'nBASIS

Home » ARTIKEL » KONSTRUK NEGARA DARI BALI

KONSTRUK NEGARA DARI BALI

AKSES

  • 512,316 KALI

ARSIP


konstruk negara dari bali

Kongres Bali tak hanya menyisakan pertanyaan apakah unsur-unsur fusi PDIP tempohari terakomodasi dalam kepengurusan dan apa akibatnya ke depan, tetapi lebih serius ialah pertanyaan tentang berapa legowo kekuatan politik di luar PDIP menerima interpretasi Mega terhadap hubungan partai dan negara, khususnya eksplorasinya terhadap demokrasi berdasarkan pemahamannya atas UU No 42 tahun 2008. Jokowi tentu saja harus dianggap tidak memiliki kebebasan untuk mendiskusikannya apalagi untuk tawar-menawar dengan Mega, termasuk dalam kedudukannya sebagai Presiden RI.

Menjelang Kongres Bali 2015, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) hampir tak bereaksi atas suara-suara yang mencoba berteori tentang kemungkinan demokratisasi sebuah negara dan bangsa tanpa partai-partai yang berwatak dan berkultur demokratis. Ini memang sebuah fakta kuat di Indonesia. Kalangan internal PDIP umumnya bersikap defensif atas temuan sebuah survei yang mengungkapkan keterpilahan dukungan untuk jabatan Ketua Umum. Dalam peta dukungan itu Jokowi menempati urutan kedua terfavorit setelah Mega. Dengan persentase dukungan tidak sampai 20 %, Jokowi berada jauh di atas peluang figur-figur lain seperti Puan Maharani. Memang, mirip-mirip dengan beberapa partai lainya, semenjak Mega berhasil menjadi Ketua Umum partai ini, isyu jabatan Ketua Umum adalah sesuatu yang harus dianggap tidak populer. Inilah salah satu kebudayaan politik yang sudah relatif baku di Indonesia yang akarnya ada pada disain politik keterpusatan kekuasaan berbasis tradisi dan nilai masyarakat Jawa.

Hukuman Kepada Jokowi. Porsi berita dari arena kongres tampak didominasi isyu seputar komunikasi politik Jokowi dengan Mega dan PDIP yang berakar pada multi-tafsir kedudukan hubungan seorang presiden dengan partai. Sebelumnya tersiar berita bahwa orang sangat dekat dan bertalian darah dengan Jokowi akan membentuk sebuah partai. Dengan atau tanpa menempuh proses partai-partai terbaru yang harus terlebih dahulu mendapatkan status dan jam terbang sebagai ormas, tidak dapat dinafikan bahwa hal ini menjadi cerminan kuat tentang betapa inginnya Jokowi dan lingkaran terdekatnya melepaskan diri dari ketersanderanya selama ini. Ini juga sekaligus dapat dianggap melukiskan gambaran tentang pesimismenya untuk mampu merawat hubungan dengan Mega dan PDIP hingga akhir periode pemerintahannya. Tetapi di Bali ia mendapat sergahan keras dari Mega. Mega pun tampaknya berdiri pada posisi berbicara kepada Indonesia dan dunia atas sebuah perspektif yang dianggap berbeda dengan anutan umum selama ini.

Pidato Mega telah membuat halayak terpaksa memikir-ulang kedudukan negara dan hubungannya dengan partai. Untuk alasan Indonesia bukanlah Negara Kepartaian Indonesia (NKRI), umumnya di luar lingkungan Mega pendapat begitu tegas atas keniscayaan independensi seorang Presiden dari partai pendukungnya saat pilpres. Tetapi Mega bersikukuh tentang itu, bahwa Jokowi adalah petugas partai dan yang akan memperjuangkan aspirasi partai untuk Indonesia lebih baik.   Baginya, landasan konstitusional ada pada UU No 42 tahun 2008 yang menyebutkan bahwa pencalonan presiden dan wakil presiden memang melalui partai politik atau gabungan partai politik. “Hukum demokrasilah yang mengatur itu, dan bahwa presiden serta wakil presiden memang seharusnya menjalankan garis kebijakan politik Partai,” tegas Mega yang disambut sorak sorai peserta Kongres.

Apa yang akan terjadi ke depan tentu tidak dapat diramal dari tindakan Jokowi menuangkan air minum untuk Mega usai berpidato pada kongres itu. Jokowi tentu tidak seberani Ahok yang keluar dari partai pengusungnya karena kedua orang ini berbeda latar belakang dan karakter. Sorotan Mega tentang beberapa isu hangat seperti ketaatan Jokowi terhadap konstitusi agar pemerintahannya tidak berorientasi kepentingan asing (terkait perpanjangan beberapa kontrak tambang dan migas), banyaknya kepentingan yang mengelilingi pemerintahan Jokowi-Kalla, dan tentang adanya banyak pengkhianat dalam sejarah karier politiknya, tentu tidak akan dapat diterima dengan totalitas di internal Jokowi sendiri, apalagi di lingkungan eksternal. Tetapi membaca lingkungan eksternal tentu tidak terlepas dari pemaparan fakta Koalisi Merah Putih (KMP) yang kini semakin mengerdil.

Kekuatan di DPR. Partai Golkar (PG) sudah duluan ke Bali, dan ia akhirnya “babak belur” karena Munasnya di sana “dimunasi” lagi oleh PG lainnya di Ancol hanya berjarak waktu yang tak lama. PG yang disebut terakhir ini mengaku benar dan mengklaim menjadi pemegang segala urusan atas nama dan untuk PG. Termasuk untuk menentukan akan bersama kelompok pendukung pemerintahan, dengan meninggalkan Koalisi Merah Putih (KMP). Juga tentang, pengajuan para calon kepala daerah ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk “dipertandingkan” dalam pilkada yang akan menjadi urusan luas demokrasi lokal di tanah air tak lama lagi. Ini adalah sesuatu yang sangat dikhawatirkan oleh PG versi Munas Bali, sebagaimana terkesan dari kunjungan Idrus Marham dkk belum lama ini ke kantor KPU.

Putusan sela Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) sudah menegaskan pengakuan pemerintah terhadap PG versi Munas Ancol tidak sah. Dalam rangka lebih membuktikan itu, pengaduan PG versi Munas Bali ke Bareskrim Mabes Polri sudah menghasilkan penetapan 2 tersangka pelaku pemalsuan mandat untuk Munas Ancol. Tetapi kelihatannya hal itu  juga hingga kini tidak mampu meredakan konflik berbasis dualisme klaim itu. Bahkan Husni Kamil Manik dengan tegas menolak klaim bahwa dirinya pernah mengatakan penegasan hak PG versi Munas Bali untuk urusan pilkada.

Di lingkungan istana dikhabarkan perseteruan dua mantan petinggi PG juga terjadi. Adalah JK yang diduga aktif mendorong pengakuan PG versi Munas Ancol. Untuk kepentingan  “pemberkasan” kekuasan dan kebijakan politik di lingkungan istana, Kepala Staf Kepresidenan Luhut Binsar Panjaitan mengambil langkah berbeda dengan JK. Apalah Wakil presiden dan apa pula yang akan dilakukannya di negara yang Undang-undangnya menempatkan hanya sekadar ban serap, meskipun orang pasti masih selalu mencatat kiprah “kebanserapan” JK saat pemerintahan KIB I yang dipimpin SBY. Bahwa seorang Wakil Presiden itu tidak ada apa-apanya di Indonesia, tentu juga terbuktikan sendiri dari keberanian Luhut Binsar Panjaitan yang adalah pejabat setingkat menteri, membuka tantangan terhadap JK, meski pun statusnya kuat karena dipilih secara langsung oleh rakyat.

Partai Amanat Nasional (PAN) juga berkongres di tempat yang sama, Bali. Relatif tidak berlangsung dan tidak berakhir riuh, terutama jika pembandingnya adalah kisruh PG dan Patai Persatuan Pembangunan (PPP). Tetapi jika harus diukur dari seberapa dekat dengan Koalisi Indonesia Hebat (KIH) dan seberapa jauh dari KMP, maka ketiga partai yang menjadi komponen-komponen penting KMP ini kini sudah tak lagi mampu mempertahankan pendirian semula sebagai kekuatan oposisi. Tanpa PG saja KMP itu sudah sedemikian ringkih, apalagi masih akan ditambah lagi dengan ketidak-jelasan (baru) berupa reposisi PAN dalam konstelasi politik di tingkat pusat kekuasaan.

Menguasai kekuatan di DPR itu sangat penting terutama di tengah kemenduaan sistem pemerintahan yang didisain sejak awal seakan presidensial dan seakan parlementer sekaligus. Itulah alasan yang cukup kuat untuk terjadinya kisruh awal penguasaan jabatan-jabatan strategis di sana sempat mengalami dualime yang kemudian berakhir dengan kompromi yang semuanya bersumber dari konstruk kekuasaan beraroma kental oposisi yang tertuang dalam UU MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3) yang disahkan pada penghujung pemerintahan periode lalu.

Partai Demokrat (PD) direncanakan akan berkongres sekitar pertengahan bulan depan. “Pak Presiden, Partai kami jangan digolkarkan”, pinta Sekjen PD Edhie Baskoro Yudhoyono kepada Jokowi dalam Rapat konsultasi Presiden Joko Widodo dengan pimpinan DPR belum lama ini yang dijawab “tidak ada niat untuk itu”. Meski PD tidak ada dalam lingkungan KMP, ia adalah partai papan tengah terkuat saat ini yang akan selalu berpeluang untuk bermanuever menentukan arah politik. Karena itulah permintaan  Edhie Baskoro Yudhoyono kepada Jokowi sangat realistis, baik sebagai protes dan kritik pedas maupun sebagai permohonan khusus (mungkin dapat juga ditambahkan sebagai mohon dikasihani) di depan kekuasaan.

Penutup. Dari Bali Mega berbicara apa adanya tentang apa yang ia inginkan tentang hubungan partai dan negara. Atau jika peserta dalam koalisi pendukung satu pasangan calon presiden, termasuk para elemen-elemen yang ikut menggembirakan perkampanyean, kesemuanya berkeinginan diberi reward dalam berbagai bentuk, mengapa pula Mega dengan partainya yang memungkinkan Jokowi yang adalah seorang walikota di sebuah kota kecil (Solo) dapat meroket seketika menjadi Gubernur DKI dan dalam tempoh yang singkat pula menjadi Presiden RI, harus diihlaskan tidak perlu mendapat apa pun? Kalau begitu, negara semakin benar sebagai “komoditi” perebutan di antara para pihak, dan menirukan cara berfikir Manuel L Quezon, Presiden Persemakmuran Filipina (1935-1944) yang pernah mengatakan: “My loyalty to my party ends when my loyalty to my country begins“, yang juga pernah diucapkan oleh Presiden AS John F Kennedy (1961-1963), adalah sebuah kesalahan besar.

Siapa pula yang duduk di DPR yang pernah menunjukkan loyalitasnya kepada negara bersama ini dengan serta-merta pula akan mengabaikan perspektif negara menurut doktrin dan kepentingan adhock partainya? Itu tentu terlalu berangan-angan. Jika untuk kisah naik turun harga BBM saja PDIP tak luput dari sasaran kritik sengit, apalagi nanti jika terbukti pasangan Jokowi-JK tak memiliki prestasi yang pantas dicatat oleh sejarah?

Kongres Bali tak hanya menyisakan pertanyaan apakah unsur-unsur fusi PDIP tempohari terakomodasi dalam kepengurusan dan apa akibatnya ke depan, tetapi lebih serius ialah pertanyaan tentang berapa legowo kekuatan politik di luar PDIP menerima interpretasi Mega terhadap hubungan partai dan negara, khususnya eksplorasinya terhadap demokrasi berdasarkan pemahamannya atas UU No 42 tahun 2008. Jokowi tentu saja harus dianggap tidak memiliki kebebasan untuk mendiskusikannya apalagi untuk tawar-menawar dengan Mega, termasuk dalam kedudukannya sebagai Presiden RI. Kini, dengan begitu, hal-hal yang kemaren dianggap tabu seperti rangkap jabatan (kabinet-partai) serta-merta harus dilupakan. Anda setuju atau keberatan, kini kita sudah memiliki konstruk baru tentang negara, dari Bali.

Shohibul Anshor Siregar. Naskah ini pertamakali diterbitkan oleh Harian Waspada, Senin, 13 April 2015, halaman B7


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: