'nBASIS

Home » ARTIKEL » MENCABUT UU PENODAAN AGAMA?

MENCABUT UU PENODAAN AGAMA?

AKSES

  • 550,950 KALI

ARSIP


kebebasan beragamaSetelah kontroversi tentang data pada kolom agama dalam Kartu Tanda Penduduk, kini muncul desakan untuk mencabut UU Nomor 1/PNPS/Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama.

Organisasi internasional yang mengklaim diri bergerak dalam penegakan hak asasi manusia, Amnesty International, melalui Direkturnya Rupert Abbott, melihat kebebasan beragama di Indonesia mengalami kemunduran dan Undang-undang penodaan agama di Indonesia menantang hukum dan standar-standar hukum internasional. Mereka berargumen bahwa tidak ada satu orang pun harus ketakutan hanya karena mengekspresikan pandangan agama dan keyakinannya.

Sebelumnya, tahun 2010, sejumlah pihak telah melakukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi untuk Pengujian Undang-Undang Nomor 1/PNPS/Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama. Mereka adalah:

  1. Perkumpulan Inisiatif Masyarakat Partisipatif untuk Transisi Berkeadilan (IMPARSIAL),
  2. Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM),
  3. Perkumpulan Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia (PBHI),
  4. Perkumpulan Pusat Studi Hak Asasi Manusia dan Demokrasi (DEMOS),
  5. Perkumpulan Masyarakat Setara,
  6. Yayasan Desantara (Desantara Foundation),
  7. Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI),
  8. K.H. Abdurrahman Wahid,
  9. Prof. Dr. Musdah Mulia,
  10. Prof. M. Dawam Rahardjo, dan,
  11. KH. Maman Imanul Haq.

Menurut para Pemohon, Pasal 1, Pasal 2 ayat (1), Pasal 2 ayat (2), Pasal 3, Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1/PNPS/Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama berpotensi merugikan hak konstitusional yang dijamin dalam Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Pasal 28I ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 29 ayat (2) UUD 1945.
Sejumlah pihak menilai permohonan itu tidak berdasar. Sebaliknya, mereka berpandangan bahwa UU Nomor 1/PNPS/Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama harus tetap dipertahankan. Itu ditegaskan oleh:
  1. Majelis Ulama Indonesia (MUI).
  2. Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah.
  3. Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).
  4. Majelis Tinggi Agama Khonghucu Indonesia (Matakin).
  5. Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI).
  6. Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII).
  7. Perwakilan Umat Buddha Indonesia (WALUBI).
  8. Persatuan Islam (Persis).
  9. Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan (DPP PPP).
  10. Yayasan Irena Centre.
  11. Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Ittihadul Mubalighin.
  12. Badan Silaturrahmi Ulama Pesantren se-Madura (BASSRA).
  13. Dewan Pimpinan Pusat Front Pembela Islam (DPP FPI).
  14. Pimpinan Pusat (PP) Al Irsyad Al Islamiyah.
  15. Hizbut Tahrir Indonesia.
  16. Forum Umat Islam (FUI).
  17. Dewan Masjid Indonesia.

Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 140/PUU-VII/2009 tentang permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 1/PNPS/Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama, Mahkamah Konstitusi antara lain memutuskan “Menyatakan menolak permohonan para pemohon .[Perkumpulan Inisiatif Masyarakat Partisipatif untuk Transisi Berkeadilan (IMPARSIAL), Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), Perkumpulan Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia (PBHI), Perkumpulan Pusat Studi Hak Asasi Manusia dan Demokrasi (DEMOS), Perkumpulan Masyarakat Setara, Yayasan Desantara (Desantara Foundation), Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), K.H. Abdurrahman Wahid, Prof. Dr. Musdah Mulia, Prof. M. Dawam Rahardjo, dan,
KH. Maman Imanul Haq] untuk seluruhnya.

Dari sudut pandang HAM, kebebasan beragama yang diberikan kepada setiap manusia bukanlah merupakan kebebasan yang bebas nilai dan kebebasan an sich, melainkan kebebasan yang disertai dengan tanggung jawab sosial untuk mewujudkan HAM bagi setiap orang, sehingga negara memiliki peran sebagai penyeimbang antara hak asasi dan kewajiban dasar untuk mewujudkan HAM yang berkeadilan.

Negara memiliki peran untuk memastikan bahwa dalam pelaksanaan kebebasan beragama seseorang tidak melukai kebebasan beragama orang lain. Di sinilah negara akan mewujudkan tujuannya yakni untuk mencapai kehidupan yang lebih baik (the best life possible).

UU Pencegahan Penodaan Agama tidak sedikitpun mematikan kemajemukan agama yang ada dan tumbuh di Indonesia, karena semua penganut agama mendapat pengakuan dan jaminan perlindungan yang sama.

Penafsiran terhadap suatu ajaran atau aturan tertentu merupakan kebebasan berpikir setiap orang. Tafsir dapat memberikan keyakinan terhadap sesuatu hal, sehingga tafsir dapat mengarah kepada kebenaran maupun berpotensi kepada terjadinya kesalahan. Walaupun penafsiran keyakinan atas ajaran agama merupakan bagian dari kebebasan yang berada pada forum internum, namun penafsiran tersebut haruslah berkesesuaian dengan pokok-pokok ajaran agama melalui metodologi yang benar berdasarkan sumber ajaran agama yang bersangkutan yaitu kitab suci masing-masing, sehingga kebebasan melakukan penafsiran terhadap suatu agama tidak bersifat mutlak atau absolut. Tafsir yang tidak berdasarkan pada metodologi yang umum diakui oleh para penganut agama serta tidak berdasarkan sumber kitab suci yang bersangkutan akan menimbulkan reaksi yang mengancam keamanan dan ketertiban umum apabila dikemukakan atau dilaksanakan di muka umum.

Kontroversi ini pastilah akan terus berlanjut dan akan makin menajam ke depan. Ini memang sebuah pertarungan sengit yang sejak awal pendirian negara ini sudah terjadi. Lembaga-lembaga internasional melalui saluran-salurannya di dalam negeri akan tetap berusaha, sesuai dengan universalitas tata nilai yang untuk sebagian besar dimasukkan dalam proyek besar demokratisasi. Jika Indonesia sadar tantangan-tantangannya, ia akan segera merujukkepada dirinya sebagai sebuah negara-bangsa yang berdaulat. Orang luar bisa menuduh secara subjektif, sebagaimana halnya Indonesia bisa berhak menolak apa pun yang dipaksakan oleh sumber-sumber otoritas yang memaksakan nilai-nilainya.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: