'nBASIS

Home » ARTIKEL » IMM: SOLO, GARUT DAN SEMARANG

IMM: SOLO, GARUT DAN SEMARANG

AKSES

  • 512,606 KALI

ARSIP


http://media.immjateng.or.id/wp-content/uploads/2013/10/imm-Trilogi.jpg

Menjelang Musyawarah Daerah ke XVII yang akan diselenggarakan tanggal 1-3 Mei 2015 di Sibolga, Dewan Pimpinan Daerah Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Sumatera Utara terpecah. Sempat terjadi dualisme yang, melihat bobot masalahnya, cukup sulit dibawa ke ranah islah, tak ubahnya kelaziman yang terjadi pada partai politik. Bedanya, IMM tidak dipecah oleh outsider. Para aktivis utamanyalah yang bertikai atas nama dan untuk kepentingan tertentu. Pucuk pimpinannya, DPP IMM, kelihatannya memilih sikap diam, sambil berharap akan ada mekanisme local wisdom yang mendorong penyelesaian sesegera mungkin konflik itu sebelum maju ke musyawarah XVII.

Ketika diajak ke forum islah, saling tuding dan saling memberi apologi pun terjadi. Terbukalah esensi konflik itu. Rupanya sudah lama mereka diterpa perbenturan kepentingan-kepentingan yang sukar dipertanggungjawabkan. Rupanya, diam-diam, dalam organisasi ini sudah terbangun tradisi menyandera orang (pejabat) untuk kepentingan elit organisasi, dan itu dengan memanfaatkan kader melalui rangkaian unjuk rasa bertema low politics belaka.

Berdasarkan analisis yang dibentangkan oleh sejumlah kader second liner organisasi itu, kondisi pemerintahan saat ini cukup berpengaruh. Mana ada (lagi) pejabat yang tak bisa ditohok karena kesalahan-kesalahannya yang abusive? Jika setiap tohokan berakhir dengan bargaining beralaskan uang, bagaimana pula sebuah organisasi yang membiasakan diri dalam praktik itu bisa diharapkan kecuali akan menjadi musuh negara dan agamanya sendiri kelak?

Pemerintah di semua level juga membuka pintu lebar untuk keberjama’ahan korupsi antara lain melalui bantuan-bantuan yang bersifat artifisial (mengada-ada) namun dibuat justified dan acuntable untuk maksud penciptaan kesempatan pemotongan jatah dengan persentase tertentu. Kita semua tahu di ruangan mana praktik itu terjadi. Berhubung karena Karni Ilyas sudah berkata bahwa “kalau kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif sudah terlibat korupsi, maka siapa lagi yang akan mengawasi?”, maka tentu sama sekali tidak diperlukan lagi pembuktian untuk hal-hal seperti ini. Itu buang-buang waktu saja.

Minimnya ketauladanan induk organisasi (Muhammadiyah) juga tidak mungkin tak berpengaruh. Jika asas kolektifitas dan kolegialitas yang menjadi karakter gerakan dan manajemen Muhammadiyah sejak berdiri sudah dipangkas habis oleh kewenangan-kewenangan istimewa yang diciptakan sendiri oleh para elit untuk membentengi diri dalam praktik komersialisasi organisasi, maka generasi pelanjut akan menemukan diri dalam kondisi anomi yang meresahkan. Adalah bahaya besar ketika mereka tak menemukan seberkas ketauladanan di sekitar mereka.

Membanding periode ini dengan periode sebelumnya, terdapat sejumlah perbedaan mendasar yang mudah ditandai. Dengan frekuensi kehadiran yang tinggi Ketua Umum DPP IMM Ton Abdillah di Sumatera Utara pada periode lalu, maka isyu-isyu yang menyita perhatian IMM Sumatera Utara tidak pernah terkait dengan urusan-urusan kecil.

Mereka selalu tertantang untuk berbicara tentang negara yang salah urus, tentang berbagai subsidi dari APBN yang dimanfaatkan untuk sogok politik, ketersanderaan negara menjadi sub-ordinat multi-national corporations yang menguras SDA Indonesia, dan lain. Kepengurusan periode yang akan berakhir ini sama sekali gagal memahami, apalagi bermain, pada tataran high politics. Mereka telah memilih dengan sukacita menjadi pengekor untuk isyu-isyu rendahan.

Periode-periode awal IMM tercatat diwarnai dengan pergulatan pemikiran yang melahirkan berbagai gagasan teoritik dan evaluasi kondisi zamannya, sekaligus menetapkan stand point ideal untuk dirinya berhadapan dengan tantangan-tantangan lokal, nasional dan global. Semua itu dapat dilihat dari 3 (tiga) deklarasi yang dihasilkan, masing-masing di Solo (1965), di Garut (1967) dan di Semarang (1975). Dialog organisasi ini dengan zamannya cukup terlukiskan dari ketiga deklarasi itu, dan ketiganya menjadi dasar bagi upaya mengkonstruksi IMM sebagai aparat perubahan dengan penekanan dependensi diri terhadap organisasi yang melahirkannya, yakni Muhammadiyah.

Deklarasi Kota Barat Solo. Djazman Alkindi dan kawan-kawan mengklaim Musyawarah Nasional IMM I yang berlangsung pada awal Mei 1965 sebagai Muktamar I setelah didirikan pada tanggal 14 Maret 1964. Konon, setelah sholat lail di sebuah masjid mungil dekat sebuah lapangan di bagian Barat kota Solo, Djazman Alkindi membacakan deklarasi yang kemudian dikenal dengan Deklarasi Kotta Barat Solo. Isinya berupa penegasan bahwa IMM adalah gerakan mahasiswa Islam. Kepribadian Muhammadiyah adalah landasan perjuangan bagi IMM. Fungsi IMM adalah sebagai eksponen mahasiswa dalam Muhammadiyah yang juga berkedudukan sebagai stabilisator dan dinamisator, yang belekangan lebih dikenal dengan pelopor dan penyempuirna amal usaha Muhammadiyah.

Ilmu adalah amaliyah IMM dan amal adalah ilmiyah IMM. Diktum ini kemudian lebih dipopulerkan dengan istilah intelektual ulama dan ulama intelektual. Legitimasi dianggap penting, dan menirukan proses awal dan yang terus-menerus menjadi karakter Muhammadiyah, olewh Djazman Alkindi dan kawan-kawan ditegaskan kembali bahwa IMM adalah organisasi yang sah, mengindahkan segala hukum, undang-undang, peraturan dan falsafah negara yang berlaku. Amal IMM dilahirkan dan diabadikan untuk kepentingan agama, nusa dan bangsa.

Deklarasi Kota Garut. Ditegaskan dari kota Garut melalui Konferensi Nasional IMM II, Juni 1967, bahwa menyadari perlunya meningkatkan mutu aparat pembaharuan dan pengabdian, IMM menegaskan strategi dasarnya untuk pembinaan organisasi dengan trilogi gerakan, yakni kaderisasi, kristalisasi dan konsolidasi. Kaderisasi dimaksudkan sebagai gerakan yang terus-menerus berintikan upaya membina setiap anggota IMM sebagai kader yang taqwa kepada Allah dan sanggup memadukan intelektualitas dengan ideologi.

Melihat keselamatan umat menjadi bagian penting dari tanggung-jawabnya, maka deklarasi kota Garut menegaskan suksesnya perjuangan umat banyak ditentukan kesanggupan para intelegensianya untuk selalu berjuang dengan landasan ideologi Islam. Ia meminta format manusia IMM sebagai kader umat dan kader bangsa. Karena itu ia pun menegaskan identitasnya di dunia nyata dengan membumikan ajaran langit melalui dakwah. Ia menegaskan kewajiban membina setiap anggota sebagi subyek dan aktifis yang setia sepenuhnya kepada ideologi dan loyal kepada organisasi. Pengalaman dan sejarah menunjukan bahwa untuk mencapai sasaran perjuangan organisasi sebagai aparat untuk mencapai sasaran, harus didukung anggota yang meyakini kebenaran ideologi dan mengamalkannya serta aktif menunjang setiap aktivitas gerakan. IMM harus menjadi sebuah universitas terbuka yang tak bertengger di menara gading. Karena itu ia ingin terus menerus menyempurnakan dan menertibkan organisasi.

Deklarasi Baturrahman.Beberapa butir penegasan Deklarasi Baiturrahman Semarang 25 Desember 1975 menjadi demikian penting untuk dibaca kembali oleh generasi IMM kontemporer.

  • Pertama, IMM mendukung dan mengemban segenap idea dan cita yang didengungkan pada proklamasi 17 Agustus 1945, pada Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928, pada hari Kebangkitan Nasional 20 Mei 1908, bahkan idea dan cita yang diperjuangkan oleh para Pahlawan Nasional yang terdahulu.
  • Kedua, di tengah-tengah kepanikan umat akibat krisis kependudukan, moneter, pangan sumber-sumber alam yang tak tergantikan serta lingkungan hidup, IMM menegaskan bahwa sebenarnya di balik segala krisis yang disadari atau tidak, diakui atau tidak justru merupakan krisis utama, yakni krisis kemanusiaan. Krisis kemanusiaan timbul akibat rasionalitas berlebih dan modernisasi tanpa arah atau sebagai akibat dipaksakannya suatu sistem hidup yang kurang memperhatikan faktor waktu, tempat dan kemampuan, dengan hanya mementingkan tujuan-tujuan jangka pendek (material benefit). IMM mengingatkan, kaum muslimin mempunyai kewajiban memberikan sumbangan dalam bentuk pembinaan manusia Indonesia baru yang tidak saja berilmu dan berkemampuan ketrampilan, tetapi juga sikap/sistem nilai budaya yang insani yang mampu memberi arah, struktur dan percepatan yang proporsional dalam pembangunan.
  • Ketiga, dalam usaha mewujudkan masyarakat adil dan makmur material dan spiritual berdasarkan UU 45 dan Pancasila, IMM beranggapan bahwa azas kekeluargaan dalam demokrasi Pancasila seyogyanya tidak diartikan sebagai suatu status hierarkis administrasi pemerintahan, melainkan sebagai suatu bentuk persaudaraan yang universal yang bernilai filosofis.Kaum muslimin Indonesia mempunyai tanggungjawab moral untuk memberikan sumbangan yang berwujud satu perangkat sistem nilai yang tangguh  yang digali dari khasanah sistem iman dan islam bagi dasar filasafat persaudaraan universal yang tersebut di atas.
  • Keempat, diperlukan suatu kemampuan, keuletan serta seni untuk dapat membawakan diri dalam segala macam bentuk perubahan tersebut di atas agar peran dan fungsi ikatan sebagai aparat Islamiah dan amar mahasiswa’ruf nahi mungkar tidak berhenti karenanya. Dalam keadaan semacam itu jangan sampai IMM kehilangan motivasi, arah serta gairah maupun dinamika hidup perjuangannya.

Penutup.Dalam kalimat penutup Deklarasi Baiturrahman Semarang ditegaskan sebuah pengakuan dan harapan bahwa generasi awal yang telah mengantar kelahiran dan perjalanan hidup IMM dan generasi penerus senantiasa bertekad mengemban amanah perjuangan demi kelangsungan peran dan fungsi ikatan dalam masyarakat yang selalu berubah dan berkembang.

Dikaitkan dengan manifesto Politik 40 tahun IMM (31 Maret 204 di Jakarta), konsep operasional tentang  bagaimana nilai-nilai kenabian bisa menjadi landasan bagi pemikiran dan perilaku seorang intelektual dikukuhkan dengan nama gerakan intelektual profetik. Bercermin dari riwayat kenabian, konsep intelektual profetik bermaksud mengubah intelektual yang dengan kemampuannya hanya diam di menara gading, menjadi pelaku aktif dalam transformasi sosial masyarakatnya.

Sekitar tahun 1980-an awal, IMM menilai negara dengan rancangan perubahannya yang mengikuti cara berfikir linear akan membahayakan. Negara akan dibawa kemana oleh pemerintah perlu dipertanyakan. Karena itulah IMM meminta diadakan referendum untuk menguji apakah rakyat cukup faham atau malah sangat menolak arah perjalanan negara.

Pemerintah tentu saja tidak memberi sesuatu peluang, malah pada tahun 1985 terbitlah UU referendum yang malah menegaskan bahwa secara teknis referendum itu adalah sesuatu yang tidak mungkin dilakukan dalam keterpimpinan politik di bawah Orde Baru.

Penulis dosen FISIP UMSU, Ketua Umum DPD IMM Sumut 1986-1988. Naskah ini pertamakali diterbitkan oleh harian WASPADA, Medan, Senin, 27 April 2015, Hlm B7


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: