'nBASIS

Home » ARTIKEL » P O D A

P O D A

AKSES

  • 568,914 KALI

ARSIP


Basir, Anto, Sa'adi (Kandidat)Cobalah renungkan, apa yang diperbuat pada periode yang segera akan berakhir ini. Bulatkan tekad untuk sebuah perubahan naik kelas. Bantu pemerintah memberantas korupsi, meski mereka menjadi salah satu pelaku utama dalam kejahatan itu.

Wilayahmu luas, dik. Tapi itu bukan wilayah kekuasaan, melainkan wilayah amanah. Kau tahu, dik, kita semua masih miskin. Demokrasi kita didisain tak berurusan dengan kesejahteraan. Kita dibuat harus rela menderita oleh keadaan (struktur). Miskin terus. Hegemoni dan diskriminasi bermain atas nama demokrasi dan pembangunan, dan terkadang disebut juga revolusi mental. Jargon-jargon diciptakan agar rakyat takut menyatakan kebenaran. Elit masih tega menanti kesempatan ‘menelan’ yang lemah sembari berorasi untuk orang miskin. Ini paradoks yang selalu berulang pada setiap babakan sejarah.

Fakta-fakta. Tugas berat di tanah warisan yang dimerdekakan dengan darah ini menantimu, dik. Pulau-pulau kita masih mempertontonkan pertanyaan besar. Dari 419 buah yang kita klaim, baru 237 yang sudah diberi nama. Belum semua terjaga karena semua orang memilih bersantai merancang uang masuk di pusat birokrasi. Sebaiknya kau pikirkan kenduri 182 kali untuk penabalan nama pulau tak bernama itu, agar ada yang tergerak bertindak memulai perlakuan-perlakuan semestinya di sana.

Dengan luas daratan 71.680,68 km2, kita memiliki 110.000,00 km2 lautan. Dengan total luas wilayah 181.680,68 km2 itu mestinya secara habitual dan keniscayaan faktor ecology, kita tak hanya gemar makan ayam, kambing, kerbau (kenapa akhirnya digusur oleh sapi ya?), dan segala macam unggas liar, tetapi lebih masuk akal menjadi rakyat konsumen ikan terbesar di dunia.

Disokong kualitas agraris, kita mestinya setiap saat enak-enak bersantap nasi terbaik tanpa pernah paceklik, dengan kecenderungan berlauk ikan, sambil bertukar-tukar selera karena ketersediaan pilihan satwa jinak dan liar. Tetapi hayal kesenangan itu sudah terlalu mewah. Kita di sini hanya tercatat menjuarai distribusi beras raskin dan mendapat piagam bertinta keemasan. Suka atau tidak, pemerintah kita menganggap hal-hal seperti sudah lebih dari cukup menjawab ketahanan pangan dalam kedaruratan panjang ini.

Bersabarlah menunggu diplomasi Jokowi membuahkan kebaikan Cina mengalokasikan kucuran pinjaman atau investasi membangun banyak bendungan, irigasi dan pelabuhan (meski tak banyak orang yang percaya cakap Cina di dunia ini) di Indonesia. Bendungan untuk kemakmuran pangan itu, dan pelabuhan untuk pembuktian bahwa nenek moyang kita adalah pelaut itu, telah direlakan menjadi prioritas yang menerjang ketahanan ekonomi rakyat miskin dengan kenaikan harga BBM bermultiflier effect yang tak terperikan.

Upah minimum adalah isu sangat sensitif dalam bidang ketenagakerjaan. Besarannya selalu didikte pengusaha. Ini salah satu faktor kuat pemicu kesenjangan (transaksi buruh dan majikan). Upah minimum dari tahun ke tahun memang mengalami kenaikan (dari Rp 1.035.000 tahun 2011 menjadi Rp 1.200.000 tahun 2012, dan demikian halnya pada tahun 2013 meningkat menjadi Rp 1.375.000). Tetapi jangan kau beri tahu pemerintah ya dik, bahwa inflasi juga mengejar angka-angka itu. Mereka bisa memarahimu karena dianggap memusuhi Jokowi dengan terlalu banyak tahu.

Pada tahun 2013, pekerja sektor pertanian mencapai 43,45 %. Jadi ia berkedudukan mayoritas, dan memang kita adalah kampung agraris dengan agregasi buruh tani dan gurem pemilik lahan mini. Bandingkan dengan pekerja sektor perdagangan, hotel dan restoran yang hanya sebesar 18,94 %. Sektor jasa-jasa 16,16 %, sektor industri pengolahan 7,11 %, sektor bangunan 6,61 %, sektor pengangkutan dan komunikasi 4,60 %, dan sektor lain yang sukar diidentifikasi sebesar 2,17 %. Jangan kau keburu curiga, dik. Data ini tak memasukkan orang yang bekerja sebagai penghasil uang haram peredaran gelap narkoba. Mereka tak boleh dihitung, karena mereka orang gelap, istimewa dan dipertuan.

Terdapat sekitar 1,91 % penduduk yang buta huruf (2013). Perempuan buta huruf lebih dari 2 kali laki-laki. Maka tanya-tanyalah ibu Aisyiyah dan ulurkan tangan kepada saudarimu NA dan Immawati serta Ipmawati dan semua organisai perempuan dan wanita, di dalam maupun di luar pemerintahan, untuk menemukan cara terbaik penuh ketulusan berusaha bersama mengejar kesetaraan gender. Untuk nasib perempuan, kita tak boleh puas akomodasi politik yang menentukan angka serapan wajib ke pentas politik 30 % itu (affirmative action), sebab sudah terbukti bukan sesuatu yang dapat menolong tuntas permasalahan kita.

Susenas 2013 menunjukkan di daerah pedesaan sekitar 24,9 % penduduk berusia 10 tahun ke atas tidak/belum pernah sekolah dan tidak/belum tamat SD. Pada kelompok yang sama di perkotaan sekitar 13,9 %. Kita sudah memiliki pasal dalam konstitusi yang mewajibkan alokasi budget pendidikan minimum 20 %. Kita sudah dengar semua ucapan sombong wajib belajar 9 tahun. Kita sudah dengar segala macam (yang akhirnya harus kita sebut igauan) tentang hubungan sumberdaya manusia dengan pendidikan.

Kita sudah memiliki UU desa kan, dik? Ini harapan besar buat rakyat mayoritas untuk mengurangi kesenjangan, melebihi kepentingan berebut kewenangan penyaluran anggaran besar yang dijanjikan antara Tjahjo Kumolo dan Marwan. Bantu awasi agar uang itu tak diselewengkan birokrasi. Bantu desa agar nanti tak banyak yang ke penjara. Bantu agar dengan UU ini Indonesia bangkit dari desa, dengan janji kekuatan pangan dan agroindustri yang bersaing di pasar dunia.

Anomali. Seseorang telah mengajukan pertanyaan serius di dalam makalahnya: ‘kita sudah hancur atau belum?’ Dengan pertanyaan itu sama sekali ia tak pernah berharap agar keadaan lebih buruk. Hanya saja, ia begitu susah menemukan apologi jenis apa pun untuk memaafkan keadaan yang terus memburuk. Ia sudah apatis. Banyak cara dan proses kehancuran sebuah negara. Kehancuran keluarga, rontoknya pendidikan, dan merosotnya kewibawaan pemimpin, adalah tiga titik utama penghancuran sebuah bangsa. Begitu kan, dik?

Jika keluarga bukan lagi mahligai cinta yang mempertemukan fitrah dengan ketertitipan amanah untuk membangun sebuah agregasi nasional berbingkai sakinah, mawaddah, wa rahmah, maka persandiwaraan seperti yang kemarin sangat menonjolkan publikasi pemberantasan keasusilaan nasional sudah tak lagi dianggap masalah. Padahal itu adalah tindakan sangat terlambat sekaligus kenaifan sensasional yang pewabahannya dirancang bersifat konstitusional. Sulit sekali memahami moralitas seorang petinggi memaksakan pemilahan publikasi pelanggan germo besar itu berdasarkan pangkat dan jabatan.

Tentu dimensi perkawinan tak sebatas institusi birahi dan karena itu kita tak memikirkannya sebatas jumlah isteri bagi setiap lelaki. Jika pun itu pilihan sulit, di tengah liberalisasi perbirahian yang menghantam nilai perkawinan dan keluarga, mestinya negara tak memupuk sinisme atas poligami sembari mencari-cari alasan untuk pelembagaan prostitusi. Risma dari Surabaya menutup pelembagaan perdagangan perempuan budak birahi, tetapi kini Ahok memperjuangkannya di Jakarta. Menghancurkan keluarga adalah jalan terbaik menghancurkan sebuah negara.

Cerita apa yang kita miliki tentang pendidikan? Sertifikasi, UN curang, komersialisasi, diskriminasi, korupsi dan formalisme yang berasal dari kegagapan hingga abai atas akses, mutu dan demand pasar kerja atas kompetensi lulusan. Semua cukup terfahami dari proses seleksi, interaksi belajar-mengajar, toga dan ijazah. Ada cita-cita naif bangsa ini, bahwa semua orang harus bertitel, mulai dari yang semestinya tak boleh disematkan di belakang nama hingga titel yang diperjual-belikan. Tentu pendidikan diakreditasi bukan untuk fasilitasi semua penipuan ini.

Apa yang oleh rakyat dijadikan kriteria bagi seseorang untuk diakui sebagai tokoh? Modalitas ditukar. Proses menghilangkan ketauladanan adalah perang besar memperebutkan negara. Uang menjadi segalanya, nilai luhur dan pakem peradaban dihancurkan. Mungkin itulah yang mendorong deklarasi keantian Emha Ainun Nazib terhadap demokrasi. Berlawanan dengan itu selalu ada yang berlagak pintar menjustifikasi sebuah sistem demokrasi tertentu dan menafikan yang lain karena menurut ukurannya yang lain itu bodoh. Tapi sistem terbaik itu bukan siapa yang mengukur, melainkan siapa yang membutuhkan. Jangan naif. Meski Amerika atau pun Cina katakan baik, belum tentu cocok untuk kita. Para agen dan komprador harus tahu itu. Lalu, kita sudah berada di mana sekarang? Sudah sehancur apa?

Mayoritas. Pew Research Center dalam publikasi 14 Mei 2015 menyoal Amerika yang mencatat perubahan angka kelompok pemeluk agama. Katolik merosot, juga Protestan (utama) dan Protestan Evangelis. Muncul pertumbuhan Kristen yang tak berafiliasi. Pemeluk kepercayaan lainnya tumbuh mengiringi ketak-mampuan kelembagaan keagamaan yang sangat mapan menjawab semua soal yang lahir dari krisis kemanusiaan yang begitu gencar. Mudah-mudahan saja, dik, nasib agama tidak sedang tergantung di tangan orang yang menderita krisis kemanusiaan.

Begini, dik. Kau tak hanya perlu memeroleh mandat dari perhelatan ini. Di kampung kita ini pemeluk agama Islam 66,09 %. Kristen (Katolik dan Protestan) 31,40 %, Budha 2,31 %, Hindu 0,11 % dan Konghucu 0,01 %. Pandai-pandailah untuk tak menjadi minoritas yang sesungguhnya (technically) dalam fakta mayoritas sesungguhnya (numerically). Berbuatlah sesuatu agar nasib yang disoal oleh Pew Research Center itu tidak makin parah di sini.

Penutup. Cobalah renungkan, apa yang diperbuat pada periode yang segera akan berakhir ini. Bulatkan tekad untuk sebuah perubahan naik kelas. Bantu pemerintah memberantas korupsi, meski mereka menjadi salah satu pelaku utama dalam kejahatan itu.

Ada momentum keberuntunganmu, dik. Periode kepemimpinanmu ditandai tekad pemerintah lokal mengharamkan korupsi, lahir dan bathin. Pekan lalu Bupati dan Wali Kota, dan seluruh Pimpinan SKPD, sudah menandatangani zona integritas Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Itu sangat menggairahkan jika kau tahu, dik.

Awal periode kepemimpinanmu juga adalah tahun politik lokal karena 23 dari 33 Kabupaten dan Kota akan menyelenggarakan Pilkada. Jangan kau terperosok di sana. Tugasmu ada dua. Pertama, bantu rakyat mendapatkan pemimpin terbaik. Kedua, jangan kau takut memenjarakan penyelenggara yang melakukan kecurangan seburuk pemilu 2014. Kau mesti ingat itu.

Poda (nasehat) ini ditujukan untuk figur yang memenangi Musywil PW Pemuda Muhammadiyah Sumut di kampus UMTS Padangsidimpuan, akhir pekan lalu. Poda ini pertamakali diterbitkan oleh harian WASPADA, Medan, hari Senin tanggal 18 Mei 2015, hlm B5.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: