'nBASIS

Home » ARTIKEL » SOLUSI DAMAI UNTUK CENTRE POINT

SOLUSI DAMAI UNTUK CENTRE POINT

AKSES

  • 551,569 KALI

ARSIP


gg
Centre Point. Apa terjemahan yang tepat untuk bahasa Melayu? Apa pun itu, rasanya tidak begitu penting lagi dipersoalkan dibanding masalah-masalah besar yang inherent pada eksistensi gedung yang akan mencatatkan status tertinggi (33 lantai) di Kota Medan ini. Sejak awal sudah sangat bermasalah, tetapi tetap bisa diwujudkan. Tidak memiliki Surat Izin Mendirikan Bangunan (SIMB), tetapi proses pembangunannya terus berlanjut. Sebelum didirikan, di sana terdapat beberapa bangunan seperti masjid, madrasah, kantor Kelurahan, kantor Kepolisian, dan perumahan karyawan PT. KAI. Semua proses peralihan itu tidak sepi dari catatan menyedihkan, baik dilihat dari aspek sosial, hukum, apalagi politik yang kini mengendap dalam benak warga kota.

Tidak hanya itu yang kini dapat memicu secara pasti proses radikalisasi, sebagaimana dapat ditelaah dari aspirasi yang diajukan oleh kalangan yang dalam pekan-pekan terakhir sangat gencar mengajukan protes melalui unjuk rasa. Tidak mengherankan jika orang bertanya, dari planet manakah gerangan pemilik proyek raksasa ini berasal hingga diamini saja (oleh pemerintah) berbuat sekehendaknya. Bayangkan, sebentang jalan pun (Jalan Madura) kini hilang karena sudah menjadi bagian dari lahan yang digunakan untuk lokasi bangunan megah itu. Jika belakangan tak sedikit jalan di kota Medan yang hilang karena namanya diganti dengan nama-nama asing (Cina), Jalan Madura malah hilang karena dialihkan peruntukannya. Kisah terakhir ini tidak sedikit, kata Asmui Parinduri, seorang aktivis warga Gelugur yang selama 5 tahun terakhir sangat giat melakukan mobilisati untuk perlawanan sosial atas berbagai fakta ketidak-manusiawian pembangunan kota.

Bagaimana Rakyat Selalu “Dikalahkan?” Menyeret-nyeret secara paksa masyarakat ke arena pembangunan sesungguhnya bukanlah pembangunan sejati, melainkan penyengsaraan dengan kamuflase pembangunan melalui pensub-ordinasian negara dan pemerintahan sebagai alat belaka bagi penguasa modal. Inilah salah satu topik penting Mahbub Ul-haq yang diamini Mochtar Lubis dan para ilmuan sosial yang berdiri di seberang paradigma utama struktural-fungsional dengan pola pikir linear mereka yang umumnya harus berakhir pada hegemoni yang menyengsarakan mayoritas.

Setiap kebijakan kota kerap sangat sukar terlepas dari langkah-langkah konspiratif yang melibatkan kalangan yang luas dalam konfigurasi tertentu yang pada umumnya akan selalu terdiri dari unsur pemerintah (eksekutif, legislatif, judikatif) lokal dan pusat, pemodal, LSM dan kaum elit kota. Sebagaimana dilukiskan pada gambar di atas (UN-ESCAP, Bangkok, Thailand), paduan kekuatan itu akan semakin nyaman menjalankan agendanya apalagi di tengah kualitas rakyat yang mengalami proses perampasan status dan hak-hak normatif yang pada umumnya tidak mengenal barisan yang well organizwed. Tetapi sekali muncul tokoh dengan figuritas mesias di tengah mereka, gerakan akan mengambil langkah-langkah untuk merebut hak-hak yang selama ini dirampas, dan itu pasti dengan cara paksa. Proses penyadaran kolektif dan pengorganisasian gerakan berbasis solidaritas dan interes yang dihubungkan dengan gagasan-gagasan ideasional bernegara lazimnya akan dahsyat dan berskala luas serta berpotensi untuk berimbas ke wilayah-wilayah lain termasuk memicu solidaritas masyarakat internasional. Pada dasarnya pentas internasionallah yang mengadili apartheidisme di Afrika Selatan hingga di dalam diri Nelson Mandela melekat simbol solidaritas keadilan dunia. Tentu juga kita bisa bertanya sekarang, mana mungkin Indonesia dimerdekakan dengan bambu runcing tanpa solidaritas internasional?

Tidak dinafikan bahwa kini tersedia saluran formal untuk mendapatkan hak-hak dan keadilan yang dianggap terganggu. Katakanlah misalnya UU Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang pada pasal 92 secara spesifik mengarus-utamakan proses peradilan (pada kasus Centre Point dimensi ini juga kuat). Tetapi sesungguhnya urusan diyakini selalu sulit terselesaikan pada jalur itu, untuk tidak mengatakan tak pernah menjadi solusi tuntas. Sejumlah fakta tak terbantahkan selalu hadir di arena, bahwa proses hukum sudah sangat sulit untuk tak menjadi modus umum yang menunjukkan gejala komodifikasi yang justru membuat isyu penting kerakyatan tercecer. Ini berakar pada trend budaya dan politik hukum yang “dikembangkan”, serta kualitas political will yang menyebabkan perbenturan kekuatan-kekuatan selalu mampu tergiring untuk berdamai pada titik tertentu, yang sayangnya justru selalu menempatkan kepentingan rakyat tidak pada posisi mainstream aspirasi.

Karena itulah gerakan sosial yang muncul dalam kasus-kasus seperti ini kerap menyertakan konfigurasi aspirasi yang diarahkan kepada banyak sisi, termasuk soal ketak-puasan atas putusan-putusan hukum. Gerakan sosial di Medan dalam beberapa tahun terakhir misalnya telah menjadi contoh untuk itu. Sebutlah peruntuhan belasan masjid yang terjadi ketika para pengembang melakukan sesuatu di kota ini. Begitu pula untuk kasus terakhir, yakni Gedung Nasional Medan. Memori kolektif warga Medan kini sudah cukup padat dipenuhi data kesewenang-wenangan yang di dalamnya tercatat peragaan keinginan pengembang (pemodal) yang harus selalu diamini (oleh eksekutif, legislatif dan judikatif). Karena itulah sasaran gerakan sosial selalu tertuju pada ketiga pihak itu dan berusaha memaksanya untuk tunduk pada hukum keadilan dalam kitab lain yang diperpegangi oleh setiap orang yang masih memiliki hati dan nurani.

Gerakan-gerakan sosial skala kecil, menengah maupun besar, akhirnya akan dapat bermuara pada sebuah gugatan sensitif karena hanya dengan cara itu orang-orang lemah dapat berbicara tak dianggap angin lalu. Mereka yang menjalankan strategi itu bukan tanpa perhitungan, karena alasan penderitaan kolektif yang menimpa mereka sangat mudah dihubungkan dengan peran kekuatan hegemoni yang dijunjung tinggi oleh pemerintah dengan segenap sel-sel pengendalinya. Tidak menggembirakan membayangkan apa yang bisa menjadi resiko dari akumulasi ketidak-puasan yang disebabkan oleh endapan rasa keterampasan pada mayoritas yang merasa dipaksa dan diseret-seret untuk mengakui semua langkah pembangunan yang sama sekali tak mereka fahami dan bahkan secara substantif sebetulnya berintikan proses penyengsaraan bagi mereka. Cobalah resapkan apa maknaya ketika dalam aksi-aksi unjuk rasa kalimat seperti “Garuda Ditelan Naga” muncul begitu bergairah. Ini tidak sederhana. Semua pihak harus berhitung cermat.

Solusi Damai. ‘Tidak sepi dan sama sekali tidak lemah tuntutan yang dengan jalur hukum ingin meratakan Center Point ke bumi. Jika tuntutan ini akan menjadi gugatan publik dengan mobilisasi gerakan sistematis, tentu sangat sukar membayangkan kerugian yang ditimbulkannya. Tampaknya mereka ingin memberi contoh pelajaran yang sama sekali tidak boleh lagi terulang di mana pun di bumi Indonesia. Terhadap arus pikiran yang kuat ini mungkin ada saja orang yang berpikir sumbu pendek, yakni menghadapkan kekuatan bersenjata kepada gerakan yang semakin radikal (sebagaimana telah tercatat dalam kejadian peruntuhan masjid di kota ini) sambil berencana menculik dan menghilangkan para pentolan gerakan. Jangan lupa, pemanggul senjata kini sudah semakin menyadari kemana seharusnya senjata mereka diarahkan. Kondisi objektif Indonesia yang semakin memburuk sungguh kuat memberi pesan yang merasuk kepada sanubari mereka yang terlatih menjadi ksatria pengawal negeri berdaulat dan bermartabat. Karena itu, model sumbu pendek bukanlah pilihan.

Menghindari langkah bumi hangus yang tidak cermat dengan segenap rentetan dampak buruk yang tak terbayangkan, maka satu-satunya jalan untuk Centre Point adalah lose-lose solution berupa share kepemilikan. Separuh dari total aset Centre Point tetap menjadi milik perusahan, separuh sisanya dibagi menjadi milik PT KAI, umat Islam yang rumah masjid dan madrasahnya sudah diruntuhkan tanpa penghargaan setungir pun, dan masyarakat lokal yang sebelumnya menjadi penduduk di lahan Centre Point. Jangan katakan solusi ini tidak adil, karena kini keadilan sendiri pun tidak lagi bisa didapatkan dimana-mana kecuali dari hati orang-orang yang hak-haknya telah dirampas.

Penutup. Banyak hal yang harus diselamatkan dari solusi terbaik yang wajib ditemukan dari kontroversi sengit Centre Point, dan itu sangat mendesak dan tak tertunda. Ingat, bahkan negara yang kini dalam tersengal-sengal menegakkan harkat dan martabatnya dapat menjadi sangat terganggu dari pembiaran masalah Centre Point.  Tidak perduli media mainstream menutup pemberitaan yang semestinya atas bara sekam yang semakin memanas. Sekali ada pemicu, Indonesia bisa degradatif dan sukar mengkonsolidasi ulang semua rencana-rencananya menghadapi berbagai tantangannya ke depan. Centre Point harus ditundukkan kepada asas keadilan dan masalahat sebesar-besarnya bagi rakyat.

 

 

Shohibul Anshor Siregar. Naskah ini pertamakali diterbitkan oleh Harian Waspada, Medan, 6 April 2015, hlm B7.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: