'nBASIS

Home » ARTIKEL » DEMOKRASI DAN POLITIK YANG TAK BUTUH KEJUJURAN

DEMOKRASI DAN POLITIK YANG TAK BUTUH KEJUJURAN

AKSES

  • 512,201 KALI

ARSIP


andil

Banyak bukti ketidak-jujuran disain demokrasi Indonesia. Itu sekaligus memastikan bahwa para pemimpinnya tak memiliki agenda apa pun kecuali lebih mementingkan peraihan kekuasaan dan uang belaka di samping kebanggaan menjadi komprador dengan peluang-peluang berganti tuan. Dalam upaya peraihan kekuasaan dan uang itu, para pemimpin itu merasa penting menegaskan posisinya paling benar dan paling jujur, serta dengan selalu berusaha mengklaim bahwa yang lain di luar dirinya adalah musuh.

Selain dimana-mana tersebar fakta kecanggungan, dalam mengadopsi nilai-nilai Barat (yang dipaksakan oleh para agennya) melalui proyek demokratisasi di Indonesia, para agen tak ubahnya seperti pedagang eceran belaka. Uang dan kejayaan politik selalu menjadi hal utama, dan itulah makna kemakmuran baginya. Anehnya, rakyat bisa semakin menderita meski para broker ini tega membohongi diri dan dunia tentang keberadaan negerinya yang tak beranjak. Dengan cara seperti itulah negeri yang berkarakteristik pertanian ini harus selalu mengimpor beras dan merasa senang membagi-bagikannya kepada warga termiskin yang datanya pun selalu dimanipulasi sesuai kepentingan. Impor Indonesia juga tak terbatas pada beras.

Dengan cara itu pula negeri ini tak pernah mampu sekadar menandai batas-batas wilayahnya, memberi nama terhadap pulau-pulau miliknya, dan menjaga serta mensejahterakan warganya. Itu sudah sangat lazim, dan dilazimkan. Menyaksikan kapal-kapal asing mencuri di perairan sendiri terlanjur dianggap lebih asik ketimbang beroleh kekayaan darinya. Fenomena baru baru soal kelautan di bawah kepemimpinan Jokowi-JK sedikit mengejutkan, dan itu masih sebuah pertanyaan besar karena mendefinisikan kapal dan tongkang masih sebuah persoalan besar, termasuk apa kapal asing dan kapal bukan asing.

Baik di wilayah dan atau etape hulu maupun tengah dan hilir, disain demokrasi Indonesia terus-menerus mementingkan penyanderaan atas masa depannya sendiri. Wilayah-wilayah maksiat politik yang menjadi titik kolaborasi kejahatan (white collar crime) antara negara dan para pemimpinnya diciptakan sedemikian rupa untuk menyandera rakyat yang tak beranjak kecuali sekadar berharap makmur namun tetap terpuruk. Mari kita petik sebuah contoh aktual. Masih ingat Rancangan Undang-undang (RUU) Pilkada yang membelah lebih tajam kekuatan politik di DPR-RI itu (KIH dan KMP) itu? Jika RUU yang terdiri atas 7 bab dan 181 pasal ini dibandingkan dengan UU serta ketentuan sebelumnya, kelihatannya begitu menonjol penegasan atas pengarusutamaan sifat otonomi daerah yang setengah hati dan yang mengidap secara kentara rasa curiga serta ketakutan pusat terhadap daerah itu (konflik laten pusat dan daerah).

Dalam RUU ini cukup menonjol tipu muslihat para politisi dan elit partai yang sama sekali bukan negarawan. Hal itu terlihat dari terdapatnya dua ketentuan baru yang berbeda secara signfikan dari ketentuan lama. Pertama, pilkada hanya akan memimilih gubernur dan bupati/walikota, sedangkan wakil gubernur dan wakil bupati/wakil walikota ditunjuk dari lingkungan PNS. Kedua, gubernur tak dipilih lagi secara langsung oleh rakyat, melainkan oleh DPRD provinsi, sekadar menegaskan bahwa Indonesia ini adalah Jakarta, dan yang lain (daerah) sekadar meminjam sesuatu, termasuk meminjam wilayah dan segenap kekayaan yang ada di dalamnya, serta tak boleh bersikap lain kecuali sekadar berharap belas kasihan (Jakarta) saja. Di daerah, orang tak boleh merasa sepenuhnya memiliki Indonesia. Itulah kejahatan dan ketidak jujuran UU tentang otonomi di Indonesia yang adalah sebuah debat panjang sejak awal perbincangan tentang Indonesia (ide unitaris versus federalis). Dalam RUU itu gubernur, bupati dan walikota dipilih oleh anggota DPRD secara demokratis berdasar asas bebas, terbuka, jujur, dan adil. Ada lagi pernak-pernik kemunafikan yang disisipkan, yakni dengan menegaskan bahwa selain pemilihan itu dilaksanakan setiap 5 (lima) tahun sekali serentak secara nasional, calon gubernur dan calon bupati dan calon walikota juga harus berasal dari bakal calon yang telah mengikuti proses uji publik.

Indonesia telah kenyang dan selalu cinta atas kemenduaan. Ia tak menjadi unitaris sepenuhnya dan juga tak federalis. Ia bukan komunistis atau sosialis, tetapi juga berteriak sebagai negara dengan sistem perekonomian berkoperasi (kekeluargaan) meski memberlakukan liberalisasi sebagai nafas hidup. Kemunafikan lain ialah ketidak-sediaan mendiskusikan kebobrokan seluruh sistem pemilu. Apalah beda kebobrokan pilpres, pileg dan pilkada? Semuanya sama, yang di dalam total proses dan kelembagaannya inherent apa yang pantas disebut sebagai si bolis na burju (semangat dan sosok dan idealitas iblis yang berpura-pura baik hati).

Kita tahu bahwa RUU Pilkada ini memang disahkan oleh Paripurna DPR RI bulan September lalu. Tetapi wacananya sudah dimulai jauh sebelum itu. Satu atau dua tahun lalu hampir semua orang yang dapat disebut mewakili partai-partai yang ikut pemilu 2009 sudah sangat kuat berketetapan hati merombak sistim pilkada dari langsung ke tak langsung. Awalnya, mereka semua adalah pendukung pilkada di legislatif. Konon, RUU inisiatif eksekutif ini juga didukung oleh seluruh asosiasi pemerintahan daerah dan asosiasi legislatif daerah se Indonesia. Alasan utama waktu itu ialah banyaknya masalah sekitar penyelenggaraan pemilukada dan tiadanya harapan untuk mendapatkan seorang kepala daerah yang benar-benar berkualitas. Disertasi yang dipertahankan oleh Gamawan Fauzi memang bercerita tentang hal ini. Di luar itu, organisasi seperti NU juga sudah mengawali pendapatnya yang mengklaim pilkada langsung itu lebih besar mudharatnya dan karena itu haram hukumnya. Menurut sejarah, Soekarno juga pernah menggunakan kewenangannya untuk menolak usul pilkada langsung.

Jadi tidak benar partai Golkar dan semua barisan yang ada KMP itu tidak konsisten. Hanya saja setelah dinamika yang berkembang pasca diterbitkannya perppu yang menolak UU Pilkada yang disahkan bulan September itu, ada perubahan penting yang mengarah kepada upaya mengakomodasi salah satu kekuatan politik yang strategis, yakni Partai Demokrat yang dipimpin mantan Presiden SBY agar lebih mudah dikonsolidasikan ke dalam lingkaran kepentingan agenda KMP meski ia (PD) menyebut diri penyeimbang.

Rekomendasi Munas Golkar Bali memang bernada tegas menolak perpu, artinya tetap pilkada di legislatif. Tetapi semua faham apa yang terjadi kemudian dengan munculnya Munas Ancol dan tindakan-tindakan lanjutannya. Pemerintah kelihatan menginginkan perpecahan internal Golkar dan semua partai di KMP dan itu bisa saja akan lebih rumit dari apa yang diterima PPP dari pemerintah terkait dengan konflik internal yang juga menempuh dua Muktamar oleh kelompok yang berbeda itu.

Terminologi hukum kita menyebut pilkada langsung maupun pilkada di legislatif sama-sama demokratis. Tetapi institusi apa pun, termasuk para pemimpin partai dan juga kalangan pelaku survey politik selalu tidak berusaha menjelaskan sedemokratis apa sebetulnya sifat pilkada langsung selama ini dan seburuk apa ancaman yang terdapat pada UU yang baru. Dalam RUU pilkada yang diajukan oleh eksekutif dijelaskan dua model pilkada. Untuk Gubernur dipilih DPRD, sedangkan untuk Bupati dan Walikota tetap dilaksanakan secara langsung. Tetapi anehnya SBY diklaim mengajukan 10 butir tambahan penyempurnaan, yang karena tak satu pun kubu yang mengapresiasinya, maka akhirnya ia mengental sebagai penyeimbang yang bermain di antara KIH dan KMP.

Tetapi semua tahu sejak awal pilkada langsung muncullah fakta-fakta yang sangat mencemaskan di lapangan. Presiden SBY memberi penegasan waktu itu untuk memperbaiki dan menyempurnakan aturan main pilkada. Tetapi hingga usai masa jabatannya hasil akhirnya hanyalah RUU yang akhirnya beliau tolak setelah disahkan. Ini aneh memang. Sebagaimana disebutkan di atas, banyak orang yang tidak menyadari bahwa masalah elektorasi kita tak hanya mengandung kebobrokan dalam pilkada saja, melainkan juga pileg dan pilpres. Tetapi perbaikan di hulu berupa legal framework tak kunjung dilakukan (SBY), begitu juga di hilir. Siapa yang tak berpendapat jika pun nanti masalah pilkada ini selesai awal tahun depan, itu hanya berarti memperbaiki kebobrokan sistem pemilu sekitar 15 % saja?

Banyak orang juga tak menyadari bahwa sebagai bagian dari transisi Indonesia, kekacauan tatanan hukum yang mengatur sistem kenegaraan cukup besar. Bayangkanlah Pancasila yang dalam sila ke 4-nya mengisyaratkan hanya satu pilihan langsung dalam politik Indonesia, yakni pemilihan legislatif. Selebihnya adalah seperti yang diterapkan oleh Soekarno dan Soeharto, yakni pemilihan Presiden dan Wakil, Kepala Daerah dan Wakil, seluruhnya dilakukan di legislatif. .

Satu lagi, Indonesia juga memiliki sebuah UU baru, yakni tentang Desa. Di sana disebut pemilihan dilakukan secara langsung dan serentak di sebuah buah Kabupaten atau Kota. UU ini juga menjelaskan masa jabatan Kepala Desa 6 tahun dan boleh menjabat 3 periode. Pertanyaan rakyat ialah, mengapa ada perbedaan itu? Apakah dianggap warga desa lebih dewasa berdemokrasi? Mengapa pula Presiden dan Kepala Daerah hanya boleh menjabat 2×5 tahun sedangkan Kepala Desa lebih lama?

Perppu yang diterbitkan oleh Presiden SBY pada akhir masa jabatannya dianggap unggul oleh sebagian orang. Unggulnya di mana? Banyak orang yang belum kehilangan kejujurannya berkata, bahwa jika ada penegakan hukum yang baik, UU lama juga bagus. Karena dibiarkannyalah pemilu Indonesia begitu liar dan barbar maka ekses buruk terhadap masyarakat terjadi, yakni semua bentuk kebobrokan yang oleh NU disebut mudharat itu. Kira-kira, siapa yang dapat membutiri secara serius agenda terpenting pemerintahan yang selaras dengan cita-cita di balik otonomi daerah? Hajablah Indonesia yang tak lagi bisa menjadi diri sendiri.

Shohibul Anshor Siregar Koordinator Umum Pengembangan Basis Sosial Inisiatif & Swadaya (‘nBASIS)


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: