'nBASIS

Home » ARTIKEL » DEKLARASI SUMATERA

DEKLARASI SUMATERA

AKSES

  • 550,948 KALI

ARSIP


http://www.dw.de/image/0,,16434610_303,00.jpg

Seorang teman yang selama beberapa pekan ini melanglangbuana ke Pulau Jawa, meminta saya menuliskan penilaian tentang Indonesia. Sebelumnya ia banyak bercerita tentang apa yang dilihat dan didengarnya (selama kunjungannya di Pulau Jawa itu) tentang Indonesia, dan kinerja pemerintahannya, yang kemudian ia simpulkan melalui kombinasi dengan rangkaian informasi hasil pengamatan dan diskusinya dengan banyak tokoh, khususnya di Jogjakarta dan Jakarta. Ia pun berkeinginan melakukan unjuk rasa di depan istana, untuk menyampaikan kekecewaannya yang mendalam atas kondisi Indonesia.

Tanpa terpengaruh sama sekali dengan kesimpulan dan keinginannya itu, saya menuliskan sebuah naskah yang saya sebut “Deklarasi Sumatera”. Di belakang judul itu masih saya bubuhkan sebuah anak judul: “Negara harus dipulihkan”. Mengapa “Deklarasi Sumatera”?  Ya, boleh jadi orang di pulau lain Indonesia tak merasakan hal sama.

Jangan-jangan di pulau lain orang merasa otonomi daerah cukup memuaskan dan malah sudah terus-menerus merasa menikmati kesejahteraan kontinum. Jangan-jangan protes yang pernah diajukan oleh sejumlah akademisi di Sumatera dengan mengemukakan keinginan merdeka secara konstitusional hanya bentuk kekecewaan khas Sumatera yang tak ditemukan di Bali, misalnya, atau di Kalimantan, atau di Papua, atau di mana saja di Indonesia.

Setelah saya anggap final, “Deklarasi Sumatera” akhirnya saya rasakan kurang lebih menjadi sebuah ekspresi keresahan sekaligus tuntutan subjektif seorang warga negara yang berkedudukan sebagai bagian integral dari bangsa Indonesia. Dalam perumusan itu saya berusaha mengenali secara teliti apa yang menjadi inti permasalahan yang dihadapi Indonesia, yang kurang lebih saya pandang sebagai kelanjutan transisi yang tak berkesudahan. Sebuah forum yang memberi saya panggung, telah saya manfaatkan untuk menyampaikan intisarinya kepada halayak. Saya pun berharap rumusan “Deklarasi Sumatera” didengar oleh Indonesia.

Obligasi Moral. Saya berusaha mengevaluasi perikeadaan, serta menyimpulkan watak dari faktor-faktor yang berada di balik fenomena yang kian hari kian membingungkan. Bukankah semakin membingungkan ruh Konferensi Asia Afrika begitu saja tercecer dimana-mana dengan sebuah desakan kuat yang akhirnya membuatnya seolah hanya lebih penting sebagai seremoni kenang-kenangan yang gagal mengidentifikasi dan apalagi mengkonstruk belenggu yang memaksa negara-negara miskin tetap menjadi mangsa?

Bukankah pertontonan kenaifan program raskin di tengah kemiskinan massal yang dikenali tunggal hanya untuk melahirkan legitimasi untuk tindakan-tindakan karitatif belaka? Bukankah tanpa kartu-kartu sakti apa pun seyogyanya Indonesia bisa melakukan kebajikan terhadap rakyatnya yang miskin dengan tanpa merendahkan dan merontokkan mental mereka? Bukankah peradilan telah ditampar oleh berita-berita penekanan tentang siapa Mary Jane, dan bukankah dengan itu otomatis proses keadilan yang diberikan kepada perempuan asal Filipina itu seakan tersimpulkan telah ditakar untuk tak adil?

Bukankah tiba-tiba Indonesia terkejut dengan cara berkonflik KPK-POLRI? Bukankah sebuah keanehan untuk Novel Baswedan semua Plt Pimpinan KPK telah bertaruh mundur ramai-ramai jika Kepolisian tak melepas seorang penyidik KPK ini padahal mereka mau menjabat sebagai Plt pimpinan KPK mengiringi pemberhentian menyusul ketersangkaan para pimpinan yang mereka gantikan? Bukankah teka-teki besar jika karena status ketersangkaan Komjen BG tak boleh menjadi Kapolri tetapi untuk menjadi Wakapolri boleh saja dan yang diperkirakan nanti akan mendapatkan jabatan Kapolri itu jika setahun ke depan Jenderal Badrodin Haiti misalnya akan pensiun?

Bukankah sebuah keanehan bahwa belum seorang pun yang berkeringat dalam kabinet, tetapi sudah dikumandangkan keinginan reshuffle meski dramatisasi penunjukan para anggota kabinet ini sungguh di luar-biasakan tempohari?

Saya tetap yakin bahwa seyogyanya adalah suatu keniscayaan penting untuk selalu bertindak memelopori perubahan dan meluruskan arahnya agar tetap sesuai dengan cita-cita bangsa yang termaktub dalam pembukaan UUD 1945, proklamasi 17 Agustus 1945 dan Pancasila. Itulah standing point yang benar untuk Indonesia sebagai tuan rumah peringatan Konferensi Asia-Afrika itu. Indonesia memiliki obligasi moral untuk memulai pembicaraan serius untuk sebuah perang besar melawan kemiskinan dan ketidak-adilan, tidak sekadar mengumandangkan pidato basa-basi yang kemudian malah disesali sendiri sambil ketakutan dicap sebagai negara miskin tinggi hati dan mencoba-coba melawan tanpa juntrungan yang jelas di hadapan negera-negera adidaya.

Demokratisasi. Sejauh ini secara menyedihkan telah berlaku luas dalam praktik politik dan kenegaraan bahwa bagi Indonesia demokratisasi itu hanyalah pengalaman buruk memberi legitimasi terhadap wakil-wakil kelompok kekuatan mana yang harus ditampilkan secara bergilir pada simpul-simpul kekuasaan berbasis transaksi belaka.

Absennya nilai moral adalah derita sesungguhnya demokratisasi Indonesia yang tak akan mampu berkembang ke sisi lebih luas, termasuk keadilan ekonomi dan hukum. Absennya nilai moral juga telah menjadi penyebab utama mengapa hasil-hasil demokrasi lebih tampak dan terasakan sebagai pembudayaan dominasi pembodohan dan perampasan atas nama dan untuk rumus mayoritas yang tak lain hanyalah bentuk penindasan bagi kemanusiaan.

Tampaknya, melalui demokratisasi ini, seluruh rakyat hendak diyakinkan bahwa kini pergulatan dan perebutan kekuasaan hanyalah upaya mengubah Indonesia dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) menjadi Negara Kepartaian Republik Indonesia (NKRI). Ini tidak bisa dibiarkan. Saya pun berkeyakinan bahwa negara memerlukan negarawan, dan memang hanya itulah padanannya. Hanya negarawanlah yang dapat mengurus dan memperjuangkan kepentingan serta masa depan negara secara jujur dan sungguh-sungguh.

Karena negara selalu berada pada posisi sebagai ajang perebutan kelompok-kelompok kepentingan, maka tak mengherankan jika negara kerap terancam menjadi alat  belaka bagi kelompok kepentingan yang memenangkan perebutan kekuasaan melalui arena kontestasi yang diatur sedemikian rupa dengan dua kemungkinan modus pelaksanaan, yaitu jujur dan adil atau sangat tak jujur dan sangat tak adil.  Sayangnya, dalam pengalaman demokrasi yang dilalui dengan proses yang sangat buruk, negara telah dipaksa menjalankan konstestasi yang melahirkan jalan bagi sebuah kejatuhan harkat dan martabat, karena ternyata telah menjadi entry point babakan baru sejarahnya untuk sebuah praktik pemerintahan bayangan (shadow state) dalam kawalan kerangka kuat neoliberalisasi.

Saya sangat menaruh harapan Indonesia tidak menjadi komoditi yang ditawar-tawarkan ke sana dan kemari,  kepada setiap pemegang pundi raksasi, yang sangat siap untuk urusan tunggal melipat-gandakan keuntungannya tanpa pernah memikirkan nasib rakyat para pewaris. Saya dengan tegas menggaris bawahi, hendaknya tak seorang pun yang kehilangan ingatan bahwa negeri ini memiliki sejarah masa lalu yang sangat menyedihkan, dan setelah menjadi sapi perah bagi kolonial dalam kurun yang cukup panjang, akhirnya hanya atas rahmat dan ridlo Ilahi Indonesia dapat direbut kembali dengan perjuangan berdarah.

Suka atau tidak suka, fakta menunjukkan bahwa tak banyak negara di dunia ini yang mampu membuktikan diri secara gagah dan ksatria, bahwa selepas dari belenggu penjajahan, berusaha berdiri tegak sembari mengonsolisasikan kedaulatannya untuk menjadi tuan di negeri sendiri. Di kebanyakan negara-negara dimaksud, para pemimpinnya secara menyedihkan telah lebih memilih posisi hanya menjadi komprador, bukan sebagai negarawan. Mereka yang dengan tanpa kewibawaan itu tak pernah merasa khawatir meski telah kehilangan kesempatan menjadi terhormat di mata bangsanya sendiri maupun di mata internasioanal.

Disiksa Takdir. Bangsa dengan nasib yang selalu tergantung kepada asupan gizi buruk sebagaimana tergambar dalam pola-pola pilihan program berkedok sisterkelasisme seperti distribusi raskin yang setara dengan pakan ternak itu, adalah bangsa yang secara by design disiksa oleh takdir yang diundangnya sendiri untuk bangsanya. Lebih mengherankan lagi bahwa di tengah penderitaan yang terus menerus bertambah buruk, bangsa itu ternyata memiliki sumberdaya alam yang sangat kaya raya, termasuk kelimpahan kesuburan agraria yang dianugerahkan sebagai rahmat Allah yang tiada terhingga.

Saya berkeyakinan, harus ada keberanian dan kejujuran mengubah takdir buruk yang menimpa melalui ijtihad menata sebuah sistem baru yang bekeadilan. Hal-hal beginilah mestinya yang menjadi agenda pertengkaran serius di arena Konferensi Asia-Afrika itu. Bangsa-bangsa itu harus mampu memastikan pola-pola transaksi buruh-majikan yang tidak menindas. Bangsa-bangsa itu pun harus mampu melakukan ijtihad untuk membangun pola-pola transaksi pusat-daerah yang berkeadilan di lingkungan internal negaranya, dan mendorong kemandirian semua warga di seluruh negeri. Transaksi Multi National Corporations dengan Negara, serta transaksi antar negara (government to government) tidak boleh dibiarkan terus-menerus berlangsung tanpa berkeadilan dan menindas.

Indonesia wajib sadar bahwa kesenjangan sosial yang parah akibat dibiarkannya kemiskinan struktural adalah ancaman bahaya besar yang akan mencabik-cabik bangsa ini. Hanya di sebuah negara terjajahlah diskriminasi dianggap sebagai jalan damai untuk penguasaan sistim sumber oleh segelintir orang, karena diskriminasi yang diabadikan, baik melalui kebijakan resmi maupun tak resmi, yang menyebabkan kemiskinan massal seperti yang terjadi sejak lama di negeri ini, pastilah akan melahirkan benturan besar yang kelak akan menjadi penyesalan tanpa akhir jika tak segera disudahi. Lagi pula, negeri ini sebetulnya masih memiliki memori kolektif yang segar atas buruknya akibat kesenjangan yang dipelihara (oleh negara).

Negara Harus Dipulihkan. Saya sangat berkeyakinan bahwa tidak ada hak bagi siapa pun dan bagi kelompok mana pun untuk terus-menerus menikmati status istimewa dengan akses yang sangat leluasa terhadap keseluruhan sistim sumber secara tak berkeadilan, dengan dominasi berbentuk penindasan minoritas yang dilindungi oleh regulasi yang dibuat berdasarkan proses legislasi yang sangat licik dan jahat. Bukankah negara harus hadir untuk menjamin keadilan bagi seluruh rakyat? Negara harus dipulihkan.

Saya berkeyakinan sangat kuat bahwa buruknya perilaku pemerintahan dan semua pemegang mandat, baik di pusat maupun di daerah, tidak terelakkan karena kebingungan Indonesia terus dilanjutkan, antara lain dengan mulai meragukan secara keras Pancasilanya sendiri sebagai dasar negara. Sekali lagi, negara harus dipulihkan.

Shohibul Anshor Siregar. Naskah ini pertamakali diterbitkan oleh Harian WASPADA, Medan, Senin 4 Mei 2015, hlm B 7

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: