'nBASIS

Home » ARTIKEL » ASPIRASI DIDANAI

ASPIRASI DIDANAI

AKSES

  • 538,596 KALI

ARSIP


Menurut saya, masalah kita bukanlah pentingnya asal meributkan siapa yang berbicara tentang apa. Saya telah berbicara dengan beberapa orang yang menolak gagasan ini, tetapi menurut saya mereka hanya lebih ingin menunjukkan bahwa DPR itu korup dan ingin senang-senang dengan korupsi. Itu jelas tidak menjawab. Kita telah berhasil memadamkan pertikaian nasional tersebab kesenjangan yang begitu melelahkan (PRRI/Permesta), dan jika itu kemudian dihadapi hanya dengan penegasan sentralisme baru dan hegemoni pemerintahan pusat belaka, tandanya kesediaan berdemokrasi dan berkeadilan tidak pernah dihadirkan sama sekali.

Saya tidak seekstrim Fahri Hamzah yang pekan lalu dikutip media berkata begini:

Pelaksanaan Program Pembangunan Daerah Pemilihan (UP2DP) atau yang lebih dikenal dengan dana aspirasi DPR adalah wujud dari pelaksanaan tugas konstitusi DPR yang sudah diatur dalam UU maupun sumpah jabatan anggota DPR. Penolakan terhadap dana aspirasi berarti menolak konstitusi dan melanggar sumpah jabatan DPR. Tekad DPR hanya melaksanakan UU, dan UU itu sendiri telah mengatur untuk mendengar aspirasi masyarakat. Itu juga merupakan pelaksanan dari sumpah DPR. Dalam UU MD3 dan sumpah jelas ditegaskan kewajiban anggota DPR adalah membela konstituen. Jika tidak melaksanakan itu jelas pelanggaran konstitusi dan melanggar sumpah sebagai anggota DPR.

Posisi saya hanya begini:

Jika rencana ini tidak bertentangan dengan berbagai ketentuan hukum yang mengatur tentang pola penganggaran dan sistim ketatanegaraan, serta jika setelah disahkan kelak dapat bertahan dari perlawanan hukum (judicial review) oleh pihak-pihak yang memiliki legal-standing, maka sebaiknya segera saja dilaksanakan.

Saya pun dapat memahami pikiran Fahri Hamzah yang menilai bahwa selama ini mekanisme bagi anggota DPR untuk menjalankan aspirasi konstituennya tidak efektif. Program UP2DP akan memberi ruang pembelaan konstituen untuk mendapatkan hak-hak normatifnya di dapil masing-masing. Membandingkan DPR era Orde Baru yang memang diatur untuk tidak berhubungan dengan konstituen dan hanya pulang 5 tahun sekali ke dapilnya menjelang pemilu, menurut Fahri Hamzah hal itu memang berbeda sekali dengan eksistensi DPR era reformasi yang secara tegas memiliki aturan kembali ke dapil sesering mungkin demi menyerap aspirasi masyarakat.

Memang tak dapat diperbandingkan, tetapi ketimbang serta-merta menyetujui rencana yang dilontarkan oleh Menteri Dalam Negeri beberapa bulan lalu tentang alokasi dana 1 triliun rupiah untuk setiap partai, kelihatannya UP2DP jauh lebih masuk akal dan lebih memiliki pelaksanaan terkendali dan terawasi. Akan halnya kekhawatiran peluang alokasi dana akan dikorupsi (oleh anggota DPR), baiklah ditingkatkan pengawasan dan law enforcement-nya saja, sebagaimana halnya koprupsi pada institusi lain yang tak sepi (dari pelaku mana pun dan pada level mana pun). Terlepas dari asumsi umum yang selama ini memvonis DPR sebagai salah satu lembaga terkorup, secara jujur harus diakui bahwa sesungguhnya tidak ada lembaga dan pelaku pembangunan dan politik di negeri ini yang dapat dipercaya. Berharap lebih baik dengan penegakan hukum bersifat ekstra, apa daya KPK pun tak menjawab sama sekali. Ini bukan urusan lembaga mana yang paling mampu mengukir citra dengan segenap sumberdaya yang ada padanya.

Kesenjangan dan Teriakan Dunia. Ingrid Widlund dalam sebuah pengantar berjudul The Politics of Service Delivery in Democracies – Better Access for the Poor yang dipersiapkan untuk buku The Politics of Service Delivery in Democracies, Better Access for the Poor mengeluhkan banyak hal terkait kondisi massal masyarakat miskin yang sebetulnya dapat diperbaiki oleh iktikad politik yang baik. Air minum yang bersih, pendidikan dasar, fasilitas kesehatan (preventif dan kuratif), semuanya bersifat mendasar bagi pembangunan manusia dan kesejahteraan. Semua orang tahu itu. Namun, sebagaimana disajikan dalam Laporan Pembangunan Dunia 2004, penyediaan layanan penting itu di negara-negara berkembang biasanya selalu miring dukungan dari kaum non-miskin.

Dalam Laporan Bank Dunia (2003) ditegaskan tentang diperlukannya perbaikan kondisi, lebih pada sebuah sikap politik pemerintahan yang seyogyanya menunjukkan kepemihakannya melalui persentase yang lebih tinggi dari belanja publik. Tetapi meskipun begitu sudah selalu diperdapat lebih banyak bukti bahwa akhirnya seolah sebuah keniscayaan belaka timbulnya angka-angka alokasi ke bagian penduduk yang lebih kaya. Di pihak lain, pelayanan publik yang seyogyanya dimaksudkan untuk pemberdayaan warga negara yang lebih luas cenderung penuh dengan masalah korupsi dan kualitasnya selalu rendah. Selalu diketahui secara umum bahwa pendanaan disalahgunakan, penyedia layanan yang dilaporkan tidak bekerja normal, bangunan-bangunan umum yang membutuhkan perbaikan tetapi terabaikan berkepanjangan, dan keperluan-keperluan dasar (seperti obat-obatan, pupuk dan perangkat mengajar) yang bisa saja hilang ditelan pasar, dan sebagainya.

Tentulah hal ini bukan situasi yang dapat diterima dalam konteks apapun, tetapi tak pelak lagi merupakan gambaran kinerja suram rezim demokratis yang sangat bermasalah dan patut diperhatikan. Demokrasi memiliki mekanisme kelembagaan untuk mengoreksi pemimpin yang memerintah buruk, tetapi itu adalah sebuah teori belaka. Adalah juga pengetahuan teoritis tentang demokrasi bahwa penguasa memang secara resmi bertanggung jawab atas kinerja mereka, dan warga memiliki pengaruh yang menentukan. Semua tahu bahwa dalam banyak konteks tidak kunjung ada jaminan pemerataan pelayanan publik, atau peningkatan hasil pendidikan dan kesehatan menjadi prioritas politik. Kenapa begitu? Apa yang bisa dilakukan?

Ingrid Widlund percaya, bahwa cara terbaik untuk memperkuat prosedur dan lembaga-lembaga demokratis yang dapat mendorong kualitas pengambilan keputusan publik sifatnya sangat mendasar dan itu adalah pilihan sangat rasional untuk promosi demokrasi. Komitmen inti dari Deklarasi Paris misalnya, yang dilaporkan dalam World Development Report 2014, berkisah tentang asa untuk penciptaan harmonisasi, keselarasan dan kepemilikan untuk memperkuat sistem domestik dan proses yang dirasakan telah meningkatkan fokus dunia pada manajemen keuangan publik. Wawasan utama mengefektifkan pelayanan bagi masyarakat miskin disadari sebagai masalah yang selalu sangat politis, dan itu diyakini jauh lebih pelik dari pembicaraan tentang sumber daya dan rekayasa kelembagaan. Para anggota pada forum Expert Group Development Issue (EGDI), di Kementerian Luar Negeri Swedia, pernah mengundang para peneliti dan praktisi untuk sebuah lokakarya di Stockholm pada bulan April 2006 yang tujuannya adalah untuk mendorong perdebatan informatif tentang cara memastikan pelayanan yang lebih baik kepada orang miskin, dan bagaimana proses demokrasi dapat berkontribusi untuk itu. Mereka tiba pada kesimpulan diperlukannya perombakan dalam memandang dan memperlakukan orang miskin melebihi pengetahuan tentang mereka dari berbagai seluk-beluk yang serinci-rincinya. Harus ada political will yang wajib diikuti tindakan.

Jika dibandingkan dengan Indonesia, cerita di atas adalah sebuah kisah yang tak ubahnya riwayat kita sendiri. Dalam sejarah pembangunan Indonesia, trilogi keamanan, pertumbuhan dan pemerataan telah gagal dilaksanakan. Tiga masalah utama penyebab kesenjangan selalu berdiri angkuh dan lebih kuat dari konstitusi dan rezim mana pun, yakini transaski buruh-majikan, transaksi pusat-daerah, dan transaksi negara-multi national coprporations. SBY pada masa-masa akhir pemerintahannya selalu rajin berucap pertumbuhan yang inclusive, yang menjelaskan ketak-mampuan investasi berorientasi pertumbuhan yang dikelola oleh prinsip neolib tak pernah memberi ruang kecil pun kepada praktik pemerataan.

Rumus. Menurut saya, masalah kita bukanlah pentingnya asal meributkan siapa yang berbicara tentang apa. Saya telah berbicara dengan beberapa orang yang menolak gagasan ini, tetapi menurut saya mereka hanya lebih ingin menunjukkan bahwa DPR itu korup dan ingin senang-senang dengan korupsi. Itu jelas tidak menjawab. Kita telah berhasil memadamkan pertikaian nasional tersebab kesenjangan yang begitu melelahkan (PRRI/Permesta), dan jika itu kemudian dihadapi hanya dengan penegasan sentralisme baru dan hegemoni pemerintahan pusat belaka, tandanya kesediaan berdemokrasi dan berkeadilan tidak pernah dihadirkan sama sekali. Kini kita semakin wajib menyadari bahwa kita tidak sekadar berbicara tentang “jahat”nya pusat yang tak mau berbagi hasil perkebunan negara yang begitu luas di sini. Indonesia yang luas wajib diselamatkan dari potensi keterpecahan karena ketidak-adilan pusat.

Meskipun kini bukan saatnya lagi mendiskusikan pilihan-pilihan politik lama (sentralisme dan federalisme), tetapi kira-kira resep apa yang dapat diberikan untuk Indonesia agar lebih berkeadilan? Kita telah berotonomi dengan penuh ketakutan sebagaimana tercermin dalam UU Nomor 22 Tahun 1999 yang (ketakutan itu) segera dijawab dengan sebuah revisi tajam untuk melahirkan UU No 32 Tahun 2004 yang secara substantif memberangus kualitas otonomi itu sendiri agar seluruh wilayah Indonesia hanya melulu diisi wajah dan semangat dan hegemoni pusat.

Katakanlah 30 orang anggota DPR akan membawa masing-masing 20 milyar dalam setahun dan jika masih mungkin tambah lagi dengan jatah keperwakilan daerah oleh 4 anggota DPD (jumlahnya lebih masuk akal dibuat lebih besar dari jatah anggota DPR), maka sebuah simulasi akan dapat dibuat dengan mudah. Misalkan, perbaikan insfrastruktur yang sangat buruk (jalan dan jembatan, irigasi, gedung sekolah), akan beroleh harapan untuk diperbaiki.

Tidak ada peluang mengurangi kesenjangan jika jatah-jatah UP2DP itu dibuat sama di antara semua anggota DPR. Karena itu harus dibuat rumus, bahwa atas pertimbangan keterbelakangan semua anggota DPR dari dapil yang dinyatakan terbelakang mendapat kelebihan jumlah. Akhirnya 20 milyar perorang itu angka umum, yang kemudian akan dibuat berbeda sesuai keterbelakangan dapil masing-masing anggota Dewan.

Penutup. Komposisi APBD Jawa Tengah berdasarkan asal usul program dibuat 60 % hasil musrenbang, 20 % hasil reses anggota dewan dan 20 % berasal di luar kedua sumber itu. Saya tidak melihat perbdeaannya secara substantif dengan gagasan program UP2DP. Program UP2DP tidak sekadar membuat anggota DPR lebih berwibawa dan lebih berkepesertaan secara riel membangun Indonesia.

Sebagaimana ungkapan Riyaas Rasyid dalam berbagai kesempatan ketika “membidani” proyek otonomi daerah (yang gagal ini), rendahnya respon dan tanggung-jawab pemerintah kepada pelayanan kebutuhan masyarakat adalah menjadi soal besar. Negara kerap digambarkan tak ubahya autopilot. Ada tak ada pemerintah masyarakat hidup sendiri dan menangani kesulitan sendiri.  Siapa yang belum yakin bahwa demokratisasi Indonesia hanya berurusan tentang siapa yang akan didudukkan di posisi mana (eksekutif dan legislatif)? Ia sama sekali tak berurusan dengan ekonomi apalagi yang dimaksud adalah pemerataan.

Karena itu, revolusi mental mungkin lebih baik diarahkan untuk mengacu pada asumsi diperlukannya cita-cita kelembagaan (negara dan segenap institusinya) untuk berubah lebih Indonesiawi dalam arti pro rakyat dan pro poor. Revolusi mental tidak boleh berhenti pada mekanisme yang lazim digunakan dalam pendekatan tertentu yang cenderung menuduh ke dalam. Kesenjangan nasional tak mungkin diselensaikan dengan tuduhan bahwa rakyat Indonesia jahat, malas, korup, lalu perlu revolusi mental. Kunci permasalahan adalah pada aspek struktural.

Shohibul Anshor Siregar. Naskah ini pertamakali diterbitkan oleh Harian Waspada, Medan, Senin, 22 Juni 2015, hlm B7

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: