'nBASIS

Home » ARTIKEL » PERSPEKTIF PMH SIDAURUK

PERSPEKTIF PMH SIDAURUK

AKSES

  • 512,606 KALI

ARSIP


PMH SIDAURUK
Arif Tampubolon, seorang pendiri sebuah mediaonline di Medan, menawarkan salah satu dari beritanya menjadi topik diskusi pada social media. Diskusi yang mulai tayang Selasa tanggal 9 Juni 2015 pukul 17:03:30 itu berjudul “PMII tolak calon Walikota Medan dari Warga Turunan”. Karena tak begitu panjang, sebaiknya berita itu saya kutip utuh, demikian:

Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kota Medan menolak calon walikota Medan dari warga turunan pada Pilkada Medan, 9 Desember 2015 mendatang. Demikian ditegaskan Ketua PC PMII Medan Alihot Sinaga, Selasa (9/6/2015). “PMII tegas menolak Kota Medan dipimpin oleh warga turunan. Baik itu Cina maupun warga turunan lainnya yang ada di Kota Medan,” ucap Alihot Sinaga.

Menurut Alihot, Kota Medan adalah kota orang pribumi yang jelas asal usulnya. “Kota Medan milik orang pribumi, milik Suku Melayu, Batak, Jawa, Mandailing, Minang, Karo, Simalungun, Nias dan suku lainnya. Bukan milik mereka yang asal usul sukunya tidak kita tahu dari mana, tidak ada di Indonesia,” tegas Alihot. Alihot menghimbau, kepada seluruh masyarakat Kota Medan agar tidak terkecoh dengan bagi-bagi uang dari calon Walikota Medan warga turunan pada Pilkada mendatang. “Asalkan jangan mereka (nonpribumi, red) silahkan pilih siapa calon yang layak untuk memimpin Kota Medan. Saya kuatkan yang seakidah dengan kita, yang penting pribumi orangnya,” tutur Ucok Sinaga sapaan Alihot.

Disinggung alasan apa menolak calon Walikota Medan dari warga turunan, Alihot mengatakan, dari segi budaya. Saat ini sudah terasa dampak keberadaan warga turunan, apalagi jika menjadi Walikota Medan. “Lihat estetika dan budaya Kota Medan. Belum menjadi walikota, sempat menjadi walikota? Jelas tidak ada ampun Kota Medan berubah total,” sebutnya.

Kemudian, ajak Alihot, coba lihat Kota Medan saat ini, sudah mirip dengan kota yang ada di Negara Cina. Tata ruang Kota Medan sudah tergadai dengan uang, tidak terlihat lagi wajah aslinya. Cagar budaya satu per satu mulai punah, kalah dengan kekuatan uang yang mereka punya. “Jika uang tolok-ukur untuk menyelamatkan Kota Medan, mari sama-sama kita jual kampung halaman kita ini, jika ini yang menjadi keinginan warga pribumi,” cetus Alihot”.

PMH Sidauruk. Pro dan kontra segera terjadi. Ketua PC PMII Medan Alihot Sinaga sebagai tokoh yang pokok pikirannya menjadi bahan diskusi mendapat banyak reaksi hujatan dengan kata-kata kasar dan berbagai bentuk penghinaan lainnya. Malah di antara belasan yang men-share topik itu pada akun facebook masing-masing ada yang membubuhkan kalimat pengantar yang sangat merendahkan:

Aduh… Malu sekali orangtuanya ini, gurunya, dosennya; enggak pernah baca buku kali ya makanya pikirannya sempit!!!! Buka mata, kawan. Ini bukan tentang kau keturunan apa, selagi kau WNI dan berkarakter emas maka kau layak jadi pemimpin di negara ini.

Memang segera terlihat siapa yang paling tak siap berdiskusi. Tetapi Alihot Sinaga membiarkannya, sama sekali ia tidak muncul dalam diskusi itu. Salah seorang pemberi komentar adalah PMH Sidauruk. Ia seorang aktivis sebuah LSM (Perintis) yang giat menyuarakan ketimpangan sosial dan penegakan hukum di kota ini. LSM tempat PMH Sidauruk beraktivitas ini terkenal cukup disiplin dan memiliki kepekaan yang menonjol. Ketika perjuangan menyelamatkan Gedung Nasional Medan (dari rencana buruk para pemodal), LSM ini sangat aktif membantu mengonsolidasi gerakan di lapangan. Mereka juga ikut mendorong gerakan menyuarakan tegaknya hukum dan keadilan dalam persoalan bangunan Center Point yang akhirnya disegel itu. Untuk petani Ramunia yang sempat berkemah cukup lama di depan Gedung DPRDSU mereka juga memiliki support moral yang besar.

Tampaknya PMH Sidauruk hendak menunjukkan dengan tegas bahwa ia menyadari benar letak persoalan. Pembungkaman atas ide-ide kritis bertema kesetaraan dan hak-hak yang berlandaskan keadilan selalu terjadi sehingga potensi protes selalu dibuat padam secara prematur. Ada kebenaran yang dibungkus untuk tak menjadi sesuatu apa pun. Ada media mainstream serta institusi-institusi tertentu yang bekerja untuk ini. PMH Sidauruk berkata:

Saya sependapat dengan Alihot Sinaga itu. Saya juga sangat sependapat dengan beberapa komentar lain (yang senda dengan Alihot Sinaga, pen). Itu baru komentar yang benar dan cerdas menurut saya. Selebihnya, yang saya lihat dari banyak komentar di atas, kebanyakan seakan-akan sok plural. Padahal tak tahu dia plural itu sebenarnya hanya untuk kita sesama pribumi saja. Terlalu banyak kosa kata menjilat saya lihat. Ketika pribumi berbicara keras selalu kalian sebut SARA dan RASIS. Memangnya pribumi sebagai pemilik negeri ini tidak boleh lagi meluapkan rasa kemarahannya ketika melihat justru sudah terlalu mencolok ketidak-adilan untuk pribumi itu sendiri?

PMH Sidauruk juga tak luput dari banyak cercaan dalam diskusi itu. Tetapi ia tak mundur seinci pun. Ia menambahkan sebuah komentar lainnya demikian:

Bicara SARA maupun RASIS itu siapa pula yang larang sepanjang memang betul? Jangan kalian suka benturkan orang bicara ketidak-adilan dan kesenjangan yang justru dialami (oleh anda, keluarga anda, nenek anda, generasi anda). Apa tidak sadar semua tabir kotor di negerimu ini sudah makin terkuak lebar? Mulai kasus BLBI, siapa-siapa saja itu orangnya. Beras palsu, dan seterusnya. Imigran gelap. Tak bisa saya terangkan semua di sini. Tetapi yang jelas percuma kalian sarjana S1 sampe S3, tetapi pikiran masih jentek ternyata bah.

Sampai tahap tertentu PMH Sidauruk mengikuti dan aktif dalam diskusi itu. Dalam komentar berikutnya ia berkata:

Saya juga sudah tahu, karena saya sudah dengar juga soal tim-tim jagoan IT dari yang sudah beroperasi menguasai (opini) melalui internet. Biar kalian tahu saja, SARA itu tidak bisa dibendung di dunia mana pun. Di negara Cina sana malah parah sekali saya baca soal SARA-nya….

Mungkin, untuk komentar terakhir itu, PMH Sidauruk memaksudkan kasus-kasus yang jamak terjadi di dunia. Katakanlah seperti nasib muslim Uighur di Provinsi Xinjiang yang oleh pemerintah Cina tak henti-hentinya melakukan kebijakan sewenang-wenang atas warga minoritas yang beragama Islam itu. Ke masjid dilarang, dan malah mereka pun dipaksa berbuka puasa di siang bolong. Meskipun organisasi-organisasi HAM dunia dan organisasi masyarakat Uighur mengecam keras hal ini, namun pemerintah Cina tidak surut (Republika, 13 Juni 2015).

Konon pihak berwenang Cina pun menggunakan pasukan tentara dan pasukan polisi khusus untuk menyerang rumah-rumah muslim Uighur dan membunuh mereka dengan mudah. Rabiya Kadeer, pemimpin Uighur, mengatakan bahwa polisi khusus di Xinjiang memiliki hak untuk menyerang setiap rumah Muslim Uighur (Eramuslim, 13 Juni 2015). Juga tentu PMH Sidauruk tahu persis perlakuan buruk Myanmar atas Suku Rohingya yang sama sekali tak diakui sebagai bagian dari bangsa itu dan karena itu harus dibunuh atau diusir, dan itu mestilah dipantangkan di sini, di bumi nusantara. Hanya saja, banyak keterlanjuran yang harus diperbaiki, di antaranya keadilan ekonomi dan politik yang menjanjikan kesejahteraan dan kemakmuran untuk semua, yang tak boleh berhenti sebatas pertumbuhan belaka.

William Blum. William Blum adalah seorang pemikir anti-mainstream dari Amerika yang lebih memfokuskan kajiannya untuk kebijakan luar negeri. Ia pernah berkarir pada Kementerian Luar Negeri dan memilih keluar pada tahun 1967 sekaitan dengan penolakannya atas perlakuan Amerika terhadap Vietnam. Ia adalah pendiri sekaligus editor koran alternatif pertama di negeri itu, Washington Free Press. Dalam banyak ungkapannya terdapat kata dan semangat yang kuat untuk sebuah penolakan atas pemutar-balikan kebenaran sejati atas nama sebuah hegemoni. Itu tak mudah, kecuali dengan pemahaman yang baik atas trend politik dan budaya (lokal dan dunia) yang dikembangkan untuk itu, kekuatan ekonomi dan indoktrinasi sistematis yang didukung oleh pembiayaan yang besar.

Simaklah ketika ia mengritik Amerika soal terorisme:

Orang Amerika mirip dengan anak-anak seorang mafia yang tidak tahu apa yang dilakukan oleh ayah mereka dalam mencari nafkah dan tidak mau tahu. Tetapi kemudian bingung mengapa ada orang yang melemparkan bom melalui jendela ruang keluarga mereka.

Hal itu tertulis dalam buku William Blum (2013) berjudul “Demokrasi Ekspor Amerika Paling Mematikan”.

Berbicara keadilan substantif, Willian Blum mengutip sebuah kasus untuk menelaah kebiasaan hegemoni dalam banyak hal yang mematikan keadilan dan bahkan kemanusiaan. Ia berkata:

Setelah serangan 11 September banyak orang Amerika membeli Al-Qur’an untuk maksud penyelidikan mengapa muslim tega melakukan hal itu. Orang dapat bertanya-tanya apakah setelah invasi ke Irak, orang-orang Irak membeli Al-Kitab untuk mencari sebuah penjelasan mengapa negara terkuat di dunia itu meluluh-lantakkan tanah leluhur mereka yang tak pernah sama sekali melakukan kejahatan apa pun kepada Amerika?

Penutup. William Blum tentu menyadari, mainstream opini dunia begitu buruk terhadap setiap penentangan terhadap kepentingan hegemoni Amerika, yang hal sangat mirip (pengistimewaan atas penguasa ekonomi) sudah terjadi di sini, di Indonesia. PMH Sidauruk bekerja di situ, meluruskan cara berfikir dan memberanikan harapan untuk keadilan sejati. Tetapi akan ada orang yang menuduh PMH Sidauruk orang berpikiran sempit, anti kebhinnekaan, sebagaimana tuduhan yang juga dikenakan kepada Alihot Sinaga.

Tetapi patutlah dicatat bahwa Alihot Sinaga dan PMH Sidauruk adalah dua dari sedikit orang di negeri ini yang berada pada jalur yang sama dengan William Blum, dan tentu sedang berhadapan dengan kekuatan mainstream yang boleh jadi keduanya pun tak begitu menyadari atau memilih tak peduli saja kebesaran kekuatan yang dihadapinya. Solusi-solusi bersifat individual dan kultural sama sekali tak dapat diandalkan untuk masalah ini.

Ketika Presiden Jokowi menawarkan revolusi mental, kelihatan masalah hendak dibelokkan. Gagasan revolusi mental lebih bersifat tuduhan ke dalam (kepribadian bangsa), kalau bukan pendiskreditan sebagai bangsa jahat dan korup, pemalas dan sebagainya. Padahal telaah kultural sama sekali tak memadai tanpa memahami kekuatan struktural yang menjadi faktor kuat dalam kesenjangan nasional, terutama dalam ekonomi dan politik. Revolusi mental mestinya tak mengabaikan keadilan.

Shohibul Anshor Siregar. Naskah ini pertamakali diterbitkan oleh harian Waspada, Medan, Senin, 15 Juni 2015, hlm B7


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: