada Soeharto saat terjadi mobilisasi mahasiswa. Bersama 13 Menteri lainnya ia menandatangani pengunduran diri dari kabinet. Akbar Tandjung pertamakali menjabat Menegpora pada Kabinet Pembangunan V (21 Maret 1988-17 Maret 1993), lalu pada Kabinet Pembangunan VI (17 Maret 1993-14 Maret 1998) Menegpera yang dilanjutkan jabatan yang hampir sama, yakni Menteri Negara Perumahan Rakyat dan Pemukiman, pada Kabinet Pembangunan VII (16 Maret 1998-21 Mei 1998). Pada Kabinet Reformasi Pembangunan (23 Mei 1998-26 Oktober 1999) ia menjadi Mensesneg. TB Silalahi menjabat sebagai Menegpan Kabinet Pembangunan VI (17 Maret 1993 – 14 Maret 1998).

Jenderal Feisal Tandjung adalah Menhankam/Pangab pada Kabinet Pembangunan VI (17 Maret 1993-14 Maret 1998) dan berturut-turut dua kali menjabat Menkopolkam, yakni pada Kabinet Pembangunan VII (16 Maret 1998-21 Mei 1998) dan Kabinet Reformasi Pembangunan (23 Mei 1998-26 Oktober 1999). Seorang dokter yang aktif dalam politik bernama Panangian Siregar diamanahi jabatan pada Kabinet Reformasi Pembangunan yang usianya cukup singkat, yakni 23 Mei 1998-26 Oktober 1999. Panangian Siregar menjabat Meneg LH/Kepala Bappedal. Pada kabinet yang sama Muslimin Nasution menjabat Menhut dan Perkebunan. Pada pemerintahan Gus Dur dengan kabinet Kabinet Persatuan Nasional (26 Oktober 1999-9 Agustus 2001) beberapa orang Batak menjadi Menteri. Marsillam Simanjuntak (Jaksa Agung sejak 10 Juli 2001), lalu menjadi Menkumdang (Februari 2001-20 Juli 2001). Pada masa ini pula aktivis Mahadi Sinambela menjabat Menegpora. Bomer Pasaribu Menaker, dan Bungaran Saragih Mentan. Meski terjadi transisi kepemimpinan (Gus Dur ke Megawati Soekarnoputri), Bungaran Saragih tetap dengan jabatan Mentan dalam Kabinet Gotongroyong (9 Agustus 2001-21 Oktober 2004).

Luhut B Panjaitan adalah orang dekat Jokowi. Pada Kabinet Persatuan Nasional (26 Oktober 1999-9 Agustus 2001) pernah menjabat Menperindag. Semula diduga ia akan menjadi salah seorang Menko pada Kabinet Kerja. Tetapi rupanya tidak. Setelah Djamin Ginting ada 2 orang Karo yang diangkat menjadi Menteri. Pertama, MS Kaban (Menhut pada KIB I, 21 Oktober 2004-22 Oktober 2009), dan Tifatul Sembiring (Menkominfo) pada KIB II (22 Oktober 2009-20 Oktober 2014). Sudi Silalahi menjadi orang Batak terakhir yang ada dalam kabinet. Ia Mensesneg pada KIB II (22 Oktober 2009-20 Oktober 2014).

Kunjungan Perdana Jokowi. Jika dihubungkan dengan salah satu tema kampanye pilpres yang dilakukan Luhut B Panjaitan di Medan tempo hari, sebagaimana diceritakan oleh surat terbuka dari Rosiana Borupaung yang ditayangkan dalam sebuah media online ibukota, tentu komposisi kabinet yang tak memberi satu pun tempat bagi orang Batak cukup mengecewakan. Tentu saja harus dikatakan bahwa Presiden Jokowi sang pemilik hak prerogatif sudah memperhitungkannya secara matang, sudah mengukur nilai plus dan nilai minus komposisi kabinet sebelum diumumkan. Ingatlah beliau pun bahkan pergi ke KPK untuk memastikan anggota kabinet yang akan diangkat tidak ada dari kalangan orang bermasalah, dalam hal pidana korupsi yang kelak bukannya akan membantu, bahkan sebaliknya menyusahkan.

Kunjungan kerja perdana presiden Jokowi tentulah patut diduga bukan sekadar memberi perhatian dan penyelesaian atas duka warga akibat bencana Sinabung di Tanah Karo. Terobatkah hati Luhut B Panjaitan dan orang seperti Maruarar Siahaan yang menurut berita sempat datang ke istana dengan berkemeja putih seakan siap untuk dilantik tetapi kemudian jabatan Menkominfo yang sebelumnya santer disebut akan diserahkan kepadanya justru ke orang lain? Berdukakah orang Batak dengan hasil ini? Tetapi kekuasaan tidak hanya ada pada kementerian. Mungkin masih terbuka peluang pada posisi lain. Katakanlah Wakil Menteri, Pimpinan Lembaga dan BUMN atau Dirjen. Bagaimana pada Kepolisian, TNI dan Yudikatif? Itu juga peluang terbuka jika tak serta merta kecewa lalu menarik diri dari percaturan kekuasaan.

Satu lagi pertanyaan tersisa: apakah Megawati Soekarnoputri sebagai pemimpin koalisi partai pendukung Jokowi-JK juga tak merasa aneh dengan tak memberi tempat bagi orang Batak dalam kabinet? Apa pun jawabannya, tampaknya cukup sukar menyembunyikan adanya masalah internal pasca pilpres di tubuh PDIP dan koalisinya (KIH), dan itu sangat tak sederhana.

Shohibul Anshor Siregar. Dengan  perbaikan dan penambahan data, naskah ini pertamakali diterbitkan oleh Harian WASPADA, 3 Nopember 2014, hlm B7

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: