'nBASIS

Home » ARTIKEL » TUNA SEJARAH

TUNA SEJARAH

AKSES

  • 512,316 KALI

ARSIP


TUNA SEJARAH
Ini semua tentulah pelajaran penting bernegara, bukan uji coba kekuatan perang atau menghitung secara cermat siapa kalah dan siapa menang. Pembangunan jelas untuk manusia, dan tak mungkin ditoleransi memberi tamparan terhadap harkat dan martabat pihak tertentu untuk kemenangan istimewa hegemoni pihak tertentu lainnya. Semua harus setara dalam martabat yang penuh.

Rabu tanggal 11 Maret 2015, bertempat di Ruang Sidang 2, lantai 2, kantor Walikota Medan. Setelah melalui pembicaraan yang berlangsung sangat hangat dan dinamis, akhirnya diperoleh sebuah kesepakatan antara Pemko Medan dengan Koalisi Masyarakat Sipil Untuk Penyelamatan Gedung Nasional Medan (KMSPGNM). Untuk sementara momentum ini dan isi kesepakatan yang dilahirkannya dianggap mampu mengakhiri tikai pendapat yang berlangsung hangat hampir satu bulan, tentang Gedung Nasional Medan (GNM) yang terletak di Jalan Veteran/Jalan Sutomo, Kelurahan Pandau Hilir, Kec. Medan Perjuangan, Medan.

Walikota Medan Dzulmi Eldin S diwakili oleh Kepala Bappeda Zulkarnain Lubis dan Kadis Tata Ruang Tata Bangunan Sampurno Pohan. Kurang lebih dalam posisi memberi support atau pertimbangan atas rencana Pemko Medan untuk perubahan peruntukan tanah sekitar GNM yang akan dibangun pusat grosir dan perkantoran 5 lantai, beberapa orang ahli dihadirkan. Dua orang di antaranya berbicara, sedangkan yang lain menyimak tanpa kata. Ketua Komisi D DPRD Kota Medan juga dihadirkan untuk poros yang sama.

Tetapi inilah hasilnya. Pertama, GNM adalah salah satu mata rantai sejarah perjuangan Indonesia, khususnya Kota Medan dan Provinsi Sumatera Utara. Meskipun hingga hari ini belum ditetapkan menjadi bangunan dan kawasan bersejarah, namun hal itu tidak mengurangi nilai peninggalan sejarah yang amat berharga itu.

Kedua, Sesuai ketentuan UU Nomor 11 Tahun 2010, GNM sesungguhnya adalah bangunan dan kawasan cagar budaya, mengingat sudah berusia lebih dari 50 (lima puluh) tahun;  mewakili masa gaya paling singkat berusia 50 (lima puluh) tahun;  memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan; dan, memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa.

Ketiga, Berdasarkan hal tersebut pada butir 1 dan 2 di atas, setelah menemukan fakta-fakta hukum yang sangat kuat yang membuktikan bahwa Ir. H. Alfredo yang mengatasnamakan Yayasan Dana Gedung Nasional Medan (YDGNM) sama sekali tidak memiliki hak untuk mengajukan permohonan perubahan peruntukan lahan GNM, maka Walikota Medan segera diminta untuk menyatakan menarik kembali dan menyatakan batal surat Plt Walikota Medan yang ditujukan kepada Ketua DPRD Kota Medan, bertanggal 25 Februari 2014 nomor 593/2781 perihal: “Permohonan Perubahan Peruntukan Tanah yang Terletak di Jalan Sutomo Sudut Jalan Veteran Kel. Pandau Hilir Kec. Medan Perjuangan a.n. Sdr. Ir. H. Alfredo”. Diktum ini diberi batas waktu, yakni sebelum sidang paripurna DPRD Kota Medan tentang masalah ini yang sudah diagendakan hari Senin tanggal 16 Maret 2015.

Keempat, Merujuk kepada “Petisi Penyelamatan Gedung Nasional” yang dihasilkan oleh Seminar “Penyelamatan Gedung Nasional Medan” yang diselenggarakan oleh Pusat Studi Sejarah dan Ilmu-ilmu Sosial (PUSSIS) Unimed, Pengembangan Basis Sosial Inisiatif & Swadaya (‘nBASIS) dan Dewan Pengurus Angkatan 66 Sumatera Utara, pada tanggal 18 Februari 2015 di kampus Unimed, yang substansinya adalah rekomendasi Tim Ahli sebagaimana dimaksudkan oleh Bagian Ketiga, tentang Penetapan, pada Pasal 33 ayat (1) UU Nomor 11 Tahun 2015, Walikota akan segera menetapkan Gedung Nasional Medan sebagai cagar budaya.

Saat kesepakatan bersama ini ditandatangani, Dzulmi Eldin sedang berada di Jakarta. Meskipun didesak sangat keras, Zulkarnain Lubis dan Sampurno Pohan merasa tidak memiliki wewenang untuk membatalkan surat Plt Walikota Medan nomor 593/2781. Mereka berdua hanya menyanggupi akan menyampaikan hasil kesepakatan bersama kepada Dzulmi Eldin S dan memastikan jawaban resmi dari Walikota Medan sebelum Rapat Paripurna DPRD Kota Medan 16 Maret 2015.

Akhirnya sore hari tanggal 13 Maret 2015 Zulkarnain Lubis memberitahu KMSPGNM bahwa Walikota Medan Dzulmi Eldin S sudah menandatangani penarikan kembali surat permohonan perubahan peruntukan tanah GNM. Surat bernomor 593/3272 bertanggal 13 Maret 2015 itu dipastikan pula sudah sampai kepada Ketua DPRD Kota Medan, Ketua YDGN, Ketua Yayasan Gedung Juang Enam-Enam, Ketua Umum Dewan Pengurus Angkatan 66 Sumut, dan pihak-pihak lain yang terkait.

Jika data akhir tentang gedung-gedung bersejarah di kota Medan dibuat pada tahun 2001 semasa walikota Bachtiar Djafar, meski pun sangat terlambat (mengapa begitu ya?) tentulah ada desakan kultural dan sejarah untuk melakukan pembaruan data. Apaa susahnya pekerjaan itu? Perda khusus mengenai hal ini malah sudah terbit pada tahun 2012 yang artinya sama sekali hanya menunggu political will Pemko Medan semata.

Testimoni. Kunci ketercapaian kesepakatan itu ialah testimoni unsur pengurus YDGN. Paulus Manunggul Tambunan tegar berkata, bahwa ia menolak perubahan peruntukan lahan GNM. Saya bersama almarhum Dr H.Zakaria Siregar,Sp.AK, katanya, sudah pernah menyurati berbagai pihak yang diduga mengetahui keberadaan sertifikat tanah GNM, bahkan mengumumkan melalui media cetak sekitar tahun 2000. Ia heran ketika belakangan diketahui bahwa pada awal tahun 2014 saat Ir.H.Alfredo mengajukan permohonan perubahan peruntukan tanah GNM. Ini sangat ganjil. Ini pidana, katanya.

Keterangan pengurus YDGN lainnya, Muhammad TWH, juga tak mendukung alih-fungsi lahan GNM. Kuasa hukum bersama Ketua Umum YGN Taufik Margandi Lubis dan Wakil Sekrearis Paulus Manunggul Tambunan, Syafaruddin Hasibuan, kepada peserta pertemuan yang berlangsung di kantor Walikota Medan itu mengatakan bahwa status Ir H Alfredo baginya belum jelas, karena perubahan kepengurusan Yayasan masih belum mendapat pengesahan Kemenkumham. Otomatis, kepengurusan YDGN masih tetap yang lama, tanpa nama Ir H Alfredo di dalamnya.

Testimoni Ketua Umum Dewan Pengurus Angkatan 66 Sumut H Marzuki menegaskan tidak ada persetujuan dari pihaknya. Syamsul Qomar, Azwir A Husein dan pengurus Yayasan Dana Gedung Juang Enam-Enam lainnya memberi testimoni yang sama.

Akhirnya semua pihak yang pro perubahan peralihan peruntukan lahan GNM merasa seperti menegakkan benang basah, tidak lagi memiliki argumen. Lagi pula analisis terhadap karakteristik YDGN sangat diragukan apakah masih sesuai dengan apa adanya sebelum pemberlakuan UU Yayasan. Sebagaimana diketahui, UU Yayasan memberi limit waktu untuk penyesuaian bagi semua Yayasan yang ada di Indonesia. Tercatat bahwa YDGN tidak melakukan hingga tenggat waktu terlewati. Ketika menghidupkan kembali YDGN inilah diduga telah terjadi perombakan besar-besaran orientasi YDGN, meski tetap mengklaim GNM sebagai asetnya. Ini sangat sepi dari sorotan.

Reaksi dari Gedung Dewan. Hingga artikel ini ditulis masih ada jurnalis yang meminta tanggapan tentang masih diteruskannya pembahasan perubahan peruntukan lahan GNM pada hari Senin tanggal 16 Maret 2015 hari ini. Tetapi beberapa anggota DPRD Kota Medan setengah bersumpah bahwa GNM sudah sangat aman. Begitu pun pimpinan beberapa partai sudah memberi jaminannya. Tetapi saya merasa sudah cukup aman, meski ada sesuatu yang tak perlu dijelaskan di balik ini.

Dalam rencana jadwal Paripurna ini memang perubahan peruntukan lahan GNM dan Centre Point digandengkan sedemikian rupa. Fakta ini mendorong rekan-rekan dari KMSPGNM untuk tetap melakukan unjuk rasa. Memang ada berbagai macam pendapat saat hal ini dibahas Jum’at sore (13/03/15).  Sebagian mengatakan ini hanya akan menjadi arena pembahasan tentang Centre Point.

Jika itu yang menjadi masalah, maka bagi sebagian peserta rapat menolak mentah-mentah dan bahkan meratakan dengan tanah bangunan itu dianggap sebagai solusi. Alasannya ialah soal kepemilikan lahan yang disengketakan, kejadian-kejadian buruk yang sudah terjadi seperti peruntuhan masjid dan hilangnya bukan hanya nama jalan, tetapi jalan itu sendiri.

Menyimak berbagai perspektif itu, saya menyarankan janganlah rubuhkan gedung itu. Jadikan saja ia menjadi usaha bersama dengan kepemilikan saham 50 % untuk perusahaan yang membangun, 25 % untuk PT KAI sebagai pihak yang mengklaim pemilik lahan, 20 % untuk Pemko Medan dan 5 % untuk badan milik umat Islam yang masjidnya sudah diruntuhkan di situ sebelumnya.

Ini semua tentulah pelajaran penting bernegara, bukan uji coba kekuatan perang atau menghitung secara cermat siapa kalah dan siapa menang. Pembangunan jelas untuk manusia, dan tak mungkin ditoleransi memberi tamparan terhadap harkat dan martabat pihak tertentu untuk kemenangan istimewa hegemoni pihak tertentu lainnya. Semua harus setara dalam martabat yang penuh.

Shohibul Anshor Siregar. Naskah ini pertamakali diterbitkan oleh Harian Waspada, Medan, 16/03/2015, hlm B7


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: