'nBASIS

Home » ARTIKEL » PANGKAL KELELUASAAN JOKOWI

PANGKAL KELELUASAAN JOKOWI

AKSES

  • 557,706 KALI

ARSIP


Semua itu, dan yang lain-lain juga, lebih dari cukup untuk menjadi alasan ketidak-sukaan yang akumulasinya dapat tiba pada sebuah sikap politik yang tegas. Tetapi keleluasaan-keleluasaan melahirkan semua itu bukan tanpa batas, saat internal kekuasaan pun terpilah dan memihaki orang-orang lemah yang berteriak.  Catat saja bahwa Jokowi itu presiden terlemah sepanjang sejarah menurut Arbi Sanit, dan bagi JK ia pernah diketagorikan sebagai bakal calon yang minim pengalaman dan tak layak menjadi Presiden RI.

Apa yang tak Anda sukai pada Jokowi? Gaya bicaranya (ada yang menganggapnya ketus-ketus)? Sebesar apa ketidak-sukaan itu gerangan? Hanya ikut-ikutan tak sukakah atau Anda memiliki sebuah kualitas ketidak-sukaan yang bersifat substantif, misalnya terkait dengan kebijakan yang diderivasi dari sebuah ideologi tertentu? Atau Anda telah mencatat hal-ihwal inkonsistensinya lalu menjadi tak suka? Bisa jadi mungkin karena Anda masih menyimpan endapan tuduhan tentang ketak-mandiriannya sebagai negarawan karena merasa tetap diposisikan dan sekaligus pula memosisikan diri hanya sebagai petugas partai dengan jabatan presiden. Jika Anda barisan “penggantang” kekuasaan atau bagian-bagiannya hingga ke ujung unit terkecil di kubu Prabowo-Hatta, kita perlu jelaskan juga ketidak-sukaan Anda itu apakah cuma perasaan khas sebagai orang yang gagal meraih hasrat karena kalah dalam perebutan kekuasan belaka.

Satu pertanyaan lagi. Bisakah Anda pilah semua jenis ketak-sukaan itu menjadi agregasi ketak-sukaan yang berpilah, misalnya menjadi ketidak-sukaan kepada figur Jokowi (saja), JK (saja) atau ketidak-sukaan kepada duet Jokowi-JK? Silakan saja dengan sikap itu. Tetapi jangan lupa, dalam menidak-sukai Jokowi, atau JK, atau Jokowi-JK, Anda memiliki peluang berhadapan dengan 70 jutaan pemilih pasangan ini (jika Anda percaya hitungan KPU dan pengukuhan MK), dalam pilpres 2014. Itu pun masih wajib ditambahkan dengan kekuatan para pemegang kekuasaan real pada pemerintahan berikut linkage kekuatan internasional yang diperhitungkan pasti memiliki vulnaribility (keterpengaruhan kepentingan) dengan Indonesia. Juga dengan kekuatan politik efektif lainnya seperti multi national corporations yang mungkin sudah mendapatkan kepastian kemapanan di sini.

Kita perjelas saja siapa Anda. Apakah mungkin sebagai bagian dari 62 jutaan pemilih Prabowo-Hatta, atau di antara keduanya, alias golput. Juga bisa dari kalangan pendukung pasangan ini. Semuanya sama-sama tak berbeda posisinya dalam berhadap-hadapan dengan pendukung Jokowi, pendukung JK, atau pendukung Jokowi-JK. Meski harus dibayangkan bahwa para pendukung itu kini sudah mengalami sikap memudar, tetapi tak sedikit di antaranya yang berkategori true believer yang sangat kaku.

Protes Kenaikan Harga BBM. Meski sebagai penentang paling keras soal kebijakan kenaikan harga BBM pada periode kepemimpinan SBY-Budiono, konon desakan PDIP agar Jokowi-JK menerima warisan harga baru (naik) BBM cukup kuat. SBY-Budiono memang tidak mau menaikkannya. Bukan hanya karena tak ingin dianggap tak meninggalkan catatan manis di tengah masyarakat, tetapi harga BBM pada akhir periode kepemimpinan mereka dengan tegas tidak dinaikkan dengan sejumlah alasan. Tetapi itu tidak dapat diterima sama sekali oleh Jokowi-JK dan para pengambil kebijakan dalam kabinetnya.

Harga BBM pun naik tak lama setelah Jokowi-JK resmi menjalankan pemerintahan. Lalu turun pula dalam waktu yang tidak begitu lama. Tetapi naik lagi pada akhir pekan lalu. Sebagaimana dapat dipetik dari pidato Jokowi pada forum internasional (multilateral maupun bilateral), menaikkan harga BBM ini adalah kebijakan yang inherent dengan pandangan politik dan pembangunan Jokowi-JK. Subsidi BBM itu bukan saja dianggap tak mendidik, tetapi lebih penting lagi dianggap merontokkan peluang Indonesia maju dan mengejar pertumbuhan dengan investasi pada sektor-sektor produktif terutama yang terkait dengan infrastruktur pertanian, perdagangan dan transportase. Swasembada pangan yang didambakan akan dimulai dengan investasi besar-besaran membangun 25 bendungan. Wacana poros maritim akan ditindak-lanjuti dengan kebijakan-kebijakan lainnya seperti membangun 24 Sea Port dan Deep Sea Port serta meningkatkan pendapatan nelayan. Pengalihan subsidi itu dimaksudkan untuk suatu langkah mengakhiri era konsumtif untuk beralih ke langkah produktif, termasuk untuk membangun infrastruktur mass transportase di kota-kota besar Jakarta, Medan, Makassar dan lain-lain.

Seberapa masuk akal semua pemaparan itu, terpulang kepada rakyat Indonesia dan terutama mainstream politik yang berlaku. Keduanya kerap berseberangan, meski tak jarang sama-sama sekubu dalam ketak-masuk-akalan. Dengan bahasa “perang” yang selalu melukiskan tak bersedia kompromi, kebijakan kenaikan harga BBM pada masa sebelum ini adalah sebuah momentum menegaskan diri sebagai kekuatan oposisi pemerintahan bagi PDIP, dan tentu pula sekaligus menjadi suatu peluang radikalisiasi di tengah masyarakat. Tetapi kini, mereka tak lagi pada posisi menuduh kebijakan menaikkan harga BBM sebagai gembong neolib. Memang tetap ada catatan tentang orang-orang internal PDIP yang berbicara berbeda, dalam jumlah dan kapasitas yang tak signifikan.

Barangkali bukanlah semata-mata karena sikap media mainstream yang oleh pihak tertentu telah dituduh memainkan media framing atau pembingkaian agar informasi tertentu tidak usah diketahui oleh halayak hingga gelombang protes atas kebijakan menaikkan harga BBM oleh pemerintahan Jokowi-JK seakan tak begitu mengundang akumulasi cukup serius. Bukan tidak ada pihak yang berjanji akan melengserkan Jokowi-JK dalam beberapa waktu ke depan. Hanya saja pelengseran itu tentulah tidak diawali oleh panggung politik legislatif yang secara keseluruhan kini sedang berduka ria dengan kekucarkaciran posisi kelompok oposisional yang ada (misalnya interpelasi untuk Menkumham). Jika demikian, sebesar apa pula potensi people power untuk Jokowi-JK? Ayolah dihitung secara cermat, termasuk dengan mengenang kembali scenario besar gerak spektakuler seorang walikota di sebuah tempat kecil (Solo) ke ibu kota negara (menjadi gubernur DKI Jakarta), dalam waktu singkat bersiap-siap pula menjadi calon presiden RI dan menang. Tentu tak sederhana menghitung itu, apalagi membayangkan untuk berhadapan dengannya, bukan?

Jokowi-JK, Jokowi dan JK. Di Medan, ibukota Provinsi Sumatera Utara, tengah semakin menguat indikasi lebih serius dari ketidak-kompakan antara Gubernur dan Wakil Gubernur. Hal ini tidak perlu dilihat hanya dari telah ditandatanganinya usul interpelasi oleh sejumlah anggota DPRDSU. Di pentas lain juga muncul teriakan-teriakan sensitif, antara lain yang menamakan aspirasinya sebagai ketersinggungan etnis. Memang sudah menjadi tradisi dalam politik transaksional Indonesia, bahwa ketidak-cocokan dalam pasangan di pucuk kekuasaan semua level semakin berpola pada percekcokan terbuka dan bahkan kerap tak berakhir hingga salah satunya dapat menjadi penghuni lembaga pemasyarakatan. Betul, dalam era kekuasaan Soekarno pun hal ini juga terjadi, yang dalam era Soeharto disiasati dengan cara sendiri yang tak bisa dilanjutkan oleh pemegang amanah kekuasaan periode berikutnya (paling tidak untuk menyebut fakta yang lebih terang-benderang pada era Gus Dur-Mega dan SBY-JK).

Hingga hari ini memang desakan yang diajukan para pengunjuk rasa lebih memosisikan Jokowi-JK sebagai pasangan. Tidak dirinci sebuah sasaran khusus. Artinya tidak ada indikasi berusaha menggunakan pernyataan JK tempo hari yang pernah meramalkan Indonesia akan hancur jika Jokowi yang minim pengalaman akan tampil di pentas kekuasaan sebagai Presiden RI dan dengan begitu menempatkan Jokowi seorang diri yang menjadi sasaran.

Penutup. Bukanlah sebuah kebijakan yang populer manaikkan harga BBM, apa pun alasannya. Juga bukan sesuatu yang menyenangkan menyaksikan pergerakan turun nilai tukar rupiah yang semakin melemah terhadap dollar, betapa pun ada yang berapologi sangat kacau tentang ini. Di tengah warisan buruknya kondisi ketahanan pangan, tentulah larangan Jokowi mengimpor beras sambil menuduh adanya mafia yang memainkan dan kemudian menarik kembali sikap itu sangat membingungkan di tengah ancaman kelaparan massal. Meski tetap masih bergema suara untuk menuntut pelantikan Komjen BG, tetapi pembelaan ini bukanlah inti persoalan, melainkan seorang bermasalah (ditersangkakan oleh KPK) dicalon-tunggalkan untuk menduduki jabatan Kapolri.

Setelah tak setia janji soal kabinet ramping, kini marak khabar pembagian jabatan-jabatan penting yang masih tersisa kepada para pentolan pendukung, orang independen maupun orang-orang partai.

Apa khabar KPK kini? Itu tak mudah untuk dianggap hanya sebagai masalah rivalitas di antara sesama penegak hukum belaka, karena kini semakin banyak yang percaya bahwa komitmen pemberantasan korupsi di Indonesia tidak sebesar yang dikumandangkan melalui perkampanyean atau dalam nukilan visi dan misi. Gembong narkoba Bali Nine terulur eksekusi mati, dan Indonesia sudah tak segagah pada awalnya dalam menegaskan tekadnya bebas narkoba tahun 2015. Instruksi tembak dan tenggelamkan kapal pencuri ikan telah mengundang multi-tafsir, karena sukar memupus kesan bahwa terkadang tiba pula saatnya menunjukkan kebimbangan eksekusi dan bahkan inkonsistensi ketika melihat kapal siapa yang sedang mencuri ikan di perairan.

Semua itu, dan yang lain-lain juga, lebih dari cukup untuk menjadi alasan ketidak-sukaan yang akumulasinya dapat tiba pada sebuah sikap politik yang tegas. Tetapi keleluasaan-keleluasaan melahirkan semua itu bukan tanpa batas, saat internal kekuasaan pun terpilah dan memihaki orang-orang lemah yang berteriak.  Catat saja bahwa Jokowi itu presiden terlemah sepanjang sejarah menurut Arbi Sanit, dan bagi JK ia pernah diketagorikan sebagai bakal calon yang minim pengalaman dan tak layak menjadi Presiden RI.

Shohibul Anshor Siregar. Naskah ini pertamakali diterbitkan oleh harian WASPADA Medan, Senin, 30 Maret 2015, hlm B7

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: