'nBASIS

Home » ARTIKEL » SAVE PRESIDENT (4)

SAVE PRESIDENT (4)

AKSES

  • 512,316 KALI

ARSIP


10996793_10203677141431026_4711981014719659009_n

“Beginilah kalau niat sudah salah sejak awal”, kata Sordak Sagala memulai penjelasan kepada teman-temannya yang sedang mempersiapkan unjuk rasa besar-besaran bertema “Save KPK”. Lalu ia pun melanjutkan: “Kalau Negara mampu membangun institusi hebat seperti KPK dan jika Negara mampu membuatnya tidak sekadar asesoris belaka, mengapa tidak Kepolisian dan Kejaksaan saja yang diperbaiki sejak awal? Apa susahnya? Toh kekuasaan ada di tangan Presiden. Mengapa tak melakukan revolusi mental itu mulai dari Kepolisian dan Kejaksaan? Mengapa hanya mampu memilih modus revolusi mental dengan pengarusutamaan pentingnya simbol-simbol yang remeh temeh dan yang sangat menggelikan?”

Sordak Sagala masih belum selesai. Ia pun dengan bersemangat menyambung: “Jika anggapan ketak-mampuan memperbaiki Polri dan Kejaksaan telah menjadi dasar untuk pendirian KPK tempo hari, maka sadarilah bahwa sesungguhnya hanya sebuah logika dan cara berfikir yang amat kelirulah yang menjadi dasar pembentukan KPK.

Saya tak begitu hirau mereka dulu pergi ke Hongkong, Singapura, Malaysia, ke Amerika, dan ke Negara-negara di Amerika Latin, untuk studi banding mencari bentuk terbaik institusi pemberantasan korupsi yang diinginkan, yang kemudian dinamai KPK. Itu tak menjadi hal serius bagi saya, meski sedikit banyaknya menandai kekeliruan dalam berfikir. Jika pernah ada orang yang sungguh-sungguh mau memberantas korupsi, dan seseorang itu bukan tukang becak, melainkan presiden, bagi saya itu dapat dilakukan dengan seseksama dan sebijak mungkin, tanpa berurusan dengan asesori”.

Teman-teman Sordak Sagala pun heran, bahkan ada yang secara spontan melontarkan cercaan sangat kasar “siapa yang membayar Anda untuk berbicara seperti itu dan berusaha merontokkan semangat mendukung gerakan “Save KPK?” Sordak Sagala bukan tipe orang yang mudah diperdaya dan digertak bahkan difitnah. Ia tak mau terkecoh dengan kamuflase, apalagi eupimisme berakar budaya double talk (omong ganda) khas orang-orang dalam komunitas munafik.

Akhir Cerita Telah Ditulis. Sordak Sagala secara eksplisit menggambarkan sejarah dan perulangan nasib buruk yang menimpa institusi-institusi khusus pemberantasan korupsi di Indonesia sepanjang masa. Katanya, sejarah dan tradisi pasti berulang. Perontokan KPK dan institusi apa pun sejenisnya tak mungkin dihindari sampai kapan pun. Karena itu, emosionalitas dan gerutu penuh rasa frustrasi berbagai pihak yang kerap tiba pada pilihan buntu menawarkan opsi berimbang (bubarkan KPK atau bubarkan Polri) sama sekali tidak pas. Polri masih memiliki tugas pokok lain yang kemudian didukung oleh kompleksitas organisasi. Sedangkan jika KPK dibubarkan secara resmi kita mungkin hanya tinggal mencari para meter dan pengukuran objektif tentang keadaan korupsional Negara, apakah lebih buruk atau lebih baik atau sama saja dengan atau tanpa KPK, dengan perbandingan before-after, dan setelah itu rebut-ribut lagi untuk penokohan seseorang elit baru dengan bermodalkan isyu korupsi dan pemberantasannya.

Tentu semua orang masih ingat sesuatu yang kini berhenti mendadak di KPK, yakni obsesi melebarkan sayap hingga KPK ada di zona wilayah Indonesia yang mereka buat dengan peta korupsional milik sendiri. Jangan pula dilupakan tepuk-tepuk riuh tokoh-tokoh penting di semua level yang merasa sudah sangat aman dengan perontokan KPK dan metamorfosisnya yang menjadi sangat bersahabat di tangan tim baru kombinasi hasil seleksi lama dan tunjukan “prerogatif” baru itu.

Lihatlah, pinta Sordak dengan tegas: “sambil mengigau, semua orang di Indonesia kini berkata dengan sangat yakin bahwa sesungguhnya tidak ada konflik institusional antara KPK dan Polri. Hanya segelintir oknum pada kedua institusi penegak hukum itulah yang bertikai tentang hal yang remeh-temeh hingga terpola seolah konflik institusional. Ini sebuah kesenuan baru beraroma penyesatan yang ditujukan untuk memaafkan atau paling tidak mengaburkan pihak yang menjadi biang masalah dalam perontokan mutakhir KPK. Padahal kehadiran KPK adalah caci-maki sejarah yang sangat serius atas penegakan hukum konvensional tentang korupsi yang ditanggung-jawabi oleh Polri dan Kejaksaan. Substansi konfliknya ada di situ, dan yang selamanya akan membuat tak hanya rivalitas di antara keduanya.

Karena itu konflik laten maupun terbuka akan selalu berintikan rencana dan eliminasi yang tak mungkin berhenti karena seruan demi seruan, bahkan yang berasal dari presiden sekali pun. Hanya saja kedua institusi yang langsung dibawahkan oleh Presiden ini (Polri dan Kejaksaan) memiliki sejarah dan tradisi kemenduaan yang sangat adaptif terhadap perubahan hingga tetap survive dalam ketak-beresan abadi. Anehnya orang tak pernah berkesanggupan untuk menuding presiden sebagai penguasa neko-neko. Padahal hanya karena ketak-sanggupan atau catatan latar-belakang seorang presidenlah semua ini dapat terjadi”.

Sordak Sagala dengan tegas berani berasumsi, bahwa jika dengan gambaran KPK hari ini dan proyeksinya ke depan yang amat sulit dibayangkan dapat efektif, lebih baik dibubarkan saja dengan catatan dalam organisasi Polri ditambahkan lagi satu sub atau divisi khusus untuk penekanan korupsi dan Kejaksaan dirombak besar-besaran untuk tak hanya seakan barisan pengintai kesalahan orang demi kesalahan itu sendiri. Saya ingin agak realistis saja, kata Sordak Sagala. “Setinggi ekspektasi kepada institusi mentereng berjuluk extraordinary, kiranya belum pernah terbukti memiliki catatan mengagumkan. Dalam penilaian saya, KPK selama ini hanya cukup sukses sebagai juru bicara moral dan pembangkitan semangat rakyat (di level grass root yang tak pernah berpeluang sama sekali melakukan korupsi) untuk pencaci-makian korupsi. Memang tak perlulah disesali lagi, bahwa dalam kapasitas superbody KPK edisi Samad berdamai terhadap banyak hal. Saya, misalnya, sangat heran untuk apa data kekayaan capres dibawa ke KPK kalau mereka di sana malah ketakutan membicarakannya? Padahal korupsi itu adalah wajah khas power. More power berarti more corrupt. Seketika menjadi sangat bijak orang kampung bilang ikan selamanya mengalami proses pembusukan mulai dari kepala, sesuatu yang selama ini sangat dihindari untuk difahami oleh KPK sebagai strategi kerja”.

Sordak Sagala dihardik oleh teman-temannya sambil mengacung-acungkan gulungan karton berupa poster sederhana berisi pesan moral “save KPK”. Sordak Sagala menyimak betul tanpa mata berkedip saat mendengar serangan balik “hei kamu harus adil. Hargailah bahwa hanya KPK yang pernah tercatat menangkap gubernur dan menteri. Buka mata kamu, buka telinga kamu, buka kesadaran nurani kamu”. Tetapi Sordak Sagala menjawab dengan ringkas “itu hanyalah bukti kuat atas metode tebang pilih ala KPK. Saya tak lihat gubernur-gubernur yang lebih powerfull dan menanggung-jawabi cash-flow dan potensi keuangan Negara lebih besar masuk dalam agenda pembicaraan KPK”.

Tidak ada yang salah dalam pandangan Sordak Sagala. Bahwa jika Polri dan Kejaksaan dibenahi hingga memiliki tak hanya keistimewaan kewenangan luar biasa sebesar yang dimiliki KPK, tetapi juga disiplin pengabdian yang tak mendua, maka ia pun pastilah mampu melakukan pembantaian terhadap korupsi tidak dengan cara sendiri dan bahkan memulainya dari diri sendiri untuk kepatuhannya atas UU dan bukan hanya loyalitas beraroma hipokrit kepada figur presiden, dan semua itu dilakukan bukan untuk tujuan pembelian citra.

Kita mungkin perlu masa 25 tahun untuk membenahi, mulai dari doktrin yang wajib ditanamkan kepada kader baru yang diseleksi ketat tidak dengan cara “tunjuk” berbasis sogok yang dikaburkan dalam proses seleksi yang dikesankan bersih dan objektif, sebagaimana proses seleksi komisioner-komisioner apa pun (termasuk KPK) di negeri ini yang kita semua tahu betapa bobroknya. Polri dan Kejaksaan tentulah memerlukan kepemimpinan yang bukan pelanjut tradisi buruk yang menjadi sebab bencana, dan seorang presiden tidak mungkin tidak tahu harus berbuat apa untuk itu. Tentu tidak boleh berputus asa. Jika pun semua kebajikan yang diinginkan dan dicita-citakan (expectations) tak akan terlaksana pada masa kepemimpinan sekarang ini, berharaplah ada presiden pada periode-periode berikut yang memiliki tak hanya popularitas, tetapi tekad yang kuat mempertanggungjawabkan kepemimpinannya untuk maslahat rakyat.

Jadi, kelelahan berekspektasi sudah cukup, karena bulan tak kunjung terhampiri pungguk.  Meskipun sudah sangat terlambat, tetapi sangat perlu dikaji dampak ekspektasi berlebihan kepada KPK terhadap pembiaran dari sorotan publik terhadap perbaikan Kepolisian dan Kejaksaan. Ayo kita hitung berapa banyak laporan dari seluruh Indonesia (kepada KPK) dan itu cukup hidency dari diskusi publik.

Bagaimana melupakan fakta ekspresi-ekspresi khas di level masyarakat yang dengan cara masing-masing berteriak korupsi tetapi sambil berharap share istimewa dari yang diteriaki. Saya merasa ini sebuah bentuk euporia yang dilembagakan, yang sangat panjang dan tak kunjung berakhir. Publik tak siuman dan malah begitu dahsyat melabrak setiap ungkapan yang tak memberi jempol kepada KPK. Saya sungkan, tetapi ingin mengatakan bahwa KPK telah menjadi monumen besar yang membuktikan rendahnya tekad memberantas korupsi di Indonesia.

Shohibul Anshor Siregar. Naskah ini pertamakali diterbitkan oleh harian Waspada, Senin, 2 Pebruari 2015, hlm B7


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: