'nBASIS

Home » ARTIKEL » CICAK VS BUAYA JILID II

CICAK VS BUAYA JILID II

AKSES

  • 535,471 KALI

ARSIP


Ada apa di balik konflik cicak vs buaya jilid II? Dibanding dengan jilid I, jilid II ini lebih dahsyat. Katakanlah misalnya semua pimpinan KPK menjadi tersangka, lumpuhlah KPK itu.

Dalam menanggapi perkembangan yang terjadi, orang sering bicara seperti sangat penting, tetapi sebetulnya sangat hampa. Lihatlah ketika hampir semua orang berkata “jangan dibawa-bawa kepentingan pribadi dalam lembaga”. Bagaimana mungkin? Presiden saja diberi hak prerogatif oleh konstitusi. Prerogatif itu ada dimana-mana dan pastilah melekat pada setiap pribadi, di mana pun ia bekerja.

(1) Crusial Point yang menjadi inti persoalan ialah semangat dan arah demokratisasi yang salah karena memilih transaksi dan korporatokratisme menjadi ruh. Demokratisasi Indonesia didesign tidak boleh jujur dan tidak boleh adil, karena dengan mengutamakan legitimasi prosedural tujuannya adalah menampilkan boneka korporasi di puncak kekuasaan. Model demokrasi ini menghalalkan negara sebagai sandera bagi korporasi;

(2) Karena itu di dalam proses dan kelembagaan demokrasi Indonesia inherent apa yang disebut dengan si bolis na burju.Itulah sebabnya demokratisasi Indonesia tidak mungkin menghasilkan kepemimpinan nasional yang berkategori negarawan.

(3) Kekuasaan adalah sebuah alibi terkuat selama hukum tetap dianggap menjadi mainan belaka. Cita-cita politik dan rekrutmen sumberdaya hingga pendayagunaan aparatur akan selalu bermasalah, karena semua ditundukkan untuk meraup secara tak berperikemanusiaan sumberdaya alam dan sumberdaya ekonomi lainnya dalam rumus neoloberalisme.

(4) Konflik cicak vs buaya jilid I dan II adalah contoh terbaik dari yang dimaksudkan, bahwa mempertontonkan perilaku keserakahan dan kekanak-kanakan dianggap tak menjadi masalah dengan pengesahan hukum secara formalistik.

(5) Konflik cicak vs buaya jilid II bermuara pada kehendak presiden. Meski sudah lewat musim kampanye, ternyata Jokowi tetap merasa sangat penting bercitra ria, hingga meski tak perlu namun ia meminta PPATK dan KPK memeriksa data para bakal calon menteri. Komjen BG ada di sana, dan bersama figur lainnya diberi stabilo warna merah.

(6) Beranikah KPK berseberangan apalagi melawan kepada Presiden? Jawabnya tentu TIDAK. KPK tidak dibentuk untuk semangat itu, hanya sekadar alat politik bagi penguasa belaka. Malah untuk memeriksa secara jujur dan adil serta objektif seorang calon presiden, KPK itu sangat tidak memiliki keberanian sama sekali. Jika KPK memiliki keberanian maka ia tidak hanya mau menyatakan Komjen BG sebagai tersangka, karena dari sejumlah orang yang diberi stabilo warna merah ternyata ada juga yang sudah diangkat menjadi menteri. Karena itu, penetapan Komjen BG sebagai tersangka tidak sepenuhnya berdasar kepentingan hukum dan keadilan, melainkan dapat diduga disepakati bersama dengan Presiden. Bambang dalam acara Sentilan Sentilun beberapa pekan lalu sangat mementingkan kerjasama dengan lembaga penegak hukum konvensional, sembari memberi data tentang kerjasama dengan para pimpinannya pada masa pemerintahan sebelumnya.

Pada acara Debat Metro TV Senin malam Anggota DPR-RI dari Fraksi PDIP Junimat Girsang membawa kliping korang yang berisi “Tangkap Presiden Lebih Mudah”. Kelihatanlah apa yang menjadi keresahan bagi PDIP selama kurang lebih tiga bulan ini, bahwa kasus-kasus yang menyangkut banyak orang, mungkin saja termasuk kasus lama Presiden Jokowi (ingat kasus pengadaan bus transjakarta). Di sinilah baru dapat difahami secara baik manuever PDIP melalui PLT Sekjen Hasto Kristiyanto yang dalam rangka menohok KPK melalui Abraham Samad yang dituduhnya melangsungkan 6 kali pertemuan dengan kubu Jokowi dan menawarkan bantuan hukum untuk kader PDIP yang tersangkut di KPK, meskipun dengan cara itu secara tak sadar ia telah memberi peluang bagi rakyat Indonesia untuk mendelegitimasi pilpres 2014.

Tim bentukan Jokowi adalah cara berdasarkan adat istiadat yang masih ampuh untuk memberi legitimasi dan keleluasaan bagi Jokowi untuk mengambil keputusan dengan berlindung di balik tokoh yang diundang (perhatikan, umumnya tokoh itu adalah pro Save KPK) yang sekaligus dapat bermakna menggalang peredaan resistensi politik yang meluas. Keterlibatan Kopassus menjaga gedung KPK bukan suatu persoalan sederhana. Jokowi sangat sadar bahwa dirinya sudah berada di ujung tubir jurang yang dalam. Blusukan hari minggu memperjelas hal itu (belanja pakaian di tanah abang dan naik sepeda, semua agendanya sengaja dibuat lari dari yang disiapkan protokol kepresidenan).

Hasyim Muzadi adalah salah seorang anggota Watimpres yang baru dilantik hari ini datang ke KPK untuk memberi dukungan. Saya tidak dalam kapasitas watimpres, katanya (ha ha, resah sekali orangtua ini kan?)

Jangan sama sekali berharap ada perubahan meski nanti ada sebuah solusi moderat dari penyelesaian yang diupayakan untuk konflik cicak vs buaya. Tergantung Anda, Indonesia diselamatkan atau tidak.

Shohibul Anshor Siregar

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: