'nBASIS

Home » ARTIKEL » AUDIT SOSIAL YAYASAN DANA GEDUNG NASIONAL MEDAN

AUDIT SOSIAL YAYASAN DANA GEDUNG NASIONAL MEDAN

AKSES

  • 512,716 KALI

ARSIP


anatomi kasus

Melihat perulangan pola masalah yang menimpa Gedung Nasional Medan (GNM), saya menilai sangat perlu dilakukan audit sosial terhadap Yayasan Dana Gedung Nasional (YDGN). Hal itu untuk menemukan solusi terbaik penyelamatan GNM dari kepunahan, baik bermakna harfiah maupun bermakna non-harfiah. Induk masalahnya saya lihat ada pada YDGN.

Saya memilih istilah “kepunahan secara harfiah” untuk maksud rontoknya GNM sebagai bangunan fisik hingga tak bersisa atau sekadar berubah dari karakter dan arsitektur khasnya. Sedangkan kepunahan bersifat non-harfiah saya maknai sebagai proses kemerosotan nilai dan kedudukannya sebagai benda dan bangunan bersejarah, baik karena pembiaran maupun karena tindakan seperti yang direncanakan oleh YDGN sekarang. Mendirikan bangunan apa pun, apalagi pusat grosir di sekitar GNM termasuk kategori yang akan mengakibatkan kepunahan non-harfiah. Bangunan-bangunan baru itu akan melahirkan aktivitas baru yang merubah makna GNM.

Anda tahu masjid Agung Medan? Lihatlah motif orang datang ke sana sekarang. Untuk pengamatan yang cukup lama, saya selalu tidak melihat sebanyak orang yang masuk menjadi shaf-shaf jama’ah yang bersujud. Jumlah terbesarnya hanya ingin sekadar memanfaatkan pekarangan untuk parkir kenderaan. Bayangkanlah kini banyak orang berkata dalam hati: “Syukurlah ya Allah ada Masjid Agung untuk space parkir ketika akan berbelanja ke mall yang berlokasi persis beberapa meter di sebelahnya”. Tidak ada alasan lagi memeriksa KTP orang untuk memastikan apakah yang memarkirkan kenderaan beragama Islam, atau menganjurkan setiap orang untuk berwudhu dulu lalu sholat sebelum pergi ke gedung di sebelah (mall).

Keberkalaan. Sebagaimana telah sangat luas diketahui, sejak akhir tahun 1970-an secara berkala masalah GNM selalu mencuat kepermukaan karena YDGN ingin melakukan sesuatu yang kontroversial, yakni mengomersilkan lahannya. Akhir tahun 1990-an misalnya, GNM dengan lahan seluas 5.290 m2 itu akan dirubah dengan meminta pihak ketiga menambah bangunan komersil di sekitarnya. YDGN mengatakan tidak akan merusak, bahkan akan merawat GNM. Alasan klasiknya, mereka tidak memiliki dana. Padahal jika masyarakat Sumut dengan kondisi ekonomi yang rendah tahun 1954 mampu mendirikan GNM yang pada zamannya menjadi gedung kebanggaan yang mewah, mengapa kini sekadar merawat saja tidak mampu?

Pada kejadian akhir tahun 1990-an itu, Walikota Medan Abdillah akhirnya berjanji akan mengurus GNM sebaik-baiknya. Kepada pengurus Yayasan Gedung Juang Enam-Enam (YGJEE) dan Dewan Pengurus Angkatan 66 (DPA-66), yang waktu itu berdelegasi dipimpin almarhum Dr H Zakaria, Sp.AK, Abdillah kurang lebih berkata: “Abang-abang Angkatan 66 yakinlah, selagi Dillah menjabat Walikota Medan, Dillah akan merawat GNM sebaik-baiknya. Begitu pun tugu Angkatan 66 yang berdiri di persimpangan Jalan Kreta api/Jalan Prof Mohammad Yamin”.  Iktikad itu segera ditindaklanjuti dengan pengalokasian dana untuk renovasi GNM.

Delegasi yang sama juga berhasil meyakinkan Gubsu Rizal Nurdin yang waktu itu berkata: “Jika bukan kita, siapa lagi yang akan mengurus dan melestarikan sejarah perjuangan bangsa kita?”Gubsu pun ikut mengalokasikan dana ratusan juta rupiah. Meskipun GNM itu dibangun oleh Gubsu pertama SM Amin, tetapi Rizal Nurdin menghindari polemik tentang siapa yang lebih berwenang mengurus GNM. Prinsip terpenting ialah GNM tak boleh disia-siakan, apalagi dikomersilkan dengan dalih apa pun.

Tanggal 17 Agustus 2000 GNM pun diresmikan (kembali) pemakaiannya, yang ditandai dengan Upacara Peringatan Hari Kemerdekaan RI yang langsung dipimpin Gubsu. Beberapa hari sebelumnya, ada penandatanganan dokumen yang mirip komitmen bersama mengurus dan melestarikan GNM antara YDGN dengan YGJEE dan DPA-66 Sumut.  Setelah itu YGJEE dan DPA-66 Sumut pindah berkantor ke GNM (dari sekretretariatnya di Jalan Multatuli No 2 Medan). Dr H  Zakaria Siregar, Sp.AK tentang motif kepindahan berkantor itu menegaskan: “Kita tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan. Tetapi saya yakin jika kita berkantor di sana, secara kelembagaan ada pengawasan yang membuat orang nekad mengurungkan niatnya dan memilih melestarikan ketimbang mengomersilkan. Mereka akan sangat berhitung kepada kita”.

Tetapi setelah Dr.H.Zakaria Siregar, Sp.AK meninggal, YGJEE dan DPA-66 Sumut terus degradasi. Posisi kedua organisasi itu di GNM pun dikaburkan. Plank merk DPA-66  yang didirikan di halaman GNM pun lenyap. Menurut informasi yang saya terima belum lama ini dari seorang anggota DPRD Kota Medan, bahkan di DPRD pernah ada seorang perempuan yang mengaku menggergaji sendiri plank merk itu. Dari Wakil Sekretaris DPA-66 Sumut Susi Gurning saya dapatkan informasi bahwa pihaknya sudah melaporkan kejadian itu.

Tahun 2014 permasalahan yang sama timbul kembali. Kali ini ada surat dari seseorang yang mengatas-namakan YDGN berisi permohonan perubahan peruntukan lahan GNM kepada Plt Walikota Medan, agar dapat dibangun pusat grosir dan perkantoran 5 tingkat. (Proses pengatas-namaan ini pun menurut saya sangat perlu diteliti). Plt Walikota Medan dengan dalih tertentu seterusnya memohon persetujuan DPRD yang hingga periode berakhir tidak berhasil mendapat kata sepakat. Padahal, tidak mengukuhkan statusnya sebagai bangunan bersejarah dan tak melindungi sesuai ketentuan imperatif UU Nomor 11 tahun 2010 adalah satu masalah besar. Dengan sengaja ingin merubah peruntukannya, jelas masalah lebih besar lagi. Belum lagi dilihat bahwa sebetulnya dalam surat Plt Walikota Medan disebutkan sejumlah persyaratan untuk pemberian izin perubahan peruntukan lahan GNM, antara lain pernyataan persetujuan dari seluruh pengurus YDGN dan Eksponen 66. Saya sangat meragukan validitasnya jika diklaim ada surat persetujuan tertulis itu.

Jika berpedoman kepada akal bulus seorang awam, tak mengapalah didirikan gedung pusat grosir berlantai 5 di sekitar GNM. Tetapi si awam yang ini tidak faham bahwa di landscape GNM itu pernah terjadi peristiwa bersejarah. GNM adalah pertanda untuk semua peristiwa dan bahkan darah para pejuang yang dulu mungkin berceceran di seluruh lokasi berpagar itu. Tidak ada pilihan kecuali melestarikan. Apakah itu suatu pemborosan dan darimana dananya? Seseorang yang karena kondisi kemiskinannya membuat pikirannya hanya terpaut untuk mengais rezeki kebutuhan pas-pasan setiap hari, terkadang sulit berpikir untuk kebutuhan lain yang terkait nilai (value). Tetapi, sama halnya dengan pendidikan, bangsa mana pun di dunia ini tidak pernah memosisikannya sebagai investasi dengan mekanisme economic return seperti jual tahu dapat uang untuk membeli tempe. Ini jenis human investment.

Jika ancaman lebih dahsyat pernah terjadi pada akhir tahun 1990-an, YGJEE Sumut dan DPA-66 Sumut berhasil mematahkan keinginan YDGN yang berkolaborasi dengan investor, maka kini aktor penentangan menyebar sangat luas ke semua lapisan. Ada potensi besar kasus ini merembes ke dimensi lain, termasuk politik, semisal sentimen sara; terutama karena reaksi-reaksi penyadaran dalam setiap orasi saat unjuk rasa berkelanjutan (di sekitar kantor DPRD maupun Walikota) yang mengkonstruk bentuk-bentuk ketak-pasrahan menyaksikan kesenjangan ekonomi yang dikendalikan oleh minoritas dengan memanfaatkan kondisi lemah rezim pemerintahan yang antara lain telah menyebabkan Negara berubah menjadi serakah (greedy state).

Eksistensi YDGN. Di kalangan aktivis Koalisi Masyarakat Sipil Untuk Penyelamatan Gedung Nasional Medan (KMSPGNM), setelah melalui berbagai dialog, termasuk “Seminar Penyelamatan Gedung Nasional” pertengahan bulan lalu di Unimed, yang mempertemukan pihak pemerintah Kota Medan dan YDGN di satu pihak dengan para akademisi di pihak lain, kecurigaan semakin memuncak terhadap YDGN. Mengapa ada pola-pola tertentu yang menyebabkan entah siapa bisa masuk menjadi pengurus, antara lain anak dan menantu. YDGN yang mengurus sebuah warisan sejarah seyogyanya adalah badan transparan.

Ketika anak dan menantu bisa menjadi pengurus, berarti patut diduga ada indikasi kurang baik, setidaknya tradisi tertutup yang kurang terpuji. Tentu kebiasaan sangat  private mungkin saja lazim terjadi dalam yayasan milik keluarga. Tetapi itu sama sekali tak dapat ditoleransi dalam sebuah yayasan yang mengatas-namakan kepentingan rakyat.

KMSPGNM menilai pantas saja kemudian YDGN itu sangat miskin gagasan, dan core pikirannya hanya ingin mengomersilkan lahan. Keinginan itu seolah semakin kuat ketika memperhitungkan rakyat sudah lupa kasus-kasus lama. Ada pula kesan bahwa dengan membiarkan GNM tak terurus, hingga publik menilainya kumuh, menjadi noktah buruk di pusat kota, kelihatannya YDGN seolah merasa memiliki alasan lebih kuat lagi untuk mengalih-fungsikan lahan kosong  di sekeliling GNM. Kini warga awam maupun elit di kota ini masih ada yang secara simplistis berpendapat lebih baguslah GNM dirubuhkan dan diganti dengan bangunan modern. Tetapi semua itu hanyalah karena YDGN lalai. Sebagai contoh dari kelalaian itu, hingga hari ini YDGN tidak pernah berniat mendaftarkan GNM sebagai gedung bersejarah dan lokasi cagar budaya, dan pemerintah diam saja.

Saya tidak mau berspekulasi apalagi menuduh tentang dugaan kemungkinan tergiurnya orang-orang tertentu di dalam YDGN menerima pemberian yang pantas dikwalifikasikan suap dari investor, toh kelak hal seperti itu pasti akan terbuka sendiri jika memang ada. Saya tidak menampik adanya pihak-pihak di kalangan KMSPGNM yang sejak awal berkeinginan menelusurinya. Tetapi hingga kini saya tetap memilih tidak perlu berburuk sangka, meski saya sangat yakin bahwa halayak sangat jeli melihat berbagai kejanggalan dalam perguliran kasus ini. Saya masih sangat percaya integritas beberapa orang di dalam YDGN itu.

YDGN sangat lemah dan hanya memiliki solusi tunggal: komersilkan lahan. Jika itulah kemampuan tertingginya, maka secara moral YDGN sudah tidak dapat lagi dikatakan berfungsi. Semestinya jika orang-orang di YDGN menyadari tugas berat yang tak mampu diembannya,  mengapa tidak mengundurkan diri saja? Ungkapan inilah yang terucap dari Paulus Manunggul Tambunan Kamis pekan lalu saat dialog live di RRI Medan. Jika mereka tidak mampu, belum tentu yang lain tidak mampu.

Berdasarkan investigasi di lapangan, sertifikat tanah GNM pernah dianggap hilang. Informasi yang saya peroleh, setelah Dr H Zakaria Siregar, Sp.AK masuk menjadi salah seorang pengurus YDGN, surat kepada pihak-pihak yang diduga mengetahui keberadaan sertifikat itu pernah dilayangkan, bahkan juga pemberitahuan melalui media cetak. Sangat mengherankan ketika tahun lalu sertifikat itu muncul di kantor Walikota Medan untuk urusan permohonan izin perubahan peruntukan lahan.

Seorang pengusaha dalam bidang proverty membuat simulasi. Ia memulai hitungan tentang harga tanah GNM, modal kerja membangun gedung pusat grosir dan perkantoran berlantai 5, peluang besar mendapatkan uang downpayment dari peminat space (rumah pertokoan) yang akan segera ditawarkan secara bebas kepada wirausahawan, kredit bank dengan agunan sertifikat GNM, dan keuntungan-keuntungan yang akan diperoleh. “Anak kecil pun bisa, dan itu bukanlah jenis bisnis dengan label enterprneurship yang hebat”, katanya.

GNM yang terletak di sudut Jln Veteran/Jln Sutomo, Medan, didirikan tahun 1954 oleh Gubsu pertama SM Amin. Cikal-bakalnya sejak 1935. YDGN berawal dari badan yang dibentuk dengan akte nomor 5 tanggal 2 Nopember 1951, kemudian dirubah dengan akte nomor 122 tanggal 26 Mei 1954, yang masing-masing dibuat di hadapan Hasan gelar Soetan Pane Paroehum, notaris di Medan. Setelah itu kepengurusan YDGN silih berganti menurut periode. Dana pembangunan GNM diperoleh dari sumbangan masyarakat dan pengumpulan melalui bazar di Lapangan Merdeka.

Penutup. Walikota Medan belum menyatakan GNM sebagai gedung bersejarah, dan pula tidak mendaftarkannya sebagai cagar budaya. Padahal menurut UU Nomor 11 Tahun 2010, GNM memenuhi kriteria berusia lebih dari 50 tahun, memiliki arsitektur khas mewakili zamannya, memiliki catatan sejarah penting bagi bangsa dan memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa. Dengan berpedoman kepada kriteria itu, maka di sekitar GNM berserak bangunan bersejarah yang dengan sendirinya mengkonstruk kawasan cagar budaya.

Dengan jarak yang sangat dekat dengan GNM terdapat tugu perang Medan Area, prasasti dan Hotel eks Wilhelmina, gedung eks sekretariat Negara Sumatera Timur, eks markas PSMS, Gedung Olah Raga dan Gedung RRI. Semua tak dianggap bangunan bersejarah oleh pemerintah. Khusus mengenai eks markas PSMS saya sudah berbicara kepada Indra Sakti Harahap, dan saya minta ia telusuri sejarah gedung itu. Tidak usah dengan mengerahkan seluruh fans fanatik PSMS yang belasan ribu itu. Kalau begitu Pemko Medan memiliki hutang moral, budaya dan politik yang besar yang harus dibayarnya segera. Kita belum lagi menceritakan hilangnya gedung kebudayaan di Jalan Irian Barat, gedung eks percetakan Sjarikat Tapanoeli, Lapangan Merdeka yang kini disebut sudah terpenjara, dan lain-lain. Ini yang membuat sejarawan Ichwan Azhari menuduh kota ini sebagai kota tuna sejarah yang amat menyedihkan.

KMSPGNM bertekad mengembalikan GNM. Langkah-langkah telah disusun meliputi gerakan penyadaran bersifat akademis, gugatan hukum (pidana dan perdata) dan political pressure. Saya memastikan isyu GNM ini terus-menerus mendegradasi popularitas dan elektibilitas Walikota Medan Dzulmi Eldin yang barang tentu akan maju kembali untuk pencalonan periode kedua.  Sungguh saya berharap kewenangan beliau untuk memberhentikan kasus ini. Jika Ketua YDGN pertama adalah Walikota Medan ke-8, yakni Djaidin Purba, mengapa Dzulmi Eldin tidak proaktif mengintervensi dalam keadaan kisruh begini? Saya berharap ia tampil menjadi Ketua YDGN. Beberapa aktivis KMSPGNM menentang saya untuk hal ini dengan dalih orang yang melalaikan tanggung-jawabnya terhadap GNM tidak pantas diusulkan menjadi pengurus YDGN. Tetapi saya berpegang pada prinsip bahwa orang bisa khilaf. Ada hak dan kesempatan baginya menebus kekhilafan itu dengan kebajikan untuk masalahat bangsa dan Negara. Lagi pula siapa sebetulnya yang akan beruntung jika sesama kita terus-menerus berseteru? Siapa?

Catatan: untuk pendapat hukum dari Dr Hasim Purba, SH., M.Hum dan Hamdani Harahap, SH., M.Hum, saya ucapkan terimakasih.

 

Shohibul Anshor Siregar. Naskah ini pertamakali diterbitkan oleh Harian Waspada, Medan, Senin, 10 Maret 2015, hlm B7


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: