'nBASIS

Home » ARTIKEL » SAVE PRESIDENT (2)

SAVE PRESIDENT (2)

AKSES

  • 540,961 KALI

ARSIP


chess

Tetapi jika diyakini korupsi ada dimana-mana, maka tidak mungkin isyu ini menjadi sesuatu yang penting untuk dikerjakan oleh siapapun kecuali sekadar basa-basi. Tetapi, belajar dari para pendahulu, Jokowi mestinya menarik banyak pelajaran. Jika akan tetap menjadi milik satu golongan kecil, yakinlah kesulitan telah diundang.

Meski telah berusaha meletakkan patokan-patokan dasar bernegara dan arah perjuangan mengisi kemerdekaan untuk membangun peradaban bangsa, tetapi presiden pertama Indonesia tidak mampu memilih waktu yang tepat untuk surut dari pentas kekuasaan. Setelah menjelmakan diri bagai “raja Jawa” sungguhan pada abad moderen, pada gilirannya ia tiba pada puncak titik jenuh, dan ia pun dipaksa menerima interupsi rakyat yang dipimpinnya sendiri. Padahal ia boleh dikatakan sudah sangat menguasasi opini publik, tak hanya untuk perkuatan legitimasi dirinya sebagai presiden seumur hidup. Banyak catatan terang-benderang, sebanyak catatan kelam, yang hingga kini belum terjelaskan, di sini.

Setelah kepemimpinan Soekarno muncullah “raja Jawa” yang lain dengan tradisi militer campuran (kelasykaran lokal dan negara penjajah) yang cepat mengadaptasi, memberi signal kuat untuk ditandai oleh dunia sebagai salah satu mata rantai penting dalam konstelasi perebutan pengaruh ideologi dunia. Ia membangun fundasi yang kuat untuk menjadi pemeran penting di kawasan, dalam kepemihakan untuk blok perang dingin pada masa itu. Sambil merontokkan kewibawaan dan segenap pengaruh pendahulunya, ia pun tak segan-segan menyintuh darah sembari menawarkan sebuah pilihan tunggal, yakni ideologi pembangunan.

Soeharto boleh dianggap tak santun, sebab mestinya, sebagai “raja Jawa”, ia tak memperlakukan Soekarno sedemikian canggung demi filosofi lawas mikul dhuwur mendhem jero (junjung tinggi jasa senior dan kubur dalam-dalam aibnya). Tetapi memang, adalah juga menjadi nilai penting yang sangat asing dalam kebudayaan politik Jawa yang dipimpinnya untuk menumbuhkan kamus suksesi damai. Pelajaran untuk itu berbiaya dan berkonsekuensi besar, termasuk “mempancasilakan” universalitas demokrasi yang sekaligus juga akan bermakna mereduksi nilai demokrasi itu sendiri demi Pancasila. Maka Pancasila wajib bertafsir, dan penafsirnya tidak boleh sembarang orang.

Kebijakan bipolar and segmentary process (belah bambu) sangat digemari, mengeliminasi para penentang sembari memberi reward bagi pendukung sebagaimana semakin jelas ketika penerapan asas tunggal (UU Keormasan No 8 tahun 1985). Instrumen demokrasi sudah lebih dahulu ditata, dengan melebur partai-partai menjadi tiga (kanan, tengah dan kiri). Salah satu di antaranya adalah partai milik pemerintah yang wajib menang untuk setiap kali pemilu, yang pemilunya sendiri kelak akan selalu menghasilkan wakil-wakil yang lebih banyak diangkat sendiri oleh pemerintah ketimbang yang dipilih oleh rakyat dengan tingkat ketak-transparan dan ketak-jujuran serta ketak-adilan pelaksanaan. ABRI dan birokrasi ada dalam partai pemerintah ini.

Pada kesetiaan atas adat dan tradisi berpantang suksesi inilah pada dasarnya Soeharto kemudian diinterupsi oleh kalangan dan generasi yang sudah sangat khawatir “raja Jawa” kedua ini tak pernah berniat serah-terima kekuasaan kecuali dipaksa dengan sangat seksama. Itu tidak terjadi tiba-tiba, karena terompet keterbukaan politik (political openesses) sudah terlebih dahulu ditiup oleh orang-orang terpilih di balik mekanisme yang dirancang oleh para pengendali kekuasan dunia. Hanya karena sudah sangat terbiasa dipimpin oleh “raja Jawa” Indonesia kemudian melihat BJ Habibie dengan sebelah mata bercampur sinis, tak ubahnya “kuman” yang harus segera dihalau bahkan jika dapat lebih cepat dari rentang waktu tersisa dari masa jabatan yang ditinggalkan oleh Soeharto.

Betapa pun dekat dan istimewanya BJ Habibie di mata Soeharto, tetapi posisi puncaknya untuk ukuran kebangsaan Indonesia saat itu adalah bukan posisi istimewa yang dipatutkan untuk orang dari trah yang dianggap diperkenankan memperoleh kedudukan tertinggi di negara ini. Itulah sebabnya kemudian ia pun tak menunjukkan minat apa pun selain memberi sesuatu yang mungkin ia sumbangkan untuk negerinya, tanpa perasaan ingin dibalas dengan perpanjangan masa kepemimpinan. Usahanya patutlah dipuji, memuluskan jalan untuk ditempuh generasi di bawahnya, yang bernama jalan demokrasi. Pemilu yang dilaksanakannya begitu anggun, mungkin setara dengan kenangan yang patut dicatat tentang pemilu pertama tahun 1955 yang tak mungkin diperbandingkan dengan pemilu-pemilu transaksional dan prosedural setelah “pemilu BJ Habibie”.

Keresahan. Catatan terbaik yang kerap diberikan oleh rakyat Indonesia terhadap Gus Dur mungkin ialah kesediaannya mengajak setara semua kalangan dalam fakta dan sejarah kebhinnekaan yang tak dapat dipungkiri. Ini bukan berarti Soekarno, Soeharto dan BJ Habibie tak menunjukkan kenegarawanannya dalam memperlakukan semua warga negara dalam posisi yang bersamaan. Bahwa sesuai agenda yang sedang digalang masyarakat dunia, tak terkecuali antisipasi politik dan kultural soal perbenturan antar peradaban, kesetaraan dan pandangan yang memberdayakan kelihatannya sangat menuntut saat itu, ditambah dengan fakta objektif dis-harmoni sosial yang berkategori macam-macam termasuk berlabel anti HAM yang ibarat luka toreh sedang menunggu disembuhkan.

Tak seperti pandangan teori melting pot (pot peleburan) awal, ia tak ingin ada lagi penguburan identitas siapa pun, meski harus bersatu-padu dalam Indonesia. Bagi orang Cina (yang belakangan diubah sebutannya menjadi Tionghoa oleh Presiden SBY), Gus Dur pastilah dipandang sebagai pluralis sejati, terlebih karena intelektual Jawa pesisir ini dengan senanghati menambah sebuah agama (resmi) lagi untuk Indonesia menggenapi aspirasi orang Cina yang sudah bermukim sangat lama di Indonesia itu. Ini memang dilematis, karena di Indonesia bukan saja orang Cina yang merasa harus diakui keberagamaan khasnya di luar agama resmi. Kejawen dengan bermacam aliran di Jawa, Malim di Tapanuli, dan agama-agama suku yang jumlahnya tak sedikit di Indonesia juga berpengharapan sama. Pertanyaan mereka tentulah alasan diskriminasi dalam kebijakan yang muncul dari presiden berjuluk pluralis ini. Lagi pula, diskriminasi yang sering dikeluhkan sebagai kekerapan perlakuan dari yang lain, bagi Gus Dur kelihatannya tak begitu dikaji apakah sebagai gejala hilir atau hulu. Di hulu ada national policy berurat berakar dalam sejarah negeri ini yang memberi keistimewaan bagi minoritas. Social jealous pastilah tak dapat dihindari, dan jika pemerintah tidak bijak, bom waktu ini hanya memerlukan sebuah faktor pemicu kecil untuk meledak. Tak seorang pun dapat menutup-nutupi fakta kesenjangan, karena tak pun karena publikasi penerbitan-penerbitan ternama seperti Forbes, nalar orang sudah mampu menjawab mengapa hanya orang tertentu saja yang dapat makmur di negeri ini.

Kini menjadi sangat menarik untuk dikaji kembali, apakah dengan kasus kecil mengenai keuangan seperti yang dituduhkan kepada Gus Dur itu yang menjadi penyebab sesunggunya ketika ia harus dipaksa turun tahta. Betul bahwa pada pemerintahan Gus Dur-lah sejumlah desakralisasi gencar dilakukan. Betul bahwa ketika itu ada keresahan akibat likwidasi departemen. Betul waktu itu sempat ada dua orang perwira tinggi Kepolisian yang sama-sama merasa Kapolri. Betul bahwa Gus Dur tercatat sebagai presiden yang paling rajin ke luar negeri. Itukah yang membuat Gus Dur terpental? Rasanya terlalu kecil dibanding hal-hal buruk yang dilakukan oleh presiden setelah Gus Dur terhadap masyarakat dan negaranya namun tak membuatnya jatuh.

Jika Indonesia mampu memaafkan keberadaan fisik Gus Dur yang tak memenuhi syarat menjadi presiden, mengapa hal-hal kecil itu menjadi batu sandungan? Barangkali kekuatan-kekuatan ekonomi dunia, terutama mereka yang hingga kini tetap menjadi kekuatan hegemonik dalam pengelolaan sumberdaya alam, tak mungkin dikesampingkan. Tentu sajalah seluruh dunia tahu bahwa hasil pemilu 1999 memang memosisikan PDIP menjadi partai dengan perolehan suara terbanyak, dan itu mengingatkan satu hal substantif dalam rumus demokrasi yang membuat perasaan keterampasan bagi yang merasa lebih berhak. Tetapi sebuah masa transisi telah diawali di Indonesia, dan kekuatan-kekuatan pengendali ekonomi dunia masih tetap bercokol di sini.

Dalam dan Luar. Diplomasi “sejuta teman tanpa seorang pun musuh” tak hanya akan dapat ditelaah dari pemberian grasi terhadap terpidana mati ratu narkoba itu. Juga tak saja dapat ditilik dari keramahan SBY sambil memainkan gitarnya untuk orang nomor satu Rusia saat kebetulan berada di Indonesia pada hari ulang tahunnya. Meski tak sevulgar Jokowi yang “menjajakan Indonesia” dengan caranya sendiri, tetapi SBY kelihatannya sangat wellcome untuk berbagai macam dominasi dengan dalih investasi. Begitu pentingnya mengamankan raksasa penguasa (ekonomi) dunia, bagi SBY harus ditimpali dengan cara-cara lunak menenteramkan gerbong-gerbong kekuatan politik dalam negeri. Berbagi sistem-sistem sumber, sambil sesekali mengeluh, adalah cara SBY untuk mengamankan kekuasannya selain formalisasi seluruh kekuatan politik yang dapat disatukan dalam koor Sekretariat Gabungan (Setgab).

SBY merasa penting menjadi Ketua Umum Partai, agar ia tak menjadi bulan-bulanan oleh ulah internal yang tidak puas, apalagi kekuatan lawan di luar. Terkadang warga negara menjadi sulit membedakan apakah SBY bertindak sebagai Ketua Umum Partai atau sebagai Presiden ketika mengambil kebijakan tertentu, seperti penerbitan Perppu Pilkada yang menganulir UU Pilkada yang baru saja disahkan oleh DPR-RI pada akhir masa jabatan (2009-2014).

Kewalahan. JK yang ditentang keras oleh kalangan internal PDIP saat akan dipasangkan dengan Jokowi dalam pilpres memang pernah sangat serius menyebut Indonesia bisa hancur jika akan dipimpin oleh Jokowi yang sangat minim pengalaman. Tetapi pengalaman minim adalah satu hal saja dari banyak yang harus dicatat untuk Jokowi, di samping ketidak-bebasannya mengekspresikan apa yang dia mau. Berjanji tak akan ada kabinet gemuk, ternyata ia bahkan menambah jumlah termasuk “pemberian” untuk Puan. Inkonsistensi terdapat dalam banyak hal, dan itu tak dapat ditutupi dengan tingkah-tingkah pencitraan dan kedermawanan karitatif yang sangat tak mendidik, apalagi simbolisasi kemeja putih berlengan gulung.

Dari kasus pengangkatan menterinya, Jokowi sudah sangat bermasalah, baik dalam kapabilitas, maupun dalam kaitan perkampanyean serius melawan korupsi. Tetapi jika diyakini korupsi ada dimana-mana, maka tidak mungkin isyu ini menjadi sesuatu yang penting untuk dikerjakan oleh siapapun kecuali sekadar basa-basi. Tetapi, belajar dari para pendahulu, Jokowi mestinya menarik banyak pelajaran. Jika akan tetap menjadi milik satu golongan kecil, yakinlah kesulitan telah diundang. Tentulah harus pula dicatat, kesakralan jabatan tidaklah penting bagi kekuatan ekonomi para pemangsa yang merajalela di tanah air, jika kepentingannya sudah terganggu.

Memang diperlukan kekuatan besar di sini, dan membiarkan Jokowi hanya berwacana ria bersama kubunya di KIH, akan menjadi dosa besar pula bagi KMP jika menanggapnya sebagai tontonan mengasyikkan. Sayangnya KIH yang identik dengan orang-orang yang baru berbuka puasa panjang, tak dapat dipastikan akankah berela hati tak menonjol-nonjolkan sesuatu yang tak perlu untuk sekadar memberi tahu bahwa ia adalah pemenang. Kecuali memang Jokowi akan diperangkap untuk dimakzulkan.

Horas be ma.

Shohibul Anshor Siregar. Naskah ini pertamakali diterbitkan oleh harian Waspada Medan, Senin 2 Februari 2015, hlm B7

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: