'nBASIS

Home » ARTIKEL » DPRDSU: INTERPELASI

DPRDSU: INTERPELASI

AKSES

  • 512,716 KALI

ARSIP


dprdsu

Interpelasi terhadap Gatot Pujonugroho sudah ditandatangani oleh sebagian anggota DPRDSU. Konsolidasi berlangsung, termasuk penggalangan kekuatan agama berbau rasial yang tak nyaman. Adakah peluang interpelasi ini berjalan sesuai keinginan para pemrakarsanya? Berdasarkan pengalaman, interpelasi itu hanyalah gertak sambal belaka

Sebuah judul berita media online menarik perhatian saya saat searching malam ini: “Gubernur dan Tokoh Agama Sepakat Pertahankan Kondusivitas Sumatera Utara”.

Setelah membaca isi berita, barulah saya tahu bahwa rupanya yang dimaksud dengan tokoh agama itu ialah tokoh-tokoh dari Persatuan Gereja Indonesia (PGI), Persekutuan Gereja-Gereja Pentakosta (PGPI), Forum Konsultasi dan Komunikasi Gerejawi, Konferensi Wali Gereja Indonesia (KWI) /Keuskupan Agung, Wali Umat Budha Indonesia (Walubi), Persatuan Hindu Dharma Indonesia (PHDI) , Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia (MATAKIN) dan Lembaga Pengembangan Pesta Paduan Suara Gerejawi Daerah (LPPD) Sumut.

Mgr Anicetus B Sinaga  dari Keuskupan Agung Medan dikutip mengatakan demikian: “Kerukunan akan tetap kita pertahankan dan segala sesuatu masalah harus dibicarakan dengan baik. Gereja punya peran moral yakni membangun kedamaian dan kesejahteraan menuju Sumut Bangkit”.

Ada kalimat dalam berita itu “Tokoh agama juga menyatakan keprihatinannya karena semakin berkembangnya penyakit penyakit sosial yakni narkoba, kekerasan anak dan seks bebas. Semua ini tidak hanya tanggungjawab pemerintah, tapi para tokoh agama juga ikut bertanggung jawab dalam membantu mengatasinya masalah narkoba yang menghancurkan generasi muda”.

Dalam berita itu, meski kita tahu adalah tokoh HKBP, tetapi tidak disebutkan sebagai tokoh agama, melainkan dikategorikan sebagai Tokoh Masyarakat, yakni RE Nainggolan yang adalah mantan Sekdaprovsu. Ungkapan yang dikutip media dari tokoh HKBP ini ialah “sudah menjadi kewajiban bersama untuk menjadikan Provinsi Sumut agar tetap aman. Kami sangat berterimakasih atas penerimaan Pak Gubernur yang sungguh luar biasa karena dengan kesibukannya yang luar biasa dalam memimpin Sumut dapat meluangkan waktu untuk para tokoh agama”.

Dengan tak menyebutkan adanya tokoh agama Islam di antara yang hadir, terasalah berita ini kurang lengkap. Juga tak menjelaskan bahwa ada missi khusus yang jika itu adalah soal kerukunan, menjadi begitu ganjil pula tidak menghitung Islam dalam usaha mewujudkan kerukunan itu.

Meski beragama Islam, tentulah Gatot Pujo Nugroho tidak dapat dikatakan mewakili komunitas dan pemimpin agamanya di daerah ini. Sama halnya dengan pejabat yang mendampinginya yang beragama Islam seperti Kepala Badan Kesbangpol Linmas Eddy Syofian, Karo Keuangan Ahmad Fuad, Karo Binsos M.Yusuf, kesemuanya tidak dapat disebut secara bersama dengan Gatot Pujo Nugroho mewakili umat Islam Sumut.

Dicatat dari pertemuan itu bahwa Gubsu Gatot Pujonugroho juga mengatakan “dengan semangat Sumut Bangkit tidak akan maju dan berkembang tanpa dukungan seluruh komponen masyarakat dan tokoh agama”. Artinya dapat diterjemahkan bahwa ungkapan ini hendak memastikan bahwa bukan umat yang wakilnya tak diundang untuk pertemuan ini saja yang mempunyai peran untuk membangkitkan, memajukan dan mengembangan Sumut.

Jika dikaitkan dengan pernyataan lain Gubernur dalam pertemuan Kamis malam di rumah dinas Gubsu itu “Sumut tidak dibangun oleh satu kelompok, tapi dibangun oleh semua kekuatan dan potensi masyarakat termasuk kekuatan umat beragama. Kita bersyukur, Sumut tetap kondusif baik dari segi keamanan, politik dan sosial budaya”, makin terasalah bahwa pertemuan ini sedang menghitung dan mengevaluasi andil umat Islam, serta hasilnya adalah (kurang lebih): “bukan mereka saja yang berbuat”.

Panggung depan. Ketika memberi pengantar untuk tautan berita ini pada laman facebooknya, seorang jurnalis yang menamakan diri Ucok Kocu menyebut begini: “kata kawan awak.. tetap kondusif hingga 2018, itupun kalau tak ada “angin koncang” karena sudah clear dan bersih…kalau yg lama tak ada sudah bersih, tinggal yang baru tahun 2014”.

Cara ini seakan penuh spekulasi, mencoba memberi pemaknaan atas sebuah peristiwa penting. Baginya pertemuan agama itu adalah cover saja, tetapi misinya adalah kontinuitas jabatan Gatot Pujonugroho hingga akhir periode (2018). Artinya pertemuan ini sangat simbolik, sehingga begitu tersembunyi untuk dijelaskan maksud sesungguhnya yakni, menurut Ucok Kocu, penyelamatan Gatot Pujo Nugroho dari impeachment yang dikaitkan dengan interpelasi yang usulnya sudah ditandatangani oleh 55 dari 100 orang anggota DPRD Sumut.

Pengantar Ucok Kocu juga member tahu pembaca bahwa interpelasi itu sebetulnya sudah kandas. Dia pun memilah pendekatan sesuai dengan status keanggotaan para legislator dalam pilahan lama dan baru (2014). Bukankah Anda juga memahami bahwa sesungguhnya ada tingkat kesulitan yang berbeda berhubungan dengan legislator new comer ketimbang legislator yang memperpanjang masa jabatannya melalui pemilu 2014?

Pertanyaan selanjutnya adalah, cara apa dan adat apa, yang dijalankan untuk membersihkan legislator lama itu? Apa pula yang disebut dengan ungkapan Melayu Tanjungbalai “angin koncang” itu? Jika itu terkait dengan kelanggengan jabatan hingga masa akhir (2018) maka angin koncang itu bukanlah HT Erry Nuradi yang telah berkata tidak ada teman abadi dalam politik untuk menjustifikasi lompatannya keluar dari partai Golkar ke pangkuan Surya Paloh di NasDem. Bukan. Bukan itulah agaknya kan?

Kalau begitu apa? Jika hal ihwal korupsi yang lazim dianggap begitu dahsyat dan tanpa tawar-menawar yang menjadi angin koncang itu, rasanya agak jauh. Bukankah KPK sedang dipingsankan saat ini dan diperkirakan melap dan membersihkan ingusnya saja ia tak mungkin sanggup saat ini?

Interpelasi dan Analisis Kekuatan. Arif Tampubolon dalam media online asuhannya memuat nama-nama yang sudah menandatangani usul interpelasi di atas kertas bermeterai Rp 6000.

Janter Sirait, Fraksi Partai Golkar. Jantoguh Damanik,Wasner Sianturi, Sutrisno Pangaribuan, Augus Napitupulu, Zahir, Sarma Hutajulu, Herman Sembiring dari Fraksi PDI Perjuangan.

Saleh Bangun, Sopar Siburian, Rony Reynaldo, Muhri Fauzi Hafiz, Guntur Manurung, Syahriani Tambunan, Tengku Milwan, Arifin Nainggolan, Lidiani Lase, Melizar Latif, Tiassah Ritonga, dan Jenny RL Berutu dari Fraksi Partai Demokrat.

Dari Fraksi Partai Gerindra Yantoni Purba, Astrayuda Bangun, Fajar Waruwu, Ramses S, Srikumala,  Sonny Firdaus, Richard Sidabutar, Ari Wibowo, Ajie Karim, Parlinsyah Harahap, Donald Lumbanbatu, dan Salomo T.R. Pardede.

Aduhot Simamora, Rinawati Sianturi, Robby Anangga, Darwin Lubis, Fanotona War, Patar Sitompul, Firman Sitorus, Toni Togatorop, dan Ebenejer Sitorus dan Zulkifli Effendi dari Fraksi Partai Hanura. Roby Agusman Harahap, Juliski Simorangkir, Tigor L, Philips Perwira Juang Nehe, Januari Siregar, dan Zeira salim dari Fraksi PKB.

Anhar A. Monel, Muhammad Nezar Djoli, Inge Amelia, Jubel Tambunan, dan Delmeria, Fraksi Partai Nasdem. Iskandar Sakti Batubara dan Aripay Tambunan dari Fraksi PAN.

Jika melihat daftar di atas, fraksi dengan jumlah terbesar (Golkar) hanya “menampilkan” satu orang anggota saja. Sedangkan Partai Demokrat sebanyak 19 orang, dan Gerindra 12 orang, Hanura 10 orang, PKB 6 orang, Nasdem 5 orang dan PAN 2 orang. Head to head kekuatan ini masih belum bisa dihitung, karena orang yang sudah menandatangani bisa berbalik arah.

Haji Lulung di DPRD DKI melaporkan kepada forum ILC bahwa ia sudah ditekan DPP Partainya untuk membatalkan interpelasi. Ia menjelaskan kecemasan Ahok sudah memuncak hingga ia melobby pimpinan pusat partai. Adakah orang setangguh Lulung di Sumut? Ketahui pula, partai kita dibangun dengan kemaharajaan super pimpinan pusat. Bagi pusat urusan daerah hanyalah tetek-bengek demokrasi.

Jika diasumsikan Golkar akan menolak 100 %, termasuk salah seorang anggotanya yang sudah menandatangani interpelasi, maka untuk posisi hari ini barang tentu PKS dengan beberapa yang lain perlu dihitung. Lima puluh lima orang yang belum menandatangani bukan berarti tak setuju interpelasi, karena ada gaya dalam berpolitik yang lazim menampilkan kesamaran kalau bukan kemenduaan.

Rakyat menilai. Sudah berulangkali parlemen di negeri ini mempertontonkan inkonsistensi. Di pusat maupun daerah. Karena itu, satu hal yang harus dipertegas ialah konsistensi itu.

Masalah kedua, tentulah soal substansi interpelasi. Argumen apa yang dibangun dan data apa yang sudah dimiliki. Saya tak mencampuri urusan ini untuk sementara, kita pilih kesempatan lain untuk membicarakannya.

Di negeri ini model demokrasi yang terbangun ialah hegemoni eksekutif dan itu berubah drastik sejak 1999 (heavy legislative) hingga sekarang yang menampilkan legislatif tak ubahnya stempel legitimasi belaka.

Isyu dahsyat yang terus menerus diterpakan ialah bahwa legislatif itulah lembaga terkorup. Lembaga anti korupsi yang membangun isyu ini dan cukup berhasillah dia. Padahal dengan perimbangan (untuk sumut misalnya) 1 orang guubernur setara dengan 100 orang legislatif.

Periksa mekanisme penggunaan uang, tak sepeser pun akan bisa berpindah ke tangan legislatif jika bukan karena setuju eksekutif. Orang lupa bahwa sungguh benar power tend to corrupt. Kalau begitu more power tentulah more corrupt. Lembaga legislatif tidak pernah mampu untuk membiayai survey yang membuat dirinya lebih baik dari yang lain. Tetapi disain pertempuran perebutan SDA dalam kancah internasional sudah lama tiba pada penguasaan melalui tangan-tangan lokal. Inilah yang lazim disebut dengan pemerintahan boneka.

Untuk menyebut sebuah contoh, keluhan utama dalam masa transisi pemerintahan Indonesia 2014 adalah bagaimana bisa terbentuk sekian banyak UU yang menyerahkan kekayaan Indonesia untuk digarap tanpa berkeadilan oleh multi national corporations? Intinya adalah kolaborasi eksekutif dan legislatif. Karena faktanya kebanyakan UU adalah inisiatif eksekutif, maka tentukanlah sekarang lebih jahat eksekutif atau legislatif. Hanya saja karena tak berdaya, legislatif banyak yang pasrah hingga memilih menumpuk harta ketimbang memasang idelisme. Padahal eksekutif yang jahat dapat dima’zulkan bukan?

Kecerdasan dan keuletan legislator sangat diperlukan dan itu bukan sesuatu yang mencari-cari peran dan mengada-ada. Itu kewenangan konstitusional. Tetapi rakyat kerap tak dapat berharap, karena untuk sebagian besar, sebagai legislator bermakna adalah sebuah pekerjaan pula. Sebuah pekerjaan bukannya sekadar untuk menjamin survive orang yang tadinya naik sepeda ontel terus mampu mempertahankan kayuhan sepeda ontelnya. Bukan cuma dasi dan jas serta berbagai kebiasaan perilaku baru berbiaya besar yang kerap muncul.

Mengapa hal itu harus diceritakan? Sunguh, betapapun dianggap tak etis, nyatanya tidak bisa dihindari. Karena untuk menjadi legislator mereka telah melakukan rivalitas hidup mati dengan pengorbanan materi yang luarbiasa, di tangan para penyelenggara pemilu yang bertindak hanya sebagai si bolis na burju. Dengan begitulah negeri ini tergadai di tangan pemodal. Interpelasi akhirnya dapat menjadi arena bermain untuk mendapatkan uang. Itu bukan di Sumut saja. Lagi pula di DPRD Sumut soal interpelasi itu sudah tercatat pernah layu sebelum berkembang, setidaknya pada periode lalu.

Nasib Gatot. Sebagian besar sudah mengalami patah arang dengan Gatot, dengan atau tanpa terkait dengan langkah T Erry Nuradi. Bahkan di kalangan anggota separtai Gatot. Tetapi karena posisi lemah dan konfiguurasi politik yang terbentuk di DPRDSU, aspirasi legislator dapat lenyap seperti judul filem gone with the win.

Bebeberapa waktu lalu Gatot diisukan korupsi dan ada mobilisasi unjuk rasa. Tetapi isyu bergeser ke sudut lain, yakni menghitung berapa isteri Gatot. Pada sebuah seminar tentang pilkada langsung yang diselenggarakan oleh sebuah organisasi kemahasiswaan non-Islam di Unimed saya berusaha memperjelas. Jika Anda tak suka ia beristeri lebih dari satu, kawasan yang dipermasalahkan adalah tata nilai.

Orang Islam memiliki dalil kuat yang lebih kuat dari dalil apa pun untuk itu, termasuk dalil Negara. Gatot dan pria muslim lainnya boleh beristeri 2, 3 dan 4 jika mampu berbuat adil. Saya tak mendengar Anda berbicara serius tentang korupsi yang dilakukan Gatot. Dan jika Anda bercerita serius tentang itu, jangan lupa bahwa HT Erry Nuradi juga punya jejak yang tak selalu indah dan putih bersih selama dua periode memimpin Sergai.

Saya hanya sekadar melukiskan bagaimana sebuah isyu dikanalisasi sangat manis sehingga orang teralih dari isyu utama.

Kini para pemuka agama non muslim sudah didekati. Nainggolan yang mantan sekdaprovsu seperti “berpura-pura” berterimakasih telah diterima oleh Gubsu di tengah kesibukannya membangun  Sumut.

Saya tak membaca banyak berita tentang ini. Tetapi berita yang saya kutip pada awal artikel ini benar-benar menyimpan sesuatu, yang menurut saya memang terkait dengan upaya membangun kubu pertahanan dengan menggunakan kewibawaan kaum elit agama.

Jika itulah tujuannya, maka orang-orang di DPR adalah orang beragama. Tetapi mungkinkah urusan ini dicampuradukkan sedemikian rupa? Yah, namanya usaha. Berhasil tidaknya terserah yang maha kuasa.

Penutup. Saya tidak tahu konstelasi politik internal Golkar. Jika pengendali di sini sudah berubah, tentulah akan ikut menentukan secara signifikan nasib interpelasi. Jika endingnya ingin melengserkan, maka mengapa Golkar mau menyerahkan jabatan itu kepada seorang “pengkhianat” (untuk menyebut fenomena kepindahan partai dari Golkar) HT Erry Nuradi? Ini serius. Karena kasusnya tidak sama dengan Datuk Lelawangsa, OK Arya Zulkarnaen dan lain-lain. Jadi Ajib Shah tetap bisa mengendalikan pasukan untuk mengaamankan Gatot.

Tautan 1
Tautan 2
Tautan 3

Shohibul Anshor Siregar


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: