'nBASIS

Home » ARTIKEL » ANOMALI

ANOMALI

AKSES

  • 540,961 KALI

ARSIP


10922881_10203369402577747_7255340740562956854_n
Sentimen anti koruposi ini masih cukup kuat hingga kini, dan ketika seseorang yang dinyatakan sebagai tersangka oleh KPK diajukan sebagai calon Kapolri, maka rakyat pun merasa tak diindahkan. Padahal mereka berharap mendapat peningkatan kesejahteraan dan kemaslahatan jika negara berhasil memberantas koprupsi. Jika Kepolisian saat ini hanya memiliki seorang tersangka korupsi sebagai calon tunggal Kaporli, maka bukan hanya negara yang akan dimusuhi melainkan segenap pengendalinya.

Ketika diwawancarai oleh sebuah stasiun tv swasta nasional pada akhir pekan lalu, hal pertama yang saya jawab ialah bahwa apa yang dilakukan oleh Presiden Jokowi, yakni menunda pelantikan Komjen BG yang dicalon-tunggalkan untuk pengganti Kapolri Jenderal Polisi Sutarman, sangat bagus. Alasannya, saya anggap kita semua sudah tahu.

Status hukum tersangka (dengan bukti permulaan transaksi mencurigakan atau tak wajar) yang sudah diketahui indikasi kuatnya (bahkan oleh Presiden Jokowi sendiri) sebelum ditetapkan oleh KPK, tetapi hal itu tidak diindahkan dan bahkan memilih argumen lemah (ada surat Kompolnas dan ada surat dari Kepolisian tentang hal-ihwal rekening gendut Komjen BG) untuk kemudian mengajukan nama Komjen BG ke DPR. Komjen BG diberi keistimewaan dengan pengajuan yang tak mengkonfirmasi KPK dan PPATK, sebagaimana dilakukan oleh Presiden Jokowi saat memilih secara prerogatif para calon menteri, adalah suatu masalah besar yang bukan sekadar kejanggalan belaka.

Fenomena ini menunjukkan bahwa Indonesia belum memiliki maturity (kematangan) dalam pengelolaan negara, khususnya terkait rekrutmen dan pendaya-gunaan aparatur. Hal paling serius di sini ialah keterbukaan dan merit system. Tetapi Presiden Jokowi tidak sendirian. Dua presiden pendahulu juga terjebak dalam masalah yang sama, yakni management by sentiment. Mari kita coba melakukan flash back.

Ada seseorang yang merasa dirinya sudah menjadi Kapolri di satu sudut, sedangkan di sudut lain ada pula orang yang merasa dirinya masih Kapolri. Dualisme ini terjadi saat pemerintahan Gus Dur-Mega. Kemudian ada perwira yang dinaikkan pangkatnya berulang kali dalam satu hari agar memenuhi syarat untuk menjadi calon Kapolri. Ini baru pernah terjadi dalam sejarah Indonesia pasca era Nagabonar. SBY bertanggungjawab atas fenomena ini.

Dengan kasus pergantian Kapolri kali ini Indonesia sebetulnya mengalami kemerosotan standar moral dan politik perlawanan terhadap korupsi. Seluruh rakyat Indonesia akan kecewa. Rentetan kejadian selanjutnya akan sangat berpeluang munculnya kasus yang sama berdasarkan logika patronage. Di Sumut misalnya beberapa hari lalu seorang Sekda Pemprovsu berstatus terdakwa sudah dilantik, dan itu tak dapat dilepas dari tanggungjawab Jakarta (Pemerintah Pusat). Bayangkan dahsyatnya kemerosotan moral dan politik perlawanan terhadap korupsi itu jika di mana-mana terjadi kasus mirip Komjen BG dan Sekda Pemrovsu.

Dalam proses pergantian Kapolri kali ini setidaknya ada dua masalah besar. Pertama, pengangkatan Plt pasca resistensi terhadap Komjen BG. Memang, hak prerogatif Presiden untuk mengangkat Kapolri jelas tak untuk dipersoalkan. Dalam UU No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, pada pasal 11 ayat (2) dikatakan bahwa usul pengangkatan dan pemberhentian Kapolri diajukan oleh presiden kepada DPR disertai alasan (pengangkatan dan pemberhentian dilakukan satu usul). Alasan Presiden Jokowi ialah untuk memenuhi kebutuhan organisasi dan proses regenerasi di lingkungan Kepolisian, dan bahwa Jenderal Polisi Sutarman sudah menjabat selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan. Rasanya tidak ada masalah. Tetapi berhubung ada resistensi yang kuat terhadap figur BG, meski pun usul ini telah disetujui oleh paripurna DPR, Presiden Jokowi ternyata memilih untuk melakukan penundaan pelantikan Komjen BG yang kemudian disusul penunjukan Plt Kapolri. Jika merujuk pokok pikiran Yusril Ihza Mahendra. pengangkatan Plt Kapolri juga harus melalui persetujuan dewan. Pendapat yang lain malah mengatakan tak ada istilah Plt untuk Kapolri.

Kedua, status hukum BG. Kepada media, Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Gerindra Desmond J Mahesa menilai ada kejanggalan dalam penetapan Komjen BG sebagai tersangka oleh KPK. Tetapi menurutnya masih ada celah hukum yang bisa digunakan untuk menganulir keputusan KPK tersebut, yakni dengan jalan menguji penetapan tersangka oleh KPK itu dengan praperadilan terutama untuk memperoleh kepastian apakah sah atau tidak penetapannya sebagai tersangka oleh KPK jika menilik pasal 21 dan 30 UU no 30 tahun 2002 tentang KPK yang mengharuskan 5 (lima) pimpinan KPK dalam menetapkan seseorang menjadi tersangka. Sedangkan saat ini pimpinan KPK hanya 4 (empat) orang. Dalam pandangannya, Presiden Jokowi pun akan cenderung melakukan keputusan melantik Komjen BG kemudian melakukan deponering (pengesampingan perkara demi kepentingan umum) sebagaimana Presiden SBY pernah melakukannya saat kasus Cicak vs Buaya yang mendeponer kasus pimpinan KPK Chandra M Hamzah dan Bibit S Rianto.

Latar Belakang Kondisi. Bulan madu politik agaknya sudah berakhir. Normalnya, tingkah basa-basi akan mulai ditinggalkan untuk memasuki realitas baru, bergeser ke tataran lain. Bahasa bisa berubah dari eufimisme penuh penyesatan ke pilihan-pilihan kata yang oleh nalar sehat dianggap lebih jujur dan lebih mewadahi keadaan yang berkembang. Beberapa masalah yang kini menyita perhatian rakyat turut menimbun arus resistensi, di antaranya: Pertama, narkoba. Enam terpidana mati kasus narkoba sudah dieksekusi, meski harapan untuk mencapai Bebas Narkoba 2015 sama sekali tidak semakin optimis. Semua orang sudah sepakat, pasar dalam negeri makin besar. Tetapi tak ada kesepakatan untuk sebuah cara jitu dan efektif mengosongkan wilayah Indonesia dari komoditi narcoterror ini. Dengan cara apa? Ya, keniscayaan menangkap induk jaringan dengan tak usah gembar-gembor saat menangkapi para kurcacinya seperti selama ini. Ini bukanlah soal nasib sebuah bangsa yang tak bisa dirubah. Kalau bukan hanya soal kejelasan iktikad, tentulah karena semua sudah menyerah, kalah dan memilih tak berbuat sesuatu apa pun lagi yang penting untuk menyelamatkan masa depan Indonesia.

Kedua, kecelakaan AirAis QZ8501. Jenazah penumpang AirAsia QZ8501 route Surabaya-Singapura, secara kuantitatif masih sangat minim yang dapat ditemukan, untuk selanjutnya diidentifikasi dan diserahkan kepada keluarganya. Di sini, seharusnya terbayanglah kesusahan yang sama bagi orang yang anggota keluarga yang sekiranya tenggelam di laut karena kapalnya ditembak dan ditenggelamkan saat mencuri ikan di perairan Indonesia, sesuai perintah Presiden Jokowi dalam kaitan poros maritim terabaikan selama ini.

Mungkin semua orang kini menjadi sepakat bahwa buruknya cuaca adalah satu hal di balik fakta jumlah terbesar jenazah yang belum ditemukan, sebagaimana semua orang percaya penuturan kesaksian Presiden Jokowi beberapa jam setelah dipastikannya kecelakaan AirAsia QZ8501 tentang lokasi jatuhnya pesawat yang berombak besar. Tetapi rasa kehilangan yang tak terjawab, yang dialami oleh keluarga korban, adalah hal lain yang tentu tak tertebus meski dengan penemuan kotak hitam. Juga tidak akan tertebus dengan tekad menghapuskan Low Cost Carrier (terbang berbiaya murah), karena bukan itu determinan (penentu) untuk zero accident (nihil kecelakaan) dalam transportasi, apalagi jika hal itu dimaksudkan sekadar menghibur dengan modus menyalahkan pihak tertentu. Tetapi kepercayaan itu, lagi-lagi, adalah satu hal. Sedangkan kehilangan (anggota keluarga) yang tak terjawab, adalah hal lain.

Ketiga, harga BBM. Setelah naik, harga BBM turun dan kabarnya turun lagi. Tidak lagi ada kepercayaan atas argumen hitungan fiskal yang cukup akurat di sini, melainkan hanya liberalisasi atau penyerahan masalah secara bulat-bulat kepada mekanisme pasar yang sebetulnya hal ini terlarang oleh konstitusi di Indonesia. Sayangnya hampir tak ada lagi bahan-bahan pokok yang naik secara psikologis maupun menurut rumus pasar yang normal. Itu semua bermakna derita rakyat saat-saat penantian evaluasi seratus hari pertama Kabinet Jokowi-JK yang mengusung agenda nawacita itu. Nawacita di tangan kabinet kerja, dengan andalan revolusi mental, dengan obsesi model demokrasi yang membayangkan kepatuhan dan ketundukan partai-partai kepada sebuah instruksi tunggal pemimin besar, bagaimana gerangan hasilnya.

Nawacita dengan ajaran Trisakti (kemandiran politik, ekonomi dan sosial budaya) Bung Karno di tangan Kabinet Kerja, bagaimana hasilnya. Rakyat sudah menanti, mungkin sambil menandai dan mengingat-ingat nama-nama figur lama yang diumumkan menduduki jabatan Wantimpres. Siapa Subagyo HS, Sidarto Danusubroto, Hendropriyono, Yusuf Kartanegara, Hasyim Muzadi, Suharso Monoarfa, Rusdi Kirana, Jan Darmadi, Mooryati Soedibyo, dan dimana nama Ahmad Syafi’i Maarif? Tentulah tidak harus dibayangkan orang-orang ini disuruh belari menuju sebuah formasi baris-berbaris menyusul penyebutan nama mereka sembari terburu-buru menggulung lengan baju putih mereka sebagaimana dirancang saat mengumumkan nama-nama Kabinet Kerja tempo hari.

Keempat, korupsi. Bisa saja rakyat tak begitu faham apa yang diteriakkannya tentang korupsi. Tetapi faham mengenai korupsi tidak sama dengan membenci korupsi. Emosionalitas rakyat selama ini sudah cukup menggembirakan atas proses pembentukan image tentang musuh-musuh negara seperti korupsi. Sentimen anti koruposi ini masih cukup kuat hingga kini, dan ketika seseorang yang dinyatakan sebagai tersangka oleh KPK diajukan sebagai calon Kapolri, maka rakyat pun merasa tak diindahkan. Padahal mereka berharap mendapat peningkatan kesejahteraan dan kemaslahatan jika negara berhasil memberantas koprupsi. Jika Kepolisian saat ini hanya memiliki seorang tersangka korupsi sebagai calon tunggal Kaporli, maka bukan hanya negara yang akan dimusuhi melainkan segenap pengendalinya.

Penutup. Banyak spekulasi yang berkembang seputar pergantian Kapolri yang berujung pada penundaan pelantikan Komjen BG dan penunjukan Plt Kapolri. Sialnya, hal ini justru berlangsung di tengah proses yang kurang lebih merupakan awal agregasi (penumpukan) ketidak-puasan atas kinerja pemerintahan Jokowi-JK yang kelihatannya belum menunjukkan gejala akhir. Tanda-tanda yang semakin sukar diidentifikasi sebagai pemerintahan pro rakyat semakin kelihatan dalam pandangan subjektif rakyat banyak.

Resistensi terhadap calon tunggal Kapolri usulan Presiden Jokowi itu tampaknya semakin meluas. Setelah petisi penolakan yang digagas aktivis ICW Emerson Yuntho, petisi baru pun muncul, dibuat oleh orang yang mengaku relawan Jokowi. Uniknya, petisi ini ditujukan kepada Ibu Sujiatmi Notomiharjo, yang tak lain adalah ibunda Jokowi. Secara psikologis kelihatannya petisi ini ingin menyintuh hati paling dalam Ibunda Jokwi agar mau melakukan sesuatu untuk mengoreksi puteranya. Judul petisi itu “Ibu, Titip Pesan Kami untuk Ananda Joko Widodo”.

Shohibul Anshor Siregar. Naskah ini pertamakali diterbitkan oleh Harian Waspada, Medan, Senin, 19 Januari 2015, Hlm B7

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: