'nBASIS

Home » ARTIKEL » SAVE PRESIDENT (3)

SAVE PRESIDENT (3)

AKSES

  • 535,235 KALI

ARSIP


save president 3Mendistribusi jabatan-jabatan ternyata membuatnya menjadi orang terpenjara oleh ulahnya sendiri, karena faktanya ia hanyalah seorang yang sama dengan komunitasnya itu yang tak pernah mendengar ungkapan bijak “my loyality to my party end when my duty began to this country” (loyalitasku kepada partaiku berakhir saat dimulainya pengabdianku untuk negaraku). Ia tak faham menjadi negarawan.


Mungkin Anda sama heran dan protesnya dengan seorang ilmuan sosil dari LIPI, Siti Zuhro, ketika mengetahui bahwa Kemendagri sudah mengeluarkan pengaturan tentang penyebutan nama Presiden Joko Widodo. Ini mengingatkan kelaziman hipokritas pada masa lalu, terasa sekali seperti ingin kembali ke zaman Orde Lama dan Orde Baru. Surat edaran Kemendagri yang dibuat pada 26 Januari 2015, yang ditandatangani oleh Sekjen Kemendagri Yuswandi Temenggung itu, menegaskan bahwa nama Presiden Joko Widodo di berbagai acara kenegaraan harus disebut “Yang Terhormat, Presiden Republik Indonesia, Bapak Jokowi”.

Seseorang di dalam masyarakat kerap mendapat julukan tertentu karena alasan yang sangat terterima oleh logika umum. Udin, misalnya, karena jumlahnya terlalu banyak di sebuah lingkungan, terpaksalah diberi keterangan lain, misalnya Udin Muntir (ahli mesin), Udin Kurus (postur kurus), Udin Pahae (berasal dari Pahae), dan lain-lain.

Soekarno dan Soeharto. Ketika dilahirkan, Soekarno diberi nama Koesno Sosrodihardjo. Karena sering sakit, belakangan, ketika berumur 5 tahun, diubah menjadi Soekarno. Nama itu diambil dari seorang panglima perang dalam kisah Bharata Yudha, yaitu Karna. Sesuai aturan dalam bahasa Jwa huruf “a” berubah menjadi “o”. Konon ketika menjadi presiden, ejaan nama Soekarno digantinya sendiri menjadi Sukarno dengan alasan bahwa nama tersebut menggunakan ejaan penjajah. Tetap ia tetap menggunakan Soekarno dalam setiap tanda tangannya karena tanda tangan tersebut adalah tanda tangan yang tercantum dalam teks proklamasi. Soekarno juga dikenal Achmad Soekarno  yang didapatnya ketika menunaikan ibadah haji.

Soeharto mendapat julukan sebagai Bapak Pembangunan. Setuju tak setuju, kelihatan ada hal yang dijadikan alasan untuk itu. Soekarno bukan cuma mendapat julukan sebagai Pemimpin Besar Revolusi, pada awal namanya juga lazim ditambahkan julukan-julukan penghormatan lain seperti Paduka Yamg Mulia, Penyambung Lidah Rakyat Indonesia, Putra Sang Fajar,  dan lain-lain. Ia juga mendapatkan gelar Doktor Honoris Causa dari 26 perguruan tinggi di dalam dan luar negeri, di antaranya UGM, ITB, UI, Unhas, IAIN Jakarta, Unpad, Universitas Muhammadiyah Jakarta, Universitas Columbia (Amerika Serikat), Universitas Berlin (Jerman), Universitas Lomonosov (Rusia) dan Universitas Al-Azhar (Mesir), dan lain-lain. Soal kemanfaatnya tentu sangat bersifat politis.

Pengaturan nama Joko Widodo di berbagai acara kenegaraan harus disebut “Yang Terhormat, Presiden Republik Indonesia, Bapak Jokowi” susah dicerna kecuali sekadar menegaskan bahwa Joko Widodo itu kini secara resmi adalah Jokowi, dan dia Presiden Republik Indonesia, serta dengan jabatan itu ia adalah Yang Terhormat.  Jokowi memang menuliskan nama aslinya Joko Widodo, dan nama itu jugalah yang digunakan dalam surat-surat resmi.  Kira-kira, apa urgensi pengaturan ini? Jika Kementerian Dalam Negeri memaksudkannya sebagai bagian dari langkah dan program revolusi mental yang digembar-gemborkan itu, rasanya bukan hanya terasa sangat janggal, melainkan juga sangat dangkal.

Obsesi. Tentulah ia, Jokowi,  ingin sukses menjalankan tugas sebagai presiden. Jika mungkin hingga dua periode seperti SBY. Tanpa harus membayangkannya berkeinginan pula menjadi presiden seumur hidup seperti Bung Karno dan Soeharto, tentulah ia ingin selamanya kelak dikenang sebagai negarawan besar, dan yang diabadikan oleh sejarah. Itu sangat manusiawi, dan itu bagus. Dengan segenap minus dan plusnya, Jokowi adalah hasil demokrasi yang dipilih, meski mungkin tak benar-benar direncanakan sendiri dan meskipun mungkin tak dijunjung tinggi.

Katakanlah kini tumbuh banyak penyesalan pada banyak orang. Tetapi lama kelamaan orang pasti akan terbiasa dipimpin Jokowi, mengikutinya, menokohkannya dan menganggapnya sebagai simbol yang sakral, serta untuknya orang pun rela berkorban nyawa sekali pun. Seburuk pemerintahan yang pernah hadir di permukaan bumi, tentulah selalu berusaha menanamkan nilai, kebenaran dan cita-cita subjektif yang diindoktrinasi dengan menggunakan kekuasaan. Itu biasa sekali dalam sejarah. Bahkan Nazi, Neo Nazi dan Neo-New Nazi pun selalu muncul tak henti-henti, sebagaimana Hitler dan Hitlerism serta Maoism yang tak pernah uzur. Sebaliknya, sebaik-baik pemerintahan yang pernah dicatat dalam sejarah, mestilah memiliki dimensi tertentu yang dalam batin banyak orang dianggap sebaiknya dilupakan dan dianggap pantas dilupakan.

Izin Menjadi Diktator? Ungkapan itu terasa berlebihan. Tetapi sama sekali bukan tidak memiliki dasar. Suka atau tidak, kelihatannya Jokowi begitu mengagumi Mao dan para penerusnya, meskipun orang-orang di sekitarnya mencoba menempelkan kesan Soekarnois kepadanya, antara lain dengan menamai kabinetnya dengan kabinet yang pernah dibuat oleh Soekarno: Kabinet Kerja. Tentu ia sadar betul bahwa orang-orang di sekitarnya hanya tahu dangkal Soekarno, dari kulit-kulit luarnya, dan malah orang yang tak faham sama sekali ide dan ajaran Soekarno bisa menjadi simbol bagi orang-orangnya dan dengan berhipokrit ria ingin tetap berada di sekitar kekuasaan. Faktanya memang Jokowi masih akan harus bergantung kepada orang-orang dengan latar belakang dan sejarah seperti itu. Mendistribusi jabatan-jabatan ternyata membuatnya menjadi orang terpenjara oleh ulahnya sendiri, karena faktanya ia hanyalah seorang yang sama dengan komunitasnya itu yang tak pernah mendengar ungkapan bijak “my loyality to my party end when my duty began to this country” (loyalitasku kepada partaiku berakhir saat dimulainya pengabdianku untuk negaraku). Ia tak faham menjadi negarawan.

Orang sudah mulai menduga-duga, akankah ia membentuk partai baru. Tetapi bukan itu masalah intinya. Jokowi hanya perlu minta restu kepada bangsa Indonesia untuk menjadi diktator sebagaimana secara implisit dikemukakan dalam orasinya di UGM ketika menjelaskan apa kunci kemajuan Cina. Ia memang tidak mengemukakan rincian Mao ketika melakukan proyek “lompatan besar” dan “revolusi kebudayaan”. Siapa pun pencetus istilah revolusi mental di sekitar Jokowi yang mulai diintroduksi saat musim perkampanyean tempohari, pastilah mendasarkan diri pada langkah-langkah tak biasa meski dengan resiko sangat besar sebagaimana pada proyek “lompatan besar” dan “revolusi Kebudayaan” yang hanya dapat dilakukan oleh seorang diktator sebagaimana dipaksakan dalam sejarah masa lalu Cina. Ketika kubunya mengutak-atik legislatif hingga di sana dualisme yang dibangun sudah sangat rawan konflik fisik yang dahsyat, pikirannya hanya satu: “jangan ada interupsi dari siapa pun kepada saya”. Konflik internal PPP dan Golkar tentu bukanlah sesuatu yang alamiah, dan salah besar jika melihat Yasonna H Laoli sebagai tokoh utama di balik itu, sama dengan Hasto Kristiyanto yang sebetulnya bukanlah siapa-siapa tetapi mendadak-sontak menjadi “penggembira nasional” dalam perpolitikan yang semakin kisruh.

Agaknya patutlah diduga, bahwa adalah hal tetek-bengek baginya soal kisruh KPK-POLRI. Jangan mengira ia respek terhadap Ahmad Syafi’i Ma’arif, Jimly, Oegroseno, Hikmahanto dan semua orang yang direkrut dari sebelah kubu yang lebih memihaki save KPK ketimbang save Polri itu. Jangan pula dikira ia tak punya agenda khusus buat Mega, dan sama sekali salah jika orang menganggap dia boneka Mega. Ia hanya perlu waktu dan melakukan “sharing manis” untuk hal-hal tertentu agar Mega bahagia. Tetapi jika ia bukan pemimpin yang dikader dan diorbitkan oleh Mega namun mendapat posisi super istimewa, tentu ia punya mekanisme keterikatan besar kepada sistim sebagaimana lazim dalam demokrasi korporatokrasi. Sistim itulah yang berada di balik “mission impossible” dirinya melangkah pasti dari Solo ke Jakarta bersama Ahok dan dari Jakarta ke Jakarta bersama JK.

Akhirnya semakin terasa kebenaran dugaan bahwa melantik atau tak melantik Komjen BG bukanlah hal besar baginya sepanjang tak mengganggu kekuasaan. Juga soal KPK dan segenap agenda pemberantasan korupsinya itu, dia dan banyak orang di dunia ini pun tahu urusan penegakan hukum apalagi pemberantasan korupsi itu hanyalah sesuatu yang semata-mata dimaksudkan untuk keikut-sertaan dalam semangat internasional yang dikendalikan negara-negara besar (tak ubahnya isyu HIV/AIDS, narkoba, teroris dan lain-lain).

Faktanya, orang tak bisa lain, harus sambil korupsi untuk meneriaki korupsi. Tetapi kita semua sudah tahu ampuhnya pembungkaman politik dan perlawanan jika menggunakan lembaga-lembaga penegak hukum dan alat-alat kekuasaan negara bukan? Ini bukanlah khas Jokowi. Tidak sama sekali.

Shohibul Anshor Siregar. Naskah ini pertamakali diterbitkan oleh Harian Waspada, Medan, 23 Februari 2015, hlm B7

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: