'nBASIS

Home » ARTIKEL » SUBSIDI BBM AKAN DICABUT JOKOWI?

SUBSIDI BBM AKAN DICABUT JOKOWI?

AKSES

  • 512,968 KALI

ARSIP


Menjelang peralihan pemerintahan, beberapa saat setelah pertemuan di Bali, Jokowi memberi tahu publik bahwa ia meminta harga BBM dinaikkan. Tetapi SBY tidak bersedia. Semua tahu bahwa kebijakan itu tidak populer dan tidak mudah membayangkan resikonya.

Dari berbagai diskusi resmi dan percakapan informal di tengah rakyat saya menyimpulkan berbagai reaksi masyarakat. Ada yang apatis dan ada yang menolak. Pada umumnya argumen penolakan mereka adalah:

Pertama, siapapun pemerintah yang menaikkan harga BBM, berarti dia adalah pemerintah yang neolib. Pemerintah yang anti kepada kebijakan subsidi negara untuk rakyat kecil dan buruh adalah pemerintahan yang tidak memahami penderitaan rakyat.

Kedua, kenaikan harga BBM dipastikan menurunkan daya beli buruh dan rakyat kecil akibat inflansi yang ditimbulkan. KSPI misalnya membuat simulasi demikian: bahwa jika kenaikan upah tahun 2014 misalnya hanya Rp 200.000, maka kenaikan itu akan disambut dengan kenaikan harga kontrakan sebesar Rp 75.000/bulan; kenaikan belanja transportasi antara Rp 75.000 sampai Rp 100.000; belanja untuk konsumsi juga akan naik antara Rp 50.000 sampai Rp 100.000. Belum lagi kita hitung multiflier effect lainnya.

Ketiga, di tengah masyarakat juga terjadi diskusi yang berkesimpulan bahwa jika alasan yang lazim digunakan untuk setiap kebijakan menaikkan harga BBM ialah untuk menyelamatkan APBN, maka jika akan terjadi defisit anggaran hal itu adalah karena kesalahan pemerintah dalam mengelola APBN. Rakyat dengan tegas bersikap: Jangan karena kesalahan mengelola APBN bebannya kepada rakyat dengan menaikkan harga BBM.

Keempat, rakyat juga umumnya berpendapat bahwa pemerintah hanya mau enaknya sendiri menggunakan cara instan dengan mengabaikan potensi yang dimiliki. Jangan-jangan, kenaikan harga BBM ini hanya akan dinikmati oleh orang-orang kaya dan para pengusaha hitam.

Kelima, erat kaitannya dengan sumber masalah di balik isyu ini:

(a) rakyat saya perhatikan sebetulnya ingin Indonesia berhenti mengekspor bahan mentah dan memulai kelola kekayaan alam sendiri termasuk energi, tetapi faktanya sudah ada penandatanganan kerjasama dengan China dan itu terkesan dirahasiakan;

(b) sungguh-sungguh melakukan pemberantasan mafia migas, tetapi mata rantai yang selama ini dianggap ikut bertanggungjawab atas permainan harga BBM sudah dinyatakan akan dipertahankan juga oleh pemerintahan Jokowi (Petral);

(c) agar dilakukan secara sungguh-sungguh peninjauan atas seluruh kontrak kerja pengelolaan sumber-sumber alam dengan multinational corporations agar lebih berkeadilan sesuai UUD 1945;

(d) berhenti korupsi, tidak sekadar sibuk berwacana dan tidak lagi boleh pandang bulu;

(e) Tingkatkan daya beli masyarakat, dan itu tidak dengan sunglap kartu-kartu apa pun.

Kemungkinan apa yang sudah begitu marak di Indonesia Timur akan semakin meluas ke seluruh wilayah Indonesia, tak hanya aksi-aksi penolakan mahasiswa, tetapi meluas ke seluruh lapisan masyarakat.

Saya setuju dengan pendapat berbagai pihak yang mengatakan bahwa:

Pertama, kita berkali-kali ingin membuat pengolahan bahan mentah tapi tidak pernah terjadi. Kenapa hasil bumi harus diekspor tanpa diolah terlebih dahulu? Padahal kalau pengolahan itu kita buat di dalam negeri, akan menghemat banyak hal;

Kedua, berkali-kali juga ada upaya untuk melakukan penjualan (trading) minyak antar National Oil Company (NOC) ke NOC, misalnya PT Pertamina dengan perusahaan minyak dari Rusia tanpa pihak ketiga, tapi tidak pernah dilakukan. Kenapa? Ini yang perlu ditanyakan. Dalam trading minyak, ada fee. Jika dilakukan langsung NOC to NOC, fee itu tidak ada;

Ketiga, masalah impor minyak. Indonesia harus mengeluarkan dana sekitar 100 juta dollar AS atau setara sekitar Rp 1,2 triliun per hari untuk impor minyak sekitar 400.000 barrel per hari. Saat ini produksi minyak (lifting) Indonesia adalah 850.000 barrel per hari. Sementara kebutuhan di dalam negeri mencapai 1,5 juta barrel per hari;

Keempat, dari dulu kita berpikir konversi minyak ke gas. Kita ketahui, sebanyak 79 % produksi kita adalah gas dan 21 % minyak. Gas harganya jauh lebih murah dari minyak. Gas berkisar Rp 4 ribu rupiah, dan minyak Rp 11 ribu. Jika pemerintah punya program mengubah itu, tentu dalam 3 tahun impor minyak berkurang dan subsidi BBM tidak membebani negara;

Kelima, kita mengeluarkan angka yang sangat besar untuk impor. Itu sebabnya beban subsidi mencapai Rp 433 triliun. Di sisi lain, ada 3.000 MW pembangkit listrik yang masih menggunakan diesel yang performanya 75-85 persen dan harganya 30 cent per kwh. Padahal ada yang harganya lebih murah hanya 9-10 cent per kwh. Kenapa tidak dibuat program untuk menyelesaikan ini? ;

Keenam, dapat dibayangkan betapa besarnya mafia-mafia itu? Kita belum bicara soal tanker-tanker penyimpanan. Karena tidak punya cukup cadangan, Pertamina harus terus membeli dari trader dengan harga yang ditentukan trader tersebut.

Pendapat itu kerap mengemuka untuk setiap kali pemerintah Indonesia merencanakan kenaikan harga BBM.

Shohibul Anshor Siregar


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: