'nBASIS

Home » ARTIKEL » WASPADA

WASPADA

AKSES

  • 557,706 KALI

ARSIP


waspada

Semangat kejuangan yang demikian kental merasuk pada media, di tingkat lokal mapun pusat. Harian Waspada (Medan), untuk menyebut salah satu di antara sekian banyak penerbitan pers yang berdiri untuk semangat yang sama, tercatat lahir tanggal 11 Januari 1947

Abdul Manan dalam laporan berjudul “Potret Pers Jakarta, Laporan Situasi Kebebasan Pers, Bisnis Media, dan Kesejahteraan Jurnalis di Jakarta 2013”, selain membeberkan situasi dan kondisi kebebasan pers, juga menjelaskan persaingan atau tepatnya situasi monopolistik bisnis media. Diawali dengan gugatan atas independensi media, Abdul Manan memaparkan fakta-fakta Indonesia dalam indeks lembaga internasional yang tak menggembirakan.

Dalam laporan itu juga tersaji berbagai bentuk ancaman yang bersumber dari konstruk regulasi. Meskipun bisnis media adalah sesuatu yang sangat menggiurkan dan terus menggeliat, tetapi masalah kesejahteraan para jurnalis rupanya tidaklah begitu penting dalam pertumbuhan yang menggairahkan itu. Ya, rupa-rupanya keterceceran masalah kesejahteraan jurnalis bukan salah satu mainstream dalam arus modal itu. Juga diceritakan tentang etika media dan jurnalis di ibukota negara yang masih begitu buruk.

Memang tidak disimpulkan secara tegas, tetapi ada pesan kuat dari seluruh laporan bahwa negara dan masyarakat telah mewadahi berlangsungnya situasi yang begitu buruk dan sama sekali tak membimbingkan arah apa pun kecuali neo-liberalisme. Selanjutnya patutlah menjadi pertanyaan besar, dan mestinya dengan penekanan kerisauan atas keniscayaan pengarusutamaan modal, atas nama apa dan untuk kepentingan siapakah media harus tumbuh dan menikmati kesenangannya (hedonisme) sendiri?

Mungkin laporan inilah penjelasan terbaik masa kini yang bersifat implisit tentang mengapa sama sekali tidak mungkin dapat diterima proses pelindasan atas segala benteng keadilan di negeri ini tersebab ketak-hadiran media sebagai saksi objektif. Juga tentang fakta mengapa kekuasaan menjadi semakin kuat dan semakin kokoh sebagai alibi yang tak terurai justru dengan pengesahan eksistensial dari media yang sengaja berdisain bipolaristik (mainstream media dan non-mainstream media) untuk membiarkan berlangsungnya penghukuman terhadap (rakyat banyak) siapa saja yang dikehendaki oleh kolaborasi penguasa-media. Tak mudah difahami, mengapa harus sangat kerap memilih jalan pembohongan publik untuk menyelamatkan siapa saja yang dianggap wajib disucikan melalui praktik-praktik jurnalisme yang melindungi kepentingan dengan pemangkasan informasi (media framing).

Menyadarkan Awam Media .Untuk memahami agak menyeluruh pergeseran penguasan media di Indonesia, 13 (tiga belas) titik penanda dapat mendeskripsikan keburukan sistem politik, demokrasi dan eknomi sekaligus, yakni tahun-tahun 1960, 1965, 1979, 1973, 1980, 1985, 1990, 1995, 1998, 2000, 2005, 2010. Titik-titik waktu itu ditandai dengan gejolak dan upaya interpretasi negara terhadap dirinya dan rakyatnya, dan dengan subjektif meregulasi tindak-tanduk media.

Untuk menyebut beberapa fakta, bahwa jauh sebelum diterbitkannya UU No 4 Tahun 1963 yang merupakan UU pertama tentang ukuran subjektif (pemerintah) dan regulasi seputar keamanan konten informasi dan pemberitaan serta penyebarannya, pada tahun 1945 Radio Republik Indonesia sudah berdiri, dan itu sangar erat kaitannya dengan perjuangan kemerdekaan. Wacana pers pejuang ada pada masa ini. Semangat kejuangan yang demikian kental merasuk pada media, di tingkat lokal mapun pusat. Harian Waspada (Medan), untuk menyebut salah satu di antara sekian banyak penerbitan pers yang berdiri untuk semangat yang sama, tercatat lahir tanggal 11 Januari 1947, Jawa Pos pada (1949), dan lain-lain, sedangkan media audiovisual milik pemerintah Televisi Republik Indonesia baru berdiri pada tahun 1962.

Beberapa media seperti Kompas berdiri pada tahun 1965 atau sebelumnya, dan itu sebelum diundangkan UU Nomor 11 Tahun 1966 tentang Pokok Pers (yang kemudian diubah dengan UU Nomor 4 Tahun 1967). UU ini menegaskan dalam konsideransinya bahwa Proklamasi Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945 adalah manifestasi daripada perjuangan seluruh bangsa Indonesia untuk mengemban Amanat Penderitaan Rakyat, dan bahwa Pers Nasional harus merupakan pencerminan yang aktif dan kreatif daripada penghidupan dan kehidupan bangsa berdasarkan Demokrasi Pancasila; bahwa sesuai dengan asas-asas Demokrasi Pancasila, pembinaan Pers ada di tangan Pemerintah bersama-sama dengan Perwakilan Pers; bahwa Pers merupakan alat revolusi, alat sosial-kontrol, alat pendidik, alat penyalur dan pembentuk pendapat umum serta alat penggerak massa; bahwa Pers Indonesia merupakan pengawal revolusi yang membawa dharma untuk menyelenggarakan Demokrasi Pancasila secara aktif dan kreatif; dan bahwa perlu adanya Undang-undang tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pers yang menjamin kedudukan hukum persuratkabaran dan kewartawanan, agar Pers Nasional dapat memenuhi fungsi yang sebaik-baiknya, menuju terwujudnya Pers Sosialis Pancasila. Pada era ini terlihat fakta perluasan media cetak yang semakin berkembang, begitu pun media elektronik (radio), dan bahkan pada tahun 1975 berdiri PRSSNI untuk mewadahi pengembangan media eltronik yang tumbuh.

Sejarah panjang kiprah dan penguasaan media di Indonesia sangat menarik untuk ditelaah. Di antara urgensi saat ini ialah alat siapa mereka sekarang dengan gurita penguasaan liberalistik (cetak, elektronik dan online). Negeri yang kini dengan model penguasaan media begitu liberalistik, yang latar belakang pembentukannya sebagai negara merdeka penuh dengan catatan teka-teki apakah sebagai wilayah pebudakan imperialisme Barat atau sebagai bangsa yang harus terus-menerus diperangi karena mainstream segenap pakem kepribadian dan kepercayaannya, oleh sistem dan hegemoni pengaruh yang sama, itulah Indonesia. Keniscayaan pemusatan kekuatan media di tangan segelintir penguasa ekonomi telah menjelaskan banyak hal, terutama disparitas dan dominasi yang sangat berbahaya. Tetapi mungkin hanya itulah misi terpenting media di Indonesia saat ini.

Terkadang orang kritis berfikir keras melihat fakta-fakta ini, apakah kita sudah memulai permusuhan terhadap diri kita sendiri karena penjajah sudah kita usir atau pergi sendiri dan tiba saatnya penjajah baru mengambil alih yang tak kurang kerasnya terhadap unsur-unsur kritis bangsa yang menginginkan cita-cita perjuangan tidak disimpangkan seinci pun. Pembredelan demi pembrederan dan budaya politik telefon yang menentukan news policy dianggap keniscayaan pada zamannya.

Di dunia ini banyak jenis demokrasi yang diterapkan oleh rezim penguasa yang saling menggantikan. Di dalamnya media selalu mendapat perhatian serius, kalau bukan menjadi perancang utama semua agenda. Pemerintahan dalam demokrasi tertentu memang mementingkan opini publik, dan itu bersinergi kuat dengan arus liberalisasi ekonomi yang dianut oleh negara secara fanatis.

Negara seperti Indonesia yang kini secara regulatif mengukuhkan penguasaan mainstream media kepada hanya beberapa orang dengan kekuatan modalnya yang tak tertandingi adalah sebuah ancaman besar. Media ini bisa tak sekadar membentuk opini publik, karena kebenaran pun harus diukur bukan oleh nilai dan keadilan. Media juga terbukti ingin (untuk kepentingan modalnya sendiri), menciptakan kekuasan berfilosofi citra, sehingga pahit harus diterjemahkan dengan citarasa manis sepanjang hari, dan menolak keinginan itu bermakna pelenyapan dari peta (politik, budaya dan ekonomi).

Renungan. Akan masih membutuhkan waktu lama untuk membayangkan terjadinya ancaman-ancaman baru yang lebih serius terhadap media sekaitan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Di berbagai negara maju keseriusan menentukan peralihan cetak ke online sudah demikian dahsyat. Tetapi negara dengan tingkat akses internet dan dengan budaya yang ditumbuhkan di dalamnya masih belum menghadapi tantangan seserius itu. Memang perubahan ke arah cetak jarah jauh sudah menunjukkan problematikanya sendiri, dengan hadirnya raksasa media memukul habis media-media yang lazim mewadahi aspirasi dan kepentingan lokal. Tetapi itu semua hanyalah derivasi dari persoalan pokok, yakni hegemoni yang sangat tidak adil dan sumbernya ada pada negara yang membuat regulasi. Kalau begitu sebetulnya negara sudah dirampas dan dikuasai oleh para pemodal untuk kepentingan mereka, dan tidak ada satu kekuatan apa pun yang mampu menginterupsi, apalagi mengoreksi.

Dalam kondisi seperti itu, lazimnya kebenaran tunggal dipegang oleh otoritas pemodal. Isyu-isyu penting (seperti kesejahteraan jurnalis) tentunya bukanlah menjadi sesuatu yang dianggap penting untuk diketengahkan. Karena Indonesia terlalu luas, dan apa yang disebut dengan daerah itu di Indonesia terlalu terbelakang serta tak memiliki benang merah dengan kepentingan kekuasaan raksas modal, maka orang dan masyarakat sekarang akan selalu kelimpungan memikirkan bentuk dan wadah yang dapat menampung aspirasi mereka (lokal). Pada gilirannya malah aspirasi lokal itu akan dikategorikan sebagai dosa besar yang harus dibersihkan oleh modernisasi, karena dinilai terlalu udik untuk menjadi konsumsi para penguasa. Dengan begitulah pengawasan terhadap politik, tanggungjawab pemenuhan kewajiban menyajikan informasi pembelajaran publik, akan selalu menjadi isu kecil saja.

Ini memang bukan kejadian khas Indonesia. Karena di Eropa dan Amerika, untuk memilih sebuah contoh, media pun sama-sama tergiring untuk menuding legislatif sebagai biang kerok kerusakan negara. Padahal faktanya negaralah (eksekutif) yang mampu membayar pembuatan opini buruk terhadap lawan-lawannya, termasuk legislatif. Media sangat alpa meyakinkan dunia bahwa distribusi dan keadilan itu tidak harus dicari kecuali pada inti kekuasaan.

Ayolah kita cari investigative reporting yang bermutu tentang penyebab demokratisasi yang macet hanya pada proses dan urusan suksesi belaka. Mengapa demokratisasi di negara ini lebih tak mau mendistribusi sistem sumber (melawan kesenjangan) dibanding dengan negara tetangga, yang menyebabkan kesenjangan yang sangat dikeluhkan pada orde baru justru makin parah? Itu jika media sudah selesai “diurus” oleh penguasa. Waspadalah.

Shohibul Anshor Siregar. Naskah ini dimaksudkan untuk Milad Harian Waspada ke-68 (11 Januari 1947-11 Januari 2015). Diterbitkan pertamakali diterbitkan oleh Harian Wasdada, Senin, 12 Januari 2015, hlm B7

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: