'nBASIS

Home » ARTIKEL » Agama di ranah publik: BENCANAKAH ITU?

Agama di ranah publik: BENCANAKAH ITU?

AKSES

  • 538,714 KALI

ARSIP


Sekularisasi terus tumbuh dan kelihatannya negara-negara seperti Indonesia harus menemukan dirinya dalam krisis yang semakin hari semakin parah

Sebuah lembaga survei yang berpangkalan di Amerika Serikat, Pew Researh Center, tanggal 2-9 September 2014 yang lalu memotret keberagamaan di negeri itu. Survey mereka kelihatannya terkait dengan usaha untuk mendapatkan gambaran tentang agenda politik (pemilu sela) di negara itu. Survey mereka menggunakan sample nasional sebanyak 2.002 orang dewasa berusia mulai dari 18 tahun. Hasilnya belum lama ini dirilis dengan judul Public Sees Religion’s Influence Waning, yang diorganisasikan menjadi 3 bagian utama: Religion in Public Life, The Religious Landscape of the 2014 Elections, dan Social & Political Issues.

Agama dalam Politik. Survey ini menunjukkan bahwa kini Amerika semakin menyadari pentingnya agama dalam politik. Mereka (72 % responden) akhirnya menyadari bahwa agama telah semakin kehilangan pengaruh dalam kehidupan Amerika. Untuk periode survey tahun 2010, angka ini lebih kecil 5 %. Tidak hanya itu, kebanyakan orang Amerika malah mengatakan bahwa memudarnya pengaruh agama adalah sebagai hal yang buruk. Karena itu pula mereka ingin agar ditemukan cara yang baik untuk memosisikan agama sedemikian rupa hingga benar-benar berperan dalam politik AS. Dibanding dengan data tahun 2010, untuk tahun ini terdapat pertambahan dukungan sebesar 6 % agar gereja dan rumah ibadah lainnya mampu mengekspresikan pandangan mereka tentang isu-isu sosial dan politik (dari 43% menjadi 49%).

Peningkatan jumlah orang (dari 37% menjadi 41%) yang merasa bahwa pemimpin dan politisi terlalu sedikit berbicara tentang agama, juga telah diikuti oleh perubahan pandangan atas peran gereja. Tiga puluh dua persen berpendapat bahwa gereja juga harus mendukung calon untuk jabatan politik, meskipun sebagian besar terus menentang seperti keterlibatan langsung oleh gereja-gereja dalam politik elektoral. Kini sekitar enam dari sepuluh orang Amerika mengatakan pentingnya bagi anggota Kongres untuk memiliki keyakinan yang kuat terhadap agama (59%).

Orang Amerika melihat bahwa dibanding dengan partai pesaingnya, Partai Republik dianggap lebih ramah terhadap agama (47%). Sedangkan Partai Demokrat hanya diberi penilain yang sama oleh 29% responden. Memang ada gejala yang menunjukkan menurunnya pendapat yang mengatakan bahwa pemerintahan Obama itu bersikap ramah terhadap agama; 30% sekarang mengatakan pemerintahan Obama ramah terhadap agama, turun 7 poin sejak tahun 2009.

Kolom Agama pada KTP. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo, pekan lalu tercatat telah menjadi penyumbang salah satu di antara banyak kehebohan dalam pemerintahan baru Jokowi-JK. Dikhabarkan bahwa ia telah memperbolehkan pengosongan data pada kolom agama dalam KTP yang dimaksudkannya sebagai cara untuk mengakomodasikan rakyat Indonesia yang tidak memeluk salah satu pun di antara 6 agama resmi di Indonesia (Islam, Kristen Protestan, Katholik, Hindu, Buddha, dan Konghucu).

Menurut Tjahjo Kumolo, berdasarkan UU baru enam agama. Kalau mau tambah, harus mengosongkan, nggak ada masalah. Karena itu kemudian pihaknya saat ini masih melakukan pencatatan terkait kepercayaan apa saja yang dianut masyarakat. Namun demikian, kepercayaan tersebut saat ini belum dapat dimasukkan ke dalam kolom agama di KTP.

Sebelumnya, mungkin terkait dengan potensi kekacauan pendataan penduduk yang menjadi sasaran 3 kartu Jokowi, Puan Maharani diberitakan meminta Kemendagri menghentikan sementara proyek E-KTP, meski secara etika pemerintahan Puan Maharani ini tidak memiliki kaitan urusan dengan KTP yang dikerjakan oleh Kemendagri itu. Terutama karena catatan dan ingatan untuk kasus ini masih sangat jelas pada sebagian besar masyarakat, serta fakta kecenderungan arus pemikiran dan perjuangan partai tertentu dalam hal ini, kecurigaan pun meluas, dan banyak pihak telah mengajukan keberatan.

Ketika Tjahjo Kumolo menjelaskan bahwa pengosongan data pada kolom agama itu hanyalah bagi orang yang bukan pemeluk salah satu agama resmi, terkesan ia sangat baik budi dan bijak. Mungkin saja orang berfikir akan ada lagi agama yang akan ditambahkan, dan itu urusannya hanyalah perjuangan politik belaka. Preseden untuk ini pun sudah ada, yakni ketika Kong Hu Chu menjadi agama resmi pada zaman pemerintaha Gus Dur. Tetapi jika berpedoman kepada Pancasila, tentu tidak semua dari apa yang lazim disebut agama dapat disejajarkan dan diakomodasi statusnya oleh UU. Padahal Pancasila secara jelas memaksudkan agama hanyalah dengan ciri ajaran berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Memang, tampaknya masalah ini sangat sepele, tetapi jelas sangat berbahaya. Tidaklah atas nama HAM sesiapa yang berkehendak berbeda dengan Pancasila boleh dianggap sebagai sesuatu yang wajib diakomodasi.

Kasus Musdah Mulia. Menurut catatan media, polemik kolom agama di KTP juga pernah mencuat saat Jokowi masih menjabat sebagai gubernur DKI Jakarta, sedang mencalonkan diri sebagai kandidat Pilpres 2014. Saat itu, salah seorang anggota tim pemenangannya, Musdah Mulia, mengatakan bahwa Jokowi – JK menjanjikan penghapusan kolom agama pada kartu tanda penduduk (KTP) jika terpilih.

“Saya setuju kalau kolom agama dihapuskan saja di KTP, dan Jokowi sudah mengatakan pada saya bahwa dia setuju kalau memang itu untuk kesejahteraan rakyat,” ujar Musda Mulia pada diskusi mengenai visi dan misi capres, bertajuk “Masa Depan Kebebasan Beragama dan Kelompok Minor di Indonesia”, di Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (18/6). Tetapi ketika menjadi polemik nasional, Jokowi kemudian memberi klarifikasi. “Siapa yang bilang gitu? Ya tanya aja ke sana (Musda Mulia). Kapan ketemunya (sama Musda Mulia),” ungkap Jokowi di sela kegiatan kampanye di kawasan Tegal, Jawa Tengah, Kamis (19/6). Ketika itu Jokowi menegaskan tidak akan menghapuskan kolom agama dari KTP. Menurutnya, agama bagian dari identitas Indonesia dan itu sudah tertulis dalam dasar negara, Pancasila. “Di Pancasila kan udah jelas, Ketuhanan Yang Maha Esa. Jadi apapun itu identitas karakter kita,” jelasnya.

Penutup. Tetapi Presiden Jokowi diberitakan enggan menanggapi kabar tentang Mendagri Tjahjo Kumolo yang mengumumkan diperbolehkannya kolom agama pada KTP dikosongkan. Jokowi menyatakan pertanyaan yang mau dijawabnya adalah yang terkait sistem pertahanan. Hal itu ditegaskan Jokowi saat mengunjungi pameran senjata internasional 2014 (Indo Defence) di JIExpo Kemayoran Jakarta, Jumat (7/11) pekan lalu.

Sekularisasi terus tumbuh dan kelihatannya negara-negara seperti Indonesia harus menemukan dirinya dalam krisis yang semakin hari semakin parah. Banyak keanehan telah terjadi di sini. Partai agama secara resmi diakui, tetapi politik lebih dianggap benar dengan tak dicampur-adukkan dengan agama. Agama, begitu pendapat banyak orang yang kurang faham, biarlah menjadi urusan masing-masing orang saja, tidak baik jika dibawa ke ranah publik. Sesungguhnya negara pun diarahkan untuk seakan tak boleh beragama.

Shohibul Anshor Siregar. Naskah ini pertamakali diterbitkan oleh Harian Waspada, Senin 10 Nopember 2014, hlm B5

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: