'nBASIS

Home » ARTIKEL » UJI PUBLIK CALON KEPALA DAERAH

UJI PUBLIK CALON KEPALA DAERAH

AKSES

  • 512,201 KALI

ARSIP


PEKAN lalu saya diundang untuk sebuah diskusi pada sebuah radio swasta di Medan. Salah satu materi perbincangan paling serius saat itu ialah tentang Prosedur Uji Publik Pada Pilkada. Hadir dalam diskusi itu seorang komisioner KPU dan seorang Ketua Parpol, masing-masing berkedudukan di Medan.

Uji publik ini adalah usul tertolak yang pernah diajukan oleh Fraksi Partai Demokrat DPR-RI saat rapat Paripurna akhir periode lalu. Kita ingat melalui Ketumnya yang kebetulan waktu itu menjadi Presiden RI memasukkan aspek ini dalam perppu yang dikeluarkan untuk melawan UU Pilkada baru.

Ketentuan prosedur uji publik itu sendiri disebutkan sebagai berikut:

  1. WNI yang mendaftar sebagai bakal calon kepala daerah yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan wajib mengikuti uji publik.
  2. Partai politik atau gabungan partai politik dapat mengusulkan lebih dari satu bakal calon gubernur, bakal calon bupati, dan bakal calon wali kota untuk uji publik.
  3. Uji publik diselenggarakan oleh panitia uji publik.
  4. Panitia uji publik beranggotakan lima orang terdiri atas dua unsur akademisi, dua orang tokoh masyarakat, dan satu anggota KPU provinsi atau KPU kabupaten/ kota.
  5. Uji publik dilakukan terbuka paling lambat tiga bulan sebelum pendaftaran calon gubernur, calon bupati, dan calon wali kota.
  6. Bakal calon kepala daerah yang mengikuti uji publik mendapat surat keterangan telah mengikuti uji publik dari panitia uji publik.

Kelihatannya ketentuan ini sangat bagus. Tetapi pertanyaannya ialah: “Apa yang dimaksud publik?” Ketika masalah ini saya tulis dalam status FB saya, seorang jurnalis senior memberi pendapat yang berbeda dengan mengutip apa yang dimaksud dengan Uji Publik itu. Katanya demikian:

Apa itu “UJI PUBLIK”..? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI): Uji= dapat berarti percobaan untuk mengetahui kualitas sesuatu atau memeriksa untuk mengetahui mutu sesuatu. Publik= orang banyak (umum) atau yang mengenai orang atau masyarakat, dimiliki masyarakat, serta berhubungan dengan, atau mempengaruhi suatu bangsa, negara, atau komunitas. Jika dua kata “UJI” dan “PUBLIK” disandingkan kira-kira maksudnya: Percobaan (katakanlah UJIAN) untuk mengetahui kualitas masyarakat yang berhubungan dengan suatu bangsa, negara atau komunitas. Begitukah ?

Tetapi masalahnya bukanlah pada kebingunan memahami tentang definisi “uji publik”. Bukan sama sekali. Pertanyaan mendasar menyangkut banyak hal, di antaranya tentang “Panitia uji publik yang disebut beranggotakan lima orang terdiri atas dua unsur akademisi, dua orang tokoh masyarakat, dan satu anggota KPU provinsi atau KPU kabupaten/ kota. Di mana letak permasalahan mendasaarnya?

Bagaimana menjamin kepublikan kepanitiaan ini jika berdasarkan pengalaman KPU saja dalam proses pembentukannya sudah terbukti sangat tidak bersifat publik, padahal unsur ini adalah salah satu yang diwajibkan ada di sana?

  1. Dua orang tokoh masyarakat. Bagaimana kau menentukan siapa tokoh masyarakat? Apakah akan kau tentukan juga seperti buruknya cara dalam setiap menentukan siapa yang akan duduk di Timsel-Timsel dan KPU itu?
  2. Dua orang tokoh masyarakat. Bagaimana kau menentukan siapa tokoh masyarakat? Apakah akan kau tentukan juga seperti buruknya cara dalam setiap menentukan siapa yang akan duduk di pada Timsel-Timsel dan KPU itu?
  3. Tentu kau tidak boleh lupa, pit and proper test untuk pimpinan KPK saja sarat dengan masalah, apalagi uji publik untuk calon-calon Kepala Daerah?

Jadi, jika pelaksana uji publik itu sangat diragukan “kepublikannya”, maka hasil uji publiknya sendiri pasti sangat bermasalah. Diketahui bahwa sebelumnya UU yang pernah ada untuk mengatur tentang Pilkada, khususnya tentang persyaratan menjadi Kepala Daerah, sudah ditentukan secara eksplisit sejumlah persyaratan menjadi Kepala Daerah.

Faktanya, itu saja pun sangat kerap dilanggar. Katakanlah misalnya kasus Rudolf Matzuoka Pardede dari Sumatera Utara. Ia pernah dipermasalahkan ijazahnya sewaktu menjadi Wagub. Tetapi begitu pun bisa menjadi anggota DPD-RI. Lucunya, ketika mencalonkan diri menjadi Walikota Medan, malah dinyatakan tak boleh dan ia gugur dalam proses itu.

Kepublikan dalam pemilu dan pemilukada, khususnya dalam konteks ketentuan ini, selalu saja tidak pernah terjamin dapat dipercaya. Mengapa? Adalah bukti yang tidak terbantahkan, bahwa:

  1. KPU belum pernah mampu dan rasanya tak akan pernah mampu menjamin akses warga negera untuk memberi suara, terlebih membuat DPT;
  2. KPU belum mampu dan rasanya tak akan pernah mampu melakukan sosialisasi pemilu, juga pilkada;
  3. KPU belum pernah mampu dan rasanya tak akan pernah mampu menghitung suara di TPS secara jujur dan adil;

Absennya penegakan hukum menjadi masalah besar, dan itu sama sekali tidak bisa dianggap telah ditangani oleh DKPP yang banyak memecat dan mestinya wajib lebih banyak memecat anggota KPU se-Indonesia.

Kesimpulannya, negara kelihatan masih doyan prosedur bodoh. Siapa di balik kecintaan pengutamaan demokrasi prosedur yang bodoh ini? Insyaflah.

Shohibul Anshor Siregar


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: