'nBASIS

Home » ARTIKEL » KEMELUT TIRTANADI

KEMELUT TIRTANADI

AKSES

  • 541,646 KALI

ARSIP


Pagi ini Muhri Fauzi Hafiz melibatkan saya dalam diskusi tentang PDAM Tirtanadi dalam akun facebooknya. Kasus inti yang dia kemukakan ialah soal rekrutmen tim seleksi yang akan bertugas melakukan tugasnya untuk menentukan siapa pimpinan perusahaan milik daerah provinsi Sumatera Utara itu. Dalam akun facebooknya pagi ini, ia memberi tautan pemberitaan sebuah media.

Beberapa pekan ini saya telah banyak membaca berita tentang PDAM Tirtanadi, sebuah perusahaan daerah Provinsi Sumatera Utara yang bergerak dalam pelayanan air minum. Selama ini, dan juga melalui pemberitaan-pemberitaan media lokal, image BUMD ini tetap saja tidak berubah: masih sangat buruk, termasuk tentang rekrutmen calon-calon pimpinannya yang akhir-akhir ini menghiasi media lokal.

Melalui perantara maupun secara langsung, saya pernah mendapat penuturan tentang kondisi BUMD ini dari Azzam, dirut PDAM Tirtanadi non-aktif yang kini meringkuk di Lapas (terimakasih Azzam yang malang dan sejumlah staf inti yang memberi keterangan).

Sebelum itu, tak lama sebelum Azzam ditetapkan sebagai tersangka, suatu ketka tv lokal, DeliTV dalam salah satu acaranya yang diselenggarakan secara live, meminta saya memberi komentar dan penilaian atas kondisi dan roadmap perubahan ke depan yang direncanakan, besaran budget diperlukan untuk itu, dan perbandingan existing condition BUMD itu dengan kepatutan ideal berdasarkan asas kemanusiaan dan kemasyarakatan serta keusahaannya,

Suatu ketika saya diundang menjadi pembicara untuk sebuah seminar tentang BUMD ini di Hotel Danau Toba. Kepada ketua pelaksana, rekan Joharis Lubis dari Unimed, saya tegaskan bahwa saya harus menjadi pembicara pertama dan akan langsung pergi usai berbicara. Saya tinggalkan pembicara lainnya di acara (di antaranya Jaya Arjuna, Farid Wajdi dan lain-lain) setelah mengemukakan kekesalan saya yang sudah menahun, antara lain: mengapa orang berteriak terus tentang kebobrokan pelayanan Tirtanadi namun tetap nyaman meski kebobrokan yang diteriaki itu tak pernah berubah sedikit pun.

Semua akses dan kesempatan itu telah saya gunakan sebaik-baiknya untuk “membedah” PDAM Tirtanadi, dan secara samar saya gambarkanlah dalam beberapa artikel tentang BUMD.

Tentang sorotan pemberitaan yang disodorkan oleh Muhri Fauzi Hafiz kali ini, saya berpendapat:

(1) Boleh juga secara resmi kerjasama antar lembaga (pemprovsu-USU) dan boleh juga kerjasama antar sesama orang-orang USU (Ahmad Taufan Damanik dengan satu, dua, tiga atau berapa orang yang dia mau dan siapa saja yang ia mau rekrut dari USU).

(2) Model pertama otomatis akan terbawa sekaligus tanggungjawab kelembagaan USU. Model kedua secara moral, baik orang-orang yang merekrut (Ahmad Taufan Damanik) maupun orang-orang yang direkrut, kiranya tetap saja akan merasa mewakili USU karena faktanya mereka memang kolega di sana. Mustahil memilih yang bukan kolega dalam tanda petik.

(3) Jika faktanya Ahmad Taufan Damanik dan kawan-kawannya di Dewan Pengawas PDAM Tirtanadi itu memilih model kedua tentulah dikandung sejumlah maksud, antara lain  (a) pilihannya secara subjektif telah diletakkan jauh lebih penting dari pilihan kelembagaan USU (mengapa begitu, tentu bisalah diminta jawaban kepada Ahmad Taufan Damanik), dan;  (b) sekaligus menjelaskan kemungkinan bahwa Ahmad Taufan Damanik dan Dewan Pengawas merasa tak akan terpenuhi keinginannya jika menempuh model pertama. Keinginan apa? Ya, keinginan subjektif itu tadi.

(4) Apa yang dilanggar? Menurut banyak orang bukan sekadar aspek moral. Tetapi juga menyangkut kewenangan kelembagaan lain terkait dengan kedudukan sebuah BUMD. Tentang hal ini saya tidak tahu persis rinciannya, mohon rekan-rekan perjelas. Jika memang tak ada yang dilanggar, dipersilakan saja Ahmad Taufan Damanik melakukan apa yang dianggapnya betul.

Ada fakta yang sukar dibantahkan oleh siapa pun bahwa:

(1) BUMN dan BUMD adalah salah satu sumber penyelewengan keuangan Negara/Daerah, dan;

(2) Meskipun sudah diketahui secara luas oleh kalangan elit dan awam, tetapi selalu sulit dilakukan perubahan ke arah perusahaan yang sehat dan memiliki fungsi penting sebagai trigger pembangunan ekonomi, di samping fungsi-fungsi normatif lainnya. Mengapa begitu? Saya rasa semua orang pun tahu jawababannya.

Suatu ketika saya bertemu di Mess Pemprovsu, Jalan Jambu Jakarta, dengan sejumlah anggota legislatif Sumut periode 1999-2004. Mereka kunjungan kerja atau studi banding tentang pengelolaan air minum di Jakarta dan di Surabaya. Hasil studi banding itu kelak mereka harapkan dapat memberi pertimbangan untuk sebuah usul baru, yakni kenaikan tarif oleh PDAM Tirtanadi.

Saya tertawa serius kepada mereka:

(1) Tirtanadimu itu berdiri sejak zaman Belanda. Syukurilah Belanda (maaf: pukimaknya itu) memberi peninggalan itu kepada Anda. Apa jejak-jejak nasional Indonesia dalam perusahaan itu (selain tower, jaringan dan sebagainya), tentu harus Anda pikirkan agar jangan nanti ada rakyat yang akan berkata: “lebih enak dijajah Belanda ketimbang dijajah bangsa sendiri”.

(2) Bahan dasar untuk air minum di Jakarta dan di Surabaya jelas berbeda. Begitu pun dengan air pegunungan dari sungai-sungai yang jernih yang menjadi sumber untuk Tirtanadi yang mungkin hanya perlu dialirkan ke Medan, diberi tawas lalu didistribusi ke pelanggan (memang sebegitu awam saya berusaha menjelaskan, karena faktanya kini suply itu pun jelas tak cukup). Tetapi yang ingin saya tegaskan ialah bahwa faktor-faktor produksi berbeda di ketiga daerah. Karena itu studi banding itu tak akan menghasilkan sesuatu yang diperlukan oleh Tirtanadi.

Saya kemukakan hal ini dengan maksud sekadar menjelaskan bahwa apa yang dikesalkan oleh banyak orang tentang peran legislatif daerah dalam kasus-kasus seperti ini memang tidak selalu dapat diharapkan.

Masalah rekrutmen dan pendayagunaan alat-alat kekuasaan negara adalah masalah serius di sebuah negara berkembang, terutama karena merit system tak dapat dihadirkan, ditambah dengan ketertutupan yang dibangun untuk kepentingan-kepentingan tertentu.  Saya kira inilah sebabnya mengapa seluruh pimpinan KPK saat ini bisa ditersangkakan oleh Kepolisian, dan kisruh rekrutmen Kapolri pengganti Sutarman juga melukiskan hal yang sama.

Shohibul Anshor Siregar

artikel 1
artikel 2
artikel 3

Advertisements

1 Comment

  1. jtxmisc says:

    artikel menarik , Adrienne

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: