'nBASIS

Home » ARTIKEL » PARTISIPASI POLITIK

PARTISIPASI POLITIK

AKSES

  • 545,203 KALI

ARSIP


PARTISIPASI POLITIK

Bukanlah sesuatu yang diharapkan jika negara mengembangkan kebencian terhadap kebebasan warga negara dalam mengemukakan pendapat atau berpilih dalam menentukan sanksi hukum untuk berbagai pelanggaran hukum positif sesuai kepentingan kekuasaan belaka. Adalah juga sebuah bencana bahwa untuk tujuan membungkan perlawanan terhadap pemerintah dikembangkan pola-pola lama berupa kebijakan bipolar and segmentary process (politik belah bambu).

Partisipasi politik adalah sebuah tema kajian yang cukup rumit. Mengapa? Dari pengertian yang diberikan oleh Samuel P Huntington dan Joan Nelson (Partisipasi Politik di Negara Berkembang, 1990),  partisipasi politik itu kurang lebih adalah aktivitas warganegara yang bertujuan untuk memengaruhi pengambilan keputusan politik. Jika partisipasi politik itu misalnya berwujud aksi atau bentuk-bentuk yang lain, maka itu harus dilakukan orang dalam posisinya sebagai warganegara, bukan sebagai politikus ataupun pegawai negeri. Sifatnya juga harus sukarela, bukan dimobilisasi oleh negara ataupun partai (yang berkuasa maupun yang di luar orbit kekuasaan).

Bentuk-bentuk partitipasi politik itu bervariasi, mulai dari yang bersifat konvensional (pemberian suara atau voting, diskusi politik, kegiatan kampanye, membentuk dan bergabung dalam kelompok kepentingan, komunikasi individual dengan pejabat politik atau administratif) sampai kepada bentuk non-konvensional (pengajuan petisi, berdemonstrasi, konfrontasi, mogok, tindak kekerasan politik atau violence terhadap benda ataupun terhadap manusia). Tentu saja, berdasarkan ekspresinya,  partisipasi politik itu ada yang bersifat aktif dan ada yang non-aktif.

Kasus UU Pemilukada. Dalam berbagai diskusi yang diselenggarakan oleh mahasiswa di Medan selama kontroversi tentang pemilihan Kepala Daerah beberapa waktu lalu, akhirnya saya faham bahwa penyelenggara dan peserta diskusi umumnya adalah orang-orang yang tidak faham mengapa topik itu didiskusikan. Mereka selalu saya tanya pada awal diskusi mengapa kita harus menolak perubahan cara memilih kepala daerah, yang dijawab dengan tegas “kita tidak mau kedaulatan rakyat dirampas”.

Jadi alasan keterampasan hak demokrasi (kedaulatan rakyat) begitu penting sebagai argumen formal, meski kebanyakan tidak tahu substansi demokrasi yang berlangsung di Indonesia hingga kini. Mahasiswa ini akan semakin heran jika disebut bahwa hingga kini Indonesia belum memiliki data politik, kecuali hanya sekadar data klaim politik. Bagaimana mungkin Indonesia memiliki data politik jika pemilunya tidak pernah jujur dan tidak pernah adil, tidak pernah memiliki data yang jelas tentang Daftar Pemilih, karena data penduduk sengaja dibuat kacau. Selain hak-hak politik rakyat tidak diindahkan, perhitungan suara pun tidak pernah berlangsung terbuka, apalagi jujur.  Maka sesungguhnya mereka tidak pernah tahu apa yang mereka ributkan. Juga mereka tidak tahu bahwa sebelum ini semua partai sama-sama suka merubah pemilihan kepala daerah dari langsung ke lembaga legislatif.

Tetap ngotot menuntut tetap mempertahankan pemilihan langsung, dan itu mereka nilai mutlak tak dapat ditawar, maka sukarlah mereka mengarang jawaban yang benar ketiksa ditanya apakah mereka pernah ikut menentukan siapa ketua Program Studi, Dekanat dan Rektorat di kampus mereka. Sayang sekali mereka terlanjur yakin tak melihat ada kaitan antara kedua kasus (demokrasi negara dan demokrasi kampus). Ketika saya bandingkan demokrasi pemilihan Kepala Daerah menurut  UU Nomor 32 tahun 2004 dengan UU baru, mereka pun menjadi terperangah karena pada pemilukada langsung daulat rakyat itu sesungguhnya sangat tak nyata karena partai sudah terlebih dahulu memilih calon kepala daerah berdasarkan pertimbangan kedekatan dan besaran uang, lalu kemudian mendaftarkan calon itu ke KPU barulah diminta untuk dipilih rakyat. Kita belum membandingkan dengan isi perppu yang dibuat oleh Presiden SBY sebagai perlawanan atas UU baru. Klausul perorangan dalam pemilukada bukanlah sebuah manistream yang dapat dijadikan alasan, karena faktanya kebanyakan dari calon perseorangan (tak hanya dalam pemilukada, tetapi juga dalam pencalonan anggota DPD), afiliasi kepartaian tidak dapat dibantah.

Jadi mengapa mereka terlihat begitu getol mendiskusikan sesuatu yang sesungguhnya sama sekali tak mereka fahami dengan baik? Dugaan saya sederhana. Mobilisasi politik oleh partai yang berbeda kepentingan telah bekerja. Ingin mendobrak lawan dengan mobilisasi dukungan masyarakat. Logikanya, makin banyak masyarakat (apalagi komunitas kampus) yang memberi penolakan atas sebuah rencana kebijakan, maka keadaan dianggap makin menguntungkan.

Dimensi Subyektif. Christina Holtz-Bacha dalam tulisannya Political Disaffection (Lynda Lee Kaid and Christina Holtz-Bacha, Encyclopedia of Political Communication, California: Sage Publications, 2008),  menyebut partisipasi politik itu secara prinsip didasari oleh dua asumsi subjektif, yakni political efficacy:dan political disaffection, yakni perasaan bahwa tindakan politik (partisipasi politik) seseorang dapat memiliki dampak terhadap proses-proses politik dan perilaku dan perasaan negatif individu atau kelompok terhadap suatu sistem politik. Tanpa kedua hal itu partisipasi politik tidak mungkin ada. Karena merasa ada manfaat atau pengaruhlah maka orang memilih untuk melakukan sesuatu, baik untuk mendukung maupun untuk menentang kebijakan tertentu dari pemerintah, dan itu semua partisipasi politik.

Ketika seseorang berkata: “menurut saya sehebat apa pun demonstrasi yang akan dilancarkan tidak akan merubah kebijakan Jokowi yang sudah menetapkan harga BBM bersubsidi, apalagi menurunkan Jokowi-JK”, adalah bentuk kesadaran subjektif yang potensil melahirkan sikap apatisme dan menganggap sia-sia protes dalam bentuk apa pun. Bentuk political dissaffection ini mungkin mirip dengan ungkapan politisi PDIP Efendi Simbolon yang menganggap pemerintah (Serigala) yang menaikkan harga BBM tidak mungkin pernah kalah melawan kelinci baik (rakyat yang protes kenaikan harga BBM). Sinisme dan penilaian negatif terhadap sistem politik dan pemerintahan berbeda dengan bentuk political efficacy yang, misalnya, dapat berupa sikap yang muncul dengan pernyataan “jika tak diawasi, pemerintah mana pun akan cenderung memangsa rakyatnya untuk kepentingan kelompoknya”

Political efficacy mengacu kepada perasaan bahwa tindakan politik (partisipasi politik) seseorang dapat memiliki dampak terhadap proses-proses politik. Tetapi keterlibatan individu atau kelompok dalam partisipasi politik tidak pernah bersifat pasti atau permanen, melainkan berubah-ubah. Dapat saja sekelompok orang atau partai seperti PDIP sekarang ini mendukung kenaikan harga BBM, tetapi belum setahun lalu mereka all out melawan dan bahkan demonstrasi yang mereka mobilisasi memaknai tindakan pemerintah sebagai atribut neoloib yang oleh karena itu Presiden SBY dan Budiono harus diturunkan sebagai konsekuensi kenaikan harga BBM.

Tidak ada perubahan substantif sama sekali dalam argumen pemerintahan SBY-Budiono dan Jokowi-JK dalam kebijakan menaikkan harga BBM sehingga semua argumen penolakan dan wacana kemarahan termasuk substansi buku putih PDIP dapat digunakan untuk hari ini. Mengapa PDIP semudah itu lupa? Ternyata mereka tidak pernah lupa, hanya sebelum ini sama sekali tidak pernah membayangkan akan menjadi partai penguasa. Dengan anggapan seperti itu maka mereka sama sekali tidak pernah memberi toleransi untuk kebijakan pemerintah, dan mereka memilih sikap “asal melawan”.  Kini senjata makan tuan.

Partisipasi Politik FPI. Dilihat dari militansi, sasaran, speed dan powernya, partisipasi politik Front Pembela Islam (FPI) adalah sebuah fenomena unik dan khas di Indonesia. Betapapun pro dan kontra semakin hari semakin memuncak atas peran FPI, faktanya ia tetap hadir dan tak gentar berhadapan dengan kekuasaan. Memang, musuh-musuh FPI belakangan semakin canggih, termasuk kepemihakan media yang begitu jelas. Sudah tak terhitung jumlah orang yang menuntut pembubaran, tetapi FPI tetap pada pendirian amar ma’ruf dan nahi munkar (berseru kepada kebajikan dan melarang kemungkaran).

Partisipasi politik FPI semakin hari semakin dipojokkan kepada perlawanan internal keumatan dalam arti disain perlawanan terlihat semakin diarahkan kepada mobilisasi kalangan internal umat Islam sendiri terhadap FPI. Sangat jelas kelompok keagamaan mana yang kini lebih gencar mendefinisikan Islam Indonesia sebagai protes atas dasar ketakutan luar biasa atas peran-peran FPI yang sukar dihadapi. Ia memang tidak bisa dihadapi oleh kalangan yang hanya tahu kebaikan dan hukum tetapi tak berniat menjalankannya, apalagi kalangan pemangku jabatan kenegaraan.

Partisipasi politik FPI ke depan akan mengalami metamorfosis sesuai dengan perlawanan-perlawanan yang mereka terima dari hari ke hari. Tetapi satu hal patut dicatat, sayang sekali jika eliminasi terhadap FPI memeroleh keberhasilan. Di luar cacat cela dan kekurangan yang dimilikinya, FPI telah menunjukkan pola-pola partisipasi politik yang sangat cocok untuk sebuah negara dengan pemerintahan yang selalu memilih standar ganda dalam mainstream kebijakannya.

Penutup. Jika peran partai politik tak begitu dapat diharapkan untuk mengembangkan partisipasi politik, maka peran lembaga-lembaga demokrasi lainnya terutama kampus tentulah sangat diharapkan berprakarsa. Keabsenan dalam bidang ini pasti berakibat buruknya kualitas partisipasi politik warga. Partisipasi politik sangat penting bagi sebuah negara dan pemerintahan.

Bukanlah sesuatu yang diharapkan jika negara mengembangkan kebencian terhadap kebebasan warga negara dalam mengemukakan pendapat atau berpilih dalam menentukan sanksi hukum untuk berbagai pelanggaran hukum positif sesuai kepentingan kekuasaan belaka. Adalah juga sebuah bencana bahwa untuk tujuan membungkan perlawanan terhadap pemerintah dikembangkan pola-pola lama berupa kebijakan bipolar and segmentary process (politik belah bambu).

Sebuah pemerintahan yang ingin berhasil tak hanya memerlukan kesungguhan berkomunikasi (dengan rakyatnya) secara substantif (jujur dan informatif). Tetapi pemerintah itu pun wajib membayangkan masa depan rakyat yang jauh lebih penting dari kelanggengan keuasaan sebuah rezim.
 
 
Shohibul Anshor Siregar. Naskah ini pertamakali diterbitkan oleh Harian Waspada, Medan, Senin, 24 Nopember 2014, hlm B7
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: