'nBASIS

Home » ARTIKEL » TAUHID STRUKTURAL

TAUHID STRUKTURAL

AKSES

  • 512,316 KALI

ARSIP


WASPADAJika negara hanya akan menjadi alat bagi para penguasa modal, bukankah penindasan menjadi satu-satunya bahasa yang akan tetap dianggap keniscayaan oleh negara? Lalu negara apa yang tak berkepedulian kepada rakyat demi pertumbuhan yang melahirkan kesenjangan?

Al-qur’an dalam surah Annisa ayat 29 pada pokoknya dapat menjadi inspirasi kuat untuk langkah kongkrit menegaskan distribusi pendapatan di antara penduduk (lokal, nasional dan internasional) dalam mekanisme pembangunan dan pertumbuhan inklusif. “Wahai orang-orang beriman, janganlah kalian saling memakan harta sesama kalian dengan cara keji, melainkan lakukanlah melalui transaksi yang saling meridhai di antara kalian, dan janganlah kalian membinasakan diri. Sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepada kalian”.

Umat Islam Indonesia menduduki persentase lebih tinggi dibanding pemeluk agama-agama lain. Dari total 237.641.326 orang penduduk Indonesia, jumlah umat Islam adalah sebesar 87,18 %, Kristen 6,96 %, Katholik 2,91 %, Hindu 1,60 %, Budha, 0,72 %, Khong Hucu 0,06 %, dan lainnya 0, 51 % (BPS, 2010). Karena itu sangatlah penting, dan bukan sesuatu hal yang cengeng, untuk memastikan segala sesuatu yang akan dilakukan di Indonesia, mulai dari pembentukan pemerintahannya, penunjukan para pejabatnya dan pengambilan kebijakan pembangunannya, untuk dijamin bersesuaian dengan kepentingan melindungi umat beragama itu.

Kerukunan Konvensional. Jaminan konstitusi tentang hak warga Negara dalam beragama di Indonesia memberi keleluasaan menjalankan aturan dan kebebasan yang diberikan oleh Negara. Umumnya orang tak merasa ada masalah serius di sini, meski misalnya negara menambah jumlah agama dari stok living reality sosial budaya tertentu, sambil mendiskriminasi hak-hak yang lain. Sayangnya eksplorasi berdasarkan pemahaman resmi negara selama ini sangat sederhana, jauh di bawah kebutuhan karena hanya ingin berhenti sebatas interaksi berporos keserasian formal di antara sesama pemeluk agama.

Bahwa jika dalam UUD 1945 terdapat jaminan besar atas kebebasan untuk memilih dan mempraktikkan kepercayaannya dan kebebasan untuk melaksanakan ibadah menurut agama atau kepercayaannya, untuk kepentingan terluas dapat dipastikan tidak begitu jamak masalah. Tetapi sebetulnya hal itu tidak boleh berhenti untuk sekadar difahamai sebatas Standing point agama terhadap pengaturan pola kerukunan dalam berinteraksi. Negara tak seharusnya mengabaikan arah konflik yang berkembang kumulatif dari hari ke hari. Benar, negara telah gagal memahami dan menjelaskan kehadirannya secara imperatif untuk menjamin kerukunan itu, sembari terlihat semakin serius terus-menerus berambisi menuding kelompok tertentu sebagai pihak yang selalu gagal memahami toleransi.

Telah lama negara dibiarkan hanya menjadi saksi dan sekaligus pengukuh status kesenjangan sosial ekonomi yang rawan keserasian. Negara mana di permukaan bumi ini yang sudah lama dihentikan oleh para operator pada titik minimalis, tentulah dapat dibuat daftarnya dengan mudah, termasuk Indonesia. Perhatikanlah pemerintah tetap menilai urusan terpentingnya hanyalah melakukan intervensi melalui pemberlakuan regulasi tertentu, misalnya Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama, no 8 dan 9 tahun 2006 tentang trilogi kerukunan yang mencakup kerukunan intern umat beragama, kerukunan antar umat beragama, dan kerukunan antara umat beragama dengan pemerintah. Ia pun selalu diposisikan menakut-nakuti dengan kerap mengatakan bahwa di Indonesia faktor agama selalu menduduki peringkat kedua sebagai pemicu konflik sosial yang serius. Sangat diperlukan koreksi tajam, bahwa pertautan antar faktor tak mungkin diabaikan. Konflik agama tak selalu demi dan untuk agama itu sendiri berdasarkan persepsi para pemeluknya saja. Tetapi berbagai konflik dalam dimensi politik dan ekonomi semakin kerap mengambil tema pada agama dan pemahaman purifikasi di dalamnya.

Masalah-masalah krusial yang kerap secara konvensional terjadi seperti penyiaran agama kepada penganut agama lain, penodaan agama, perkawinan berbeda agama, pendirian rumah ibadah, perayaan hari besar keagamaan, keberadaan dan kegiatan aliran atau sempalan keagamaan tertentu, kini wajib difahami tidak selalu dapat diposisikan tunggal tanpa dimensi tautannya dengan kualitas keadilan terutama dalam ekonomi. Ironisnya sebagai sebuah Negara yang kerap dianggap dapat dikedepankan sebagai salah satu contoh keberhasilan dalam membangun kerukunan antar umat beragama, Indonesia kerap dipandang telah melewati berbagai pengalaman yang cukup pelik dengan cap sukses. Padahal ini sungguh tidak merupakan masalah yang terjadi dan boleh ditata secara simplistis dengan hanya menggunakan segenap penilaian keberhasilan atau kegagalannya sebagaimana dikonsepsikan oleh pemerintahan Orde Baru di bawah pimpinan Soeharto dan yang hingga kini diperkuat sebagai pakem kuno.

Advokasi Umat. Para pemikir “sewaan” pemerintah yang pada umumnya terdiri dari dua ufuk besar dalam peta besar keilmuan (agama dan sekuler) dalam forum yang semestinya tak dapat bertemu, telah selalu dengan berhasil disatukan oleh pemerintah untuk berbicara seragam mendiskreditkan agama dan para pemeluknya. Para ilmuan agama kerap merasa sangat faham masalah dengan hanya berbicara pada tataran kultural. Begitu juga para ilmuan sekuler akan sangat senang mendisign fakta-fakta miring untuk membungkam. Mereka dengan sengaja mengabaikan aspek struktural yang adalah kunci dari masalah.

Apalah arti dakwah bagi bangsa yang secara struktural sangat tak adil dengan indikasi kekuasaan dan ekonomi yang tak pernah memahami dimensi keumatan? Orang berteriak dengan perasaan sangat benar dan sangat herois ketika menunjuk-nunjuk HTI, FPI, terorisme dan ISIS. Padahal semua berawal dari penindasan struktural yang pantang dibahasakan dalam segala bentuk ungkapan.

Bagaimana memahami ketidak-serasian sosial dan bahkan gerakan protes damai maupun berbau kekerasan ketika tak dihubungkan dengan fakta 82,7 % kekayaan dunia dikendalikan leluasa oleh hanya 20 % penduduk istimewa karena akses, penguasaan dan dominasnya? Bagaimana memahamkan Indonesia maju jika revolusi mental yang didengungkan setiap saat tak pernah berbicara transaksi menindas antara buruh dan majikan, transaksi daerah dan pusat, dan transaksi negara dengan multinational corporations?

Indonesia menunjukkan persentase pertumbuhan miliarder terbesar dari 10 negara yang dicatat sepanjang 2013-2014 dengan angka 22,6 %. India mencatat 17,1 %, Nigeria 10 %, Amerika Serikat 9,5 %, Brazil 8,9 %, Turki 8,5 %, Cina 7,9 %, Meksko 7 %, Inggeris 6,6 % dan Rusia 4,8 %. Dengan kekayaan $16.5 bilion R.Budi & Michael Hartono adalah salah seorang terkaya dengan 9 lainnya, yakni keluarga Susilo Wonowidjojo ($8,0 bilion), Eka Tjipta Widjaja ($ 5,8 bilion), Sri Prakasih Lohia ($4,4 bilion), Chairul Tanjung ($4,3 bilion), Keluarga Boenjamin Setiawan ($4,3 bilion), Keluarga Mochtar Riady ($2,7 bilion), Peter Sondakh ($2,3 bilion) dan Sukanto Tanoto ($2,1 bilion) (Revrisond Baswir, 2015). Inilah bahasa pembangunan dunia, dan bahasa pembangunan nasional. Tanyalah relevansi revolusi mental untuk kasus kesenjangan ini.

Kemiskikan dan pengangguran di Indonesia membeberkan fakta bahwa TKI (Maret 2014) mencapai 6,5 juta. UMR rata-rata hanya Rp 1.595.000, Angkatan kerja berpendidikan setara pendidikan SD 47,9 juta, pengangguran terselubung 20,3 juta, pengangguran terbuka 7,2 juta, penduduk miskin USD 2/ hari (PPP) 43,3 juta dan penduduk miskin dengan penghasilan Rp 292.951/bulan 28,5 juta? Sudah begitu parah negara masih bercita-cita besar membawa tenaga asing (dari Cina) mengiringi janji investasinya berpuluh juta jiwa? Revolusi mental apa yang relevan untuk fakta-fakta ini?

Data tahun 2014 menunjukkan bahwa Belanja daerah DKI sebesar 72,0 Triliun, Jawa Barat 21,7 Triliun, Jawa Timur 16,9 Triliun, Jawa Tengah 13,9 Triliun, Kalimantan Timur 12,1 Triliun, NAD 10,2 Trilun, dan Sumatera Utara 8,4 Triliun. Di Sumatera Utara orang sudah muak berbicara pembagian keuangan pusat dan daerah dan banyak orang yang yakin hal ini hanya dapat dibahasakan dengan kekerasan. Relevansi revolusi mental apa yang dapat diveritakan untuk kesenjangan ini? Hanya dengan mengumbar cerita naif soal pemindahan ibukota?

Penutup. Jika negara hanya akan menjadi alat bagi para penguasa modal, bukankah penindasan menjadi satu-satunya bahasa yang akan tetap dianggap keniscayaan oleh negara? Lalu negara apa yang tak berkepedulian kepada rakyat demi pertumbuhan yang melahirkan kesenjangan? Inilah yang selalu gagal difahami, dan sangat disesalkan bahwa para ahli agama dan kelembagaan tempat mereka bernaung selalu puas dengan peran-peran yang tak ubahnya seperti pemadam kebakaran belaka, dan anehnya mereka puas dengan itu. Barangkali mereka perlu diajak kembali ke pemahaman dasar bahwa agama tak berdimensi tunggal ritus. Mereka harus diajak kembali berbicara tentang kitab-kitab mereka yang berkekuatan ideasional dan semantik tentang keadilan dan ruhnya yang harus diimplementasikan sebagai aturan dasar kehidupan.

Kesenjangan struktural dilembagakan melalui rangkaian sistem dan kebijakan yang bersendi ketidak-adilan. Karena terperangkap dalam rangkaian sistem kebijakan yang tidak adil ini, maka kelompok terluas dari masyarakat yang lemah akan terus-menerus kehilangan kemampuan dan akses untuk membebaskan diri dari perlakuan tidak adil dan kemiskinan. Jawabannya, tauhid struktural yang akan melahirkan kesalehan struktual dalam negara berkeadilan.

Shohibul Anshor Siregar. Dterbitkan untuk pertamakalinya oleh Harian WASPADA, Medan, 8 Juni 2015, hlm B7


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: