'nBASIS

Home » ARTIKEL » KETERBUKAAN

KETERBUKAAN

AKSES

  • 535,471 KALI

ARSIP


Dalam sebuah seminar pascasarjana Ilmu Komunikasi UMSU bertema keterbukaan informasi publik, pekan lalu, penulis menilai penting mengajukan beberapa pertanyaan sekaitan pilkada serentak yang akan dilaksanakan di 23 dari 33 Kabupaten/Kota di Sumatera Utara akhir tahun ini

Apa pentingnya keterbukaan informasi publik ini? Jelas sekali tuntutan dan semangatnya, bahwa negara dikehendaki menjadi lebih akomodatif dan menjadi tenda terbesar bagi ajang partisipasi seluas yang diinginkan sesuai kemajuan yang memerlukan piranti lunak dan kasar yang mengikuti zaman. Sebagai bagian dari hak asasi manusia, keterbukaan informasi publik adalah hak konstitusional semua warga dan sekaligus perangkat politik mengontrol penyelenggaraan kekuasaan. Juga dapat dilihat sebagai syarat utama untuk pemberantasan korupsi yang menempati ruang keharusan dalam faham yang mengusung gagasan pemerintahan terbuka (open government).

Keterbukaan informasi publik pastilah akan berpengaruh besar atas atau mengikuti fenomena umum meningkatnya kecerdasan dan kesejahteraan masyarakat serta partisipasinya yang beradampak penting bagi peningkatan fungsi, kualitas dan kinerja badan-badan publik. Iklim keterbukaan diasumsikan secara kuat dapat mencegah terjadinya segala macam praktik korupsi dan praktik abuse of power lainnya di tengah Masyarakat. Karena itu keterbukaan informasi publik adalah nilai-nilai yang harus di-share meluas dan merata hingga tak berhenti pada institusionalisasi kelembagaan ansich dan penganggarannya.

Kilasan Sejarah. Kelihatannya harus dilacak mulai dari arus besar protes dan gugatan pemikiran tentang negara yang terjadi saat reformasi pada penghujung tahun 1990-an. Secara umum saat itu diinginkan perbaikan politik, hukum dan ekonomi secara simultan. Pada level praksis arus pemikiran tentang perbaikan peran negara menempatkan pentingnya keterbukaan informasi publik sebagai salah satu prasyarat. Kesepakatan-kesepatan yang mengakomodasi berbagai arus pemikiran yang mengalahkan pandangan konservatisme, ekslusivisme dan bahkan kealpaan negara akhirnya berujung pada dihasilkannya sebuah pijakan hukum yang kuat melalui lembaga tertinggi negara. Itulah yang kemudian dikenal dengan Ketetapan MPR-RI No XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Memang, gagasan-gagasan umum bersifat implisit tentang keterbukaan informasi publik tentulah cukup banyak ditemukan dalam sila-sila Pancasila maupun UUD 1945 serta kelaziman-kelaziman praktik kenegaraan maupun budaya masyarakat Indonesia. Namun pengaturan pada level lebih rendah membutuhkan rincian teknis yang menjamin tak hanya fleksibilitas, melainkan juga adaptasi terhadap modernitas. Hal yang juga tak kalah pentingnya ialah pendefinisian hak-hak dan tanggungjawab semua subjek dan objek dalam interaksi kenegaraan di tengah masyarakat, termasuk konsekuensi-konsekuensinya yang terukur.

Setahun setelah Ketetapan MPR-RI No XI/MPR/1998) terbitlah UU No 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari KKN. UU ini dirancang dengan penekanan semangat yang kuat pada asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan negara, dan asas kepentingan umum. Tercatat bahwa meskipun berbagai ketentuan teknis yang menjadi turunan dari kedua payung hukum ini telah banyak diproduk oleh berbagai instansi teknis termasuk instansi penegakan hukum, ternyata cukup lama juga sesudahnya, yakni sepuluh tahun kemudian, regulasi tentang keterbukaan informasi publik baru dapat hadir mengisi kekosongan. Regulasi dimaksud ialah UU No 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Evaluasi Indonesia. Mengapa KPU tak pernah mampu membuat DPT dan terus saja tak mampu menghitung suara pemilih secara jujur dan adil dan mengapa hanya dianggap sangat cukup dengan memecat oknum-oknum penyelenggara? Apa di balik gejala yang membuat banyak sekali orang yang merasa berhak memakai atribut militer atau yang mirip dengannya di Indonesia serta militer kelihatannya merasa tak terganggu dengan itu? Mengapa ekspresi negara di pusat mau pun di daerah selalu masih merasa otoritasnya dalam penggunaan anggaran lebih dianggap rahasia negara yang hanya boleh terbuka kepada publik saat perencanaan (musrenbang) saja, tetapi berkurang secara gradatif untuk realisasinya dan apalagi untuk evaluasinya? Semua itu menunjukkan kendala struktural yang berpadu dengan kendala kultural yang tak dikendalikan secara serius oleh negara dan para penentu kebijakan.

Kita tahu bukan tidak ada wacana untuk itu. Pembentukan komisi di tingkat pusat maupun di daerah dilakukan sekaligus dengan alokasi anggarannya. Sejalan dengan itu, pewajiban menandatangani pakta integritas bagi para calon menteri pun dilakukan, bahkan pada tingkat partai juga dipersiapkan seremoni yang sama oleh SBY yang adalah orang Partai Demokrat. Tetapi apa hasilnya hingga kini? Belum begitu kelihatan, kecuali sebatas wacana yang cukup besar atau yang dibesar-besarkan. Reformasi birokrasi gelombang I misalnya, dalam pemerintahan SBY (204-209), telah ditetapkan untuk melakukan perubahan bersifat instansional dengan sasaran mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Rencana ini mencakup beberapa area besar perubahan kelembagaan (organisasi), budaya organisasi, ketatalaksanaan, regulasi dan deregulasi serta sumberdaya manusia.

Gelombang I belum jelas evaluasi dan indikasi keberhasilan secara optimistik, seiring suksesi disusul pula dengan reformasi gelombang II bersifat nasional dan instansional dengan 3 sasaran, yakni terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat, dan meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi. Area perubahan pada gelombang II ini sejatinya diharapkan menyangkut organisasi, tatalaksana, peraturan perundang-undangan, sumberdaya manusia aparatur, pengawasan, akuntabilitas, pelayanan publik, dan pola pikir (mindset) dan budaya kerja (cultureset) aparatur.

Indonesia kini mempertontonkan rentetan fenomena khas yang sekaligus akan terus-menerus mencerminkan paradoks-paradoks yang mencengangkan. Seseorang membawa perkara dugaan pencurian tatakan (piring kecil) gelas ke ranah peradilan (kasus di Lampung) dan menjadi berita nasional sesuai hasrat era digititalisasi media, tetapi tak hirau masalah besar seperti besarnya porsi kepemilikan dan penguasaan etnis minoritas tertentu atas perekonomian bangsa yang bertalian dengan kegagalan demokratisasi. Indonesia pun menikmati pertikaian partai dan negara begitu jelas ingin diposisikan saja menginginkan agar Golkar tak boleh ikut pemilukada hanya karena tandatangan seorang Menteri, yang dibuat begitu berbelit sehingga terkesan Golkar itulah yang tak becus dan patut dihukum dengan diabaikan begitu saja. Revitalisasi pertanian memang sudah mulai dipikirkan, dan sembari melancarkan program raskin kini dibesarkan pula pemberitaan perdagangan beras bercampur plastik yang dikirim dari Cina.

Keterbukaan informasi publik secara formal memang telah tak sekadar dianggap begitu penting. Tetapi kasus-kasus seperti praktik bank meraup miliaran rupiah setiap hari atas nama administration fee untuk tabungan rakyat dianggap hal yang legal dan tak ada pihak yang menilai itu perlu ditegur untuk ditiadakan. Bank-bank juga merasa tak berdosa mengumpul dana rakyat untuk dikucurkan ke pelaku bisnis besar secara tak proporsional dibanding dengan pengusaha kecil. Dengan sukarela lembaga besar seperti MUI mengikuti arus semangat shariah internasional yang menginginkan sertifikasi atas produk-produk industri makanan. Ia lupa bahwa selama orang Islam tak mengendalikan produksi makanan di Indonesia, selama itu pula pelaku industri akan mencari jalan penghematan di antaranya dengan penggunaan bahan-bahan berstatus haram. Bukankah ia pun sungguh lupa bahwa sertifikasi haram jauh lebih penting dibanding sertifikasi produk makanan halal di Indonesia yang mayoritas beragama Islam?

Di hampir setiap level pemerintahan kini lazim diperbincangkan apa yang disebut sebagai e-government yang dihubungkan dengan good governance dan clean government. Kata orang, paling tidak ada 5 tingkatan penerapannya. Tingkatan paling awal ialah usaha menunjukkan “wajah” pemerintah yang menyembunyikan kompleksitas di dalamnya yang ditandai munculnya berbagai website. Informasi yang diberikan bersifat satu arah dan belum bisa diandalkan untuk Good Governance.

Tingkatan kedua mulai ditandai adanya transaksi dan interaksi online dengan masyarakat yang antara lain ditunjukkan dengan fakta tak selamanya perlu lagi antri membayar tagihan listrik, dan seyogyanya juga dalam memperpanjang KTP, dan lain‐lain. Komunikasi dua‐arah terjalin online. Tingkatan ketiga adalah kolaborasi online antar beberapa institusi dan masyarakat. Jika masyarakat sudah bisa memperpanjang KTP secara online, dan tidak perlu lagi melampirkan KTP untuk mengurus Pasport atau SIM. Tingkatan keempat semakin kompleks. Bukan hanya berbasis kerja sama antarinstitusi dan masyarakat, tetapi juga menyangkut arsitektur teknis yang kompleks. Seseorang bisa mengganti informasi yang menyangkut dirinya hanya dengan satu klik, dan pergantian tersebut secara otomatis berlaku untuk setiap institusi pemerintah yang terkait. Katakanlah seseorang yang pindah alamat, dia cukup mengganti alamatnya dari suatu database milik pemerintah, dan secara otomatis KTP, SIM, Pasport dan lain‐lain terupdate. Tingkatan kelima pemerintah sudah memberikan informasi yang terpaket (packaged information) sesuai kebutuhan masyarakat dengan apa yang disebut Information push. Masyarakat benar‐benar seperti raja yang dilayani. Apa saja yang menjadi kebutuhan masyarakat, E-Government pada level ini mampu menyediakannya.

Sekarang nilailah sendiri dengan adil, apa yang sudah dilakukan dan masih belum terpikirkan (oleh negara) tentang omong besar keterbukaan informasi publik ini. Di mana letak kemacetannya?

Pembentukan Pemerintahan Lokal. Dalam sebuah seminar pascasarjana Ilmu Komunikasi UMSU bertema keterbukaan informasi publik, pekan lalu, penulis menilai penting mengajukan beberapa pertanyaan sekaitan pilkada serentak yang akan dilaksanakan di 23 dari 33 Kabupaten/Kota di Sumatera Utara akhir tahun ini: “Tahukah Anda bahwa KPU tidak pernah pandai membuat Daftar Pemilih Tetap (DPT)? Tidak pernah mampu optimal melakukan sosialisasi pemilu? Tidak pernah mampu menghitung suara pemilih secara jujur dan adil? Lalu bagaimana Anda memiliki seorang Bupati, Walikota, Gubernur, Presiden, dan wakil di lembaga legislatif?

Pertanyaan-pertanyaan itu tak muncul tanpa sejarah. Sebuah diskusi ahli “Melacak Jejak Kecurangan Pemilu 2014 dengan UU KIP” yang diselenggarakan Komisi Informasi Provinsi Sumut, waktu itu telah mendorong penulis mengajukan 5 rekomendasi.

Pertama, karena begitu massif dan terstrukturnya pelanggaran dan manipulasi dalam pemilu 2014 secara nasional (money politics, penggelembungan suara, penggembosan suara, pemalsuan data dokumen) yang menyebabkan Pemilu 2014 menjadi pemilu terburuk sepanjang sejarah, maka sebaiknya dilakukan perhitungan suara ulang di seluruh TPS.

Kedua, jika dengan langkah tersebut akan memerlukan waktu melampaui batas tanggal 9 Mei 2014 sesuai tahapan, maka diperlukan penerbitan perppu oleh presiden RI.

Ketiga, semua orang (penyelenggara, caleg, parpol dan anggota masyarakat) yang terbukti bersalah dengan terlibat dalam manipulasi dan kecurangan pemilu 2014 wajib dihukum. Caleg dan parpol didiskualifikasi serta dinyatakan sebagai orang dan parpol yang tidak boleh mengikuti pemilu sampai kapan pun.

Keempat, pemilu 1955 dan pemilu 1999 tercatat sebagai pemilu terbaik sepanjang sejarah karena penyelenggaranya adalah parpol. Karena itu, UU pemilu ke depan harus menegaskan penyelenggara pemilu bukan orang-orang yang disebut profesional, independen dan berintegritas sebagaimana difahamkan sejak pemilu 2004 sampai 2014. Parpol sebagai penyelenggara pemilu akan sangat perduli data penduduk, DPT, sosialisasi, akses pemberian suara, kejujuran dan keadilan dalam perhitungan suara. Karena itu penyelenggara pemilu adalah parpol, dan itu memerlukan bongkar ulang (amandemen) UUD 1945.

Kelima, dalam UU pemilu ke depan harus dipertegas dan diperjelas money politics dan sanksi untuk itu.

Selain penulis, pembicara waktu itu ialah rekan Amir Purba (USU), dan M Zaki Abdullah (KIP Sumut) serta dimoderatori seorang komisioner, Mayjen Simanungkalit. Tentu saja sangat tidak perlu dikhawatirkan jika pada diri penyelenggara sudah terdapat pembenahan serius, dan seluruh proses diperbaiki mulai dari hulu, tengah dan hilir.

Keterbukaan informasi sangat membantu, yang hal itu sangat dapat ditingkatkan dengan pengawasan eksternal. Lembaga publik seperti Komisi Informasi sangat perlu memerankan diri, antara lain mendorong masyarakat untuk tak hanya ikut memberi suara, melainkan ikut mengawasi dan memperkarakan pelaku kecurangan.

Kepolisian sangat mungkin menyumbangkan peran suci mengawal demokrasi ini, baik karena kewajiban maupun karena panggilan nurani untuk memperbaiki martabat bangsa. Jangan lupa, jika pilkada ini bobrok, berarti entry point untuk bad governance telah disepakati secara massal.

Shohibul Anshor Siregar. Naskah ini pertama kali diterbitkan oleh Harian Waspada, Medan, Senin, 25 Mei 2015, hlm B7.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: