'nBASIS

Home » ARTIKEL » SAVE PRESIDENT

SAVE PRESIDENT

AKSES

  • 512,201 KALI

ARSIP


TIDAK ada ruang dan waktu di negara mana pun di dunia ini, yang disediakan oleh rakyat dan sistem politiknya, bagi sesiapa pun, untuk belajar menjadi presiden sambil menjalankan tugas pemerintahan dalam jabatan itu; apalagi dalam ruang dan waktu itu difahamkan ada fasilitas kemaafan dari rakyat untuk peluang salah. Karena itulah dimana-mana penentuan calon presiden itu biasanya dianggap sedemikian penting. Karena pentingnya “perburuan” presiden itu, rakyat pun lazim dimobilisasi agar dengan tak sadar merasa harus berkorban dan bersedia melakukan apa saja untuk itu.

Itulah sebabnya ketercalonan seseorang pun, dalam proses politik dan bursa kontestasi kepresidenan, selalu dipersepsikan hanyalah karena kualitas ideal statusnya sebagai putera atau puteri terbaik di negaranya. Menutupi dimensi hitam dan abu-abu, untuk kemudian menonjolkan dimensi putih, sangat jelas dimaksudkan untuk pentahiran (penyucian) calon itu menjadi bukan lagi orang biasa, kalau pun bukan malaikat. Lazim patokan-patokan idealitas diciptakan untuk itu, dengan atau tanpa penjungkir-balikan paradigma lama, yang diharapkan menjadi rambu penuntun bagi siapa saja yang masih merasa dan berfikir bahwa pemerintahan dan negara itu masih perlu dan penting.

Semua orang pastilah lahir pada sebuah keluarga. Ia selalu menjadi putera atau puteri dari sebuah pasangan suami-isteri yang tinggal di suatu tempat, yang di sana ada kepala lingkungan atau jabatan pemerintahan yang setara dengan itu; yang memiliki status atau pekerjaan tertentu, di sebuah Desa atau Kelurahan tertentu pula, dan dengan sistem nilai dan budaya spesifik yang membingkai orientasi nilai dan alam pikirannya. Tetapi aspek-aspek lokalitas yang melekat harus dikonstruk menjadi sesuatu yang menyenangkan bagi siapa saja, bahkan bagi yang tak mengenalnya sama sekali pun, di sini mau pun di belahan dunia yang lain. Namun jika disadari, sesungguhnya aspek lokalitas dan instrumen-instrumen pendek demokrasi seperti kepartaian, pun tak boleh menjadi penghalang kepentingan bangsa. Negara tak harus dikorbankan untuk maksud sesempit itu.

Sesungguhnya bernegara itu adalah sebuah urgensi yang didorong oleh obsesi kehidupan jangka pendek dan jangka panjang yang dicita-citakan oleh sebuah bangsa dan sejarahnya. Di sini lazim berbagai kekuatan tarik-menarik kepentingan dalam dan luar negeri membuat sebuah bangsa menyandera dirinya karena hutang budi. Itu lazim dalam demokrasi yang terlanjur berfaham korporatokrasi. Tetapi karena ia menjadi simbol, harus selalu ada perkuatan. Eupemisme kerap bekerja di sini. Panggung depan selalu dianggap penting untuk ditata, hingga panggung belakang dianggap pantang diperbincangkan.

Rekam Jejak. Sayangnya demokrasi dan pemilu tidak berakhir untuk sebuah momentum keterpilihan seorang calon. Tidak sama sekali. Akan tiba saatnya resiko-resiko politik menagih jika agenda yang disepakati cenderung diingkari. Apalagi dalam keadaan buruk masih juga berbicara mematut-matut sembari mencari kambing hitam. Resiko-resiko politik itu akan tiba dan datanya akan berbicapa apa adanya, karena meski pun terlambat, orang akan sadar dan tanpa hendak diperlakukan sebagai orang yang terus-menerus tak berpengetahuan tentang apa pun. Sebetulnya tidak ada yang aneh dalam hal ini, karena dalam adat lama di Indonesia pun dikenal baik ungkapan “tangan mencincang bahu memikul”, yang melukiskan kausalitas kebaikan berbuah kebaikan dan sebaliknya.

Rinaldi Munir dalam sebuah artikel berjudul “Jokowi yang Makin Kehilangan Kilau” yang dipublikasi 23 Januari 2015 lalu mencoba melukiskan Indonesia di bawah janji-janji Jokowi, termasuk janji kabinet yang akan diisi oleh kalangan profesional yang ternyata dibagi-bagi partai pendukungnya, bahkan anak Megawati dijadikan menteri koordinator. Jaksa Agung dijanjikan disi orang yang bebas partai politik, ternyata diisi oleh politisi dari Partai Nasdem. Bahkan jabatan yang tidak dikenal sama sekali di dalam kabinet-kabinet sebelumnya seperti Kepala Staf Kepresidenan telah diciptakan untuk Luhut Panjaitan.

Rinaldi Munir bahkan berucap “Sekiranya masih ada lagi orang-orang yang berjasa yang belum diberi jabatan, maka cepat atau lambat nanti pasti diberi sebagai utang balas budi”. Melihat kenyataan ini tidak semua pendukung Jokowi bersikap seperti dilukiskan oleh Sudjiwo Tedjo di bawah judul “Pendukung Jokowi Mati Nalar” (karena apa tiba-tiba getah dibikin tampak hanya pada Mbak Mega dan KMP yang mendukung BG. Luar biasa nalar yang telah mati ini …” – Sudjiwo Tedjo, Selasa 13 Januari 2015).

Berbekal rekam jejak, Komjen BG telah ditetapkan oleh KPK sebagai tersangka transaki tidak wajar. Padahal BG adalah calon tunggal Kapolri yang belakangan juga diperkuat dengan persetujuan Komisi III dan Paripurna DPR-RI. Masalah ini telah memicu kejadian-kejadian yang mengingatkan konflik cicak vs buaya. Hasto Kristiyanto (Plt Sekjen PDIP) dengan amat percaya diri dan mengesankan kesendiriannya mengumumkan banyak hal untuk memojokkan Ketua KPK AS, dengan target mendorongnya ke pemeriksaan komisi etik KPK dan (mudah dibaca), akan dengan sendirinya membawa keterpentalan, jika bukan karena tuduhan pidana lainnya yang dijanjikan oleh Hasto Kristiyanto untuk dibuktikannya di depan hukum dalam waktu dekat. Kepolisian juga mendasarkan rekam jejak sebagai pengacara untuk menangkap BW, disusul pimpinan KPK lainnya yang dilaporkan untuk kasus masing-masing. Jika scenario ini lancar, rekam jejak masing-masing akan membawa semua pimpinan KPK yang kini tersisa hanya 4 orang ini ke ranah pidana, dan dengan sendirinya keluar dari KPK.

Dulu Presiden SBY pernah dianggap slip of tongue memosisikan KPK sebagai sangat disayangkan karena pertanggungjawabannya hanya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Berdekatan waktu dengan peristiwa itu, BPKP pun berusaha mengaudit keuangan KPK meski akhirnya tak terlaksana. Tidak mudah melupakan apa yang menimpa Ketua KPK Antasari Azhar yang setelah vonis masih berulangkali melakukan Peninjauan Perkaranya untuk substansi keadilan yang diyakini banyak orang di negeri ini. Di sini harus diajukan dua buah pertanyaan. Pertama, “pejabat mana di Indonesia yang tidak memiliki dimensi buram bahkan berpotensi pidana dalam rekam jejaknya?” Kedua, sejak kapan kekuasaan tidak menjadi alibi terkuat dalam politik maupun hukum? Jika demikian, mestinya semua orang sudah tahu di mana akar masalah dari konflik terbuka KPK dan Kepolisian yang sedang marak ini.

KPK dan POLRI. Jika bukan karena bermasalahnya lembaga penegakan hukum konvensional, KPK tidak perlu dibentuk. Tetapi hingga kini KPK itu tidak kunjung ditinjau untuk dibubarkan, hanya karena korupsi dianggap malah makin marak. KPK berangan-angan membentuk cabang-cabang, paling tidak di tiga wilayah Indonesia (Timur, Barat dan Tengah), sebagai tindak-lanjut evaluasi atas besaran masalah korupsi yang tak kunjung reda. Sebetulnya lebih baik mana KPK dan POLRI? Agaknya biarlah itu menjadi urusan bagi para kubu pemihak fanatik SAVE KPK atau pemihak fanatik Save POLRI. Pengistimewaan KPK hingga menjadi superbody dapat dibayangkan akan berbuah kurang lebih sama jika ke-superbody-an disematkan kepada POLRI dengan segenap konsekuensinya. Pada zaman Orde Baru Sumitro Djojohadikoesoemo menyebut tingkat korupsi anggaran negara sebesar 30 %, dan menurut Anda apakah angka itu kini sudah bertambah atau berkurang (rujuk perasaan sendiri saja, jangan rujuk data yang dibuat oleh lembaga mana pun)?

Dalam konteks efektivitas memerangi korupsi, agaknya memobilisasi opini agar KPK tetap dipandang begitu penting adalah upaya yang sangat terbuka dipertanyakan. Sebagaimana kita saksikan selama ini, akhirnya KPK itu bisa menjadi semacam lembaga kehumasan anti korupsi, bercerita sangat hebat tentang korupsi tetapi tak berbuat sehebat itu memberantas korupsi. Kalau begitu apa yang harus dilakukan? Baca kembali latar belakang pembentukan KPK, telaah secara kritis UU pembentukan KPK, lalu jalan tanpa ragu!!!

Para pimpinan KPK jangan bertarget kompromistis kepada siapa pun di negeri ini, karena dengan cara seperti itulah lembaga penegakan hukum konvensional diduga sangat potensil menjadi sahabat para koruptor. Anti kompromi itulah salah satu hal yang ditekankan sehingga KPK itu dijelmakan menjadi extra-ordinary, seimbang dengan ke-extra-ordinary-an korupsi itu. Pernyataan ini tidak mengada-ada, karena, sekali lagi, jika bukan karena masalah lembaga penegakan hukum konvensional, KPK tidak perlu dibentuk.

Apa yang harus dikerjakan? Pandanganmu jangan ke bawah terus, karena hanya akan bertemu dengan terompah-terompah busuk yang memang kotor dan perlu dibersihkan. Tetapi jangan tersesat di jalan itu, karena levelnya bukan urusanmu. Jangan habiskan energimu ke situ. Apa yang harus dilakukan? Perhatikanlah tukang cet tembok. Ia tak pernah memulai pekerjaan dari bawah, karena ia tahu hanya orang bodohlah yang bekerja sebaliknya. Di banyak puak di negeri ini dikenal istilah “ikan mulai busuk selalu dari kepalanya”. Ikuti wisdom itu. Apa yang harus dilakukan KPK? Jangan berangan-angan mengembangkan jaringan sampai menyaingi lembaga penegakan hukum konvensional. Itu bukan sainganmu, melainkan salah satu sasaran terpenting kelembagaanmu. Jika perjuangan utamamu habis untuk mengembangkan opini tentang perlunya mengembangkan cabang, berarti kau telah mendirikan papan loncat bunuh diri setinggi yang kau bisa. Apa yang harus dilakukan KPK? Bisakah meminta gedung KPK dijaga oleh Kopassus dengan penebaran personal intel sekaligus? Semua wajib dikerjakan, kecuali takut.

Penutup. Belum lama ini Kejaksaan Agung sudah membentuk Satgas Pemberantasan Korupsi, meski secara organik dia memiliki divisi khusus untuk itu (Jampidsus dan Aspidsus). KPK harus menyadari makna di balik itu. Agaknya semua orang cukup jujur ketika berkata bahwa apa pun kejadian yang menimpa para pimpinan KPK sewaktu kasus cicak vs buaya dan kasus terakhir sama sekali tak dimaksudkan untuk memperlemah KPK. Semua orang harus aman (savety), apa pun kondisinya. Hanya itu intinya. Karena siapa pun yang memerintah akan selalu membutuhkan KPK atau semacamnya. Itu pasti.

Hanya saja, Indonesia sudah harus berfikir kritis, concern utamanya terletak pada mementingkan pensakralan kelembagaan anti korupsi atau pengarusutamaan tekad dan kesungguhan memberantas korupsi dengan tindakan nyata? Kan tikus bisa tertawa menyaksikan pabrik dan produksi racun tikus yang bertambah terus dengan investasi besar mengiringi pertumbuhan pesat populasi mereka?

Memang, di sebuah negara yang baik masalah rekrutmen sumberdaya manuisa dan pendayagunaan kelembagaan dan alat-alat kekuatan negara, adalah hal yang sangat dipentingkan dalam koridor merit system tanpa celah abusive, meski selalu terbukti berlangsung aneh, lucu dan bahkan buruk karena kadar kenegarawanan yang bermasalah. Semua pihak harus mengoreksi iktikad dan cita-cita politiknya dan istigfar.

Shohibul Anshor Siregar. Naskah ini pertamakali diterbitkan oleh Harian Wasapada Medan, 26 Januari 2015, hlm B5


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: